SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
AN NISA RIZKI YULIANTI (MAHASISWA UNIVERSITAS MERCU BUANA)
43218010031
Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM (Dosen Pengampu)
AKUNTANSI S1
BENTUK BADAN HUKUM, PERSEROAN TERBATAS
Definisi dan Bentuk Badan Usaha sebagaimana yang diatur dalam Kode Kamersial Indonesia.
Perusahaan Perseorangan
 Dari namanya kita tahu bahwa perusahaan perseorangan merupakan jenis kegiatan
usaha, modal dan manajemenya ditangani oleh satu orang. Orang yang punya usaha
tersebut biasanya menjadi manajer atau direktur sendiri, jadi tanggung jawabnya tidak
terbatas.
 Keuntungan
a. Penguasaan sepenuhnya terhadap keuntungan yang diperoleh.
b. Motivasi usaha yang tinggi.
c. Penanganan aspek hukum yang minimal.
 Kekurangan
a. Mengandung tanggung jawab keuangan tak terbatas.
b. Keterbatasan kemampuan keuangan.
c. Keterbatasan manajerial.
d. Kontinuitas kerja karyawan terbatas.
BENTUK BENTUK BADAN USAHA
Firma
 Firma adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih pemilik
modal, yang sepakat secara bersama – sama menjalankan usaha dalam satu nama
organisasi perusahaan.
 Persekutuan firma dapat didirikan dengan cara membuat akta persetujuan sendiri atau
persero (anggota persekutuan). Namun agar lebih formal, sebaiknya pendirian sebuah
Firma dilakukan di depan notaris.
Ciri – ciri perseroan Firma:
 Para persero aktif dalam kegiatan bada usaha sesuai bidang tugasnya
 Tanggung jawab tidak terbatas dan di tanggung bersama (solider).
 Tidak berbadan hukum
Keuntungan persero Firma:
 Pengelola usaha dapat di lakukan sesuai bidang keahlian masing – masing, sehingga
kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja.
 Risiko ditanggung bersama
 Kelancaran usaha mendapatkan kredit
Kerugian perseroan Firma:
 Tiap persero harus bertanggung jawab atas perbuatan persero lainnya, sehingga apabila
ada tindakan tidak sesuai dengan prosedur dari salah seorang persero, maka persero
lainnya harus ikut bertanggung jawab.
 Seringkali timbul perselisihan di antara para persero dalam hal pengambilan
kebijaksanaan.
Perseroan Commanditer (CV)
 Perseroan Komanditer adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan
dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat
keterlibatan yang berbeda – beda di antara anggotanya.
 Satu pihak dalam CV ( commanditaire vennootschap ) mengelola usaha secra aktif
yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa
harus melibatkan harta pribadi ketika krisis financial.
Macam – macam perseroan Komanditer, yaitu:
 Perseroan Komanditer Murni, yaitu bentuk perseroan komanditer yang di dalamnya
hanya ada satu persero aktif dan yang lainnya merupakan persero komanditer.
 Perseroan Komanditer campuran, yaitu perusahaan yang asalnya berbentuk firma
karena memerlukan modal tambahan, kemudian membentuk persekutuan komanditer
campuran.
 Perseroan Komanditer Bersaham, yaitu persekutuan komanditer yang mengeluarkan
saham yang tidak dapat diperjualbelikan.
Ciri – ciri Perseroan Komanditer:
 Ada persero aktif dan diam.
 Tanggung jawab persero tidak terbatas, sedangkan persero diam terbatas.
 Tidak berbadan hukum
Perusahaan terbatas negara (Persero)
 Persero merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh Negara.
Perusahaan Persero adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal
/ sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang bertujuanya mengejar
keuntungan.
 Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa
yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk
meningkatkan nilai perusahaan. Contoh Persero : PT. Kereta Api Indonesia, PT.
Perusahaan Listrik Negara, PT. Pos Indonesia dan masih banyak lagi.
Ciri – ciri PERSERO adalah sebagai berikut:
 Pendirian Persero di usulkan oleh menteri kepada presiden
 Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Perundang –
undangan
 Statusnya berupa perseroan terbatas yang di atur berdasarkan undang – undang
 Modal berbentuk saham
 Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang
dipisahkan
 Organ Persero adalah RUPS, Direksi dan Komisaris
 Menteri yang di tunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah
 Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika
hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas
 RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan
 Dipimpin oleh Direksi
 Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk di sahkan
 Tidak mendapat fasilitas negara
 Tujuan utama memperoleh keuntungan
 Hubungan – hubungan usaha di atur dalam hukum perdata
 Pegawainya berstatus Pegawai Negeri
PERUM
 Perusahaan Umum (Perum) adalah perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan
untuk melayani kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Perusahaan ini
berstatus badan hukum dan modal usaha yang digunakan seluruhnya milik negara.
Dana penunjang usahanya dapat diperoleh dari pinjaman dalam negeri maupun luar
negeri.
 Contohnya: Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum Peruri, Perum
Perhutani
Perusahaan Daerah
 Badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan
perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Tujuan pendirian
perusahaan daerah ialah untuk ikut serta melaksanakan pembangunan daerah di bawah
pimpinan daerah. Status kepegawaian dari perusahaan ini adalah pegawai perusahaan
daerah dan ada juga Pegawai Negeri yang di perbantukan.
Ciri – ciri Perusahaan Daerah:
 Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha
 Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan
 Pemerintah memilki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan
perusahaan
 Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang
 Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan
 Sebagai sumber pemasukan negara
 Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara
 Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public
 Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non bank.
Perusahaan Jawatan (Perjan)
 Perusahaan Jawatan adalah Perusahaan Negara yang didirikan dengan tujuan utama
untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi efektifitas
dan segi ekonomis. Perusahaan Jawatan berada di bawah pembinaan dan Pengawasan
Departemen tertentu yang mendirikan dan membawahinya.
 Contoh PERJAN: Perusahaan jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekatang telah berubah
menjadi Perusahaan Umum Kereta Api ( PERUMKA ), Perusahaan Jawatan Pegadaian
sekarang menjadi PERUM PEGADAIAN.
Koperasi
 Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasisekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas
kekeluargaan.
 UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:
1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya
jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).
4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5) Kemandirian.
6) Pendidikan perkoperasian.
7) kerjasama antar koperasi.
 Jenis-Jenis Koperasi
1) Koperasi Simpan Pinjam
2) Koperasi Konsumen
3) Koperasi Produsen
4) Koperasi Pemasaran
5) Koperasi Jasa (Subekti,2015)
Definisi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007.
Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pengertian Perseroan Terbatas
(Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya.
PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan
yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang
menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat
melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai
kekayaan atau utang. (Niamora,2015)
ASPEK HUKUM PT SESUAI UU NO 40 TAHUN 2007
 Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan
Komisaris.
 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri,
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
 Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban
umum, dan/atau kesusilaan.
 Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas
perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas
kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
 Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat
dalam bahasa Indonesia.
Ciri dan Sifat PT:
 Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi
 Modal dan ukuran perusahaan yang besar
 Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik satuan
 Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham
 Kepemilikan mudah berpindah tangan
 Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai
 Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen
 Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham
 Sulit untuk membubarkan PT
 Pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak deviden
Pembagian Perseroan Terbatas:
 PT. Terbuka
Perseroan terbuka adalah yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar
modal (go public).
 PT. Tertutup
Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari
kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja
atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum.
 PT. Kosong
Perseroan terbatas Kosong adalah perseroan terbatas yang sudah tidak aktif
menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja.
Tanggung Jawab Hukum kepada Perseroan Terbatas.
Pasal 3 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan
bahwa “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan
yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan
melebihi saham yang dimiliki.” Artinya bahwa dalam melakukan tindakan hukum atas nama
PT, sebuah PT diwakili oleh Direksi. Dengan demikian bahwa jika terjadi sesuatu yang
bertentangan dengan hukum, maka yang harus bertanggung jawab adalah Direksi. Dalam hal
ini Pemegang Saham tidak dapat dituntut pertangungjawaban hukum jika PT melakukan
perbuatan yang melawan hukum. (Oetomo,2011)
Namun, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad
buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Perseroan; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara
melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan
Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
Sebagai Contoh dalam Implementasi pada Perusahaan yang sering diketahui :
BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
1. Perjan Contoh Perjan misalnya seperti: PJKA yang sekarang sudah berganti menjadi PT.
KAI (PT Kereta Api Indonesia).
2. Perum Contohnya: Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum Peruri,
Perum Perhutani.
3. Persero Beberapa contoh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini, misalnya seperti:
PT Jasa Raharja, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank
Rakyat Indonesia dan lain-lain.
BUMS (Badan Usaha Milik Swasta)
Perseorangan Bentuk ini merupakan bentuk yang pertama kali muncul di bidang bisnis yang
paling sederhana, dimana dalam hal ini tidak terdapat pembedaan pemilikan antara hal milik
pribadi dengan milik perusahaan. Harta benda yang merupakan kekayaan pribadi sekaligus
juga merupakan kekayaan perusahaan yang setiap saat harus menanggung utang. Utang dari
perusahaan itu. Bentuk badan usaha semacam ini pada umumnya terjadi pada perusahaan-
perusahaan kecil, misalnya bengkel kecil, toko pengecer kecil, kerajinan, serta jasa dll.
1. Firma (Fa)
Firma Dagang (Trading Partnership )
Firma dagang didirikan dan bergerak dalam industri perdagangan. Dimana kegiatannya
berfokus pada membeli dan menjual barang dagangan. Contohnya adalah vans , Nike ,
Diadora dan Crocs.
Firma Non Dagang / Jasa
Firma non dagang bergerak dalam industri jasa. Dimana kegiatannya berfokus pada penjualan
produk jasa yang berdasarkan keahlian. Sebagai contoh firma jasa di Indonesia adalah Firma
Hukum , Firma Akuntansi , Konsultan manajemen Dll.
Firma Umum (General Partnership)
Firma umum atau general merupakan firma dimana semua anggota / sekutu yang berada
didalamnya memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Setiap anggota bertanggung jawab
terhadap jalannya operasional perusahaan. Serta segala bentuk kewajiban baik hutang maupun
piutang juga termasuk didalamnya.
Firma Terbatas (Limited Partnership)
Sedangkan firma terbatas memiliki definisi dimana setiap anggota/sekutu yang berada
didalamnya tidak leluasa dan tidak memiliki kekuasaan yang bebas terhadap perusahaan.
Tanggung jawab dan kewajiban setiap anggota dibatasi. Contoh dari firma ini adalah Firma
Panghudi Luhur , Firma Sumber Rezeki , Firma Multi Marketing , Firma Indo Eternity.
2. PT (Perseroan Terbatas) Beberapa contoh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) saat ini,
misalnya seperti: PT Pupuk Kaltim, PT Union Metal, PT Djarum, PT Holcim, PT Karakatau
Steel dan lain-lain.
3. Koperasi
Menurut UU No. 25 tahun 1992, koperasi adalah bentuk badan usaha yang beranggotakan
orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi raktyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
4. Yayasan
Yayasan adalah bentuk organisasi swasta yang didirikan untuk tujuan sosial kemasyarakatan
yang tidak berorientasi pada keuntungan. Misalnya Yayasan Panti Asuhan,Yayasan yang
mengelola Sekolahan Swasta, Yayasan Penderita Anak Cacat dll. (Academia)
DAFTAR PUSTAKA
1. Oetomo,Prasetyo.2012 . https://prasetyooetomo.wordpress.com/2012/06/27/perseroan-
terbatas-menurut-undang-undang-perseroan-terbatas/
2. https://www.eduspensa.id/bentuk-bentuk-badan-usaha/#a
3. https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-
undang/Documents/5.%20UU-40-2007%20PERSEROAN%20TERBATAS.pdf
4. Prof. R. Subekti, SH (2005). Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa
5. Niamora,2015. https://niamoraa.wordpress.com/2015/11/05/jenis-jenis-badan-usaha/
6. https://www.academia.edu/6192636/Bentuk_usaha_di_indonesia

