Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah, meliputi pengertian, prinsip-prinsip, sistem sentralisasi, dekonsentrasi, tujuan, dan dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang dan UUD 1945.

1. March 13, 2015 LATIHAN PKN KLS 9 – SUMBER : BSE
Judith Sekar Dyah Ayu Widyasari Page 1
OTONOMI DAERAH
1. Jelaskan pengertian otonomi daerah !
2. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan
otonomi daerah!
3. Jelaskan bagaimana prinsip sistem sentralisasi !
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asas dekonsentrasi !
5. Apa yang menjadi faktor internal dalam rumusan kebijakan
publik ?
6. Apa alasan bangsaIndonesia melaksanakan otonomi daerah ?
7. Apa saja yang menjadi latar belakang kebijakan otonomi
daerah ?
8. Apa yang bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah
kota/kabupaten ?
9. Apa tujuan otonomi daerah ?
10. Di Negara Indonesia penyelenggaraan pemerintahan
dituangkan dalam pasal……
11. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lainnya. Untuk apakah pemerintah
menetapkan hal tersebut ?
12. Siapakah pejabat yang paling bertanggung jawab dalam
pelaksaan kebijakan publik didaerah ?
13. Kebijakan yang pada hakekatnya merupakan suatu keputusan
yang telah siambil oleh seseorang atau badan yang
memegang kekuatan yang diperuntukkan untuk……
14. Negara NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
itu dibagi atas kabupaten/kota yang tiap-tiap
provinsi/kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah.
Pernyataan ini merupakan bunyi UUD 1945 pasal……
15. Aspirasi rakyat dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga
perwakilan rakyat secara……
16. Apa fungsi badan perwakilan daerah ?
17. Masyarakat madani adalah masyarakat yang terdiri dari
berbagai kelompok masyarakat……
18. Badan eksekutif didaerah tingkat satu ?
19. Jika pengambilan kebijakan tidak disertai partisipasi warga
masyarakatmaka apakah yangterjadi didalammasyarakat itu
sendiri
20. Jelaskan pengertian :
a. Otonomi daerah
b. Daerah otonom
c. Sentralisasi
d. Desentralisasi
e. Dekonsentrasi
f. Asas pembantuan
g. Bunyi pasal 18 ayat 1 sampai dengan 6
h. Sebutkan peraturan otonomi daerah (dasar hukum)
i. Prinsip-prinsip otonomi daerah
j. Asas otonomi daerah
k. Syarat-syarat otonomi daerah
JAWABAN:
1. Otonomi daerah berarti hak, kewajiban, dan wewenang
daerah otonom untuk mengatur serta mengurus kepentingan
masyarakat setempat atau menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-
undangan.
2. Prinsip-prinsip otonomi daerah
a. Prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya pemberian
kewenangan atau keleluasaan daerah untuk
menyelenggarakan pemerintah yang mencakup
kewenangan dibeberapa bidang, untuk kepentingan
masyarakat.
b. Otonomi nyata, yang dimaksud dengan otonomi nyata
adalah keleluasaan pemerintah daerah untuk
menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang
tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta
tumbuh dan berkembang di daerah.
c. Otonomi bertanggung jawab adalah segala perwujudan
dari rasa pertanggung jawaban sebagai konsekuensi
pemberian hak dan kewenangan kepada pemerintah
daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus
dipikul oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan
pemberian otonomi.
3. Sitem sentralisasi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Terpusat, yang artinya seluruh dan segala kebijakan yang
ada diambil oleh pemerintah pusat.

