SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
OTONOMI DAERAH, KONFLIK DAN
MASALAH ETINISITAS
Kelompok 2
Aditya Nuraeni (1158010008)
Ahmad Dicky Ramadhani (1158010015)
Ahmad Faizal Alamsyah (1158010016)
Ahmad Soni Nurhadiansyah (1158010017)
Ai Sumyati (1158010018)
Ajeng Nuni (1158010019)
Annisa Septa Adji P (1158010035)
Anton Hilman (1158010036)
Pembimbing : Dr. Engkus SE., M.Si
Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah suatu hak, wewenang, serta kewajiban daerah
otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan suatu
pemerintahan dan kepentingan suatu masyarakat daerah tersebut yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Menurut :
1. F. Sugeng Istianto
Menurut Sugeng Istianto menyatakan bahwa Otonomi daerah ialah
suatu Hak dan wewenang guna untuk mengatur serta mengurus
sebuah rumah tangga daerah.
Dasar Hukum Otonomi Daerah
1. Dasar Hukum yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
2. Dasar Hukum yang kedua Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai
Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, serta Pemanfaatan
Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, dan perimbangan keuangan Pusat dan
Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dasar Hukum yang ketiga Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai
Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Dasar hukum yang keempat UU No. 31 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.
5. dasar hukum yang terakhir UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pengertian Konflik
Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti
saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai
suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga
kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak
lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.
Konflik Menurut Robbin
Robbin (1996: 431) mengatakan konflik dalam organisasi disebut sebagai
The Conflict Paradoks, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap
dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan
kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik
Pandangan ini dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:
a) Pandangan tradisional (The Traditional View). Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk,
sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik disinonimkan dengan istilah violence, destruction,
dan irrationality. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang
kepercayaan, keterbukaan di antara orang – orang, dan kegagalaan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan
dan aspirasi karyawan.
b) Pandangan hubungan manusia (The Human Relation View. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap
sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau organisasi. Konflik dianggap sebagai sesuatu
yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok. atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau
pendapat antar anggota. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna
mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk
melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh kelompok atau organisasi.
c). Pandangan interaksionis (The Interactionist View). Pandangan ini
cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya
konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang,
damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan
tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, konflik perlu
dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga tiap
anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat, kritis – diri, dan
kreatif.
Latar belakang konflik
Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam
suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri
fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.
Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan
situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang
tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok
masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya
masyarakat itu sendiri.
Pengertian Etnisitas
Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan
kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma
bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan
(Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 40 tahun
2008)
Adapun pengertian etnisitas menurut para ahli
1. Fredrick Barth
Etnis adalah himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa
ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai
budaya.
2. Hassan Shadily MA
Suku bangsa atau etnis adalah segolongan rakyat yang masih dianggap mempunyai
hubungan biologis.
3. Menurut Perspektif Teori Situasional
Etnis merupakan hasil dari adanya pengaruh yang berasal dari luar kelompok.
Salah satu faktor luar yang sangat berpengaruh terhadap etnisitas adalah
kolonialisme, yang demi kepentingan administratif pemerintah kolonial telah
mengkotak-kotakkan warga jajahan ke dalam kelompok-kelompok etnik dan ras
(Rex dalam Simatupang, 2003). Untuk seterusnya sisa warisan kolonial itu
terus dipakai sampai sekarang.
Etnis atau suku yang ada di Indonesia
1. Pulau Sumatra : suku Aceh, Minangkabau, Melayu, Bengkulu, Batak,
Mentawai, Nias, Palembang, Lampungh
2. Pulau Kalimantan : suku Dayak, Banjar, Melayu
3. Pulau Jawa : suku Jawa, Sunda, Badui, Tengger, Betawi
4. Pulau Sulawesi : suku Minahasa, Sangir, Bolang Mangondo, Gorontalo,
Toraja, Bugis, Makasar, Mandar
5. Pulau Bali : suku Bali Aga, orang Bali pendatan
6. Pulau Maluku : suku Ambon, Kei, Tual, Dobo, Morotai
7. Pulau Papua : suku Waigeo, Bantanta, Timika, Asmat, Dani, Kubu Anak
dalam
8. Pulau Nusa Tenggara : suku Sasak, Dompu, Helong, Timor, Lio, Alor
Faktor - Faktor Penyebab Konflik Etnisitas
Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa sebab sebab terjadinya konflik
antara lain sebagai berikut.
1. Perbedaan Antarperorangan
Perbedaan ini dapat berupa perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat. Hal
ini mengingat bahwa manusia adalah individu yang unik atau istimewa, karena
tidak pernah ada kesamaan yang baku antara yang satu dengan yang lain.
Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya
konflik sosial, sebab dalam menjalani sebuah pola interaksi sosial, tidak mungkin
seseorang akan selalu sejalan dengan individu yang lain.
2. Perbedaan Kebudayaan
Perbedaan kebudayaan mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku
perseorangan dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Selain
perbedaan dalam tataran individual, kebudayaan dalam masing-masing
kelompok juga tidak sama. Setiap individu dibesarkan dalam lingkungan
kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam lingkungan kelompok masyarakat yang
samapun tidak menutup kemungkinan akan terjadi perbedaan kebudayaan,
