Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah, yang didefinisikan sebagai hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai peraturan perundang-undangan. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, prinsip, dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia serta pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah.

1. AssAlAmuAlAikum.wr.wb
kAmi dAri kelompok 09
AkAn belAjAr mempersentAsikAn
tugAs pkn
nAmA kelompok
 Fikri FuAd mAdAni
 budi kurniAwAn
 rizki AbdullAh
 mustoFA Aziz
 khoirul zuhAl

2. OTONOMI DAERAH

3. APA OTONOMI DAERAH ?
 OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN
KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK
MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI
URUSAN PEMERINTAHAN DAN
KEPENTINGAN MASYARAKATNYA SESUAI
DENGAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN (Ps. 1 AYAT 5 DAN 6 UU No. 32
TH.2004).

4. APA ITU DAERAH OTONOM ?
 DAERAH OTONOM ADALAH KESATUAN
MASYARAKAT HUKUM YANG MEMPUNYAI
BATAS – BATAS WILAYAH YANG
BERWEWENANG MENGATUR DAN
MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN DAN
KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT
MENURUT PRAKARSA SENDIRI
BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT
DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA.

5. MENGAPA ADA OTONOMI
DAERAH ?
1. SEBAGAI WUJUD ADANYA PERUBAHAN
PARADIGMA DALAM PELAKSANAAN
PEMERINTAHAN DIINDONESIA YANG
SELAMA INI (SEBELUM ERA REFORMASI)
BERSIFAT SENTRALISTIK TELAH TIDAK
SESUAI LAGI DENGAN TUNTUTAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA
SAAT INI.

6. 2. SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN UUD 1945
Ps. 18
(1) NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DIBAGI ATAS DAERAH – DAERAH PROVINSI
DAN DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN
DAN KOTA, YANG TIAP – TIAP PROVINSI,
KABUPATEN DAN KOTA ITU MEMPUNYAI
PEMERINTAH DAERAH, YANG DIATUR DENGAN
UNDANG – UNDANG.
(2) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAERAH
KABUPATEN DAN KOTA MENGATUR DAN
MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN
MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS
PEMBANTUAN.

7. 3. PEMERINTAH DAERAH DAPAT
MENINGKATKAN PELAYANAN DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT,
MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN
DEMOKRASI, KEADILAN DAN
PEMERATAAN, SERTA MEMELIHARA
HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA
PUSAT DAN DAERAH DALAM MENJAGA
KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA.

8. TUJUAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
1. PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT YANG SEMAKIN BAIK
2. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, KEADILAN,
DAN PEMERATAAN
3. PEMELIHARAAN HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA
PUSAT DENGAN DAERAH DAN ANTAR DAERAH DALAM
RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI
4. MENDORONG UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT
5. MENUMBUHKAN PRAKARSA DAN KREATIVITAS,
MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN
MENGEMBANGKAN PERAN DAN FUNGSI DPRD

9. SASARAN YANG AKAN DICAPAI MELALUI
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH ?
1. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK,
PENGEMBANGAN KREATIFITAS MASYARAKAT DAN
APARATUR PEMERINTAH DAERAH.
2. KESETARAAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
KEWENANGAN DAN KEUANGAN.
3. PEMBERIAN JAMINAN UNTUK MENINGKATKAN RASA
KEBANGSAAN, DEMOKRASI, DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DAERAH.
4. PENCIPTAAN RUANG YANG LEBIH LUAS BAGI
KEMANDIRIAN DAERAH.

10. PEMERINTAHAN / KEKUASAAN SENTRALISTIK TIDAK
SESUAI DENGAN TUNTUTAN MASYARAKAT SAAT INI ?
1. DALAM SISTEM KEKUASAAN PEMERINTAHAN
SENTRALISTIK KEKUASAAN SEPENUHNYA DIATUR
OLEH PEMERINTAH PUSAT SEHINGGA PEMERINTAH
DAERAH MENJADI SANGAT TERGANTUNG PADA
PEMERINTAH PUSAT.
2. WILAYAH INDONESIA SANGAT LUAS DAN
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT DI
TIAP – TIAP DAERAH SANGAT HETEROGIN.
3. KEBUTUHAN MASYARAKAT TIAP DAERAH BERBEDA
– BEDA SESUAI DENGAN PERMASALAHAN MASING –
MASING.

11. BAGAIMANA OTONOMI DAERAH
DILAKSANAKAN ?
I. DASAR HUKUM:
Ps. 18 UUD 1945, UU No. 32 TH. 2004 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH, DAN UU No. 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN
KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
DAERAH
Ps. 18 UUD 1945
1) NEGARA KESATUAN RI DIBAGI ATAS DAERAH – DAERAH
PROVINSI DAN DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN
DAN KOTA, YANG TIAP – TIAP PROVINSI, KABUPATEN, DAN
KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIATUR
DENGAN UNDANG – UNDANG.
2) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
MENGATUR SENDIRI URUSAN PEMERINTAHANNYA MENURUT
ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN

12. 3) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAERAH
KABUPATEN DAN KOTA MEMILIKI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG ANGGOTA –
ANGGOTANYA DIPILIH MELALUI PEMILIHAN
UMUM
4) GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MASING –
MASING SEBAGAI KEPALA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DIPILIH
SECARA DEMOKRATIS
5) PEMERINTAH DAERAH MENJALANKAN OTONOMI
SELUAS – LUASNYA, KECUALI URUSAN
PEMERINTAHAN YANG OLEH UNDANG – UNDANG
DITENTUKAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAH
PUSAT.

