Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Makalah perlindungan konsumen perumahan
1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada tahun 1999 telah lahir Undang-Undang perlindungan konsumen, yaitu
Undang-Undang nomor 8 tahun tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. dalam undang
undang ini juga di jelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang tentunya hal
ini di atur untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak para konsumen
tersebut. Hal demikian memang perlu di atur karena untuk menghindari sikap negatif
pelaku usaha terhadap konsumen.
Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh
para konsumen atas setiap produk yang diperdagangkan berupa barang dan atau jasa
yang semestinya sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan,
iklan atau promosi penjualan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Namun
dalam kenyataannya saat ini konsumen selalu tidak mendapatkan tanggapan yang
positif bahkan cenderung diabaikan oleh para produsen atau pelaku usaha.Undang
undang tentang perlindungan konsumen ini memang telah di terbitkan namun dalam
proses pelaksanaan atau aplikasi dari undang undang itu sendiri belum maksimal atau
dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang undang tidak sesuai dengan
kenyataan. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang
merugikan para konsumen contohnya adalah pembangunan perumahan yang tidak
sesuai spesifikasi.
Peristiwa seperti itu tentunya sangat merugikan konsumen, maka seharusnya
pelaku usaha bertanggung jawab dengan kejadian tersebut sebagai implementasi dari
undang undang nomor 8 tahun 1999. Untuk memperjelas masalah perlindungan
konsumen maka makalah ini akan membahas mengenai kajian secara Pidana dan
tanggung jawab pelaku usaha tersebut.
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dari makalah ini adalah kajian secara pidana perlindungan
konsumen sebagai perwujudan tanggung jawab pelaku usaha.
C. Tujuan
Adapun tujuan dari makalah ini adalah :
a. Untuk mengetahui Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pada kasus
Klausula Baku Perlindungan Konsumen Perumahan yang tidak sesuai dengan
spesifikasi yang tercantum pada keterangan brosur Perumahan ;
b. Untuk mengetahui apakah tanggung jawab pelaku usaha ;
c. Untuk mengetahui kasus mengenai perlindungan konsumen dan analisis
hukumnya.
1
2. D. Manfaat
Adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah :
a. Agar kita bisa lebih mengetahui apa tanggunng jawab pelaku usaha terhadap
konsumen ;
b. Agar kita bisa mengetahui apakah tanggung jawab pelaku usaha telah terlaksana
dengan baik atau belum;
c. Agar kita bisa mengetahui kasus mengenai perlindungan konsumen dan analisis
hukumnya
2
3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Tinjaun Pustaka
1. Pengertian Pelaku Usaha
Pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1999
tentang perlindungan konsumen pasal 1 ayat 3, pelaku usaha adalah. setiap
orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam UU No 8 Tahun 1999
tentang perlindungan konsumen pasal 19 yaitu :
1). Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2). Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis
atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3). Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi.
4). Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan
tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Inti dari pasal di atas adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas segala
kerugian yang timbul dari hasil produk/jasanya. Seperti yang di sebutkan pada
pasal 19 ayat 1, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi
barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Berdasarkan ayat 2 pasal yang sama, Ganti rugi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang
dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan
dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi tidak menghapus
kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut
mengenai adanya unsur kesalahan.
3
4. 3. Ketentuan Pidana sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen yaitu :
1) Pasal 61
Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau
pengurusnya.
2) Pasal 62
(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan
Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat,
cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang
berlaku.
3) Pasal 63
Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat
dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
a. perampasan barang tertentu;
b. pengumuman keputusan hakim;
c pembayaran ganti rugi;
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya
kerugian konsumen;
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. pencabutan izin usaha.
4) Pasal 8 ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang, huruf f. tidak sesuai dengan janji
yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan
barang dan/atau jasa tersebut.
B. Contoh kasus
Dugaan tindak pidana Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha dilarang
memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai
dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi
penjualan barang dan atau jasa dengan cara tersangka selaku pemilik Perumahan Suka
Bangun Cindo Residence yang beralamatkan di Jalan Sukabangun II No. 25 Kel.