karena kebudayaan lingkungan keluarga yang membesarkannya tidak sama
3. Bentrokan Kepentingan
Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan
sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan
kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu.
Demikian pula halnya dengan suatu kelompok tentu juga akan memiliki
kebutuhan dan kepentingan yang tidak sama dengan kelompok lain.
Misalnya kebijakan mengirimkan pemenang Miss Indonesia untuk
mengikuti kontes Miss World. Dalam hal ini, pemerintah menyetujui
pengiriman tersebut, karena dipandang sebagai kepentingan untuk
promosi kepariwisataan dan kebudayaan.
Berbagai Fenomena Konflik Antar Etnis di
Indonesia
1. Konflik Dayak Madura.
Terjadi dua kali kerusuhan berskala besar antara suku Dayak dan
Madura, yaitu peristiwa sampit (2001), dan Senggau Ledo (1996).
Kedua kerusuhan ini merembet ke hampir semua wilayah Kalimantan
dan berakhir dengan pengusiran dan pengungsian ribuan warga
Madura, dengan jumlah korban hingga mencapai 500-an orang.
Perangantar suku ini menjadi masalah sosial yang me-nasional
2. Konflik melayu madura.
Pada bulan februari – April 1999, konflik etnis kembali terjadi di
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang untuk pertama
kalinya antara orang melayu dengan madura. Akibatnya sekitar
25 ribu Madura terpaksa diungsikan di Pontianak. Berbeda
dengan pengungsi akibat konflik dayak- madura pada tahun
1996/1997 yang masih bisa kembali ke tempat tinggalnya di
Sambas, kali ini mereka tidak bisa kembali dan terpaksa tinggal
di berbagai tempat pengungsian.
3. KonflikAmbon.
Konflik fisik di Ambon secara kasat mata dipicu oleh percekcokan di terminal
Batu Merah antara Usman, pemuda Bugis yang tinggal di kawasan Islam, Batu
Merah Bawah, dan Yopie Saiya, pemuda Ambon dari kawasan Kristen, Mardika,
tanggal 19 Januari 1999, bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Peristiwa sepele,
dan dianggap biasa oleh masyarakat setempat, dalam sekejab menimbulkan
pertikaian antar kelompok agama dan suku bangsa, dan meledak menjadi
kerusuhan besar di seantero kota Ambon. Kerusuhan itu bahkan meluas ke
seluruh Pulau Ambon tanpa dapat dikendalikan. Kerusuhan yang berlarut-larut di
Pulau Ambon yang semula berpenduduk 312.000 jiwa ini memakan banyak
korban jiwa.
4. Konflik Papua.
Jika dilihat dari sejarah, konflik di tanah papua sudah bisa di rasakan sejak awal
kemerdekaan indonesia. Kekisruan makin terlihat ketika daerah ini tergabung kepada
Indonesia setelah adanya penandatangan kesepakan politik antara RI-Belanda yang
difasilitasi PBB pada 1962. Semenjak terintegrasi dengan Indonesia, pergolakan di
Papua tidak juga surut, hal ini di sebabkan dari ada perbedaan presepsi mengenai
landasan historis penyatuan kawasan tersebut dengan Indonesia. Gerakan-gerakan
separatis bersenjata bermunculan dan menyeruak di sepanjang lebih dari tiga dekade
bergabungnya papua dengan indonesia, juga bermunculan adanya indikasi pelanggaran
Hak asasi manusia.
5. Konflik Poso.
Poso adalah kota pinggiran pantai yang tenang-tenang saja di Provinsi SulawesiTengah
yang pedesaan itu. Bagi orang kristen, 24 Desember 1998 adalah Malam Natal,
sementara bagi orang-orang Muslim itu persis di tengah-tengah bulan puasa Ramadhan.
Ketika seorang remaja kristen dari lingkungan Muslim Kayamanya, meletuslah huru-
hara, yang terbatas hanya di kota Poso.Tak lama kemudian tiap orang sependapat bahwa
sumber masalahnya adalah alkohol, dan masalah itu dilupakan.Tetapi pada april 2000
kekerasan yang lebih serius meledak di kota, yang kemudian merembet ke seantero
Kabupaten Poso. Pada Mei 2000, pasukan Kristen membantai sekitar delapan puluh
orang Muslim disebuah daerah kantong Muslim kecil yang tengah berlindung disebuah
masjid yang bernamaWalisongo, tak jauh di selatan Kota Poso
Cara Mengatasi Konflik Etnisitas Di
Indonesia
1. Konsiliasi
Konsiliasi berasal dari kata consilation yang memiliki arti
perdamaian. Cara ini digunakan dalam menyelesaikan suatu
konflik melalui upaya mempertemukan dua pihak yang bertikai
atau berselisih guna tercapainya kesepakatan untuk
mengadakan damai di antar keduanya. Terjadinya konsiliasi
ini dapat berasal dari keingian salah satu pihak sehingga
menjadi pemrakarsa atau keinginan kedua belah pihak yang
berselisih
2. Mediasi
Mediasi berasal dari kata mediation yang berarti perantara atau
media. Mediasi dijadikan sebagai salah cara untuk menyelesaikan
suatu konflik dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai
perantara (media) yang menjadi penghubung di antara kedua belah
pihak yang berselisih.
3. Arbitrasi
Arbitrasi berasal dari kata arbitration, sedangkan yang
menentukan keputusan disebut arbiter. Penyelesaian
konflik dengan cara arbitrasi yaitu melalui suatu lembaga
yang dipimpin oleh seseorang yang berperan untuk
memutuskan. Arbitrasi dapat berlaku di masyarakat, baik
masyarakat yang sudah memiliki lembaga pengadilan
secara formal maupu informal dan nonformal.
4. Paksaan
Paksaan atau coercion dijadikan sebagai alternatif dalam
menyelesaikan konflik apabila terjadi ketidak seimbangan diantara
kedua belah pihak yang bertikai. Ketidak seimbangan tersebut dapat
mengakibatkan pihak yang lemah tidak dapat mengambil keputusan
untuk menyelesaikan pertikaiannya, karena pihak lawan lebih kuat.
Padahal konflik tersebut harus terselesaikan karena dapat
menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak yang bertikai.
mengadakan kepatuhan kepada pihak yang kuat.
5. Detente
Détente memiliki arti mengendorkan atau
mengurangi tegangan. Dalam menyelesaikan
suatu konflik, détente lebih bersifat persuasif
terhadap kedua belah pihak yang berselisih.
kesimpulan
. Indonesia adalah Negara yang luas dan memiliki daerah daerah yang masih
menjunjung tinggi kebiasaan dan kebudayaannya. Indonesia memiliki berbagai etnis
dan suku yang berada, serta etnis atu suku yang indonesia sangat memegang teguh
akan kebudayaan serta adat istiadatnya. Adapun Yang namanya bermasyarakat pasti
akan ada yang namanya konfik karena ketidak samaan pemikiran individualism yang
satu dengan individualisme yang lain,tapi dari ketidak samaan tersebut passti ada
penyebab dan indikator-indikator permasalahnya, disini lah sangat perlu adanya cara
mengatasi permasalahan-permasalah konflik etnis yang ada di indonesia, dan cara
menyelesaikan permasalahnnya adalah dengan cara konsialisasi, mediasi, arbitasi,
paksaan, dan detente.
Perbedaan adalah hal yang
sangat wajar dan kodrat dari
Tuhan YME, agar kita saling
mengenal. Ingatlah pelangi akan
indah apabila warnanya
berbeda-beda. Tumbuhkanlah
sikap toleransi diantara kita.
“ Tak penting apapun agamamu
atau sukumu, kalo kamu bisa
melakukan sesuatu yang baik
untuk semua orang, orang tidak
pernah Tanya agamamu”
@gusdur
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Penyakit akibat sampah
Penyakit akibat sampahPenyakit akibat sampah
Penyakit akibat sampahArsya Wina
 