More Related Content

What's hot

Modul 2 : Badan Usaha
Modul 2 : Badan UsahaModul 2 : Badan Usaha
Modul 2 : Badan UsahaKasmadi Rais
 
3. sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasi
3.    sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasi3.    sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasi
3. sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasiBang Udin
 
Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Negaraabdul kodir
 
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas XKonsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas Xsupono3
 
Perbedaan koperasi dengan badan usaha lain
Perbedaan koperasi dengan badan usaha lainPerbedaan koperasi dengan badan usaha lain
Perbedaan koperasi dengan badan usaha lainEko Mardianto
 
Badan Usaha Kelas X Semester 2
Badan Usaha Kelas X Semester 2Badan Usaha Kelas X Semester 2
Badan Usaha Kelas X Semester 2RigenMaulana
 
Hbl agnes monica,hapzi ali,bentuk bentuk badan usaha dan perseroan terbatas,...
Hbl agnes monica,hapzi  ali,bentuk bentuk badan usaha dan perseroan terbatas,...Hbl agnes monica,hapzi  ali,bentuk bentuk badan usaha dan perseroan terbatas,...
Hbl agnes monica,hapzi ali,bentuk bentuk badan usaha dan perseroan terbatas,...AgnesMonica14
 
Jenis dan bentuk badan usaha
Jenis dan bentuk badan usahaJenis dan bentuk badan usaha
Jenis dan bentuk badan usahaNur Agustinus
 
3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...
3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...
3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...Chives Radin
 
HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...
HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...
HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...chivesradin1
 
Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usahaNadya Ali
 
Perusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan UsahaPerusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan Usahaabdul kodir
 

What's hot (20)

Modul 2 : Badan Usaha
Modul 2 : Badan UsahaModul 2 : Badan Usaha
Modul 2 : Badan Usaha
 
Pengertian bumn
Pengertian bumnPengertian bumn
Pengertian bumn
 
Perbandingan BUMN, BUMS dan koperasi - (Bab 6).pptx
Perbandingan BUMN, BUMS dan koperasi - (Bab 6).pptxPerbandingan BUMN, BUMS dan koperasi - (Bab 6).pptx
Perbandingan BUMN, BUMS dan koperasi - (Bab 6).pptx
 
3. sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasi
3.    sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasi3.    sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasi
3. sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasi
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan UsahaJenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
 
Bumn
BumnBumn
Bumn
 
Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Negara
 
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas XKonsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas X
 
Perbedaan koperasi dengan badan usaha lain
Perbedaan koperasi dengan badan usaha lainPerbedaan koperasi dengan badan usaha lain
Perbedaan koperasi dengan badan usaha lain
 
Badan Usaha Kelas X Semester 2
Badan Usaha Kelas X Semester 2Badan Usaha Kelas X Semester 2
Badan Usaha Kelas X Semester 2
 
Hbl agnes monica,hapzi ali,bentuk bentuk badan usaha dan perseroan terbatas,...
Hbl agnes monica,hapzi  ali,bentuk bentuk badan usaha dan perseroan terbatas,...Hbl agnes monica,hapzi  ali,bentuk bentuk badan usaha dan perseroan terbatas,...
Hbl agnes monica,hapzi ali,bentuk bentuk badan usaha dan perseroan terbatas,...
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
Bab 8 badan usaha xii ips
Bab 8 badan usaha xii ipsBab 8 badan usaha xii ips
Bab 8 badan usaha xii ips
 
Jenis dan bentuk badan usaha
Jenis dan bentuk badan usahaJenis dan bentuk badan usaha
Jenis dan bentuk badan usaha
 
3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...
3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...
3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...
 
HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...
HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...
HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...
 
Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usaha
 
Perusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan UsahaPerusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan Usaha
 
Bab 3
Bab 3Bab 3
Bab 3
 

Similar to BENTUK BADAN USAHA

jbptunikompp-gdl-tuttysm-23293-3-pertemua-a.ppt
jbptunikompp-gdl-tuttysm-23293-3-pertemua-a.pptjbptunikompp-gdl-tuttysm-23293-3-pertemua-a.ppt
jbptunikompp-gdl-tuttysm-23293-3-pertemua-a.pptoryz agnu
 
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...Novi Siti
 
Badan-Badan Usaha di Indonesia
Badan-Badan Usaha di IndonesiaBadan-Badan Usaha di Indonesia
Badan-Badan Usaha di IndonesiaMira Pribadi
 
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.pptLANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.pptIilMuntaha
 
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdfBab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdfRayyanStudio
 
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...Naufal Alwan
 
3 bentuk-bentuk-badan-usaha
3 bentuk-bentuk-badan-usaha3 bentuk-bentuk-badan-usaha
3 bentuk-bentuk-badan-usahaAhmad Maulana
 
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,20183. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018indah kayani
 
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, univers...
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, univers...Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, univers...
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, univers...Hayyu Safitri
 
P3_Manajemen Bisnis.ppt
P3_Manajemen Bisnis.pptP3_Manajemen Bisnis.ppt
P3_Manajemen Bisnis.pptrajab48
 
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018febrysaragih
 
Bangun-Bangun Usaha Ekonomi
Bangun-Bangun Usaha EkonomiBangun-Bangun Usaha Ekonomi
Bangun-Bangun Usaha EkonomiMega Gyanti
 
Perusahaan dan Badan Usaha
Perusahaan dan Badan UsahaPerusahaan dan Badan Usaha
Perusahaan dan Badan UsahaRajabul Gufron
 
3, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universita...
3, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universita...3, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universita...
3, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universita...lenianggr
 

Similar to BENTUK BADAN USAHA (20)

jbptunikompp-gdl-tuttysm-23293-3-pertemua-a.ppt
jbptunikompp-gdl-tuttysm-23293-3-pertemua-a.pptjbptunikompp-gdl-tuttysm-23293-3-pertemua-a.ppt
jbptunikompp-gdl-tuttysm-23293-3-pertemua-a.ppt
 
bentuk badan usaha 10.ppt
bentuk badan usaha 10.pptbentuk badan usaha 10.ppt
bentuk badan usaha 10.ppt
 
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...
 