Sukajaya Kec. Sukarami Palembang diduga telah menjualkan 1 (satu) unit rumah di
Perumahan Suka Bangun Cindo Residence Blok B5 kepada Sdr. FIRNIYANTO, SH
(Pelapor) seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui KPR
Bank Mandiri yang mana rumah tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang
tercantum pada keterangan brosur Perumahan Suka Bangun Cindo Residence
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (f) Undang-
Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diduga dilakukan
oleh Tersangka a.n. Ir. H.A. FATTAH. DS Bin DJAGO SALIM (Alm).
C. Analisa Yuridis
4
5. Pasal 62 ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 (ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang, huruf f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut), Pasal 9, Pasal 10,
Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2),
dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana
denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
a. Unsur “Pelaku Usaha”.
1) Berdasarkan Keterangan Saksi FIRNIYANTO,SH, SAIFUL ALAM
(tetangga Firniyanto) , SYARIFUDDIN (pemasaran dan pengawasan) ,
JUMATNO (pemborong / tukang) , ROSIDAWAN S.T..M.T (ahli
kontruksi) ,pemilik Perumahan Suka Bangun Cindo Residence yang
beralamatkan Jalan Sukabangun II No. 25 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami
Palembang adalah Ir. H.Aasra FATTAH. DS Bin DJAGO SALIM.
2) Berdasarkan akta pendirian Perusahaan pemilik Perumahan Suka
Bangun Cindo Residence yang beralamatkan Jalan Sukabangun II No.
25 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang adalah Ir. H.A. FATTAH.
DS Bin DJAGO SALIM
3) Berdasarkan keterangan tersangka Ir. H.A. FATTAH. DS Bin DJAGO
SALIM menjelaskan benar bahwa dirinya adalah pemilik Perumahan
Suka Bangun Cindo Residence yang beralamatkan Jalan Sukabangun II
No. 25 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang.
b. Unsur “memperdagangkan barang/jasa”.
1) Saksi 1 (satu) FIRNIYANTO, SH ,SAIFUL ALAM (tetangga
Firniyanto) , SYARIFUDDIN (pemasaran dan pengawasan) ,
JUMATNO (pemborong / konstruksi ) ,menerangkan telah membeli 1
(satu) unit rumah di Perumahan Suka Bangun Cindo Residence Blok B5
seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui
KPR Bank Mandiri.
2) Berdasarkan Surat Perjanjian Pembuatan Rumah Nomor :
KH/SBC/III/2010 tanggal 28 Maret 2010 ber materai antara saksi
FIRNIYANTO, SH dengan tersangka Ir. H.A. FATTAH. DS Bin
DJAGO SALIM telah ada transaksi jual beli rumah 1 (satu) unit rumah
di Perumahan Suka Bangun Cindo Residence Blok B5
3) Berdasarkan keterangan tersangka Ir. H.A. FATTAH. DS Bin DJAGO
SALIM menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa saksi FIRNIYANTO,
SH telah membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Suka Bangun Cindo
Residence Blok B5 seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta
rupiah) melalui KPR Bank Mandiri.
c. Unsur “tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”
5
6. 1) Saksi FIRNIYANTO .S.H merincikan keadaan yang tidak sesuai dengan
standarisasi sehingga merasa tidak nyaman, perinciannya adalah sebagai
berikut :
a) Kusen, daun pintu dan daun jendela pelapor tidak mengetahui
menggunakan kayu jenis apa, yang jelas tidak di open dan diplitur
karena semuanya merenggang.
b) Struktur beton bertulang semestinya ada ring blok gantung untuk
menahan atap namun tidak dipasang sebagian.
c) Dinding plesteran retak-retak dan tembus, ada juga yang retak pecah
dan catnya tidak menempel serta cepat burat/tidak di plamir.
d) Atap rumah bocor dan turun melengkung serta tidak ditutup dengan
penutup/boh genteng.
e) Bagian kamar mandi seharusnya air pembuangan masuk ke dalam
pipa pembuangan akan tetapi air tembus ke samping rumah
sehingga rumah tersebut menjadi tidak sehat.
f) Mengenai ukuran tanah dan bangunan sesuai dengan denah gambar
yang dibuatkan namun tanah sudut atau Hook yang seharusnya ada
kelebihan tanah ternyata tidak ada, sesuai dengan yang telah
disepakati sebelumnya.
g) Pagar dibelakang rumah yang tidak dibangun seharusnya ada
konfensi dalam bentuk lain ternyata tidak ada.