13. 6) PEMERINTAH DAERAH BERHAK
MENERAPKAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN – PERATURAN LAIN
UNTUK MELAKSANAKAN OTONOMI
DAN TUGAS PEMBANTUAN.
7) SUSUNAN DAN TATACARA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DIATUR DALAM UNDANG –
UNDANG.

14. II. DAERAH OTONOM:
 DAERAH OTONOM DI INDONESIA DIBAGI ATAS
DAERAH PROPINSI, DAERAH KABUPATEN DAN
DAERAH KOTA (Ps. 3 AYAT 1 UU No. 32 TH 2004)
 PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS
MEMENUHI SYARAT : ADMINISTRASI, TEKNIS DAN
FISIK WILAYAH
 PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS
MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR – FAKTOR :
POTENSI DAERAH, LUAS WILAYAH,
KEPENDUDUKAN, SOSIAL POLITIK, SOSIAL
BUDAYA, HANKAM DAN FAKTOR LAIN YANG
MEMUNGKINKAN TERSELENGGARANYA OTONOMI
DAERAH.

15. III. ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
1. ASAS KEPASTIAN HUKUM
2. ASAS KEPENTINGAN UMUM
3. ASAS KETERBUKAAN
4. ASAS PROPORSIONALITAS
5. ASAS AKUNTABILITAS
6. ASAS EFISIENSI
7. ASAS EFEKTIVITAS

16. IV. ASAS – ASAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (PEMERINTAH
PUSAT)
1. ASAS DESENTRALISASI : YAITU
PENYERAHAN WEWENANG
PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH
PUSAT KAPADA DAERAH OTONOM UNTUK
MENGURUS DAN MENGATUR URUSAN
PEMERINTAHAN DALAM SISTEM NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA,
SEHINGGA PADA AKHIRNYA MENJADI
URUSAN PEMERINTAH DAERAH

17. 2. ASAS DEKONSENTRASI : YAITU PELIMPAHAN
WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH
PUSAT KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAHAN DAN KEPADA INSTANSI VERTIKAL
WILAYAH TERTENTU. DAN PADA HAKEKATNYA
HAL ITU TETAP MENJADI URUSAN PEMERINTAH
PUSAT
3. ASAS TUGAS PEMBANTUAN (MEDE BEWIND) :
YAITU PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT
KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH
DESA, ATAU DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA
KABUPATEN / KOTA / DESA, ATAU DARI
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA KEPADA
PEMERINTAH DESA

18. V. ASAS – ASAS PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH (PEMERINTAH DAERAH)
1. OTONOMI LUAS : YAITU KEKUASAAN
DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN
PEMERINTAHAN YANG MENCAKUP
KEWENANGAN SEMUA BIDANG, KECUALI
KEWENANGAN YANG OLEH UNDANG –
UNDANG DITETAPKAN TIDAK MENJADI
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

19. 2. OTONOMI NYATA : YAITU KELELUASAAN
DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN
PEMERINTAHAN DIBIDANG TERTENTU YANG
SECARA NYATA ADA DAN DIPERLUKAN
UNTUK TUMBUH DAN BERKEMBANG DI
DAERAH
3. OTONOMI YANG BERTANGGUNG JAWAB :
YAITU PERWUJUDAN
PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI
KONSEKWENSI PEMBERIAN HAK DAN
KEWENANGAN KAPADA DAERAH SEBAGAI
WUJUD TUGAS DAN KEWAJIBAN DAERAH
DALAM MENCAPAI TUJUAN OTONOMI

20. VI. HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
DAERAH
HAK :
1. MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAH
2. MEMILIH PIMPINAN DAERAH
3. MENGELOLA APARATUR DAERAH
4. MEMUNGUT PAJAK DAERAH
5. MENDAPATKAN BAGI HASIL DARI [ENGELOLAAN SUMBER
DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA YANG ADA DI
DAERAH
6. MENDAPATKAN SUMBER – SUMBER PENDAPATAN LAIN YANG
SAH
7. MENDAPATKAN HAK LAINNYA YANG DIATUR DALAM
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN (Ps. 21 UU No. 32 TH
2004)

21. KEWAJIBAN
1. MELINDUNGI MASYARAKAT, MENJAGA
PERSATUAN, KESATUAN DAN KERUKUNAN
NASIONAL SERTA KEUTUHAN NKRI
2. MENINGKATKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI
3. MENGEMBANGKAN KUALITAS KEHIDUPAN
MASYARAKAT
4. MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PEMERATAAN
5. MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
6. MENYEDIAKAN FASILITAS KESEHARAN
7. DAN SEBAGAINYA (Ps. 22 UU No. 32 TH 2004)

