1. AN NISA RIZKI YULIANTI (MAHASISWA UNIVERSITAS MERCU BUANA)
43218010031
Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM (Dosen Pengampu)
AKUNTANSI S1
BENTUK BADAN HUKUM, PERSEROAN TERBATAS
Definisi dan Bentuk Badan Usaha sebagaimana yang diatur dalam Kode Kamersial Indonesia.
Perusahaan Perseorangan
Dari namanya kita tahu bahwa perusahaan perseorangan merupakan jenis kegiatan
usaha, modal dan manajemenya ditangani oleh satu orang. Orang yang punya usaha
tersebut biasanya menjadi manajer atau direktur sendiri, jadi tanggung jawabnya tidak
terbatas.
Keuntungan
a. Penguasaan sepenuhnya terhadap keuntungan yang diperoleh.
b. Motivasi usaha yang tinggi.
c. Penanganan aspek hukum yang minimal.
Kekurangan
a. Mengandung tanggung jawab keuangan tak terbatas.
b. Keterbatasan kemampuan keuangan.
c. Keterbatasan manajerial.
d. Kontinuitas kerja karyawan terbatas.
BENTUK BENTUK BADAN USAHA
Firma
Firma adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih pemilik
modal, yang sepakat secara bersama – sama menjalankan usaha dalam satu nama
organisasi perusahaan.
Persekutuan firma dapat didirikan dengan cara membuat akta persetujuan sendiri atau
persero (anggota persekutuan). Namun agar lebih formal, sebaiknya pendirian sebuah
Firma dilakukan di depan notaris.
Ciri – ciri perseroan Firma:
Para persero aktif dalam kegiatan bada usaha sesuai bidang tugasnya
Tanggung jawab tidak terbatas dan di tanggung bersama (solider).
Tidak berbadan hukum
Keuntungan persero Firma:
2. Pengelola usaha dapat di lakukan sesuai bidang keahlian masing – masing, sehingga
kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja.
Risiko ditanggung bersama
Kelancaran usaha mendapatkan kredit
Kerugian perseroan Firma:
Tiap persero harus bertanggung jawab atas perbuatan persero lainnya, sehingga apabila
ada tindakan tidak sesuai dengan prosedur dari salah seorang persero, maka persero
lainnya harus ikut bertanggung jawab.
Seringkali timbul perselisihan di antara para persero dalam hal pengambilan
kebijaksanaan.
Perseroan Commanditer (CV)
Perseroan Komanditer adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan
dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat
keterlibatan yang berbeda – beda di antara anggotanya.
Satu pihak dalam CV ( commanditaire vennootschap ) mengelola usaha secra aktif
yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa
harus melibatkan harta pribadi ketika krisis financial.
Macam – macam perseroan Komanditer, yaitu:
Perseroan Komanditer Murni, yaitu bentuk perseroan komanditer yang di dalamnya
hanya ada satu persero aktif dan yang lainnya merupakan persero komanditer.
Perseroan Komanditer campuran, yaitu perusahaan yang asalnya berbentuk firma
karena memerlukan modal tambahan, kemudian membentuk persekutuan komanditer
campuran.
Perseroan Komanditer Bersaham, yaitu persekutuan komanditer yang mengeluarkan
saham yang tidak dapat diperjualbelikan.
Ciri – ciri Perseroan Komanditer:
Ada persero aktif dan diam.
Tanggung jawab persero tidak terbatas, sedangkan persero diam terbatas.
Tidak berbadan hukum
Perusahaan terbatas negara (Persero)
Persero merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh Negara.
Perusahaan Persero adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal
3. / sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang bertujuanya mengejar
keuntungan.
Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa
yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk
meningkatkan nilai perusahaan. Contoh Persero : PT. Kereta Api Indonesia, PT.
Perusahaan Listrik Negara, PT. Pos Indonesia dan masih banyak lagi.