Rantai makanan dan jaring jaring makanan
Rantai makanan dan jaring jaring makananRantai makanan dan jaring jaring makanan
Rantai makanan dan jaring jaring makananPutri Aisyah
 
Musni Umar: Pendidikan Politik dan Pembumian Nilai nilai Pancasila
Musni Umar: Pendidikan Politik dan Pembumian Nilai nilai PancasilaMusni Umar: Pendidikan Politik dan Pembumian Nilai nilai Pancasila
Musni Umar: Pendidikan Politik dan Pembumian Nilai nilai Pancasilamusniumar
 
Pengantar ISBD Ppt
Pengantar ISBD PptPengantar ISBD Ppt
Pengantar ISBD Pptabu hanafie
 
Kemajemukan Masyarakat Indonesia
Kemajemukan Masyarakat IndonesiaKemajemukan Masyarakat Indonesia
Kemajemukan Masyarakat IndonesiaLestari Moerdijat
 
Ppt manusia dan lingkungannya
Ppt manusia dan lingkungannyaPpt manusia dan lingkungannya
Ppt manusia dan lingkungannyarizka_pratiwi
 
Makalah pahlawan nasional
Makalah pahlawan nasionalMakalah pahlawan nasional
Makalah pahlawan nasionalLano Arintaka
 
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaPenjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaEdho1802
 
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMakalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMutiara Shifa
 
MANUSIA, SAINS, TEKNOLOGI DAN SENI
MANUSIA, SAINS, TEKNOLOGI DAN SENIMANUSIA, SAINS, TEKNOLOGI DAN SENI
MANUSIA, SAINS, TEKNOLOGI DAN SENINur Afiana
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
 
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukumImplementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukumnatal kristiono
 
Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara
Urgensi Pancasila sebagai Dasar NegaraUrgensi Pancasila sebagai Dasar Negara
Urgensi Pancasila sebagai Dasar NegaraFebby HusbiramiÅldo
 
Kumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomiKumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomiArya D Ningrat
 
Makalah masyarakat perkotaan dan pedesaan
Makalah masyarakat perkotaan dan pedesaanMakalah masyarakat perkotaan dan pedesaan
Makalah masyarakat perkotaan dan pedesaanSeptian Muna Barakati
 
Bab 7 pemberantasan korupsi di berbagai negara
Bab 7 pemberantasan korupsi di berbagai negaraBab 7 pemberantasan korupsi di berbagai negara
Bab 7 pemberantasan korupsi di berbagai negaranatal kristiono
 

What's hot (20)

Manusia dan lingkungan
Manusia dan lingkunganManusia dan lingkungan
Manusia dan lingkungan
 
Penyakit akibat sampah
Penyakit akibat sampahPenyakit akibat sampah
Penyakit akibat sampah
 