Badan-Badan Usaha di Indonesia
Badan-Badan Usaha di IndonesiaBadan-Badan Usaha di Indonesia
Badan-Badan Usaha di Indonesia
 
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.pptLANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
 
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdfBab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
 
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
 
3 bentuk-bentuk-badan-usaha
3 bentuk-bentuk-badan-usaha3 bentuk-bentuk-badan-usaha
3 bentuk-bentuk-badan-usaha
 
Pelaku kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian (badan usaha)
Pelaku kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian (badan usaha)Pelaku kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian (badan usaha)
Pelaku kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian (badan usaha)
 
Definisi dan bentuk badan usaha
Definisi dan bentuk badan usahaDefinisi dan bentuk badan usaha
Definisi dan bentuk badan usaha
 
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,20183. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018
 
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, univers...
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, univers...Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, univers...
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, univers...
 
P3_Manajemen Bisnis.ppt
P3_Manajemen Bisnis.pptP3_Manajemen Bisnis.ppt
P3_Manajemen Bisnis.ppt
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018
 
Bangun-Bangun Usaha Ekonomi
Bangun-Bangun Usaha EkonomiBangun-Bangun Usaha Ekonomi
Bangun-Bangun Usaha Ekonomi
 
Badan Usaha.docx
Badan Usaha.docxBadan Usaha.docx
Badan Usaha.docx
 
Perusahaan dan Badan Usaha
Perusahaan dan Badan UsahaPerusahaan dan Badan Usaha
Perusahaan dan Badan Usaha
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
3, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universita...
3, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universita...3, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universita...
3, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universita...
 

More from An Nisa Rizki Yulianti

Hbl,An Nisa Rizki,Hapzi Ali,Artikel Studi Kasus Hukum Bisnis&Lingkungan,Unive...
Hbl,An Nisa Rizki,Hapzi Ali,Artikel Studi Kasus Hukum Bisnis&Lingkungan,Unive...Hbl,An Nisa Rizki,Hapzi Ali,Artikel Studi Kasus Hukum Bisnis&Lingkungan,Unive...
Hbl,An Nisa Rizki,Hapzi Ali,Artikel Studi Kasus Hukum Bisnis&Lingkungan,Unive...An Nisa Rizki Yulianti
 
14,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perdagangan international,universitas me...
14,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perdagangan international,universitas me...14,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perdagangan international,universitas me...
14,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perdagangan international,universitas me...An Nisa Rizki Yulianti
 
13,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual,univers...
13,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual,univers...13,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual,univers...
13,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual,univers...An Nisa Rizki Yulianti
 
12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...
12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...
12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...An Nisa Rizki Yulianti
 
11,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asing, pasar ...
11,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asing, pasar ...11,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asing, pasar ...
11,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asing, pasar ...An Nisa Rizki Yulianti
 
10,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,anti monopoli & persaingan bisnis...
10,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,anti monopoli & persaingan bisnis...10,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,anti monopoli & persaingan bisnis...
10,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,anti monopoli & persaingan bisnis...An Nisa Rizki Yulianti
 
9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...
9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...
9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...An Nisa Rizki Yulianti
 
6,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,tindak pindana pencucian uang,universitas mercu...
6,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,tindak pindana pencucian uang,universitas mercu...6,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,tindak pindana pencucian uang,universitas mercu...
6,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,tindak pindana pencucian uang,universitas mercu...An Nisa Rizki Yulianti
 
4,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,moratorium hutang(pkpu) & bpr,universitas m...
4,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,moratorium hutang(pkpu) & bpr,universitas m...4,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,moratorium hutang(pkpu) & bpr,universitas m...
4,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,moratorium hutang(pkpu) & bpr,universitas m...An Nisa Rizki Yulianti
 
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,20191,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019An Nisa Rizki Yulianti
 

More from An Nisa Rizki Yulianti (10)

Hbl,An Nisa Rizki,Hapzi Ali,Artikel Studi Kasus Hukum Bisnis&Lingkungan,Unive...
Hbl,An Nisa Rizki,Hapzi Ali,Artikel Studi Kasus Hukum Bisnis&Lingkungan,Unive...Hbl,An Nisa Rizki,Hapzi Ali,Artikel Studi Kasus Hukum Bisnis&Lingkungan,Unive...
Hbl,An Nisa Rizki,Hapzi Ali,Artikel Studi Kasus Hukum Bisnis&Lingkungan,Unive...
 