2) Ahli ROSIDAWAN S.T..M.T (ahli peneliti bangunan / kontruksi)
menjelaskan sebagai berikut :
a) Kerusakan berupa keretakan yang terjadi pada elemen dinding
tersebut diakibatkan karena kualitas pekerjaan pada bagian struktur
bangunan yang jelek, diantaranya pasangan bata pada pondasi
menerus tidak cukup untuk menahan dinding berdiri stabil; kualitas
balok sloof dengan kualitas beton yang rendah serta jumlah
tulangan kurang dari yang seharusnya; jarak antar kolom yang
terlalu jauh membuat struktur dinding juga tidak terikat kuat dan
tidak stabil, disamping konstruksi kolomnya itu sendiri yang
menggunakan beton dengan kualitas rendah serta jumlah tulangan
yang kurang dari yang seharusnya.
b) Kondisi kelembaban (basah) pada beberapa bagian dinding
disebabkan oleh kualitas plesteran yang kurang baik, campuran
plesteran yang tidak baik terutama pada bagian kamar mandi akan
menyebabkan kekedapan terhadap air kurang, disamping
ketinggian pondasi menerus yang kurang sehingga dinding sangat
berinteraksi dengan kelembaban tanah yang basah.
c) Kondisi plafond mengalami bocor dikarenakan pasangan genteng
dipasang dengan tidak sempurna (tidak rapat,tidak lurus dan tidak
rata). Hal ini disebabkan karena kuda-kuda dengan jarak yang
terlalu jauh (melebihi batas maksimal), sehingga kekuatan gording
kurang menyebabkan gording melendut (turun) dan menyebabkan
konstruksi penutup atap pun menjadi tidak rapat,tidak lurus dan
tidak rata, dan air hujan dapat masuk ke dalam plafond.
6
7. d) Data hasil pemeriksaan kami kelompokkan sesuai dengan bagian-
bagian yang diperiksa, dinding, pondasi, sloof, kolom dan atap.
Kemudian pada bagian kelompok yang diperiksa hasil
pemeriksaan dibandingkan dengan persyaratan teknis yang harus
dipenuhi. Persyaratan teknis tersebut mengacu pada standar (SNI)
yang sesuai dengan bagian yang dianalisis. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa terjadinya kerusakan pada beberapa bagian
dinding disebabkan oleh kondisi struktur pondasi menerus, sloof
dan kolom beton yang memiliki kualitas jelek dan tidak memenuhi
syarat teknis.
d) Dalam brosur perumahan Sukabangun Cindo Residence yang
mana pada brosur tersebut menjelaskan spesifikasi bangunan atas
pembangunan perumahan tersebut hanya menggambarkan bentuk
tampak, denah rumah dan beberapa informasi standar tentang
rumah di perumahan tersebut. Berdasarkan data tersebut dasar
kami dalam menganalisis data hasil pemeriksaan. Tetapi banyak
hal pada hasil pemeriksaan yang tidak dapat kami bandingkan
dengan brosur yang dimaksud karena ketidaklengkapan informasi.
Sehingga laporan yang kami buat hanya dibandingkan dengan
spesifikasi yang ada dalam peraturan SNI (Standar Nasional
Indonesia).
e) Apabila dalam pembangunan perumahan tersebut tidak sesuai
dengan spesifikasi dan pedoman kerja, maka ketidaksesuaian
tersebut tentu akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan
yang diharapkan. Hal ini dapat berhubungan dengan
ketidaknyamanan dan ketidakamanan., 2 hal ini menjadi
persyaratan dalam kegiatan pembangunan konstruksi.
f) Selayaknya proses jual beli, konsumen mengetahui kondisi kualitas
dan kuantitas barang yang akan dibeli. Hal ini juga berlaku dalam
hal bangunan sebagai produk yang dijual. Selayaknya konsumen
mengetahui spesifikasi yang ditawarkan sehingga dapat
mempertimbangkan dengan harga yang ditawarkan dan type rumah
biasanya menunjukkan perbedaan luas dan spesifikasi. Sehingga
hal-hal yang membedakan type tersebut harus dijelaskan kepada
konsumen.