Ciri – ciri PERSERO adalah sebagai berikut:
Pendirian Persero di usulkan oleh menteri kepada presiden
Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Perundang –
undangan
Statusnya berupa perseroan terbatas yang di atur berdasarkan undang – undang
Modal berbentuk saham
Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang
dipisahkan
Organ Persero adalah RUPS, Direksi dan Komisaris
Menteri yang di tunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah
Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika
hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas
RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan
Dipimpin oleh Direksi
Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk di sahkan
Tidak mendapat fasilitas negara
Tujuan utama memperoleh keuntungan
Hubungan – hubungan usaha di atur dalam hukum perdata
Pegawainya berstatus Pegawai Negeri
PERUM
Perusahaan Umum (Perum) adalah perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan
untuk melayani kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Perusahaan ini
berstatus badan hukum dan modal usaha yang digunakan seluruhnya milik negara.
Dana penunjang usahanya dapat diperoleh dari pinjaman dalam negeri maupun luar
negeri.
Contohnya: Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum Peruri, Perum
Perhutani
Perusahaan Daerah
Badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan
perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Tujuan pendirian
perusahaan daerah ialah untuk ikut serta melaksanakan pembangunan daerah di bawah
pimpinan daerah. Status kepegawaian dari perusahaan ini adalah pegawai perusahaan
daerah dan ada juga Pegawai Negeri yang di perbantukan.
Ciri – ciri Perusahaan Daerah:
Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha
Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan
Pemerintah memilki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan
perusahaan
Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang
Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan
4. Sebagai sumber pemasukan negara
Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara
Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public
Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non bank.
Perusahaan Jawatan (Perjan)
Perusahaan Jawatan adalah Perusahaan Negara yang didirikan dengan tujuan utama
untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi efektifitas
dan segi ekonomis. Perusahaan Jawatan berada di bawah pembinaan dan Pengawasan
Departemen tertentu yang mendirikan dan membawahinya.
Contoh PERJAN: Perusahaan jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekatang telah berubah
menjadi Perusahaan Umum Kereta Api ( PERUMKA ), Perusahaan Jawatan Pegadaian
sekarang menjadi PERUM PEGADAIAN.
Koperasi
Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasisekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas
kekeluargaan.
UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:
1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya
jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).
4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5) Kemandirian.
6) Pendidikan perkoperasian.
7) kerjasama antar koperasi.
Jenis-Jenis Koperasi
1) Koperasi Simpan Pinjam
2) Koperasi Konsumen
3) Koperasi Produsen
4) Koperasi Pemasaran
5) Koperasi Jasa (Subekti,2015)
Definisi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007.
Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pengertian Perseroan Terbatas
(Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya.
PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan
yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang
menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat
5. melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai
kekayaan atau utang. (Niamora,2015)
ASPEK HUKUM PT SESUAI UU NO 40 TAHUN 2007
Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan
Komisaris.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri,
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban
umum, dan/atau kesusilaan.
Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas
perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas
kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat
dalam bahasa Indonesia.
Ciri dan Sifat PT:
Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi
Modal dan ukuran perusahaan yang besar
Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik satuan
Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham
Kepemilikan mudah berpindah tangan
Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai
Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen
Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham
Sulit untuk membubarkan PT
Pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak deviden
Pembagian Perseroan Terbatas:
PT. Terbuka
Perseroan terbuka adalah yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar
modal (go public).
PT. Tertutup
Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari
kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja
atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum.
PT. Kosong
Perseroan terbatas Kosong adalah perseroan terbatas yang sudah tidak aktif
menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja.
Tanggung Jawab Hukum kepada Perseroan Terbatas.
Pasal 3 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan
bahwa “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan
yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan
melebihi saham yang dimiliki.” Artinya bahwa dalam melakukan tindakan hukum atas nama
PT, sebuah PT diwakili oleh Direksi. Dengan demikian bahwa jika terjadi sesuatu yang
6. bertentangan dengan hukum, maka yang harus bertanggung jawab adalah Direksi. Dalam hal
ini Pemegang Saham tidak dapat dituntut pertangungjawaban hukum jika PT melakukan
perbuatan yang melawan hukum. (Oetomo,2011)
Namun, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad
buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Perseroan; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara
melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan
Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
Sebagai Contoh dalam Implementasi pada Perusahaan yang sering diketahui :
BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
1. Perjan Contoh Perjan misalnya seperti: PJKA yang sekarang sudah berganti menjadi PT.
KAI (PT Kereta Api Indonesia).
