Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Otonomi Daerah
Similar to Otonomi Daerah (20)
More from AZA Zulfi
More from AZA Zulfi (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Otonomi Daerah
- 2. Anggota Kelompok Ahmad Zulfi Aufar Andi Enri Ernasari Rizky Saputra Adams Mukhlisin Lahuddin
- 3. Hakikat Otonomi Daerah Mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara Menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibu kota negara baik secara dekonsentrasi maupun pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan daerah
- 4. Argumentasi Dalam Memilih Desentralisasi Otonomi Daerah Akuntabilitas publik Kesetaraan politik Stabilitas Politik Persiapan untuk karier politik lanjutan. Sebagai sarana pendidikan politik Terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelengga raan pemerintah
- 6. Sejarah Otonomi Daerah Di Indonesia UU No. 1 Tahun 1945 UU No. 22 Tahun 1948 UU No. 1 Tahun 1957 UU No. 18 Tahun 1965 UU No. 5 Tahun 1974 UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 Amandemen pasal 18 UUD 1945 UU No. 32 Tahun 2004
- 7. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah 1. Dilaksanakan dengan memerhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman. 2. Didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. 3. Diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota. 4. Harus sesuai dengan konstitusi negara. 5. Harus meningkatkan kemandirian daerah otonom. 6. Harus meningkatkan fungsi badan legislative daerah. 7. Asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi. 8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan.
- 8. Pembagian Kekuasaan Dalam Kerangka Otonomi Daerah Dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan tetapi dengan semangat federalism. Otonomi yang diserahkan itu bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab Provinsi juga merupakan daerah administrative Pemerintah pusat memilki wewenang untuk mengawasi daerah otonom.
- 9. Pemilihan Penetapan dan Kewenangan Kepala Daerah UU No. 22 Tahun 1999 • Bupati dan walikota sepenuhnya menjadi kepala daerah otonom yang dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD dan dapat diberhentikan oleh DPRD. UU No. 32 Tahun 2004 • Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada langsung 11 kewenangan wajib daerah otonom • Pertahanan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, tenaga kerja, kesehatan, lingkungan hidup, pekerja umum, perhubungan, perdagangan dan industri, penanaman modal, koperasi
- 10. Kesalahpahaman Terhadap Otonomi Daerah Otonomi dikaitkan semata-mata dengan uang. Daerah belum siap dan belum mampu. Pusat melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan membina daerah. Daerah dapat melakukan apa saja. Menciptakan raja- raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi ke daerah.
- 11. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah Fasilitasi Pemerinta h daerah harus kreatif Politik local yang stabil Pemerintah daerah harus menjamin kesinabunga n berusaha Pemerintah daerah harus komunikatif dengan LSM/NGOO
- 12. Dana yang dibutuhk an Membuka kemungkinan konflik elite dan masa Aktifitas rakyat tertanggu Kelemahan Pilkada Pilkada Langsu ng Umum Bebas Rahasia Jujur Adil Kriteria Pilkada Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung
- 13. Kepala daerah yang terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat Kepala daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsensi partai yang mencalonkannya Sistem pilkada langsung lebih akuntabel karena adanya akuntabilitas politik Check and balance antara legislative dan eksekutif dapat berjalan seimbang Kriteria calon kepala daerah dapat dinilai langsung oleh rakyat Pilkada langsung sebagai wadah pendidikan politik rakyat Kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi Pilkada langsung sebagai karier politik lanjutan Membangun stabilitas politik dan mencegah separatism Mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat Kelebihan Pilkada Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung