Otonomi Daerah (PKN kelas IX)

18,379 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
20 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
18,379
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1,007
Comments
0
Likes
20
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Otonomi Daerah (PKN kelas IX)

  1. 1. Otonomi Daerah Kelompok III: Junisya Aurelita Andanya Luthfi Nur Azizah Luthfi Syaitita M. Rangga Kusuma M. Inganda Danure
  2. 2. Pengertian Otda Aturan yang mengatur daerahnya sendiri
  3. 3. Yang Tetap Ditangani Pemerintah Pusat
  4. 4. Bidang Pertahanan
  5. 5. Bidang keamanan
  6. 6. Justicy(Peradilan)
  7. 7. Politik luar Negeri
  8. 8. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah
  9. 9. 1. UUD 1945 (Pasal 18, 18A 18B) 2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah 3. UU No. 32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemda
  10. 10. Tujuan Pelaksanaan Otda
  11. 11. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
  12. 12. Keadilan dan pemerataan
  13. 13. Memelihara hubungan selaras, serasi dan seimbang antara PP dan Pemda
  14. 14. Tujuannya tercantum pada UU No. 32 tahun 2004 pasal 2 ayat 3 Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusannya pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah
  15. 15. Manfaat Pelaksanaan Otda
  16. 16. Kesejahteraan masyarakat di daerah semakin meningkat
  17. 17. Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di daerah
  18. 18. Tidak terjadi pemusatan kekuasaan di pusat
  19. 19. Prinsip Otda
  20. 20. 1. Prinsip otonomi seluas- luasnya. Daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang.
  21. 21. 2. Prinsip Nyata Suatu prinsip bahwa untuk menangani pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh
  22. 22. kepastian hukum Tertib penyelenggaraannegara proporsionalitas PROFESIONALITAS AKUNTABILITAS EFISIENSI EFEKTIFITAS
  23. 23. E. Pembagian Urusan Pemerintahan
  24. 24. Urusan pemerintah Pusat Kriteria eksternalitas Kriteria akuntabilitas Kriteria efisiensi Keserasian hubungan
  25. 25. Urusan pemerintah Daerah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara
  26. 26. Urusan Pemerintah Daaerah kabupaten Kota Urusan Wajib Urusan Pilihan
  27. 27. F. Pemerintahan Daerah
  28. 28. Tugas dan wewenang DPRD 1. Membentuk perda provinsi, kabupaten atau kota 2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD 3. Memilih wakil gubernur, bupati/walikota. 4. Dan sebagainya menurut menurut UU No.32 tahun 2004 dan UU No.7 tahun 2009
  29. 29. Hak DPRD 1. Hak Interpelasi 2. Hak Angket 3. Hak Imunitas 4. Hak Budget 5. Hak menyatakan pendapat 6. Hak Mengajukan Rancangan Perda dll.
  30. 30. Kepala daerah dan wakil kepala daerah Tugasnya : 1. Mengatur dan mengawasi penyelenggaran Pemda 2. Mengajukan rancangan Perda 3. Memimpin Pemda bersama DPRD 4. Menetapkan Pemda bersama DPRD 5. Dll.
  31. 31. Pemilihan Kepala Daerah Dilaksanakan melalui PEMILU dengan asas LUBER JURDIL.
  32. 32. Syarat-Syarat Menjadi Kepala daerah dan wakilnya
  33. 33. WNI yang bertaqwa
  34. 34. Berakal sehat
  35. 35. Berusia min 30 thn
  36. 36. Sehat jasmani dan rohani
  37. 37. • Berakhirnya masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru • Melanggar larangan bagi kepala daerah • Tidak melaksanakan kewajibannya • Tidak memenuhi syarat • Dll. Pemberhentian Kepala Daerah
  38. 38. Pembiayaan Pemda • Pendapatan asli daerah • Hasil pajak daerah • Retribusi daerah • Perusahaan daerah • Pendapatan lain yang sah • Dana perimbangan • Dana alokasi umum • Dana alokasi khusus • Pnjaman Daerah • Dana darurat
  39. 39. Perangkat daerah • Sekretariat daerah • Sekretariat DPRD • Dinas daerah • Lembaga Teknis daerah • Kecamatan • Kelurahan atau desa • Badan permusyawaratan desa
  40. 40. Masalah – Masalah dalam Pelaksaan Otda
  41. 41. Kesalahpahaman terkait kebijakan otda • Otda dikaitkan dengan uang • Daerah belum siap dan belum mampu • Otda membuat pusa • Melepaskan Tanggung Jawab untuk membantu dan membina daerah • Otda membuat daerah dapat melakukan apa saja • Otda akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi ke daerah
  42. 42. Akibat kesalahpahaman 1. Masalah pendapatan asli daerah 2. Kemungkinan terjadinya disintegrasi nasional 3. Perekrutan dan mobilisasi pegawai 4. Merebaknya praktik KKN
  43. 43. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik
  44. 44. Partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh • Kepentingan masyarakat • Kebutuhan masyarakat • Adadt istiadat • Sifat-sifat komunal yang mengikuti semua anggota masyarakat
  45. 45. Masyarakat dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan otda sesuai uu no 10 2004
  46. 46. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otda Pelaksanaan otda bertujuan memberdayakan seluruh potensi daerah termasuk warga masyarakat di daerah tersebut
  47. 47. Contoh partisipasi masyarakat
  48. 48. Suka bekerja keras
  49. 49. Berdisiplin
  50. 50. bertanggung jawab
  51. 51. Memiliki kemauan untuk maju
  52. 52. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara • Memberikan masukan,usul,saran,dan ide • Mendukung pelaksanaan otda • Turut memantau pelaksanaan otda • Memberikan kritik yang bersifat membangun.
  53. 53. Jenis-jenis partisipasi masyarakat
  54. 54. Aktif
  55. 55. Radikal • r
  56. 56. Apatis

×