SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada tahun 1999 telah lahir Undang-Undang perlindungan konsumen, yaitu
Undang-Undang nomor 8 tahun tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. dalam undang
undang ini juga di jelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang tentunya hal
ini di atur untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak para konsumen
tersebut. Hal demikian memang perlu di atur karena untuk menghindari sikap negatif
pelaku usaha terhadap konsumen.
Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh
para konsumen atas setiap produk yang diperdagangkan berupa barang dan atau jasa
yang semestinya sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan,
iklan atau promosi penjualan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Namun
dalam kenyataannya saat ini konsumen selalu tidak mendapatkan tanggapan yang
positif bahkan cenderung diabaikan oleh para produsen atau pelaku usaha.Undang
undang tentang perlindungan konsumen ini memang telah di terbitkan namun dalam
proses pelaksanaan atau aplikasi dari undang undang itu sendiri belum maksimal atau
dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang undang tidak sesuai dengan
kenyataan. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang
merugikan para konsumen contohnya adalah pembangunan perumahan yang tidak
sesuai spesifikasi.
Peristiwa seperti itu tentunya sangat merugikan konsumen, maka seharusnya
pelaku usaha bertanggung jawab dengan kejadian tersebut sebagai implementasi dari
undang undang nomor 8 tahun 1999. Untuk memperjelas masalah perlindungan
konsumen maka makalah ini akan membahas mengenai kajian secara Pidana dan
tanggung jawab pelaku usaha tersebut.
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dari makalah ini adalah kajian secara pidana perlindungan
konsumen sebagai perwujudan tanggung jawab pelaku usaha.
C. Tujuan
Adapun tujuan dari makalah ini adalah :
a. Untuk mengetahui Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pada kasus
Klausula Baku Perlindungan Konsumen Perumahan yang tidak sesuai dengan
spesifikasi yang tercantum pada keterangan brosur Perumahan ;
b. Untuk mengetahui apakah tanggung jawab pelaku usaha ;
c. Untuk mengetahui kasus mengenai perlindungan konsumen dan analisis
hukumnya.
1
D. Manfaat
Adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah :
a. Agar kita bisa lebih mengetahui apa tanggunng jawab pelaku usaha terhadap
konsumen ;
b. Agar kita bisa mengetahui apakah tanggung jawab pelaku usaha telah terlaksana
dengan baik atau belum;
c. Agar kita bisa mengetahui kasus mengenai perlindungan konsumen dan analisis
hukumnya
2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Tinjaun Pustaka
1. Pengertian Pelaku Usaha
Pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1999
tentang perlindungan konsumen pasal 1 ayat 3, pelaku usaha adalah. setiap
orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam UU No 8 Tahun 1999
tentang perlindungan konsumen pasal 19 yaitu :
1). Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2). Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis
atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3). Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi.
4). Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan
tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Inti dari pasal di atas adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas segala
kerugian yang timbul dari hasil produk/jasanya. Seperti yang di sebutkan pada
pasal 19 ayat 1, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi
barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Berdasarkan ayat 2 pasal yang sama, Ganti rugi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang
dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan
dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi tidak menghapus
kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut
mengenai adanya unsur kesalahan.
3
3. Ketentuan Pidana sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen yaitu :
1) Pasal 61
Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau
pengurusnya.
2) Pasal 62
(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan
Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat,
cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang
berlaku.
3) Pasal 63
Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat
dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
a. perampasan barang tertentu;
b. pengumuman keputusan hakim;
c pembayaran ganti rugi;
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya
kerugian konsumen;
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. pencabutan izin usaha.
4) Pasal 8 ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang, huruf f. tidak sesuai dengan janji
yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan
barang dan/atau jasa tersebut.
B. Contoh kasus
Dugaan tindak pidana Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha dilarang
memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai
dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi
penjualan barang dan atau jasa dengan cara tersangka selaku pemilik Perumahan Suka
Bangun Cindo Residence yang beralamatkan di Jalan Sukabangun II No. 25 Kel.
Sukajaya Kec. Sukarami Palembang diduga telah menjualkan 1 (satu) unit rumah di
Perumahan Suka Bangun Cindo Residence Blok B5 kepada Sdr. FIRNIYANTO, SH
(Pelapor) seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui KPR
Bank Mandiri yang mana rumah tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang
tercantum pada keterangan brosur Perumahan Suka Bangun Cindo Residence
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (f) Undang-
Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diduga dilakukan
oleh Tersangka a.n. Ir. H.A. FATTAH. DS Bin DJAGO SALIM (Alm).
C. Analisa Yuridis
4
Pasal 62 ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 (ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang, huruf f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut), Pasal 9, Pasal 10,
Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2),
dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana
denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
a. Unsur “Pelaku Usaha”.
1) Berdasarkan Keterangan Saksi FIRNIYANTO,SH, SAIFUL ALAM
(tetangga Firniyanto) , SYARIFUDDIN (pemasaran dan pengawasan) ,
JUMATNO (pemborong / tukang) , ROSIDAWAN S.T..M.T (ahli
kontruksi) ,pemilik Perumahan Suka Bangun Cindo Residence yang
beralamatkan Jalan Sukabangun II No. 25 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami
Palembang adalah Ir. H.Aasra FATTAH. DS Bin DJAGO SALIM.
2) Berdasarkan akta pendirian Perusahaan pemilik Perumahan Suka
