Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dalam kerangka NKRI, mulai dari pemilihan kepala daerah, kewenangan kepala daerah, kesalahpahaman tentang otonomi daerah, contoh penerapan otonomi daerah dalam pembangunan, dan kelemahan dan kelebihan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.
3. 1. Pemilihan Penetapan Kepala Daerah
2. a. Masa Pemerintahan Belanda dan Jepang
3. b. Setelah Kemerdekaan
4. c. Era Reformasi
5. d. Pilkada menurut UU No. 32 Tahun 2004
6. e. Pilkada menurut UU No. 22 Tahun 2014 tentang
pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
7. f. Pilkada menurut UU No. 1 Tahun 2015
A. Pemilihan Penetapan, dan Kewenangan Kepala Daerah
4. Menurut Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 1 mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai berikut :
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
e. Penanganan bidang kesehatan dll.
2. Kewenangan Kepala Daerah
5. DPRD Provinsi mempunyai kewenangan :
a. Memilih gubernur dan wakil gubernur dalam hal terjadi
kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan
b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur
kepada presiden melalui menteri untuk mendapatkan
pengesahan pengangkatan dan pemeberhentian
c. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian
internasional didaerah provinsi
6. 1.Otonomi dikaitkan semata-mata dengan uang.
2. Daerah belum siap dan belum mampu.
3. Dengan otonomi daerah maka pusat akan
melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan
membina daerah.
4. Dengan otonomi daerah maka daerah dapat
melakukan apa saja
5. Otonomi daerah akan menciptakan raja-raja kecil di
daerah dan memindahkan korupsi ke daerah.
B. Kesalahpahaman Otonomi Daerah
7. Otonomi daerah sebagai komitmen dan kebijakan politik nasional merupakan
langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan
pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar
daerah di Indonesia.
Contoh Otonomi Daerah Pembangunan Daerah :
1. Penentuan nominal upah minimum regional
2. Penentuan besaran pajak dan restribusi daerah
3. Pengembangan kurikulum pendidikan sesuai daerah
4. Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
5. Pengelolaan objek wisata milik daerah
6. Kebebasan pelaksanaan kebijakan oleh berbagai tingkat struktur pemerintahan
7. Desentralisasi sektor kehutanan
C. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah.
8. Otonomi daerah ialah hak, kewenangan, kekuasaan, dan kewajiban yang
dimiliki oleh daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan
pemerintahan daerah dan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat
daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
Pilkada langsung merupakan instrument politik yang sangat strategis
untuk mendapatkan legitimasi politik dari rakyat dalam kerangka
kepemimpinan kepala daerah.
D. Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung
9. Kelemahan Pilkada Langsung, diantaranya :
-Dana yang dibutuhkan
-Membuka kemungkinan konflik elite dan massa
-Aktifitas rakyat terganggu.
Kelebihan Pilkada Langsung, diantaranya :
-Kepala daerah terpimpin akan memiliki mandat dan legitimasi yang
sangat kuat
-Kepala daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsensi partai-
partai atau faksifaksi politik yang telah mencalonkannya
-Sistem pilkada langsung lebih akuntabel karena adanya
akuntabilitas public.
10. TERIMA KASIH
Jika ada yang belum jelas silahkan tanyakan tapi
jangan minta kepastian karena kami disini presentase
bukan mengisi hatimu yang sunyi.