2. March 13, 2015 LATIHAN PKN KLS 9 – SUMBER : BSE
Judith Sekar Dyah Ayu Widyasari Page 2
b. Pelimpahan kewenangan, ini berarti pelimpahan
kewengangan daerah otonomi semata-mata untuk
membantu terlaksananya kebijakan dari pemerintah usat.
4. Yang dimaksud asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan
wewenang dari pemerintah (pusat) kepada gubernur sebagai
wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.
5. Yang menjadi faktor internal dalamrumusan kebijakan publik
:
a. Masyarakat telah terbiasa pada pola lama yaitu
pembuatan peraturan tanpa partisipasi warga.
b. Masyarakat tidak tahu adanya kesempatan untuk
berpatisipasi.
c. Masyarakat tidak tahu prosedur berpatisipasi.
d. Masyarakat tidak mau tahu.
6. Karena Negara Indonesia berbentuk negara kesatuan, dan
pemerintahannya berbentuk republik yang terdiri dari
pemerintahan gubernur dan kabupaten/kota, selain itu
amanat pasal 18 UUd 1945 dan UU No. 32 tahun 2004 juga
ikut memperkuat alasan mengapa bangsa Indonesia
melaksanakan otonomi daerah.
7. Yang menjadi latar belakangkebijakan otonomi daerah adalah
:
a. Bentuk Negara Indonesia, yang merupakan negara
kesatuan.
b. Bentuk pemerintahan Indonesia, yakni republik, yang
terdiri dari pemerintahan tingkat I (provinsi) dan
pemeintahantingkat II (kabupaten/kota) dan dalam
pengelolaannya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
mempunyai kewengangan untuk mengatur dan mengurus
sendiri pemerintahannya.
8. Yang bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah
kota/kabupaten :
a. Kebijakan fiscal.
b. Kebijan hubungan luar negeri.
9. Otonomi daerah bertujuan untuk :
a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
yang semakin baik.
b. Pengembangan hidup demokrasi.
c. Keadilan.
d. Pemerataan.
e. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan
daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
f. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
g. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan
peran serta seluruh masyarakat, mengembangkan dan
memaksimalkan peran dan fungsi DPRD.
10. UUd 1945 pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan UU
No. 32 tahun 2004.
11. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan keperluan
pemerintah daerah dalam rangka untuk mencapai dan
mewujudkan tujuan otonomi daerah.
12. Pemerintah daerah, diantaranya :
a. Gubernur.
b. Bupati/ wali kota.
c. DPRD tingkat I dan II.
13. Untuk mewujudkan dan mencapai tujuan bagi kepentingan
dan keperluan publik dan masyarakat luas.
14. UUD 1945 pasal 18 ayat (1)
15. Secara langsungdalampilkada legislatif dan secara langsung
dalam pilkada pemerintah daerah.
16. Sebagai suatu lembaga yang memiliki fungsi untuk
menyalurkan seluruh aspirasi-aspirasi masyarakat di tingkat
daerah kepada pemerintah pusat.
17. Suatu kelompok masyarakatyangterdiri dari suku,agama,ras
dan suku bangsa.
18. Gubernur.
19. Akan terjadi suatu penentangan atau ketidak setujuan dan
sikap apatis dari masyarakat, selain itu hal tersebut akan
memicu tindakan-tindakan tertentu dari masyarakat yang
merasa tidak puas.
20. Pengertian dari :
a. Otonomi daerah berarti hak, kewajiban dan wewenang
daerah otonom untuk mengatur serta mengurus
kepentingan masyarakat setempat atau menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai
dengan perundang-undangan.
b. Daerah otonom dapat diartikan sebagai suatu kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah
tertentu berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