Bangun Cindo Residence yang beralamatkan Jalan Sukabangun II No.
25 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang adalah Ir. H.A. FATTAH.
DS Bin DJAGO SALIM
3) Berdasarkan keterangan tersangka Ir. H.A. FATTAH. DS Bin DJAGO
SALIM menjelaskan benar bahwa dirinya adalah pemilik Perumahan
Suka Bangun Cindo Residence yang beralamatkan Jalan Sukabangun II
No. 25 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang.
b. Unsur “memperdagangkan barang/jasa”.
1) Saksi 1 (satu) FIRNIYANTO, SH ,SAIFUL ALAM (tetangga
Firniyanto) , SYARIFUDDIN (pemasaran dan pengawasan) ,
JUMATNO (pemborong / konstruksi ) ,menerangkan telah membeli 1
(satu) unit rumah di Perumahan Suka Bangun Cindo Residence Blok B5
seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui
KPR Bank Mandiri.
2) Berdasarkan Surat Perjanjian Pembuatan Rumah Nomor :
KH/SBC/III/2010 tanggal 28 Maret 2010 ber materai antara saksi
FIRNIYANTO, SH dengan tersangka Ir. H.A. FATTAH. DS Bin
DJAGO SALIM telah ada transaksi jual beli rumah 1 (satu) unit rumah
di Perumahan Suka Bangun Cindo Residence Blok B5
3) Berdasarkan keterangan tersangka Ir. H.A. FATTAH. DS Bin DJAGO
SALIM menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa saksi FIRNIYANTO,
SH telah membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Suka Bangun Cindo
Residence Blok B5 seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta
rupiah) melalui KPR Bank Mandiri.
c. Unsur “tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”
5
1) Saksi FIRNIYANTO .S.H merincikan keadaan yang tidak sesuai dengan
standarisasi sehingga merasa tidak nyaman, perinciannya adalah sebagai
berikut :
a) Kusen, daun pintu dan daun jendela pelapor tidak mengetahui
menggunakan kayu jenis apa, yang jelas tidak di open dan diplitur
karena semuanya merenggang.
b) Struktur beton bertulang semestinya ada ring blok gantung untuk
menahan atap namun tidak dipasang sebagian.
c) Dinding plesteran retak-retak dan tembus, ada juga yang retak pecah
dan catnya tidak menempel serta cepat burat/tidak di plamir.
d) Atap rumah bocor dan turun melengkung serta tidak ditutup dengan
penutup/boh genteng.
e) Bagian kamar mandi seharusnya air pembuangan masuk ke dalam
pipa pembuangan akan tetapi air tembus ke samping rumah
sehingga rumah tersebut menjadi tidak sehat.
f) Mengenai ukuran tanah dan bangunan sesuai dengan denah gambar
yang dibuatkan namun tanah sudut atau Hook yang seharusnya ada
kelebihan tanah ternyata tidak ada, sesuai dengan yang telah
disepakati sebelumnya.
g) Pagar dibelakang rumah yang tidak dibangun seharusnya ada
konfensi dalam bentuk lain ternyata tidak ada.
2) Ahli ROSIDAWAN S.T..M.T (ahli peneliti bangunan / kontruksi)
menjelaskan sebagai berikut :
a) Kerusakan berupa keretakan yang terjadi pada elemen dinding
tersebut diakibatkan karena kualitas pekerjaan pada bagian struktur
bangunan yang jelek, diantaranya pasangan bata pada pondasi
menerus tidak cukup untuk menahan dinding berdiri stabil; kualitas
balok sloof dengan kualitas beton yang rendah serta jumlah
tulangan kurang dari yang seharusnya; jarak antar kolom yang
terlalu jauh membuat struktur dinding juga tidak terikat kuat dan
tidak stabil, disamping konstruksi kolomnya itu sendiri yang
menggunakan beton dengan kualitas rendah serta jumlah tulangan
yang kurang dari yang seharusnya.
b) Kondisi kelembaban (basah) pada beberapa bagian dinding
disebabkan oleh kualitas plesteran yang kurang baik, campuran
plesteran yang tidak baik terutama pada bagian kamar mandi akan
menyebabkan kekedapan terhadap air kurang, disamping
ketinggian pondasi menerus yang kurang sehingga dinding sangat
berinteraksi dengan kelembaban tanah yang basah.
c) Kondisi plafond mengalami bocor dikarenakan pasangan genteng
dipasang dengan tidak sempurna (tidak rapat,tidak lurus dan tidak
rata). Hal ini disebabkan karena kuda-kuda dengan jarak yang
terlalu jauh (melebihi batas maksimal), sehingga kekuatan gording
kurang menyebabkan gording melendut (turun) dan menyebabkan
konstruksi penutup atap pun menjadi tidak rapat,tidak lurus dan
tidak rata, dan air hujan dapat masuk ke dalam plafond.
6
d) Data hasil pemeriksaan kami kelompokkan sesuai dengan bagian-
bagian yang diperiksa, dinding, pondasi, sloof, kolom dan atap.
Kemudian pada bagian kelompok yang diperiksa hasil
pemeriksaan dibandingkan dengan persyaratan teknis yang harus
dipenuhi. Persyaratan teknis tersebut mengacu pada standar (SNI)
yang sesuai dengan bagian yang dianalisis. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa terjadinya kerusakan pada beberapa bagian
dinding disebabkan oleh kondisi struktur pondasi menerus, sloof
dan kolom beton yang memiliki kualitas jelek dan tidak memenuhi
syarat teknis.
d) Dalam brosur perumahan Sukabangun Cindo Residence yang
mana pada brosur tersebut menjelaskan spesifikasi bangunan atas
pembangunan perumahan tersebut hanya menggambarkan bentuk
tampak, denah rumah dan beberapa informasi standar tentang
rumah di perumahan tersebut. Berdasarkan data tersebut dasar
kami dalam menganalisis data hasil pemeriksaan. Tetapi banyak
hal pada hasil pemeriksaan yang tidak dapat kami bandingkan
dengan brosur yang dimaksud karena ketidaklengkapan informasi.
Sehingga laporan yang kami buat hanya dibandingkan dengan
spesifikasi yang ada dalam peraturan SNI (Standar Nasional
Indonesia).
e) Apabila dalam pembangunan perumahan tersebut tidak sesuai
dengan spesifikasi dan pedoman kerja, maka ketidaksesuaian
tersebut tentu akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan
yang diharapkan. Hal ini dapat berhubungan dengan
ketidaknyamanan dan ketidakamanan., 2 hal ini menjadi
persyaratan dalam kegiatan pembangunan konstruksi.
f) Selayaknya proses jual beli, konsumen mengetahui kondisi kualitas
dan kuantitas barang yang akan dibeli. Hal ini juga berlaku dalam
hal bangunan sebagai produk yang dijual. Selayaknya konsumen
mengetahui spesifikasi yang ditawarkan sehingga dapat
mempertimbangkan dengan harga yang ditawarkan dan type rumah
biasanya menunjukkan perbedaan luas dan spesifikasi. Sehingga
hal-hal yang membedakan type tersebut harus dijelaskan kepada
konsumen.
3) Tersangka membenarkan membuat dan mengeluarkan surat berupa 1
(satu) lembar surat spesifikasi yang asli tentang bahan yang digunakan
untuk pembangunan rumah di perumahan Suka Bangun Cindo
Recidence yang beralamatkan di Jalan Sukabangun II No. 25 Kel.
Sukajaya Kec. Sukarami Palembang pihak pengembang perumahan
tersebut di atas adalah pihak perumahan Suka Bangun Cindo Recidence.
Benar bahwa rumah milik Sdr. FIRNIYANTO, S.H. tersebut tetap
dibangunkan dengan type 55 m² dan tersangka akan menjelaskan satu
persatu atas spesifikasi tersebut di atas yaitu sebagai berikut :