22. VII. URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI URUSAN PEMERINTAH PUSAT:
1. POLITIK LUAR NEGERI
2. PERTAHANAN
3. KEAMANAN
4. YUSTISI
5. MONETER DAN FISKAL NASIONAL
6. AGAMA

23. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI WEWENANG PEMERINTAH PUSAT ?
1. PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN
SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN
TERSEBUT
2. MELIMPAHKAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN KEPADA GUBERNUR
SELAKU WAKIL PEMERINTAH
3. MENUGASKAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN KEPADA PEMERINTAH
DESA BERDASAR ATAS ASAS TUGAS
PEMBANTUAN

24. VIII. PRINSIP – PRINSIP PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH
1. MEMPERHATIKAN ASPEK DEMOKRASI,
KEADILAN, PEMERATAAN, POTENSI, DAN
KERAGAMAN DAERAH
2. DIDASARKAN ATAS OTONOMI LUAS,
OTONOMI NYATA, DAN BERTANGGUNG
JAWAB
3. OTONOMI LUAS DAN UTUH DILETAKKAN
PADA KABUPATEN / KOTA, SEDANGKAN
OTONOMI PROPINSI MERUPAKAN
OTONOMI YANG TERBATAS

25. 4. PELAKSANAAN OTONOMI HARUS SESUAI DENGAN
KONSTITUSI NEGARA SEHINGGA TETAP TERJALIN
HUBUNGAN PUSAT, DAERAH DAN ANTAR DAERAH
5. HARUS MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH
OTONOM SERTA DI DALAM KABUPATEN DAN KOTA
TIDAK ADA LAGI WILAYAH ADMINISTRATIF
6. HARUS MENINGKATKAN PERANAN DAN FUNGSI
LEGISLATIF DAERAH DAN FUNGSI ANGGARAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
7. ASAS DEKONSENTRASI DILETAKKAN PADA PROPINSI
SEBAGAI WILAYAH ADMINSTRASI UNTUK
MELAKSANAKAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN
TERTENTU YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR

26. IX. SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
DAN DPRD MENURUT ASAS OTONOMI DAN
TUGAS PEMBANTUAN DENGAN PRINSIP
OTONOMI SELUAS – LUASNYA DALAM
SISTEM DAN PRINSIP NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA
UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
DAERAH ADALAH DPRD DAN PEMERINTAH
DAERAH

27. PEMERINTAH DAERAH TERDIRI ATAS KEPALA
DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH
UNSUR PERANGKAT DAERAH:
 SEKRETARIAT DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH
SEKRETARIS DAERAH
 LEMBAGA DINAS DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH
KEPALA DINAS
 LEMBAGA TEKNIS DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH
KEPALA BADAN DAERAH
 KECAMATAN YANG DIPIMPIN OLEH CAMAT
 KELURAHAN YANG DIPIMPIN OLEH LURAH

28.  PEMERINTAHAN DAERAH ADA DUA TINGKATAN
YAITU PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI YANG
DIPIMPIN ULEH GUBERNUR DAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN / KOTA YANG DIKEPALAI OLEH BUPATI
/ WALI KOTA YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI
KEPALA DAERAH OTONOM DAN BERTANGGUNG
JAWAB KEPADA DPRD
GUBERNUR MEMILIKI PERAN ATAU
KEDUDUKAN GANDA YAITU : SEBAGAI
KEPALA DAERAH DAN SEKALIGUS WAKIL
PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH

29. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH ?
KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH
PERATURAN PERUNDANGAN YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR TINDAKAN
PEMERINTAH UNTUK MENGATUR DAN
MELAYANI MASYARAKAT DALAM
BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN SEHARI -
HARI

30. MACAM KEBIJAKAN PUBLIK ?
1. KEBIJAKAN DALAM PERATURAN – PERATURAN
(TERTULIS):
KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT / NASIONAL :
- UUD 1945
- UU / PERPU
- PERATURAN PEMERINTAH
- PERATURAN PRESIDEN
- PERATURAN MENTERI,
KEPUTUSAN MENTERI, DAN
KEPUTUSAN DIREKTORAT.

31. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH:
- PERATURAN DAERAH
- PERATURAN GUBERNUR
- PERATURAN BUPATI / WALIKOTA
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS / INSTANSI
DAERAH
2. KEBIJAKAN DALAM PERATURAN YANG TIDAK
TERTULIS (KONVENSI) CONTOHNYA :
- PERATURAN TENTANG PEMBERIAN DANA
BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM
- PERATURAN TENTANG PENGATURAN DAN
PENERTIBAN KAWASAN KOTA
- PERATURAN TENTANG UPAYA
PEMBANGUNAN JALAN DAN SARANA
UMUM DLL.

32. SEKIAN DARI KAMI
BUAH MANGGIS
BUAH PEPAYA
TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA
WASSALAMUALAIKUM.WR.WB