3. March 13, 2015 LATIHAN PKN KLS 9 – SUMBER : BSE
Judith Sekar Dyah Ayu Widyasari Page 3
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan
Negara kesatuan Republik Indonesia.
c. Sentralisasi memiliki pengertian :
1) Terpusat, yang artinya seluruh dan segala kebijakan
yang ada diambil oleh pemerintah pusat.
2) Pelimpahan kewenangan, ini berarti pelimpahan
kewengangan daerah otonomi semata-mata untuk
membantu terlaksananya kebijakan dari pemerintah
pusat.
d. Desentralisasi yaitu penyerehaan wewengang
pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
e. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari
pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.
f. Asas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah
pusat kepada daerah atau desa, dan dari pemerintah
provinsi kepada kabupaten/kota dan desa serta dari
pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu.
g. Bunyi pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (6)
 Ayat (1) :
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi
itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-
undang.
 Ayat (2) :
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten,
dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.
 Ayat (3) :
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten,
dan kota memiliki dewan Perwakilan Rakyat yang
anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
 Ayat (4) :
Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing
sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,
kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi.
 Ayat (5) :
Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU
ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
 Ayat (6) :
Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan
daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
h. Dasar hukum otonomi daerah :
1) UU No.32 tahun 2004.
2) UU No.33 tahun 2004
3) UUD 1945 pasal 18:
 Ayat (1)
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang
tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur
dengan undang-undang.
 Ayat (2)
Pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan.
 Ayat (3)
Pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota memiliki dewan Perwakilan

4. March 13, 2015 LATIHAN PKN KLS 9 – SUMBER : BSE
Judith Sekar Dyah Ayu Widyasari Page 4
Rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui
pemilihan umum.
 Ayat (4)
Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing
sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,
kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi.
 Ayat (5)
Pemerintah daerah menjalankan otonomi
seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan
yang oleh UU ditentukan sebagai urusan
pemerintah pusat.
 Ayat (6)
Pemerintah daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain
untuk melak-sanakan otonomi dan tugas
pembantuan.
 Ayat (7)
Susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintah-daerah diaturdalam undang-undang.
i. Prinsip-prinsip otonomi daerah
a. Prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya pemberian
kewenangan atau keleluasaan daerah untuk
menyelenggarakan pemerintah yang mencakup
kewenangan dibeberapa bidang, untuk kepentingan
masyarakat.
b. Otonomi nyata, yang dimaksud dengan otonomi
nyata adalah keleluasaan pemerintah daerah untuk
menyelenggarakan kewenangan pemerintah
dibidang tertentu yang secara nyata ada dan
diperlukan serta tumbuh dan berkembang di daerah.
c. Otonomi bertanggugng jawab adalah perwujudan
dari pertang-gung jawaban sebagai konsekuensi
pemberian hak dan kewe-nangan pada pemerintah
daerah dalam wujud tugas dan kewa-jiban yang
dipikul pemerintah daerah dalam tujuan pemberian
otonomi.
j. Asas-asas otonomi daerah :
1) Asas desentralisasi yaitu penyerehaan
wewengang pemerin-tahan oleh pemerintah
pusat kepada daerah otonom untuk mengatur
urusan pemerintahan dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
2) Asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang
dari peme-rintah (pusat) kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat
pusat di daerah.
3) Asas pembantuan yaitupenugasan dari
pemerintah pusat kepada daerah atau desa, dan
dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota
dan desa serta dari pemerintah kabupaten/kota
kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
k. Syarat-syarat otonomi daerah :
1) Kemampuan ekonomi dilihat dari potensi yang ada
didaerah tertentu tentu saja tidak sama, sehingga
untuk menjadi daerah otonom, suatu daerah harus
memiliki kemampuan ekonomi yang memadai agar
jalannya pemerintahan tidak tersendat-sendat dan
pembangunan disegala bidang dapat terlaksana
dengan baik.
2) Luas daerah untuk menjadikan daerah otonom
diperlukan luas wilayah tertentu untuk menjaga
keamanan dan kestabilan serta pengawasan dari
pemerintah dapat terlaksana dengan baik.
3) Pertahanan dan Keamanan Nasional merupakan
syarat mutlak dalam pembentukan daerah otonom
Hankam suatu daerah sangat berpengaruh terhadap
jalannya pemerintahan.
4) Syarat-syarat lain, adalah segala sesuatu yang
memungkinkan suatu daerah melaksanakan
pembangunan dan kestabilan politik dan juga
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam

5. March 13, 2015 LATIHAN PKN KLS 9 – SUMBER : BSE
Judith Sekar Dyah Ayu Widyasari Page 5
pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan
bertanggung –jawab.