3) Tersangka membenarkan membuat dan mengeluarkan surat berupa 1
(satu) lembar surat spesifikasi yang asli tentang bahan yang digunakan
untuk pembangunan rumah di perumahan Suka Bangun Cindo
Recidence yang beralamatkan di Jalan Sukabangun II No. 25 Kel.
Sukajaya Kec. Sukarami Palembang pihak pengembang perumahan
tersebut di atas adalah pihak perumahan Suka Bangun Cindo Recidence.
Benar bahwa rumah milik Sdr. FIRNIYANTO, S.H. tersebut tetap
dibangunkan dengan type 55 m² dan tersangka akan menjelaskan satu
persatu atas spesifikasi tersebut di atas yaitu sebagai berikut :
a) Pondasi bangunan sesuai dengan spesifikasi yaitu menggunakan batu
bata press dengan ketinggian 5 (lima) batu bata press kemudian
7
8. diatasnya di slop dengan besi 8 (delapan) KSJE dan diberikan
cincin dengan menggunakan besi 6 (enam) KSJE.
b) Struktur bangunan beton bertulang dengan kolom tiang yang
menggunakan besi 8 (delapan) KSJE dengan diberikan cincin
dengan menggunakan besi 6 (enam) KSJE.
c) Dinding bangunan menggunakan batu bata merah yang di cat dan di
plester sesuai dengan standar yaitu 1:3 ( 1 (satu) sak semen
dicampurkan dengan 3 (tiga) lori pasir).
d) Rangka atap bangunan menggunakan baja ringan dengan ukuran
standar (kaso panjang : 9 meter dengan tebal 0,75 mm, reng
panjang : 6 meter dengan tebal 0,6 mm, besi holo panjang : 4 meter
dengan tebal 0,5 mm) serta jumlahnya tersangka lupa karena data-
datanya tertinggal dirumah tersangka.
e) Penutup atap bangunan menggunakan Murando ceramic.
f) Plafond bangunan menggunakan Gypsum Board di cat dengan luas 2
meter x 1 meter dan pada plafond, sebelum dipasang Gypsum
Board dipasang besi holo panjang : 4 meter dengan tebal 0,5 mm).
g) Lantai menggunakan keramik putih 40x40 (lantai utama) dan
keramik 20x20 (lantai kamar mandi dan WC) serta untuk
campuran semennya saya menggunakan sesuai dengan standar
yaitu 1:3 ( 1 (satu) sak semen dicampurkan dengan 3 (tiga) lori
pasir).
h) Dinding kamar mandi dan WC menggunakan keramik 20x20 dan
untuk campuran semennya saya menggunakan sesuai dengan
standar yaitu 1:3 ( 1 (satu) sak semen dicampurkan dengan 3 (tiga)
lori pasir).
i) Sanitair menggunakan Closed duduk.
j) Kusen menggunakan kayu meranti yang dikeringkan saja.
k) Daun pintu, pada pintu depan menggunakan menggunakan kayu
meranti yang dikeringkan saja dan tidak di pelitur hanya di cat
saja, kemudian pada pintu dalam menggunakan menggunakan
kayu meranti yang dikeringkan saja dan tidak di pelitur hanya di
cat saja.
l) Jendela menggunakan kayu meranti yang dikeringkan saja dan tidak
di pelitur hanya di cat saja serta menggunakan kaca berukuran 5
mm.
m) Air menggunakan fasilitas PAM.
n) Listrik PLN dengan tegangan 1300 Watt.
Tersangka menjelaskan bahwa rumah yang sekarang dihuni atau
ditempati oleh Sdr. FIRNIYANTO, SH layak huni atau layak untuk
ditempati yang mana hanya pada kayu merantinya saja yang tidak di
pelitur namun hanya di cat saja serta kayu tersebut tidak di ovenkan
namun hanya dikeringkan secara alami saja.
Menurut sepengetahuan tersangka perumahan Suka Bangun Cindo
Residence tidak ada memiliki Panduan/Pedoman kerja pembangunan
atas pembangunan perumahan tersebut, akan tetapi hanya memiliki :
a) Gambar denah bangunan.