Transisi Demografi
Transisi DemografiTransisi Demografi
Transisi Demografi
 
Rantai makanan dan jaring jaring makanan
Rantai makanan dan jaring jaring makananRantai makanan dan jaring jaring makanan
Rantai makanan dan jaring jaring makanan
 
Konsep Bencana
Konsep BencanaKonsep Bencana
Konsep Bencana
 
Musni Umar: Pendidikan Politik dan Pembumian Nilai nilai Pancasila
Musni Umar: Pendidikan Politik dan Pembumian Nilai nilai PancasilaMusni Umar: Pendidikan Politik dan Pembumian Nilai nilai Pancasila
Musni Umar: Pendidikan Politik dan Pembumian Nilai nilai Pancasila
 
Pengantar ISBD Ppt
Pengantar ISBD PptPengantar ISBD Ppt
Pengantar ISBD Ppt
 
Kemajemukan Masyarakat Indonesia
Kemajemukan Masyarakat IndonesiaKemajemukan Masyarakat Indonesia
Kemajemukan Masyarakat Indonesia
 
Ppt manusia dan lingkungannya
Ppt manusia dan lingkungannyaPpt manusia dan lingkungannya
Ppt manusia dan lingkungannya
 
Makalah pahlawan nasional
Makalah pahlawan nasionalMakalah pahlawan nasional
Makalah pahlawan nasional
 
Paradigma Sosiologi
Paradigma SosiologiParadigma Sosiologi
Paradigma Sosiologi
 
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaPenjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
 
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMakalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
MANUSIA, SAINS, TEKNOLOGI DAN SENI
MANUSIA, SAINS, TEKNOLOGI DAN SENIMANUSIA, SAINS, TEKNOLOGI DAN SENI
MANUSIA, SAINS, TEKNOLOGI DAN SENI
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
 
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukumImplementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum
 
Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara
Urgensi Pancasila sebagai Dasar NegaraUrgensi Pancasila sebagai Dasar Negara
Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara
 
Kumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomiKumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomi
 
Makalah masyarakat perkotaan dan pedesaan
Makalah masyarakat perkotaan dan pedesaanMakalah masyarakat perkotaan dan pedesaan
Makalah masyarakat perkotaan dan pedesaan
 
Bab 7 pemberantasan korupsi di berbagai negara
Bab 7 pemberantasan korupsi di berbagai negaraBab 7 pemberantasan korupsi di berbagai negara
Bab 7 pemberantasan korupsi di berbagai negara
 

Viewers also liked

Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerahnovii77
 
Konflik dan solusinya @FauziTMG
Konflik dan solusinya   @FauziTMGKonflik dan solusinya   @FauziTMG
Konflik dan solusinya @FauziTMGRecommended Media
 
1. cover laporan kkpt
1. cover laporan kkpt1. cover laporan kkpt
1. cover laporan kkptridho ilham
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 1 - Reading Habit In Digital Era
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 1 - Reading Habit In Digital EraID IGF 2016 - Sosial Budaya 1 - Reading Habit In Digital Era
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 1 - Reading Habit In Digital EraIGF Indonesia
 
Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi DaerahAZA Zulfi
 
Makalah Bentuk Bentuk Konflik
Makalah Bentuk Bentuk KonflikMakalah Bentuk Bentuk Konflik
Makalah Bentuk Bentuk KonflikTOFIK SUPRIYADI
 
Pengelolaan lingkungan hidup
Pengelolaan lingkungan hidupPengelolaan lingkungan hidup
Pengelolaan lingkungan hidupIsmed Ady
 
Lingkungan hidup (2)
Lingkungan hidup (2)Lingkungan hidup (2)
Lingkungan hidup (2)Fatwa Rohman
 
Presentasi sistem sosial budaya indonesia
Presentasi sistem sosial budaya indonesiaPresentasi sistem sosial budaya indonesia
Presentasi sistem sosial budaya indonesiaRatna Yunita
 
Ssbi viii & ix manajemen konflik
Ssbi   viii & ix manajemen konflikSsbi   viii & ix manajemen konflik
Ssbi viii & ix manajemen konflikShahril Budiman Png
 
MODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPoling
MODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPolingMODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPoling
MODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPolingInarotul Faiza
 
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budayaTeori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budayaLusius Sinurat
 
Pembelajaran mata kuliah_sosiologi_perta (1)
Pembelajaran mata kuliah_sosiologi_perta (1)Pembelajaran mata kuliah_sosiologi_perta (1)
Pembelajaran mata kuliah_sosiologi_perta (1)Alfian Nopara Saifudin
 
Sistem sosial budaya indonesia1
Sistem sosial budaya indonesia1Sistem sosial budaya indonesia1
Sistem sosial budaya indonesia1Ayu Anggraini
 
Materi 1 sistem sosial budaya indonesia
Materi 1  sistem sosial budaya indonesiaMateri 1  sistem sosial budaya indonesia
Materi 1 sistem sosial budaya indonesiadinnianggra
 
Sistem sosial budaya indonesia
Sistem sosial budaya indonesiaSistem sosial budaya indonesia
Sistem sosial budaya indonesiadania_putri
 
Konsep Masyarakat dan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia
Konsep Masyarakat dan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Konsep Masyarakat dan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia
Konsep Masyarakat dan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia sahraintan
 