a) Pondasi bangunan sesuai dengan spesifikasi yaitu menggunakan batu
bata press dengan ketinggian 5 (lima) batu bata press kemudian
7
diatasnya di slop dengan besi 8 (delapan) KSJE dan diberikan
cincin dengan menggunakan besi 6 (enam) KSJE.
b) Struktur bangunan beton bertulang dengan kolom tiang yang
menggunakan besi 8 (delapan) KSJE dengan diberikan cincin
dengan menggunakan besi 6 (enam) KSJE.
c) Dinding bangunan menggunakan batu bata merah yang di cat dan di
plester sesuai dengan standar yaitu 1:3 ( 1 (satu) sak semen
dicampurkan dengan 3 (tiga) lori pasir).
d) Rangka atap bangunan menggunakan baja ringan dengan ukuran
standar (kaso panjang : 9 meter dengan tebal 0,75 mm, reng
panjang : 6 meter dengan tebal 0,6 mm, besi holo panjang : 4 meter
dengan tebal 0,5 mm) serta jumlahnya tersangka lupa karena data-
datanya tertinggal dirumah tersangka.
e) Penutup atap bangunan menggunakan Murando ceramic.
f) Plafond bangunan menggunakan Gypsum Board di cat dengan luas 2
meter x 1 meter dan pada plafond, sebelum dipasang Gypsum
Board dipasang besi holo panjang : 4 meter dengan tebal 0,5 mm).
g) Lantai menggunakan keramik putih 40x40 (lantai utama) dan
keramik 20x20 (lantai kamar mandi dan WC) serta untuk
campuran semennya saya menggunakan sesuai dengan standar
yaitu 1:3 ( 1 (satu) sak semen dicampurkan dengan 3 (tiga) lori
pasir).
h) Dinding kamar mandi dan WC menggunakan keramik 20x20 dan
untuk campuran semennya saya menggunakan sesuai dengan
standar yaitu 1:3 ( 1 (satu) sak semen dicampurkan dengan 3 (tiga)
lori pasir).
i) Sanitair menggunakan Closed duduk.
j) Kusen menggunakan kayu meranti yang dikeringkan saja.
k) Daun pintu, pada pintu depan menggunakan menggunakan kayu
meranti yang dikeringkan saja dan tidak di pelitur hanya di cat
saja, kemudian pada pintu dalam menggunakan menggunakan
kayu meranti yang dikeringkan saja dan tidak di pelitur hanya di
cat saja.
l) Jendela menggunakan kayu meranti yang dikeringkan saja dan tidak
di pelitur hanya di cat saja serta menggunakan kaca berukuran 5
mm.
m) Air menggunakan fasilitas PAM.
n) Listrik PLN dengan tegangan 1300 Watt.
Tersangka menjelaskan bahwa rumah yang sekarang dihuni atau
ditempati oleh Sdr. FIRNIYANTO, SH layak huni atau layak untuk
ditempati yang mana hanya pada kayu merantinya saja yang tidak di
pelitur namun hanya di cat saja serta kayu tersebut tidak di ovenkan
namun hanya dikeringkan secara alami saja.
Menurut sepengetahuan tersangka perumahan Suka Bangun Cindo
Residence tidak ada memiliki Panduan/Pedoman kerja pembangunan
atas pembangunan perumahan tersebut, akan tetapi hanya memiliki :
a) Gambar denah bangunan.
8
b) Gambar tampak bangunan (depan, belakang, samping kiri dan
samping kanan).
c) Gambar potongan bangunan (potongan melintang AA, potongan
bujur BB dan potongan atap).
d) Gambar potongan konstruksi bangunan (pembesian, kusen, pintu dan
jendela).
Gambar-gambar tersebut tersangka gunakan untuk pedoman
pembangunan perumahan sesuai dengan standard dan untuk
penambahan bangunan konsumen sendiri yang menentukan bahan
ataupun sket bangunannya.
Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Tersangka dalam dugaan
perkara tindak pidana Dugaan tindak pidana Perlindungan Konsumen yaitu pelaku
usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang
tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau
promosi penjualan barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)
Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang diduga dilakukan oleh tersangka a.n. Ir. H.A. FATTAH.
D.S. Bin DJAGO SALIM (Alm) telah memenuhi unsur pidana yang disangkakan
dikarenakan tersangka selaku pelaku usaha / pihak daveloper perumahan Suka Bangun
Cindo Residence yaitu dengan sengaja telah menjual barang berupa rumah yang tidak
sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada label, etiket, keterangan, iklan atau
promosi penjualan barang berupa 1 (satu) unit rumah di perumahan Sika Bangun Cindo
Residence Blok B5 Jalan Sukabangun II Kec. Sukarami Palembang kepada konsumen
atau pelapor berdasarkan hasil tes dari Laporan Pemeriksaan Fisik Pada Rumah Tinggal
di Komplek Sukabangun Cindo No. B5 Sukarami Palembang milik pelapor dari Tenaga
Ahli Peneliti Bangunan (Tim Ahli) Fakultas Unsiversitas Sriwijaya Palembang bulan
Januari 2012.
BAB III
9
PENUTUP
A. Kesimpulan
1 Pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil
produk/jasanya. Seperti yang di sebutkan pada pasal 19 ayat 1, Pelaku usaha
bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,
dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang
dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Berdasarkan ayat 2 pasal yang sama, Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa
yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pemberian ganti rugi tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan
pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
3. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan
atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang
RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diduga dilakukan
oleh tersangka a.n. Ir. H.A. FATTAH. D.S. Bin DJAGO SALIM (Alm) telah
memenuhi unsur pidana yang disangkakan dikarenakan tersangka selaku pelaku
usaha / pihak daveloper perumahan Suka Bangun Cindo Residence yaitu dengan
sengaja telah menjual barang berupa rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi
yang tercantum pada label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan
barang berupa 1 (satu) unit rumah di perumahan Sika Bangun Cindo Residence
Blok B5 Jalan Sukabangun II Kec. Sukarami Palembang kepada konsumen atau
pelapor berdasarkan hasil tes dari Laporan Pemeriksaan Fisik Pada Rumah
Tinggal di Komplek Sukabangun Cindo No. B5 Sukarami Palembang milik
pelapor dari Tenaga Ahli Peneliti Bangunan (Tim Ahli) Fakultas Unsiversitas
Sriwijaya Palembang bulan Januari 2012
B Saran
Saran yang dapat penulis berikan adalah dalam pelaksanaannya Undang-
Undang perlindungan konsumen di Indonesia saat ini harus lebih di tegakkan lagi agar
tujuan dari pada undang undang itu sendiri dapat terlaksana dengan baik.sehingga
undang undang ini betul betul dapat mengangkat harkat martabat konsumen dan dapat
memberikan kepastian hukum yang jelas serta memberi efek jera bagi pelaku usaha
yang curang.
10
MAKALAH PENERAPAN HUKUM PIDANA
PERLINDUNGAN KONSUMEN PERUMAHAN
DISUSUN OLEH
NAMA : ANDY SUANTO
NPM : 12100019.P
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG
DAFTAR PUSTAKA
11
• Berita Acara Pendapat / Resume Penyidikan Perlindungan Konsumen Kompol YOGA
BASKARA JAYA, S.H., S.Ik. pada Dit Reskrim Sus Polda Sumsel
• Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
12