14,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perdagangan international,universitas me...
14,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perdagangan international,universitas me...14,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perdagangan international,universitas me...
14,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perdagangan international,universitas me...
 
13,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual,univers...
13,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual,univers...13,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual,univers...
13,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual,univers...
 
12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...
12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...
12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...
 
11,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asing, pasar ...
11,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asing, pasar ...11,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asing, pasar ...
11,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asing, pasar ...
 
10,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,anti monopoli & persaingan bisnis...
10,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,anti monopoli & persaingan bisnis...10,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,anti monopoli & persaingan bisnis...
10,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,anti monopoli & persaingan bisnis...
 
9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...
9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...
9,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,perlindungan konsumen & tanggung jawab huku...
 
6,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,tindak pindana pencucian uang,universitas mercu...
6,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,tindak pindana pencucian uang,universitas mercu...6,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,tindak pindana pencucian uang,universitas mercu...
6,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,tindak pindana pencucian uang,universitas mercu...
 
4,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,moratorium hutang(pkpu) & bpr,universitas m...
4,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,moratorium hutang(pkpu) & bpr,universitas m...4,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,moratorium hutang(pkpu) & bpr,universitas m...
4,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,moratorium hutang(pkpu) & bpr,universitas m...
 
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,20191,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
 

Recently uploaded

BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisMenganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisGallynDityaManggala
 
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxMATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxDenzbaguseNugroho
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxBayuUtaminingtyas
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian outputjafarismail7
 
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptDenzbaguseNugroho
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiaMukhamadMuslim
 
warrant adalah salah satu instrument pasar modal
warrant adalah salah satu instrument pasar modalwarrant adalah salah satu instrument pasar modal
warrant adalah salah satu instrument pasar modalmohtamrin
 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANMENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANGallynDityaManggala
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 

Recently uploaded (17)

BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisMenganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
 
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptxANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
 
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxMATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
 
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
 
warrant adalah salah satu instrument pasar modal
warrant adalah salah satu instrument pasar modalwarrant adalah salah satu instrument pasar modal
warrant adalah salah satu instrument pasar modal
 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANMENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 

BENTUK BADAN USAHA

  • 1. AN NISA RIZKI YULIANTI (MAHASISWA UNIVERSITAS MERCU BUANA) 43218010031 Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM (Dosen Pengampu) AKUNTANSI S1 BENTUK BADAN HUKUM, PERSEROAN TERBATAS Definisi dan Bentuk Badan Usaha sebagaimana yang diatur dalam Kode Kamersial Indonesia. Perusahaan Perseorangan  Dari namanya kita tahu bahwa perusahaan perseorangan merupakan jenis kegiatan usaha, modal dan manajemenya ditangani oleh satu orang. Orang yang punya usaha tersebut biasanya menjadi manajer atau direktur sendiri, jadi tanggung jawabnya tidak terbatas.  Keuntungan a. Penguasaan sepenuhnya terhadap keuntungan yang diperoleh. b. Motivasi usaha yang tinggi. c. Penanganan aspek hukum yang minimal.  Kekurangan a. Mengandung tanggung jawab keuangan tak terbatas. b. Keterbatasan kemampuan keuangan. c. Keterbatasan manajerial. d. Kontinuitas kerja karyawan terbatas. BENTUK BENTUK BADAN USAHA Firma  Firma adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih pemilik modal, yang sepakat secara bersama – sama menjalankan usaha dalam satu nama organisasi perusahaan.  Persekutuan firma dapat didirikan dengan cara membuat akta persetujuan sendiri atau persero (anggota persekutuan). Namun agar lebih formal, sebaiknya pendirian sebuah Firma dilakukan di depan notaris. Ciri – ciri perseroan Firma:  Para persero aktif dalam kegiatan bada usaha sesuai bidang tugasnya  Tanggung jawab tidak terbatas dan di tanggung bersama (solider).  Tidak berbadan hukum Keuntungan persero Firma:
  • 2.  Pengelola usaha dapat di lakukan sesuai bidang keahlian masing – masing, sehingga kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja.  Risiko ditanggung bersama  Kelancaran usaha mendapatkan kredit Kerugian perseroan Firma:  Tiap persero harus bertanggung jawab atas perbuatan persero lainnya, sehingga apabila ada tindakan tidak sesuai dengan prosedur dari salah seorang persero, maka persero lainnya harus ikut bertanggung jawab.  Seringkali timbul perselisihan di antara para persero dalam hal pengambilan kebijaksanaan. Perseroan Commanditer (CV)  Perseroan Komanditer adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda – beda di antara anggotanya.  Satu pihak dalam CV ( commanditaire vennootschap ) mengelola usaha secra aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis financial. Macam – macam perseroan Komanditer, yaitu:  Perseroan Komanditer Murni, yaitu bentuk perseroan komanditer yang di dalamnya hanya ada satu persero aktif dan yang lainnya merupakan persero komanditer.  Perseroan Komanditer campuran, yaitu perusahaan yang asalnya berbentuk firma karena memerlukan modal tambahan, kemudian membentuk persekutuan komanditer campuran.  Perseroan Komanditer Bersaham, yaitu persekutuan komanditer yang mengeluarkan saham yang tidak dapat diperjualbelikan. Ciri – ciri Perseroan Komanditer:  Ada persero aktif dan diam.  Tanggung jawab persero tidak terbatas, sedangkan persero diam terbatas.  Tidak berbadan hukum Perusahaan terbatas negara (Persero)  Persero merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh Negara. Perusahaan Persero adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal
  • 3. / sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang bertujuanya mengejar keuntungan.  Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Contoh Persero : PT. Kereta Api Indonesia, PT. Perusahaan Listrik Negara, PT. Pos Indonesia dan masih banyak lagi. Ciri – ciri PERSERO adalah sebagai berikut:  Pendirian Persero di usulkan oleh menteri kepada presiden  Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Perundang – undangan  Statusnya berupa perseroan terbatas yang di atur berdasarkan undang – undang  Modal berbentuk saham  Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan  Organ Persero adalah RUPS, Direksi dan Komisaris  Menteri yang di tunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah  Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas  RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan  Dipimpin oleh Direksi  Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk di sahkan  Tidak mendapat fasilitas negara  Tujuan utama memperoleh keuntungan  Hubungan – hubungan usaha di atur dalam hukum perdata  Pegawainya berstatus Pegawai Negeri PERUM  Perusahaan Umum (Perum) adalah perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Perusahaan ini berstatus badan hukum dan modal usaha yang digunakan seluruhnya milik negara. Dana penunjang usahanya dapat diperoleh dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri.  Contohnya: Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum Peruri, Perum Perhutani Perusahaan Daerah  Badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah ialah untuk ikut serta melaksanakan pembangunan daerah di bawah pimpinan daerah. Status kepegawaian dari perusahaan ini adalah pegawai perusahaan daerah dan ada juga Pegawai Negeri yang di perbantukan. Ciri – ciri Perusahaan Daerah:  Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha  Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan  Pemerintah memilki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan  Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang  Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan
  • 4.  Sebagai sumber pemasukan negara  Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara  Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public  Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non bank. Perusahaan Jawatan (Perjan)  Perusahaan Jawatan adalah Perusahaan Negara yang didirikan dengan tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi efektifitas dan segi ekonomis. Perusahaan Jawatan berada di bawah pembinaan dan Pengawasan Departemen tertentu yang mendirikan dan membawahinya.  Contoh PERJAN: Perusahaan jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekatang telah berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api ( PERUMKA ), Perusahaan Jawatan Pegadaian sekarang menjadi PERUM PEGADAIAN. Koperasi  Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasisekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan.  UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu: 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi). 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5) Kemandirian. 6) Pendidikan perkoperasian. 7) kerjasama antar koperasi.  Jenis-Jenis Koperasi 1) Koperasi Simpan Pinjam 2) Koperasi Konsumen 3) Koperasi Produsen 4) Koperasi Pemasaran 5) Koperasi Jasa (Subekti,2015) Definisi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat
  • 5. melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang. (Niamora,2015) ASPEK HUKUM PT SESUAI UU NO 40 TAHUN 2007  Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.  Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.  Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.  Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ciri dan Sifat PT:  Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi  Modal dan ukuran perusahaan yang besar  Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik satuan  Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham  Kepemilikan mudah berpindah tangan  Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai  Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen  Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham  Sulit untuk membubarkan PT  Pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak deviden Pembagian Perseroan Terbatas:  PT. Terbuka Perseroan terbuka adalah yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (go public).  PT. Tertutup Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum.  PT. Kosong Perseroan terbatas Kosong adalah perseroan terbatas yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja. Tanggung Jawab Hukum kepada Perseroan Terbatas. Pasal 3 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Artinya bahwa dalam melakukan tindakan hukum atas nama PT, sebuah PT diwakili oleh Direksi. Dengan demikian bahwa jika terjadi sesuatu yang
  • 6. bertentangan dengan hukum, maka yang harus bertanggung jawab adalah Direksi. Dalam hal ini Pemegang Saham tidak dapat dituntut pertangungjawaban hukum jika PT melakukan perbuatan yang melawan hukum. (Oetomo,2011) Namun, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: 1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi 2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; 3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau 4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. Sebagai Contoh dalam Implementasi pada Perusahaan yang sering diketahui : BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 1. Perjan Contoh Perjan misalnya seperti: PJKA yang sekarang sudah berganti menjadi PT. KAI (PT Kereta Api Indonesia). 2. Perum Contohnya: Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum Peruri, Perum Perhutani. 3. Persero Beberapa contoh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini, misalnya seperti: PT Jasa Raharja, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia dan lain-lain. BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) Perseorangan Bentuk ini merupakan bentuk yang pertama kali muncul di bidang bisnis yang paling sederhana, dimana dalam hal ini tidak terdapat pembedaan pemilikan antara hal milik pribadi dengan milik perusahaan. Harta benda yang merupakan kekayaan pribadi sekaligus juga merupakan kekayaan perusahaan yang setiap saat harus menanggung utang. Utang dari perusahaan itu. Bentuk badan usaha semacam ini pada umumnya terjadi pada perusahaan- perusahaan kecil, misalnya bengkel kecil, toko pengecer kecil, kerajinan, serta jasa dll. 1. Firma (Fa) Firma Dagang (Trading Partnership ) Firma dagang didirikan dan bergerak dalam industri perdagangan. Dimana kegiatannya berfokus pada membeli dan menjual barang dagangan. Contohnya adalah vans , Nike , Diadora dan Crocs. Firma Non Dagang / Jasa Firma non dagang bergerak dalam industri jasa. Dimana kegiatannya berfokus pada penjualan produk jasa yang berdasarkan keahlian. Sebagai contoh firma jasa di Indonesia adalah Firma Hukum , Firma Akuntansi , Konsultan manajemen Dll. Firma Umum (General Partnership) Firma umum atau general merupakan firma dimana semua anggota / sekutu yang berada didalamnya memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Setiap anggota bertanggung jawab terhadap jalannya operasional perusahaan. Serta segala bentuk kewajiban baik hutang maupun piutang juga termasuk didalamnya. Firma Terbatas (Limited Partnership)
  • 7. Sedangkan firma terbatas memiliki definisi dimana setiap anggota/sekutu yang berada didalamnya tidak leluasa dan tidak memiliki kekuasaan yang bebas terhadap perusahaan. Tanggung jawab dan kewajiban setiap anggota dibatasi. Contoh dari firma ini adalah Firma Panghudi Luhur , Firma Sumber Rezeki , Firma Multi Marketing , Firma Indo Eternity. 2. PT (Perseroan Terbatas) Beberapa contoh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) saat ini, misalnya seperti: PT Pupuk Kaltim, PT Union Metal, PT Djarum, PT Holcim, PT Karakatau Steel dan lain-lain. 3. Koperasi Menurut UU No. 25 tahun 1992, koperasi adalah bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi raktyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. 4. Yayasan Yayasan adalah bentuk organisasi swasta yang didirikan untuk tujuan sosial kemasyarakatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. Misalnya Yayasan Panti Asuhan,Yayasan yang mengelola Sekolahan Swasta, Yayasan Penderita Anak Cacat dll. (Academia) DAFTAR PUSTAKA 1. Oetomo,Prasetyo.2012 . https://prasetyooetomo.wordpress.com/2012/06/27/perseroan- terbatas-menurut-undang-undang-perseroan-terbatas/ 2. https://www.eduspensa.id/bentuk-bentuk-badan-usaha/#a 3. https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang- undang/Documents/5.%20UU-40-2007%20PERSEROAN%20TERBATAS.pdf 4. Prof. R. Subekti, SH (2005). Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa 5. Niamora,2015. https://niamoraa.wordpress.com/2015/11/05/jenis-jenis-badan-usaha/ 6. https://www.academia.edu/6192636/Bentuk_usaha_di_indonesia