2. Perum Contohnya: Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum Peruri,
Perum Perhutani.
3. Persero Beberapa contoh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini, misalnya seperti:
PT Jasa Raharja, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank
Rakyat Indonesia dan lain-lain.
BUMS (Badan Usaha Milik Swasta)
Perseorangan Bentuk ini merupakan bentuk yang pertama kali muncul di bidang bisnis yang
paling sederhana, dimana dalam hal ini tidak terdapat pembedaan pemilikan antara hal milik
pribadi dengan milik perusahaan. Harta benda yang merupakan kekayaan pribadi sekaligus
juga merupakan kekayaan perusahaan yang setiap saat harus menanggung utang. Utang dari
perusahaan itu. Bentuk badan usaha semacam ini pada umumnya terjadi pada perusahaan-
perusahaan kecil, misalnya bengkel kecil, toko pengecer kecil, kerajinan, serta jasa dll.
1. Firma (Fa)
Firma Dagang (Trading Partnership )
Firma dagang didirikan dan bergerak dalam industri perdagangan. Dimana kegiatannya
berfokus pada membeli dan menjual barang dagangan. Contohnya adalah vans , Nike ,
Diadora dan Crocs.
Firma Non Dagang / Jasa
Firma non dagang bergerak dalam industri jasa. Dimana kegiatannya berfokus pada penjualan
produk jasa yang berdasarkan keahlian. Sebagai contoh firma jasa di Indonesia adalah Firma
Hukum , Firma Akuntansi , Konsultan manajemen Dll.
Firma Umum (General Partnership)
Firma umum atau general merupakan firma dimana semua anggota / sekutu yang berada
didalamnya memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Setiap anggota bertanggung jawab
terhadap jalannya operasional perusahaan. Serta segala bentuk kewajiban baik hutang maupun
piutang juga termasuk didalamnya.
Firma Terbatas (Limited Partnership)
7. Sedangkan firma terbatas memiliki definisi dimana setiap anggota/sekutu yang berada
didalamnya tidak leluasa dan tidak memiliki kekuasaan yang bebas terhadap perusahaan.
Tanggung jawab dan kewajiban setiap anggota dibatasi. Contoh dari firma ini adalah Firma
Panghudi Luhur , Firma Sumber Rezeki , Firma Multi Marketing , Firma Indo Eternity.
2. PT (Perseroan Terbatas) Beberapa contoh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) saat ini,
misalnya seperti: PT Pupuk Kaltim, PT Union Metal, PT Djarum, PT Holcim, PT Karakatau
Steel dan lain-lain.
3. Koperasi
Menurut UU No. 25 tahun 1992, koperasi adalah bentuk badan usaha yang beranggotakan
orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi raktyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
4. Yayasan
Yayasan adalah bentuk organisasi swasta yang didirikan untuk tujuan sosial kemasyarakatan
yang tidak berorientasi pada keuntungan. Misalnya Yayasan Panti Asuhan,Yayasan yang
mengelola Sekolahan Swasta, Yayasan Penderita Anak Cacat dll. (Academia)
DAFTAR PUSTAKA
1. Oetomo,Prasetyo.2012 . https://prasetyooetomo.wordpress.com/2012/06/27/perseroan-
terbatas-menurut-undang-undang-perseroan-terbatas/
2. https://www.eduspensa.id/bentuk-bentuk-badan-usaha/#a
3. https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-
undang/Documents/5.%20UU-40-2007%20PERSEROAN%20TERBATAS.pdf
4. Prof. R. Subekti, SH (2005). Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa
5. Niamora,2015. https://niamoraa.wordpress.com/2015/11/05/jenis-jenis-badan-usaha/
6. https://www.academia.edu/6192636/Bentuk_usaha_di_indonesia