More Related Content

What's hot

Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASETUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASEeddy sanusi silitonga
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs NegatifLegal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs NegatifICT Watch
 
Materi Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu RaniMateri Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu Ranielsaref
 
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Dan Di Luar PengadilanPenyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Dan Di Luar PengadilanSepi saepulloh sanam
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Memahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
Memahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan RehabilitasiMemahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
Memahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan RehabilitasiLestari Moerdijat
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAANJUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAANFair Nurfachrizi
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Teori efektifitas hukum
Teori efektifitas hukumTeori efektifitas hukum
Teori efektifitas hukumRahma L
 
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaHakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaFRANKLYN_SS
 
P. 3 ruang lingkup dan teori korban
P. 3 ruang lingkup dan teori  korbanP. 3 ruang lingkup dan teori  korban
P. 3 ruang lingkup dan teori korbanyudikrismen1
 
MATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANGMATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANGDian Oktavia
 

What's hot (20)

Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
 
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASETUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs NegatifLegal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
 
Materi Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu RaniMateri Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu Rani
 
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Dan Di Luar PengadilanPenyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
 
Hak Paten
Hak PatenHak Paten
Hak Paten
 
Memahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
Memahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan RehabilitasiMemahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
Memahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAANJUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAAN
 
Contoh kasus pelanggaran hak merek
Contoh kasus pelanggaran hak merekContoh kasus pelanggaran hak merek
Contoh kasus pelanggaran hak merek
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
Teori efektifitas hukum
Teori efektifitas hukumTeori efektifitas hukum
Teori efektifitas hukum
 
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaHakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
P. 3 ruang lingkup dan teori korban
P. 3 ruang lingkup dan teori  korbanP. 3 ruang lingkup dan teori  korban
P. 3 ruang lingkup dan teori korban
 
MATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANGMATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANG
 

Viewers also liked

Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen ( Dalam Perjanjian Jual beli te...
Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen ( Dalam Perjanjian Jual beli te...Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen ( Dalam Perjanjian Jual beli te...
Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen ( Dalam Perjanjian Jual beli te...Taufik Rahman
 
Proposal skripsi perlindungan konsumen
Proposal skripsi perlindungan konsumenProposal skripsi perlindungan konsumen
Proposal skripsi perlindungan konsumenUndip
 
Tanggung jawab developer_dlm_ppjb_ayu_dyah_utami_putri
Tanggung jawab developer_dlm_ppjb_ayu_dyah_utami_putriTanggung jawab developer_dlm_ppjb_ayu_dyah_utami_putri
Tanggung jawab developer_dlm_ppjb_ayu_dyah_utami_putriLinda Trianto
 
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUndang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukimaninfosanitasi
 
Fokus masalah
Fokus masalahFokus masalah
Fokus masalahYan Yan
 
perjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahperjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahLegal Akses
 
Perjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaPerjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaLegal Akses
 
Draf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanDraf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanLegal Akses
 
Draf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaDraf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaLegal Akses
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...SlideShare
 

Viewers also liked (12)

Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen ( Dalam Perjanjian Jual beli te...
Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen ( Dalam Perjanjian Jual beli te...Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen ( Dalam Perjanjian Jual beli te...
Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen ( Dalam Perjanjian Jual beli te...
 
Proposal skripsi perlindungan konsumen
Proposal skripsi perlindungan konsumenProposal skripsi perlindungan konsumen
Proposal skripsi perlindungan konsumen
 
Tanggung jawab developer_dlm_ppjb_ayu_dyah_utami_putri
Tanggung jawab developer_dlm_ppjb_ayu_dyah_utami_putriTanggung jawab developer_dlm_ppjb_ayu_dyah_utami_putri
Tanggung jawab developer_dlm_ppjb_ayu_dyah_utami_putri
 
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUndang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 
Fokus masalah
Fokus masalahFokus masalah
Fokus masalah
 
Hukum Asuransi
Hukum AsuransiHukum Asuransi
Hukum Asuransi
 
surat wasiat
surat wasiatsurat wasiat
surat wasiat
 
perjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahperjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumah
 
Perjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaPerjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha Bersama
 
Draf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanDraf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan Perusahaan
 
Draf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaDraf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian Kerja
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
 

Similar to Makalah perlindungan konsumen perumahan

9 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tangg...
9 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tangg...9 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tangg...
9 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tangg...Teuku Alvin Putra Rezalino
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab...megiirianti083
 
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMENHUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMENshindyefisahukum
 
Tugas 7. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, perlindungan konsumen & tanggung jaw...
Tugas 7. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, perlindungan konsumen &  tanggung jaw...Tugas 7. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, perlindungan konsumen &  tanggung jaw...
Tugas 7. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, perlindungan konsumen & tanggung jaw...Hayyu Safitri
 