Viewers also liked (20)

Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Konflik dan solusinya @FauziTMG
Konflik dan solusinya   @FauziTMGKonflik dan solusinya   @FauziTMG
Konflik dan solusinya @FauziTMG
 
1. cover laporan kkpt
1. cover laporan kkpt1. cover laporan kkpt
1. cover laporan kkpt
 
Sun Technical-Profile
Sun Technical-ProfileSun Technical-Profile
Sun Technical-Profile
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 1 - Reading Habit In Digital Era
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 1 - Reading Habit In Digital EraID IGF 2016 - Sosial Budaya 1 - Reading Habit In Digital Era
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 1 - Reading Habit In Digital Era
 
Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi Daerah
 
Makalah Bentuk Bentuk Konflik
Makalah Bentuk Bentuk KonflikMakalah Bentuk Bentuk Konflik
Makalah Bentuk Bentuk Konflik
 
Pengelolaan lingkungan hidup
Pengelolaan lingkungan hidupPengelolaan lingkungan hidup
Pengelolaan lingkungan hidup
 
Lingkungan hidup (2)
Lingkungan hidup (2)Lingkungan hidup (2)
Lingkungan hidup (2)
 
Presentasi sistem sosial budaya indonesia
Presentasi sistem sosial budaya indonesiaPresentasi sistem sosial budaya indonesia
Presentasi sistem sosial budaya indonesia
 
Ssbi viii & ix manajemen konflik
Ssbi   viii & ix manajemen konflikSsbi   viii & ix manajemen konflik
Ssbi viii & ix manajemen konflik
 
MODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPoling
MODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPolingMODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPoling
MODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPoling
 
Konflik antar etnis
Konflik antar etnisKonflik antar etnis
Konflik antar etnis
 
Teori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budayaTeori konflik sistem sosial budaya
Teori konflik sistem sosial budaya
 
Pembelajaran mata kuliah_sosiologi_perta (1)
Pembelajaran mata kuliah_sosiologi_perta (1)Pembelajaran mata kuliah_sosiologi_perta (1)
Pembelajaran mata kuliah_sosiologi_perta (1)
 
Sistem sosial budaya indonesia1
Sistem sosial budaya indonesia1Sistem sosial budaya indonesia1
Sistem sosial budaya indonesia1
 
Materi 1 sistem sosial budaya indonesia
Materi 1  sistem sosial budaya indonesiaMateri 1  sistem sosial budaya indonesia
Materi 1 sistem sosial budaya indonesia
 
Sistem sosial budaya indonesia
Sistem sosial budaya indonesiaSistem sosial budaya indonesia
Sistem sosial budaya indonesia
 
Sistem sosial budaya indonesia
Sistem sosial budaya indonesiaSistem sosial budaya indonesia
Sistem sosial budaya indonesia
 
Konsep Masyarakat dan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia
Konsep Masyarakat dan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Konsep Masyarakat dan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia
Konsep Masyarakat dan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia
 

Similar to OTONOMI DAERAH DAN KONFLIK ETNIS

Multikulturalisme di Indonesia dan Pengaruhnya Bagi Masyarakat
Multikulturalisme di Indonesia dan Pengaruhnya Bagi MasyarakatMultikulturalisme di Indonesia dan Pengaruhnya Bagi Masyarakat
Multikulturalisme di Indonesia dan Pengaruhnya Bagi MasyarakatAnissatul Mukhoiriyah
 
Aksanqomarullah.blogspot.co.id aksan qomarullah
Aksanqomarullah.blogspot.co.id aksan qomarullahAksanqomarullah.blogspot.co.id aksan qomarullah
Aksanqomarullah.blogspot.co.id aksan qomarullahaksan qomarullah
 
Pertentangan Sosial dan Integrasi Masyarakat
Pertentangan Sosial dan Integrasi MasyarakatPertentangan Sosial dan Integrasi Masyarakat
Pertentangan Sosial dan Integrasi MasyarakatAngling_seto
 
Makalah kel 3 manj konflik
Makalah kel 3 manj konflikMakalah kel 3 manj konflik
Makalah kel 3 manj konflikYusmiDarni
 
DISINTEGRASI_DAN_KONFLIK_DI_NEGARA_NKRI.pptx
DISINTEGRASI_DAN_KONFLIK_DI_NEGARA_NKRI.pptxDISINTEGRASI_DAN_KONFLIK_DI_NEGARA_NKRI.pptx
DISINTEGRASI_DAN_KONFLIK_DI_NEGARA_NKRI.pptxNeliAgustin19
 
Sifat dan Bentuk Interaksi sosial budaya dalam pembangunan nasional
Sifat dan Bentuk Interaksi sosial budaya dalam pembangunan nasionalSifat dan Bentuk Interaksi sosial budaya dalam pembangunan nasional
Sifat dan Bentuk Interaksi sosial budaya dalam pembangunan nasionalFathimah Aulia
 
Cabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik
Cabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnikCabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik
Cabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnikCik BaCo
 
Masyarakat majemuk
Masyarakat majemukMasyarakat majemuk
Masyarakat majemukRatna Yunita
 
Materi 3. Integrasi Nasional.pdf
Materi 3. Integrasi Nasional.pdfMateri 3. Integrasi Nasional.pdf
Materi 3. Integrasi Nasional.pdfMira Veranita
 
