Tugas KWN Kelompok 9 Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 2019

1. OTONOMI DAERAH
KELOMPOK 9
AGNESIA PJ (1858011009)
SYINTHIA WULAN PERDANA (1858011010)
ALYA NABILA NURRAHMA (1858011011)
MUHAMMAD SYAHRAFI R (1858011012)
AFIFAH RIZQY NURFAIZA (1858011013)
PIUS AVE RAFAEL SILALAHI (1858011014)
SYAHFAALZENAASADHA (1858011015)
YOFIRA SINTYA DEWI (1858011016)
MEZZAAGUSTINA (1858011017)
MUHAMMAD FARRAS AFIF S (1858011018)
PUJI FAUZIYYAH ISKANDAR (1858011019)
ZAHARAAYU DESTRIYANTI (1858011020)
VIKA KYNEISSIA GLISELDA (1858011021)
EPHRAIM MATTHEW S (1858011022)
MELISSA DWI MAYANG SARI (1858011023)
AFINA HASNA (1858011024)
VIVI YONANDA (1858011025)

2. Arti Otonomi Daerah
Kata otonomi berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri; nomos yang artinya hukum.
Jadi otonomi berarti hukum sendiri; artinya bertindak atas dasar hukum/aturan yang dibuat oleh
diri sendiri.
Menurut UU No. 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan
kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Maksud dan Tujuan
Otonomi Daerah Peningkatan pelayanan
masyarakat semakin
baik
Pengembangan kehidupan
demokrasi
Keadilan dan Pemerataan
Pemeliharaan hubungan yang
serasi antara Pusat dan Daerah serta
antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI
01
02
03
04
Mendorong untuk
memberdayakan masyarakat
05

4. Sejarah Pekembangan Otonomi Daerah di Indonesia
1903 – pemerintah kolonial mengeluarkan staatsblaad No. 329 yang
memberi peluan dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai
keuangan sendiri.
01
Diperkuat oleh Staatblaad No. 137/1905 dan S. 181/1905
1922 – pemerintah kolonial mengerluarkan undang-undang S.
216/1922 dengan ketentuan provincie, regentschap,
stadsgemeente dan groepmeneenschap yang menggantikan
locale ressort. Lalu terdapat pemerintah asli masyarakat
setempat (zelfbestuurende landschappen). Pemerintah kolonial
satu per satu mengikat pemerintah kerajaan dengan kontrak
politik (panjang/pendek). Sehingga saat itu masyarakat
dihadapkan 2 pemerintahan..
Warisan Kolonial

5. Sejarah Pekembangan Otonomi Daerah di Indonesia
02
Pemerintahan Jepang yang singkat, sekitar tiga setengah tahun
berhasil melaukan perubahan-perubahan yang cukup
fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintah daerah
di wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda.
Pihak penguasa militer di Jawa mengeluarkan undang-undang
(Osamu Seire) No. 27/1942 yang mengatur penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Pada masa Jepang pemerintah daerah
hamper tidak memiliki kewenangan. Penyebutan daerah otonom
bagi pemerintahan di daerah pada masa tersebut bersifat
misleading.
Masa Pendudukan Jepang

6. Sejarah Pekembangan Otonomi Daerah di Indonesia
03
Periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 – menitik
beratkan pada asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan KND
(komite Nasional Daerah) di keresidenan, kabupaten, kota
berotonomi, dan daerah-daerah yang dianggap perlu oleh
mendagri. Hanya berifat darurat dan segera saja.
Pembagian daerah terdiri dari tiga tingkatan:
1. Provinsi
2. Kabupaten/kota besar
3. Desa/kota kecil
Masa Kemerdekaan

7. Sejarah Pekembangan Otonomi Daerah di Indonesia
03
Periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 – ditetapkan 10
Juli 1948
Dalam UU daerah Negara RI tersusun dalam 4 tingkatan:
1. Provinsi
2. Kabupaten/kota besar
3. Desa/kota kecil
4. yang berhak mengurus dan mengatur rumah
tangganya sendiri
Masa Kemerdekaan

8. Sejarah Pekembangan Otonomi Daerah di Indonesia
03
Periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 – daerah otonom
diganti daerah swatantra.
Wilayah RI dibagi menjadi daerah besar dan kecil yang berhak
mengurus rumah tangga sendiri dalam tiga tingkat
1. Daerah swantantra tingkat I, termasuk kotapraja
Jakarta Raya
2. Daerah swatantra tingkat II
3. Daerah swatantra tingkat III
Masa Kemerdekaan
Menitikberatkan pelaksanaan otonomi daerah seluas-
luasnya sesuai pasal 31 ayat (1) UUDS 1950