8
9. b) Gambar tampak bangunan (depan, belakang, samping kiri dan
samping kanan).
c) Gambar potongan bangunan (potongan melintang AA, potongan
bujur BB dan potongan atap).
d) Gambar potongan konstruksi bangunan (pembesian, kusen, pintu dan
jendela).
Gambar-gambar tersebut tersangka gunakan untuk pedoman
pembangunan perumahan sesuai dengan standard dan untuk
penambahan bangunan konsumen sendiri yang menentukan bahan
ataupun sket bangunannya.
Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Tersangka dalam dugaan
perkara tindak pidana Dugaan tindak pidana Perlindungan Konsumen yaitu pelaku
usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang
tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau
promosi penjualan barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)
Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang diduga dilakukan oleh tersangka a.n. Ir. H.A. FATTAH.
D.S. Bin DJAGO SALIM (Alm) telah memenuhi unsur pidana yang disangkakan
dikarenakan tersangka selaku pelaku usaha / pihak daveloper perumahan Suka Bangun
Cindo Residence yaitu dengan sengaja telah menjual barang berupa rumah yang tidak
sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada label, etiket, keterangan, iklan atau
promosi penjualan barang berupa 1 (satu) unit rumah di perumahan Sika Bangun Cindo
Residence Blok B5 Jalan Sukabangun II Kec. Sukarami Palembang kepada konsumen
atau pelapor berdasarkan hasil tes dari Laporan Pemeriksaan Fisik Pada Rumah Tinggal
di Komplek Sukabangun Cindo No. B5 Sukarami Palembang milik pelapor dari Tenaga
Ahli Peneliti Bangunan (Tim Ahli) Fakultas Unsiversitas Sriwijaya Palembang bulan
Januari 2012.
BAB III
9
10. PENUTUP
A. Kesimpulan
1 Pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil
produk/jasanya. Seperti yang di sebutkan pada pasal 19 ayat 1, Pelaku usaha
bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,
dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang
dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Berdasarkan ayat 2 pasal yang sama, Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa
yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pemberian ganti rugi tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan
pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
3. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan
atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang
RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diduga dilakukan
oleh tersangka a.n. Ir. H.A. FATTAH. D.S. Bin DJAGO SALIM (Alm) telah
memenuhi unsur pidana yang disangkakan dikarenakan tersangka selaku pelaku
usaha / pihak daveloper perumahan Suka Bangun Cindo Residence yaitu dengan
sengaja telah menjual barang berupa rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi
yang tercantum pada label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan
barang berupa 1 (satu) unit rumah di perumahan Sika Bangun Cindo Residence
Blok B5 Jalan Sukabangun II Kec. Sukarami Palembang kepada konsumen atau
pelapor berdasarkan hasil tes dari Laporan Pemeriksaan Fisik Pada Rumah
Tinggal di Komplek Sukabangun Cindo No. B5 Sukarami Palembang milik
pelapor dari Tenaga Ahli Peneliti Bangunan (Tim Ahli) Fakultas Unsiversitas
Sriwijaya Palembang bulan Januari 2012
B Saran
Saran yang dapat penulis berikan adalah dalam pelaksanaannya Undang-
Undang perlindungan konsumen di Indonesia saat ini harus lebih di tegakkan lagi agar
tujuan dari pada undang undang itu sendiri dapat terlaksana dengan baik.sehingga
undang undang ini betul betul dapat mengangkat harkat martabat konsumen dan dapat
memberikan kepastian hukum yang jelas serta memberi efek jera bagi pelaku usaha
yang curang.
10
11. MAKALAH PENERAPAN HUKUM PIDANA
PERLINDUNGAN KONSUMEN PERUMAHAN
DISUSUN OLEH
NAMA : ANDY SUANTO
NPM : 12100019.P
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG
DAFTAR PUSTAKA
11
12. • Berita Acara Pendapat / Resume Penyidikan Perlindungan Konsumen Kompol YOGA
BASKARA JAYA, S.H., S.Ik. pada Dit Reskrim Sus Polda Sumsel
• Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
12