Integrasi masyarakat
Integrasi masyarakatIntegrasi masyarakat
Integrasi masyarakatJeremiJuan
 

Similar to OTONOMI DAERAH DAN KONFLIK ETNIS (20)

Multikulturalisme di Indonesia dan Pengaruhnya Bagi Masyarakat
Multikulturalisme di Indonesia dan Pengaruhnya Bagi MasyarakatMultikulturalisme di Indonesia dan Pengaruhnya Bagi Masyarakat
Multikulturalisme di Indonesia dan Pengaruhnya Bagi Masyarakat
 
Bab i23 fix
Bab i23 fixBab i23 fix
Bab i23 fix
 
Ppt
PptPpt
Ppt
 
Aksanqomarullah.blogspot.co.id aksan qomarullah
Aksanqomarullah.blogspot.co.id aksan qomarullahAksanqomarullah.blogspot.co.id aksan qomarullah
Aksanqomarullah.blogspot.co.id aksan qomarullah
 
Soal dan Jawaban - ISBD
Soal dan Jawaban - ISBDSoal dan Jawaban - ISBD
Soal dan Jawaban - ISBD
 
Konflik Antar Suku (Presentasi)
Konflik Antar Suku (Presentasi)Konflik Antar Suku (Presentasi)
Konflik Antar Suku (Presentasi)
 
Pertentangan Sosial dan Integrasi Masyarakat
Pertentangan Sosial dan Integrasi MasyarakatPertentangan Sosial dan Integrasi Masyarakat
Pertentangan Sosial dan Integrasi Masyarakat
 
Makalah kel 3 manj konflik
Makalah kel 3 manj konflikMakalah kel 3 manj konflik
Makalah kel 3 manj konflik
 
DISINTEGRASI_DAN_KONFLIK_DI_NEGARA_NKRI.pptx
DISINTEGRASI_DAN_KONFLIK_DI_NEGARA_NKRI.pptxDISINTEGRASI_DAN_KONFLIK_DI_NEGARA_NKRI.pptx
DISINTEGRASI_DAN_KONFLIK_DI_NEGARA_NKRI.pptx
 
Sifat dan Bentuk Interaksi sosial budaya dalam pembangunan nasional
Sifat dan Bentuk Interaksi sosial budaya dalam pembangunan nasionalSifat dan Bentuk Interaksi sosial budaya dalam pembangunan nasional
Sifat dan Bentuk Interaksi sosial budaya dalam pembangunan nasional
 
Manusia, Keseragaman dan Kesederajatan
Manusia, Keseragaman dan KesederajatanManusia, Keseragaman dan Kesederajatan
Manusia, Keseragaman dan Kesederajatan
 
Cabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik
Cabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnikCabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik
Cabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik
 
Integrasi nasional
Integrasi nasional Integrasi nasional
Integrasi nasional
 
Deteksi Dini Bencana Sosial
Deteksi Dini Bencana SosialDeteksi Dini Bencana Sosial
Deteksi Dini Bencana Sosial
 
Masyarakat majemuk
Masyarakat majemukMasyarakat majemuk
Masyarakat majemuk
 
Diferensiasi sosial
Diferensiasi sosialDiferensiasi sosial
Diferensiasi sosial
 
Materi 3. Integrasi Nasional.pdf
Materi 3. Integrasi Nasional.pdfMateri 3. Integrasi Nasional.pdf
Materi 3. Integrasi Nasional.pdf
 
Integrasi masyarakat
Integrasi masyarakatIntegrasi masyarakat
Integrasi masyarakat
 
Budaya konteks multikultural
Budaya konteks multikulturalBudaya konteks multikultural
Budaya konteks multikultural
 
Multietnik yapi
Multietnik yapiMultietnik yapi
Multietnik yapi
 

Recently uploaded

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 

Recently uploaded (13)