9. Sejarah Pekembangan Otonomi Daerah di Indonesia
03
Periode Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 – berlaku pada 7
November 1959. Menitikberatkan pada kestabilan dan efisiensi
pemerintah daerah.
Daerah yang berhak mengatur rumah tangganya dikenal daerah
tingkat I, tingkat II, dan daerah tingkat III.
Dekonsentrasi sangat menonjol pada kebijak otonomi daerah
pada masa ini, bahwa kepala daerah diangkat oleh pemerintah
pusat, terutama dari kalangan pamong praja.
Masa Kemerdekaan

10. Sejarah Pekembangan Otonomi Daerah di Indonesia
03
Periode Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 – menurut UU
ini wilayah negara dibagi 3 tingkatan:
1. Provinsi (tingkat I)
2. Kabupaten (tingkat II)
3. Kecamatan (tingkat III)
Kepala daerah bertugas memegang pimpinan kebijaksanaan
politik polisonal di daerahnya, menyelenggarakan koordinasi
antarjawatan pemerintah pusat di daerah, melakukan pengawasan
dan mejalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya
oleh pemerintah pusat.
Kepala daerah memiliki tugas memimpin pelaksanaan kekuasaan
eksekutif pemerintahan daerah, menandatangani peraturan dan
keputusan yang diterapkan DPRD, dan mewakili daerahnya di
dalam dan di luar pengadilan.
Masa Kemerdekaan

11. Sejarah Pekembangan Otonomi Daerah di Indonesia
03
Periode Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 – daerah berhak
mengatur rumah tangganya berdasar asas desentralisasi.
Dalam UU ini dikenal dua tingkatan I dan II. Daerah dibagi-bagi
menurut tingkatannya menjadi
1. Provinsi/ibu kota negara
2. Kabupaten/kotamadya
3. Kecamatan
Lebih menitik beratkan daerah tingkat II karena berhubungan
langsung dengan masyarakat sehingga lebih mengerti dan
memenuhi aspirasi masyarakat. Prinsip otonomi ini nyata dan
bertanggung jawab.
Masa Kemerdekaan

12. Sejarah Pekembangan Otonomi Daerah di Indonesia
03
Periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 – lebih
mengutamakan desentralisasi.
Pokok pikiran:
Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip
pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dalam
kerangka NKRI. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas
desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah provinsi
sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi
adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Daerah di luar provinsi
dibagi dalam daerah otonomi. Kecamatan merupakan perangkat
daerah kabupaten. UU ini banyak membawa kemajuan bagi
daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi sesuai
perkembangan keinginan masyarakat daerah, ternyata belum
memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Masa Kemerdekaan

13. Sejarah Pekembangan Otonomi Daerah di Indonesia
03
Periode Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 – pada tanggal
15 oktober disahkan tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 239
sehingga UU No 22 tahun 1999 tidak berlaku kembali.
UU ini lebih memperjelas dan mempertegas hubungan hierarki
antara kabupaten dan provinsi antara provinsi dan pemerintah
pusat berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan
wilayah.
Pemerintah pusat berhak melakukan kordinasi, supervisi, dan
evaluasi terhadap pemerintahan di bawahnya, demikian juga
provinsi terhadap kabupaten/kota. Di samping itu, hubungan
kemitraan dan sejajar antara kepala daerah dan DPRD semakian
di pertegas dan di perjelas.
Masa Kemerdekaan

14. Apa itu daerah otonom?
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah,yangberwenangmengatur
dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsasendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem NegaraKesatuan Repunlik
Indonesia.

15. DASAR
HUKUM
OTONOMI
DAERAH
01
Pasal 18 ayat 2 UUD 1945, berbunyi “ Pemerintah daerah Provinsi, daerah
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”
02 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Peme
rintah Pusat dan Pemerintah Daerah03
Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonom
i Daerah, Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya Nasional
yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam ke
rangka NKRI.
04

16. Asas-asas otonomi daerah
ASAS-ASAS
OTONOMI
DAERAH
Dekonsentrasi
Pelimpahan wewenang pemerin
tahan oleh pemerintah pusat ke
pada gubernur yang bertugas s
ebagai wakil pemerintah dan ata
u perangkat pusat daerah.
Desentralisasi
Penyerahan wewenang dari
pusat ke daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam NKRI.
Tugas Pembantuan Penugasan dari pemerintah kepada daerah