Hbl minggu 9, hefti juliza, hapzi ali, perlindungan konsumen, universitas mer...
Hbl minggu 9, hefti juliza, hapzi ali, perlindungan konsumen, universitas mer...Hbl minggu 9, hefti juliza, hapzi ali, perlindungan konsumen, universitas mer...
Hbl minggu 9, hefti juliza, hapzi ali, perlindungan konsumen, universitas mer...Hefti Juliza
 
9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...
9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...
9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...An Nisa Rizki Yulianti
 
9. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , perlindungan konsumen dan...
9. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , perlindungan konsumen dan...9. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , perlindungan konsumen dan...
9. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , perlindungan konsumen dan...Novi Siti
 
Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...
Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...
Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...Dyana Anggraini
 
Hbl 9, bella tri oktaviana, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawa...
Hbl 9, bella tri oktaviana, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawa...Hbl 9, bella tri oktaviana, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawa...
Hbl 9, bella tri oktaviana, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawa...BellaTriOktaviana2
 
9. hbl, indah kayani, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab huk...
9. hbl, indah kayani, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab huk...9. hbl, indah kayani, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab huk...
9. hbl, indah kayani, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab huk...indah kayani
 
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlinePPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlineMMario4
 
Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, hukum perlindungan konsumen, universi...
Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, hukum perlindungan konsumen, universi...Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, hukum perlindungan konsumen, universi...
Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, hukum perlindungan konsumen, universi...AS_Ramadhandy
 
ANALISA KLAUSULA EKSONERASI PADA STANDART KONTRAK BAKU SYARAT DAN KONDISI P...
ANALISA KLAUSULA EKSONERASI  PADA STANDART KONTRAK BAKU  SYARAT DAN KONDISI P...ANALISA KLAUSULA EKSONERASI  PADA STANDART KONTRAK BAKU  SYARAT DAN KONDISI P...
ANALISA KLAUSULA EKSONERASI PADA STANDART KONTRAK BAKU SYARAT DAN KONDISI P...Rachardy Andriyanto
 
Makalah perlindungan konsumen atau jasa
Makalah perlindungan konsumen atau jasaMakalah perlindungan konsumen atau jasa
Makalah perlindungan konsumen atau jasaSeptian Muna Barakati
 
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...Dyana Anggraini
 

Similar to Makalah perlindungan konsumen perumahan (20)

9 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tangg...
9 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tangg...9 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tangg...
9 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tangg...
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab...
 
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMENHUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
 
Tugas 7. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, perlindungan konsumen & tanggung jaw...
Tugas 7. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, perlindungan konsumen &  tanggung jaw...Tugas 7. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, perlindungan konsumen &  tanggung jaw...
Tugas 7. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, perlindungan konsumen & tanggung jaw...
 
Hbl minggu 9, hefti juliza, hapzi ali, perlindungan konsumen, universitas mer...
Hbl minggu 9, hefti juliza, hapzi ali, perlindungan konsumen, universitas mer...Hbl minggu 9, hefti juliza, hapzi ali, perlindungan konsumen, universitas mer...
Hbl minggu 9, hefti juliza, hapzi ali, perlindungan konsumen, universitas mer...
 
perlindungan konsumen
perlindungan konsumenperlindungan konsumen
perlindungan konsumen
 
Hki kadaluarsa
Hki kadaluarsaHki kadaluarsa
Hki kadaluarsa
 
9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...
9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...
9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...
 
9. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , perlindungan konsumen dan...
9. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , perlindungan konsumen dan...9. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , perlindungan konsumen dan...
9. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , perlindungan konsumen dan...
 
Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...
Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...
Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...
 
Hbl 9, bella tri oktaviana, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawa...
Hbl 9, bella tri oktaviana, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawa...Hbl 9, bella tri oktaviana, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawa...
Hbl 9, bella tri oktaviana, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawa...
 
9. hbl, indah kayani, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab huk...
9. hbl, indah kayani, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab huk...9. hbl, indah kayani, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab huk...
9. hbl, indah kayani, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab huk...
 
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlinePPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
 
Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, hukum perlindungan konsumen, universi...
Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, hukum perlindungan konsumen, universi...Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, hukum perlindungan konsumen, universi...
Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, hukum perlindungan konsumen, universi...
 
hukum
hukumhukum
hukum
 
ANALISA KLAUSULA EKSONERASI PADA STANDART KONTRAK BAKU SYARAT DAN KONDISI P...
ANALISA KLAUSULA EKSONERASI  PADA STANDART KONTRAK BAKU  SYARAT DAN KONDISI P...ANALISA KLAUSULA EKSONERASI  PADA STANDART KONTRAK BAKU  SYARAT DAN KONDISI P...
ANALISA KLAUSULA EKSONERASI PADA STANDART KONTRAK BAKU SYARAT DAN KONDISI P...
 
Makalah perlindungan konsumen atau jasa
Makalah perlindungan konsumen atau jasaMakalah perlindungan konsumen atau jasa
Makalah perlindungan konsumen atau jasa
 
Perlindungan konsumen
 Perlindungan konsumen Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumen
 
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...
 
Perlindungan_Konsumen.pptx
Perlindungan_Konsumen.pptxPerlindungan_Konsumen.pptx
Perlindungan_Konsumen.pptx
 

More from Andy Susanto

Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas PolriCheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas PolriAndy Susanto
 
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Andy Susanto
 
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Andy Susanto
 
Penegakan Hukum Korupsi bansos
Penegakan Hukum  Korupsi bansosPenegakan Hukum  Korupsi bansos
Penegakan Hukum Korupsi bansosAndy Susanto
 
Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)Andy Susanto
 
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)Andy Susanto
 
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana BansosUjian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana BansosAndy Susanto
 
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosProposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosAndy Susanto
 
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsi
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsiSeminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsi
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsiAndy Susanto
 

More from Andy Susanto (16)

Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas PolriCheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
 
Karya Tulis
Karya TulisKarya Tulis
Karya Tulis
 
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
 
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
 
Kartu nama
Kartu namaKartu nama
Kartu nama
 
Penegakan Hukum Korupsi bansos
Penegakan Hukum  Korupsi bansosPenegakan Hukum  Korupsi bansos
Penegakan Hukum Korupsi bansos
 
Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)
 
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
 
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
 
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
 
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
 
Pemungutan Pajak
Pemungutan PajakPemungutan Pajak
Pemungutan Pajak
 
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)
 