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 

OTONOMI DAERAH DAN KONFLIK ETNIS

  • 1. OTONOMI DAERAH, KONFLIK DAN MASALAH ETINISITAS Kelompok 2 Aditya Nuraeni (1158010008) Ahmad Dicky Ramadhani (1158010015) Ahmad Faizal Alamsyah (1158010016) Ahmad Soni Nurhadiansyah (1158010017) Ai Sumyati (1158010018) Ajeng Nuni (1158010019) Annisa Septa Adji P (1158010035) Anton Hilman (1158010036) Pembimbing : Dr. Engkus SE., M.Si
  • 2. Pengertian Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah suatu hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan suatu pemerintahan dan kepentingan suatu masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut : 1. F. Sugeng Istianto Menurut Sugeng Istianto menyatakan bahwa Otonomi daerah ialah suatu Hak dan wewenang guna untuk mengatur serta mengurus sebuah rumah tangga daerah.
  • 3. Dasar Hukum Otonomi Daerah 1. Dasar Hukum yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Dasar Hukum yang kedua Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, serta Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Dasar Hukum yang ketiga Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 4. Dasar hukum yang keempat UU No. 31 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. 5. dasar hukum yang terakhir UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  • 4. Pengertian Konflik Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik Menurut Robbin Robbin (1996: 431) mengatakan konflik dalam organisasi disebut sebagai The Conflict Paradoks, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik
  • 5. Pandangan ini dibagi menjadi tiga bagian, antara lain: a) Pandangan tradisional (The Traditional View). Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik disinonimkan dengan istilah violence, destruction, dan irrationality. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang – orang, dan kegagalaan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan. b) Pandangan hubungan manusia (The Human Relation View. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau organisasi. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok. atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh kelompok atau organisasi.
  • 6. c). Pandangan interaksionis (The Interactionist View). Pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat, kritis – diri, dan kreatif.
  • 7. Latar belakang konflik Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.
  • 8. Pengertian Etnisitas Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 40 tahun 2008)
  • 9. Adapun pengertian etnisitas menurut para ahli 1. Fredrick Barth Etnis adalah himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya. 2. Hassan Shadily MA Suku bangsa atau etnis adalah segolongan rakyat yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis. 3. Menurut Perspektif Teori Situasional Etnis merupakan hasil dari adanya pengaruh yang berasal dari luar kelompok. Salah satu faktor luar yang sangat berpengaruh terhadap etnisitas adalah kolonialisme, yang demi kepentingan administratif pemerintah kolonial telah mengkotak-kotakkan warga jajahan ke dalam kelompok-kelompok etnik dan ras (Rex dalam Simatupang, 2003). Untuk seterusnya sisa warisan kolonial itu terus dipakai sampai sekarang.
  • 10. Etnis atau suku yang ada di Indonesia 1. Pulau Sumatra : suku Aceh, Minangkabau, Melayu, Bengkulu, Batak, Mentawai, Nias, Palembang, Lampungh 2. Pulau Kalimantan : suku Dayak, Banjar, Melayu 3. Pulau Jawa : suku Jawa, Sunda, Badui, Tengger, Betawi 4. Pulau Sulawesi : suku Minahasa, Sangir, Bolang Mangondo, Gorontalo, Toraja, Bugis, Makasar, Mandar 5. Pulau Bali : suku Bali Aga, orang Bali pendatan 6. Pulau Maluku : suku Ambon, Kei, Tual, Dobo, Morotai 7. Pulau Papua : suku Waigeo, Bantanta, Timika, Asmat, Dani, Kubu Anak dalam 8. Pulau Nusa Tenggara : suku Sasak, Dompu, Helong, Timor, Lio, Alor
  • 11. Faktor - Faktor Penyebab Konflik Etnisitas Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa sebab sebab terjadinya konflik antara lain sebagai berikut. 1. Perbedaan Antarperorangan Perbedaan ini dapat berupa perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat. Hal ini mengingat bahwa manusia adalah individu yang unik atau istimewa, karena tidak pernah ada kesamaan yang baku antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik sosial, sebab dalam menjalani sebuah pola interaksi sosial, tidak mungkin seseorang akan selalu sejalan dengan individu yang lain.
  • 12. 2. Perbedaan Kebudayaan Perbedaan kebudayaan mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku perseorangan dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Selain perbedaan dalam tataran individual, kebudayaan dalam masing-masing kelompok juga tidak sama. Setiap individu dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam lingkungan kelompok masyarakat yang samapun tidak menutup kemungkinan akan terjadi perbedaan kebudayaan, karena kebudayaan lingkungan keluarga yang membesarkannya tidak sama
  • 13. 3. Bentrokan Kepentingan Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Demikian pula halnya dengan suatu kelompok tentu juga akan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang tidak sama dengan kelompok lain. Misalnya kebijakan mengirimkan pemenang Miss Indonesia untuk mengikuti kontes Miss World. Dalam hal ini, pemerintah menyetujui pengiriman tersebut, karena dipandang sebagai kepentingan untuk promosi kepariwisataan dan kebudayaan.
  • 14. Berbagai Fenomena Konflik Antar Etnis di Indonesia 1. Konflik Dayak Madura. Terjadi dua kali kerusuhan berskala besar antara suku Dayak dan Madura, yaitu peristiwa sampit (2001), dan Senggau Ledo (1996). Kedua kerusuhan ini merembet ke hampir semua wilayah Kalimantan dan berakhir dengan pengusiran dan pengungsian ribuan warga Madura, dengan jumlah korban hingga mencapai 500-an orang. Perangantar suku ini menjadi masalah sosial yang me-nasional
  • 15. 2. Konflik melayu madura. Pada bulan februari – April 1999, konflik etnis kembali terjadi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang untuk pertama kalinya antara orang melayu dengan madura. Akibatnya sekitar 25 ribu Madura terpaksa diungsikan di Pontianak. Berbeda dengan pengungsi akibat konflik dayak- madura pada tahun 1996/1997 yang masih bisa kembali ke tempat tinggalnya di Sambas, kali ini mereka tidak bisa kembali dan terpaksa tinggal di berbagai tempat pengungsian.
  • 16. 3. KonflikAmbon. Konflik fisik di Ambon secara kasat mata dipicu oleh percekcokan di terminal Batu Merah antara Usman, pemuda Bugis yang tinggal di kawasan Islam, Batu Merah Bawah, dan Yopie Saiya, pemuda Ambon dari kawasan Kristen, Mardika, tanggal 19 Januari 1999, bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Peristiwa sepele, dan dianggap biasa oleh masyarakat setempat, dalam sekejab menimbulkan pertikaian antar kelompok agama dan suku bangsa, dan meledak menjadi kerusuhan besar di seantero kota Ambon. Kerusuhan itu bahkan meluas ke seluruh Pulau Ambon tanpa dapat dikendalikan. Kerusuhan yang berlarut-larut di Pulau Ambon yang semula berpenduduk 312.000 jiwa ini memakan banyak korban jiwa.
  • 17. 4. Konflik Papua. Jika dilihat dari sejarah, konflik di tanah papua sudah bisa di rasakan sejak awal kemerdekaan indonesia. Kekisruan makin terlihat ketika daerah ini tergabung kepada Indonesia setelah adanya penandatangan kesepakan politik antara RI-Belanda yang difasilitasi PBB pada 1962. Semenjak terintegrasi dengan Indonesia, pergolakan di Papua tidak juga surut, hal ini di sebabkan dari ada perbedaan presepsi mengenai landasan historis penyatuan kawasan tersebut dengan Indonesia. Gerakan-gerakan separatis bersenjata bermunculan dan menyeruak di sepanjang lebih dari tiga dekade bergabungnya papua dengan indonesia, juga bermunculan adanya indikasi pelanggaran Hak asasi manusia.
  • 18. 5. Konflik Poso. Poso adalah kota pinggiran pantai yang tenang-tenang saja di Provinsi SulawesiTengah yang pedesaan itu. Bagi orang kristen, 24 Desember 1998 adalah Malam Natal, sementara bagi orang-orang Muslim itu persis di tengah-tengah bulan puasa Ramadhan. Ketika seorang remaja kristen dari lingkungan Muslim Kayamanya, meletuslah huru- hara, yang terbatas hanya di kota Poso.Tak lama kemudian tiap orang sependapat bahwa sumber masalahnya adalah alkohol, dan masalah itu dilupakan.Tetapi pada april 2000 kekerasan yang lebih serius meledak di kota, yang kemudian merembet ke seantero Kabupaten Poso. Pada Mei 2000, pasukan Kristen membantai sekitar delapan puluh orang Muslim disebuah daerah kantong Muslim kecil yang tengah berlindung disebuah masjid yang bernamaWalisongo, tak jauh di selatan Kota Poso
  • 19. Cara Mengatasi Konflik Etnisitas Di Indonesia 1. Konsiliasi Konsiliasi berasal dari kata consilation yang memiliki arti perdamaian. Cara ini digunakan dalam menyelesaikan suatu konflik melalui upaya mempertemukan dua pihak yang bertikai atau berselisih guna tercapainya kesepakatan untuk mengadakan damai di antar keduanya. Terjadinya konsiliasi ini dapat berasal dari keingian salah satu pihak sehingga menjadi pemrakarsa atau keinginan kedua belah pihak yang berselisih
  • 20. 2. Mediasi Mediasi berasal dari kata mediation yang berarti perantara atau media. Mediasi dijadikan sebagai salah cara untuk menyelesaikan suatu konflik dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai perantara (media) yang menjadi penghubung di antara kedua belah pihak yang berselisih.
  • 21. 3. Arbitrasi Arbitrasi berasal dari kata arbitration, sedangkan yang menentukan keputusan disebut arbiter. Penyelesaian konflik dengan cara arbitrasi yaitu melalui suatu lembaga yang dipimpin oleh seseorang yang berperan untuk memutuskan. Arbitrasi dapat berlaku di masyarakat, baik masyarakat yang sudah memiliki lembaga pengadilan secara formal maupu informal dan nonformal.
  • 22. 4. Paksaan Paksaan atau coercion dijadikan sebagai alternatif dalam menyelesaikan konflik apabila terjadi ketidak seimbangan diantara kedua belah pihak yang bertikai. Ketidak seimbangan tersebut dapat mengakibatkan pihak yang lemah tidak dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan pertikaiannya, karena pihak lawan lebih kuat. Padahal konflik tersebut harus terselesaikan karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak yang bertikai. mengadakan kepatuhan kepada pihak yang kuat.
  • 23. 5. Detente Détente memiliki arti mengendorkan atau mengurangi tegangan. Dalam menyelesaikan suatu konflik, détente lebih bersifat persuasif terhadap kedua belah pihak yang berselisih.
  • 24. kesimpulan . Indonesia adalah Negara yang luas dan memiliki daerah daerah yang masih menjunjung tinggi kebiasaan dan kebudayaannya. Indonesia memiliki berbagai etnis dan suku yang berada, serta etnis atu suku yang indonesia sangat memegang teguh akan kebudayaan serta adat istiadatnya. Adapun Yang namanya bermasyarakat pasti akan ada yang namanya konfik karena ketidak samaan pemikiran individualism yang satu dengan individualisme yang lain,tapi dari ketidak samaan tersebut passti ada penyebab dan indikator-indikator permasalahnya, disini lah sangat perlu adanya cara mengatasi permasalahan-permasalah konflik etnis yang ada di indonesia, dan cara menyelesaikan permasalahnnya adalah dengan cara konsialisasi, mediasi, arbitasi, paksaan, dan detente.
  • 25. Perbedaan adalah hal yang sangat wajar dan kodrat dari Tuhan YME, agar kita saling mengenal. Ingatlah pelangi akan indah apabila warnanya berbeda-beda. Tumbuhkanlah sikap toleransi diantara kita. “ Tak penting apapun agamamu atau sukumu, kalo kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah Tanya agamamu” @gusdur Terima Kasih