17. Sasaran yang akan dicapai melalui Kebijakan Otonomi daerah
Penciptaan
ruang yang
lebih luas bagi
kemandirian
daerah.
Pemberian jaminan
untuk meningkatkan
rasa kebangsaan,
demokrasi, dan
kesejahteraan
masyarakat di daerah
Kesetaraan hubungan
antara pemerintah
pusat dan pemerintah
daerah dalam
kewenangan dan
keuangan
Peningkatan
pelayanan publik,
pengembangan
kreatifitas masyarakat
dan aparatur
pemerintah daerah

18. Asas-asas pelaksanaan otonomi daerah
PELAKSANAAN
OTONOMI
DAERAH
Otonomi Bertanggung Jawab
Dimana sistem
Penyelenggaraan harus sesuai
dengan maksud dan tujuan dari
pemberian otonomi. Pada
dasarnya otonomi bertujuan
agar daerah tersebut dapat
berkembang dan
masyarakatnya lebih sejahtera.
Otonomi Seluas-luasnya
Ini merupakan prinsip otonomi
dimana daerah yang mendapat
kewenangan dalam mengatur
dalam hal pemerintahan dan
mengatur kepentingan
masyarakatnya.
Otonomi Nyata
Dimana daerah otonom memiliki kewenangan dalam
menjalankan pemerintahan berdasarkan
tugas, wewenang, dan kewajiban yang
secara nyata telah ada.

19. TUJUAN
OTONOMI
DAERAH
01 Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik
02 Pengembangan kehidupan demokrasi
03
Pemerataan wilayah daerah
05
Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta
antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI
07
Keadilan nasional
Mendorong pemberdayaan masyarakat
Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyara
kat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
06
04
05

20. Tujuan otonomi daerah
TUJUAN
OTONOMI
DAERAH
Tujuan administratif
Pembagian urusan
pemerintahan antara pusat dan
daerah, termasuk sumber
keuangan, serta pembaharuan
manajemen birokrasi
pemerintah di daerah
Tujuan Politik
Upaya untuk mewujudkan
demokratisasi politik melalui
partai politik dan DPRD
Tujuan Ekonomi
Terwujudnya peningkatan indeks pembangunan
manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan
masyrakat Indonesia

21. Manfaat Otonomi Daerah
Agar tidak terjadi pemusatan
kekuasaan di pusat sehingga
penyelenggaraan pemerintah
berjalan lancar
Pemerintahan bukan hanya
dijalankan oleh pemerintah
pusat, melainkan pemerintah
daerah juga terlibat
Kesejahteraan masyarakat di
daerah semakin meningkat
Daya kreasi dan inovasi
masyarakat di daerah semakin
meningkat, karena setiap daerah
pasti berusaha menampilkan
keunggulan di daerahnya
Meningkatnya pengawasan
kegiatan yang dilakukan
Meningkatan pasokan baran dan
jasa di daerah dengan biasa
yang disesuaikan
Memudahkan pengaturan
administrasi pemerintahan
Lembaga masyarakat
mengalami peningkatan

22. Dampak Otonomi Daerah
Pemerintah daerah mendapat
kesempatan untuk menampilkan
identitas lokal. Berkurangnya kendali
dari pemerintah pusat mendapat
respon tinggi dari pemerintah daerah
dalam menghadapi masalah dan
dana lebih tinggi dibanding jalur
birokrasi pemerintah pusat. Dana
tersebut untuk mendorong
pembangunan daerah serta
membangun program promosi
kebudayaan dan pariwisata
POSITIF
Kesempatan bagi oknum-oknum
pemerintah daerah untuk korupsi, kolusi
dan nepotisme. Terdapat kebijakan
daerah yang tidak sesuai dengan
konstitusi Negara
NEGATIF

23. Contoh Otonomi Daerah
Penentuan Nominal Upah
Minimum Regional
Penentuan Besaran Pajak
dan Retribusi Daerah
Pengembangan Kurikulum
Pendidikan Sesuai Daerah
Penggunaan Anggaran Pen
dapatan dan Belanja Daerah
Pengelolaan Objek Wisata
Milik Daerah
Kebebasan Pelaksanaan
Kebijakan oleh Berbagai
Tingkat Struktur Pemerintah
an
Desentralisasi Sektor Kehut
anan Indonesia

24. TERIMA KASIH