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana BansosUjian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
 
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosProposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
 
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsi
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsiSeminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsi
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsi
 

Recently uploaded

MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptxSusanSanti20
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAppgauliananda03
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXIksanSaputra6
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYNovitaDewi98
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptnovibernadina
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKgamelamalaal
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024editwebsitesubdit
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...Kanaidi ken
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024RoseMia3
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfAkhyar33
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfEniNuraeni29
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"baimmuhammad71
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptnabilafarahdiba95
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxIvvatulAini
 

Recently uploaded (20)

MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 

Makalah perlindungan konsumen perumahan

  • 1. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada tahun 1999 telah lahir Undang-Undang perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. dalam undang undang ini juga di jelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang tentunya hal ini di atur untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak para konsumen tersebut. Hal demikian memang perlu di atur karena untuk menghindari sikap negatif pelaku usaha terhadap konsumen. Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk yang diperdagangkan berupa barang dan atau jasa yang semestinya sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen selalu tidak mendapatkan tanggapan yang positif bahkan cenderung diabaikan oleh para produsen atau pelaku usaha.Undang undang tentang perlindungan konsumen ini memang telah di terbitkan namun dalam proses pelaksanaan atau aplikasi dari undang undang itu sendiri belum maksimal atau dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang undang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen contohnya adalah pembangunan perumahan yang tidak sesuai spesifikasi. Peristiwa seperti itu tentunya sangat merugikan konsumen, maka seharusnya pelaku usaha bertanggung jawab dengan kejadian tersebut sebagai implementasi dari undang undang nomor 8 tahun 1999. Untuk memperjelas masalah perlindungan konsumen maka makalah ini akan membahas mengenai kajian secara Pidana dan tanggung jawab pelaku usaha tersebut. B. Rumusan Masalah Rumusan masalah dari makalah ini adalah kajian secara pidana perlindungan konsumen sebagai perwujudan tanggung jawab pelaku usaha. C. Tujuan Adapun tujuan dari makalah ini adalah : a. Untuk mengetahui Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pada kasus Klausula Baku Perlindungan Konsumen Perumahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada keterangan brosur Perumahan ; b. Untuk mengetahui apakah tanggung jawab pelaku usaha ; c. Untuk mengetahui kasus mengenai perlindungan konsumen dan analisis hukumnya. 1
  • 2. D. Manfaat Adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah : a. Agar kita bisa lebih mengetahui apa tanggunng jawab pelaku usaha terhadap konsumen ; b. Agar kita bisa mengetahui apakah tanggung jawab pelaku usaha telah terlaksana dengan baik atau belum; c. Agar kita bisa mengetahui kasus mengenai perlindungan konsumen dan analisis hukumnya 2
  • 3. BAB II PEMBAHASAN A. Tinjaun Pustaka 1. Pengertian Pelaku Usaha Pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 ayat 3, pelaku usaha adalah. setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 19 yaitu : 1). Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2). Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3). Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 4). Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 5). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Inti dari pasal di atas adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil produk/jasanya. Seperti yang di sebutkan pada pasal 19 ayat 1, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan ayat 2 pasal yang sama, Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 3
  • 4. 3. Ketentuan Pidana sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu : 1) Pasal 61 Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. 2) Pasal 62 (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. 3) Pasal 63 Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: a. perampasan barang tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c pembayaran ganti rugi; d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha. 4) Pasal 8 ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang, huruf f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. B. Contoh kasus Dugaan tindak pidana Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa dengan cara tersangka selaku pemilik Perumahan Suka Bangun Cindo Residence yang beralamatkan di Jalan Sukabangun II No. 25 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang diduga telah menjualkan 1 (satu) unit rumah di Perumahan Suka Bangun Cindo Residence Blok B5 kepada Sdr. FIRNIYANTO, SH (Pelapor) seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui KPR Bank Mandiri yang mana rumah tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada keterangan brosur Perumahan Suka Bangun Cindo Residence sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (f) Undang- Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diduga dilakukan oleh Tersangka a.n. Ir. H.A. FATTAH. DS Bin DJAGO SALIM (Alm). C. Analisa Yuridis 4
  • 5. Pasal 62 ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang, huruf f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). a. Unsur “Pelaku Usaha”. 1) Berdasarkan Keterangan Saksi FIRNIYANTO,SH, SAIFUL ALAM (tetangga Firniyanto) , SYARIFUDDIN (pemasaran dan pengawasan) , JUMATNO (pemborong / tukang) , ROSIDAWAN S.T..M.T (ahli kontruksi) ,pemilik Perumahan Suka Bangun Cindo Residence yang beralamatkan Jalan Sukabangun II No. 25 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang adalah Ir. H.Aasra FATTAH. DS Bin DJAGO SALIM. 2) Berdasarkan akta pendirian Perusahaan pemilik Perumahan Suka Bangun Cindo Residence yang beralamatkan Jalan Sukabangun II No. 25 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang adalah Ir. H.A. FATTAH. DS Bin DJAGO SALIM 3) Berdasarkan keterangan tersangka Ir. H.A. FATTAH. DS Bin DJAGO SALIM menjelaskan benar bahwa dirinya adalah pemilik Perumahan Suka Bangun Cindo Residence yang beralamatkan Jalan Sukabangun II No. 25 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang. b. Unsur “memperdagangkan barang/jasa”. 1) Saksi 1 (satu) FIRNIYANTO, SH ,SAIFUL ALAM (tetangga Firniyanto) , SYARIFUDDIN (pemasaran dan pengawasan) , JUMATNO (pemborong / konstruksi ) ,menerangkan telah membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Suka Bangun Cindo Residence Blok B5 seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui KPR Bank Mandiri. 2) Berdasarkan Surat Perjanjian Pembuatan Rumah Nomor : KH/SBC/III/2010 tanggal 28 Maret 2010 ber materai antara saksi FIRNIYANTO, SH dengan tersangka Ir. H.A. FATTAH. DS Bin DJAGO SALIM telah ada transaksi jual beli rumah 1 (satu) unit rumah di Perumahan Suka Bangun Cindo Residence Blok B5 3) Berdasarkan keterangan tersangka Ir. H.A. FATTAH. DS Bin DJAGO SALIM menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa saksi FIRNIYANTO, SH telah membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Suka Bangun Cindo Residence Blok B5 seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui KPR Bank Mandiri. c. Unsur “tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut” 5
  • 6. 1) Saksi FIRNIYANTO .S.H merincikan keadaan yang tidak sesuai dengan standarisasi sehingga merasa tidak nyaman, perinciannya adalah sebagai berikut : a) Kusen, daun pintu dan daun jendela pelapor tidak mengetahui menggunakan kayu jenis apa, yang jelas tidak di open dan diplitur karena semuanya merenggang. b) Struktur beton bertulang semestinya ada ring blok gantung untuk menahan atap namun tidak dipasang sebagian. c) Dinding plesteran retak-retak dan tembus, ada juga yang retak pecah dan catnya tidak menempel serta cepat burat/tidak di plamir. d) Atap rumah bocor dan turun melengkung serta tidak ditutup dengan penutup/boh genteng. e) Bagian kamar mandi seharusnya air pembuangan masuk ke dalam pipa pembuangan akan tetapi air tembus ke samping rumah sehingga rumah tersebut menjadi tidak sehat. f) Mengenai ukuran tanah dan bangunan sesuai dengan denah gambar yang dibuatkan namun tanah sudut atau Hook yang seharusnya ada kelebihan tanah ternyata tidak ada, sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. g) Pagar dibelakang rumah yang tidak dibangun seharusnya ada konfensi dalam bentuk lain ternyata tidak ada. 2) Ahli ROSIDAWAN S.T..M.T (ahli peneliti bangunan / kontruksi) menjelaskan sebagai berikut : a) Kerusakan berupa keretakan yang terjadi pada elemen dinding tersebut diakibatkan karena kualitas pekerjaan pada bagian struktur bangunan yang jelek, diantaranya pasangan bata pada pondasi menerus tidak cukup untuk menahan dinding berdiri stabil; kualitas balok sloof dengan kualitas beton yang rendah serta jumlah tulangan kurang dari yang seharusnya; jarak antar kolom yang terlalu jauh membuat struktur dinding juga tidak terikat kuat dan tidak stabil, disamping konstruksi kolomnya itu sendiri yang menggunakan beton dengan kualitas rendah serta jumlah tulangan yang kurang dari yang seharusnya. b) Kondisi kelembaban (basah) pada beberapa bagian dinding disebabkan oleh kualitas plesteran yang kurang baik, campuran plesteran yang tidak baik terutama pada bagian kamar mandi akan menyebabkan kekedapan terhadap air kurang, disamping ketinggian pondasi menerus yang kurang sehingga dinding sangat berinteraksi dengan kelembaban tanah yang basah. c) Kondisi plafond mengalami bocor dikarenakan pasangan genteng dipasang dengan tidak sempurna (tidak rapat,tidak lurus dan tidak rata). Hal ini disebabkan karena kuda-kuda dengan jarak yang terlalu jauh (melebihi batas maksimal), sehingga kekuatan gording kurang menyebabkan gording melendut (turun) dan menyebabkan konstruksi penutup atap pun menjadi tidak rapat,tidak lurus dan tidak rata, dan air hujan dapat masuk ke dalam plafond. 6
  • 7. d) Data hasil pemeriksaan kami kelompokkan sesuai dengan bagian- bagian yang diperiksa, dinding, pondasi, sloof, kolom dan atap. Kemudian pada bagian kelompok yang diperiksa hasil pemeriksaan dibandingkan dengan persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Persyaratan teknis tersebut mengacu pada standar (SNI) yang sesuai dengan bagian yang dianalisis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya kerusakan pada beberapa bagian dinding disebabkan oleh kondisi struktur pondasi menerus, sloof dan kolom beton yang memiliki kualitas jelek dan tidak memenuhi syarat teknis. d) Dalam brosur perumahan Sukabangun Cindo Residence yang mana pada brosur tersebut menjelaskan spesifikasi bangunan atas pembangunan perumahan tersebut hanya menggambarkan bentuk tampak, denah rumah dan beberapa informasi standar tentang rumah di perumahan tersebut. Berdasarkan data tersebut dasar kami dalam menganalisis data hasil pemeriksaan. Tetapi banyak hal pada hasil pemeriksaan yang tidak dapat kami bandingkan dengan brosur yang dimaksud karena ketidaklengkapan informasi. Sehingga laporan yang kami buat hanya dibandingkan dengan spesifikasi yang ada dalam peraturan SNI (Standar Nasional Indonesia). e) Apabila dalam pembangunan perumahan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dan pedoman kerja, maka ketidaksesuaian tersebut tentu akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat berhubungan dengan ketidaknyamanan dan ketidakamanan., 2 hal ini menjadi persyaratan dalam kegiatan pembangunan konstruksi. f) Selayaknya proses jual beli, konsumen mengetahui kondisi kualitas dan kuantitas barang yang akan dibeli. Hal ini juga berlaku dalam hal bangunan sebagai produk yang dijual. Selayaknya konsumen mengetahui spesifikasi yang ditawarkan sehingga dapat mempertimbangkan dengan harga yang ditawarkan dan type rumah biasanya menunjukkan perbedaan luas dan spesifikasi. Sehingga hal-hal yang membedakan type tersebut harus dijelaskan kepada konsumen. 3) Tersangka membenarkan membuat dan mengeluarkan surat berupa 1 (satu) lembar surat spesifikasi yang asli tentang bahan yang digunakan untuk pembangunan rumah di perumahan Suka Bangun Cindo Recidence yang beralamatkan di Jalan Sukabangun II No. 25 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang pihak pengembang perumahan tersebut di atas adalah pihak perumahan Suka Bangun Cindo Recidence. Benar bahwa rumah milik Sdr. FIRNIYANTO, S.H. tersebut tetap dibangunkan dengan type 55 m² dan tersangka akan menjelaskan satu persatu atas spesifikasi tersebut di atas yaitu sebagai berikut : a) Pondasi bangunan sesuai dengan spesifikasi yaitu menggunakan batu bata press dengan ketinggian 5 (lima) batu bata press kemudian 7
  • 8. diatasnya di slop dengan besi 8 (delapan) KSJE dan diberikan cincin dengan menggunakan besi 6 (enam) KSJE. b) Struktur bangunan beton bertulang dengan kolom tiang yang menggunakan besi 8 (delapan) KSJE dengan diberikan cincin dengan menggunakan besi 6 (enam) KSJE. c) Dinding bangunan menggunakan batu bata merah yang di cat dan di plester sesuai dengan standar yaitu 1:3 ( 1 (satu) sak semen dicampurkan dengan 3 (tiga) lori pasir). d) Rangka atap bangunan menggunakan baja ringan dengan ukuran standar (kaso panjang : 9 meter dengan tebal 0,75 mm, reng panjang : 6 meter dengan tebal 0,6 mm, besi holo panjang : 4 meter dengan tebal 0,5 mm) serta jumlahnya tersangka lupa karena data- datanya tertinggal dirumah tersangka. e) Penutup atap bangunan menggunakan Murando ceramic. f) Plafond bangunan menggunakan Gypsum Board di cat dengan luas 2 meter x 1 meter dan pada plafond, sebelum dipasang Gypsum Board dipasang besi holo panjang : 4 meter dengan tebal 0,5 mm). g) Lantai menggunakan keramik putih 40x40 (lantai utama) dan keramik 20x20 (lantai kamar mandi dan WC) serta untuk campuran semennya saya menggunakan sesuai dengan standar yaitu 1:3 ( 1 (satu) sak semen dicampurkan dengan 3 (tiga) lori pasir). h) Dinding kamar mandi dan WC menggunakan keramik 20x20 dan untuk campuran semennya saya menggunakan sesuai dengan standar yaitu 1:3 ( 1 (satu) sak semen dicampurkan dengan 3 (tiga) lori pasir). i) Sanitair menggunakan Closed duduk. j) Kusen menggunakan kayu meranti yang dikeringkan saja. k) Daun pintu, pada pintu depan menggunakan menggunakan kayu meranti yang dikeringkan saja dan tidak di pelitur hanya di cat saja, kemudian pada pintu dalam menggunakan menggunakan kayu meranti yang dikeringkan saja dan tidak di pelitur hanya di cat saja. l) Jendela menggunakan kayu meranti yang dikeringkan saja dan tidak di pelitur hanya di cat saja serta menggunakan kaca berukuran 5 mm. m) Air menggunakan fasilitas PAM. n) Listrik PLN dengan tegangan 1300 Watt. Tersangka menjelaskan bahwa rumah yang sekarang dihuni atau ditempati oleh Sdr. FIRNIYANTO, SH layak huni atau layak untuk ditempati yang mana hanya pada kayu merantinya saja yang tidak di pelitur namun hanya di cat saja serta kayu tersebut tidak di ovenkan namun hanya dikeringkan secara alami saja. Menurut sepengetahuan tersangka perumahan Suka Bangun Cindo Residence tidak ada memiliki Panduan/Pedoman kerja pembangunan atas pembangunan perumahan tersebut, akan tetapi hanya memiliki : a) Gambar denah bangunan. 8
  • 9. b) Gambar tampak bangunan (depan, belakang, samping kiri dan samping kanan). c) Gambar potongan bangunan (potongan melintang AA, potongan bujur BB dan potongan atap). d) Gambar potongan konstruksi bangunan (pembesian, kusen, pintu dan jendela). Gambar-gambar tersebut tersangka gunakan untuk pedoman pembangunan perumahan sesuai dengan standard dan untuk penambahan bangunan konsumen sendiri yang menentukan bahan ataupun sket bangunannya. Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana Dugaan tindak pidana Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diduga dilakukan oleh tersangka a.n. Ir. H.A. FATTAH. D.S. Bin DJAGO SALIM (Alm) telah memenuhi unsur pidana yang disangkakan dikarenakan tersangka selaku pelaku usaha / pihak daveloper perumahan Suka Bangun Cindo Residence yaitu dengan sengaja telah menjual barang berupa rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang berupa 1 (satu) unit rumah di perumahan Sika Bangun Cindo Residence Blok B5 Jalan Sukabangun II Kec. Sukarami Palembang kepada konsumen atau pelapor berdasarkan hasil tes dari Laporan Pemeriksaan Fisik Pada Rumah Tinggal di Komplek Sukabangun Cindo No. B5 Sukarami Palembang milik pelapor dari Tenaga Ahli Peneliti Bangunan (Tim Ahli) Fakultas Unsiversitas Sriwijaya Palembang bulan Januari 2012. BAB III 9
  • 10. PENUTUP A. Kesimpulan 1 Pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil produk/jasanya. Seperti yang di sebutkan pada pasal 19 ayat 1, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2. Berdasarkan ayat 2 pasal yang sama, Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 3. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diduga dilakukan oleh tersangka a.n. Ir. H.A. FATTAH. D.S. Bin DJAGO SALIM (Alm) telah memenuhi unsur pidana yang disangkakan dikarenakan tersangka selaku pelaku usaha / pihak daveloper perumahan Suka Bangun Cindo Residence yaitu dengan sengaja telah menjual barang berupa rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang berupa 1 (satu) unit rumah di perumahan Sika Bangun Cindo Residence Blok B5 Jalan Sukabangun II Kec. Sukarami Palembang kepada konsumen atau pelapor berdasarkan hasil tes dari Laporan Pemeriksaan Fisik Pada Rumah Tinggal di Komplek Sukabangun Cindo No. B5 Sukarami Palembang milik pelapor dari Tenaga Ahli Peneliti Bangunan (Tim Ahli) Fakultas Unsiversitas Sriwijaya Palembang bulan Januari 2012 B Saran Saran yang dapat penulis berikan adalah dalam pelaksanaannya Undang- Undang perlindungan konsumen di Indonesia saat ini harus lebih di tegakkan lagi agar tujuan dari pada undang undang itu sendiri dapat terlaksana dengan baik.sehingga undang undang ini betul betul dapat mengangkat harkat martabat konsumen dan dapat memberikan kepastian hukum yang jelas serta memberi efek jera bagi pelaku usaha yang curang. 10
  • 11. MAKALAH PENERAPAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN PERUMAHAN DISUSUN OLEH NAMA : ANDY SUANTO NPM : 12100019.P UNIVERSITAS IBA PALEMBANG DAFTAR PUSTAKA 11
  • 12. • Berita Acara Pendapat / Resume Penyidikan Perlindungan Konsumen Kompol YOGA BASKARA JAYA, S.H., S.Ik. pada Dit Reskrim Sus Polda Sumsel • Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 12