Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dari aspek hukum di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai definisi, asas, tujuan, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, larangan-larangan bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan perlindungan konsumen.

1. PERLINDUNGAN KONSUMEN
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI
UNIVERSITAS GUNADARMA
BY :
NURULLIA ALFIANI SALAMAH
25216640
2EB15

2. Perlindungan Konsumen
• Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang
Nomor 8 Tahun 1999 :
“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberi perlindungan kepada
konsumen”

3. Asas dan Tujuan Perlindungan
Konsumen
Asas
• Asas Manfaat
• Asas Keadilan
• Asas Keseimbangan
• Asas Keamanan dan
Keselamatan Konsumen
• Asas Kepastian Hukum
Tujuan
• Meningkatkan Kesadaran,
Kemampuan dan Kemampuan
Konsumen untuk melindungi diri
• Mengangkat Hakekat dan
Martabat Konsumen
• Meningkatkan Pemberdayaan
Konsumen
• Meningkatkan Kualitas
Barang/Jasa
• Menumbuhkan Kesadaraan Pelaku
Usaha

4. Hak dan Kewajiban Konsumen
Berdasarkan Pasal 4 dan 5 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999

5. Hak Konsumen
• Hak ata kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan
dalam mengkonsumsi barang/jasa
• Hak memilih dan mendapatkan barang/jasa yang
sesuai
• Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur tentang
barang/jasa
• Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya
• Hak untuk mendapat advokasi perlindungan konsumen
• Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar
• Hak untuk mendapat kompensasi apabila barang/jasa
tidak sesuai

6. Kewajiban Konsumen
• Membaca, mengikuti petunjuk informasi dan
prosedur pemakaian atau pemanfaatan
barang/jasa demi keselamatan dan keamanan
konsumen.
• Beritikad baik dalam melakukan transaksi
pembelian barang dan jasa
• Membayar sesuai dengan nilai tukar yang
disepakati
• Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa
perlindungan konsumen secara patut.

7. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Berdasarkan Pasal 6 dan 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999

8. Hak Pelaku Usaha
• Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai
dengan kesepakatan
• Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari
tindakan Konsumen yang beritikad tidak baik
• Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya
di dalam penyelesaian hukum sengketa
konsumen
• Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh
barang/jasa yang perdagangkan.

9. Kewajiban Pelaku Usaha
• Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha
• Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur
tentang barang/jasa yang diperdagangkan
• Memperlakukan dan Melayani konsumen dengan
benar
• Menjamin mutu barang/jasa yang
diproduksi/diperdagangkan
• Memberikan kesempatan konsumen untuk mencoba
barang/jasa
• Memberi kompensasi
• Memberi Garansi

10. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku
Usaha
Berdasarkan Pasal 8 Sampai 17 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999

11. larangan dalam memproduksi /
memperdagangkan.
Apabila:
• tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan ;
• tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto;
• tidak sesuai dengan ukuran , takaran, timbangan, dan
jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
• tidak sesuai denga kondisi, jaminan, keistimewaan
sebagaimana dinyatakan dalam label, etika , atau
keterangan barang atau jasa tersebut;
• tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label;
• tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal;
• tidak memasang label atau membuat penjelasan barang
yang memuat barang, ukuran , berat isi atau neto

12. larangan dalam menawarkan /
memproduksi
pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu barang atau
jasa secara tidak benar atau seolah-olah :
• barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga,
harga khusus, standar mutu tertentu.
• Barang tersebut dalam keadaan baik/baru;
• Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor,
persetujuan, perlengkapan tertentu.
• Dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau
afiliasi.
• Barang atau jasa tersebut tersedia.
• Tidak mengandung cacat tersembunyi.
• Kelengkapan dari barang tertentu.
• Berasal dari daerah tertentu.
• Secara langsun g atau tidak merendahkan barang atau jasa lain.
• Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak
berbahaya , atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
• Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

13. Larangan dalam penjualan secara obral
/ lelang
Pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui
cara obral atau lelang , dilarang mengelabui /
menyesatkan konsumen, antara lain :
• menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah
telah memenuhi standar tertentu.
• Tidak mengandung cacat tersembunyi.
• Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan
melainkan dengan maksud menjual barang lain.
• Tidak menyedian barang dalam jumlah tertentu atau
jumlah cukup dengan maksud menjual barang yang
lain.

14. larangan dalam periklanan
Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan ,
misalnya :
• mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas,
bahan, kegunaan, dan harga mengenai atau tarif jasa, serta
ketepatan waktu penerimaan barang jasa.
• Mengelabui jaminan / garansi terhadap barang atau jasa.
• Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat
mengenai barang atau jasa.
• Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian
barang atau jasa.
• Mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seizing
yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.
• Melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai periklanan.

15. Tanggung Jawab Pelaku Usaha
• Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan.
• Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian
barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan
kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi.
• Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan
adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut
mengenai adanya unsur kesalahan.
• Ketentuan angka 1 dan 2 tersebut tidak berlaku apabila pelaku usaha
dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan
konsumen.

16. Sanksi
• Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999, Yang
tertulis dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 dapat berupa
sanksi diskriminatif, sanksi pidana pokok, serta tambahan
berupa perampasan barang tertentu, pengumuman
keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah
penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya
kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari
peredaran, atau pencabutan izin usaha

18. Sumber:
Elsi Kartika Sari, S.H., 2005, Hukum Dalam
Ekonomi Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta.