Dokumen tersebut membahas tentang pengertian otonomi daerah, yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan perbantuan.

2. 1. Pengertian :
1. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk
mengatur dan mengurus daerahnya sendiri demi
tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan
daerahnya
 Berdasarkan UU No. 32 Th 2004 (Pengganti UU No.
32 Th 1999), Otonomi Daerah adalah hak dan
wewenang dan kewajiban daerah Otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. a. Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus pemerintah dan masyarakat
daerah sendiri
b. Terdapat peraturan perundang-undangan
yang mengatur pelaksanaan Otonomi Daerah
c. Otonomi Daerah masih dalam lingkup atau
kerangka NKRI bukan bertujuan membentuk
negara dalam negara

4. a. Meningkatkan pelayan dan kesejahteraan masyarakat di
daerah.
b. Memberi kesempatan pada daerah untuk mengatur dan
mengurus daerahnya sendiri
c. Meringankan beban pemerintah pusat dalam kerangka
pembangunan
d. Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber
daya alam dan masyarakat daerah
e. Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan
pemerataan daerah
f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
g. Mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan

5.  azaz Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang
pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
pemerintahan sendiri dalam sistem NKRI
 azas Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang
pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai
kepala daerah
 azas Perbantuan adalah penugasan pemerintah
pusat kepada daerah atau desa atau dari propinsi,
kabupaten ke desa untuk melaksanakan tugas
tertentu

6.  azaz Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang
pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
pemerintahan sendiri dalam sistem NKRI
 azas Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang
pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai
kepala daerah
 azas Perbantuan adalah penugasan pemerintah
pusat kepada daerah atau desa atau dari propinsi,
kabupaten ke desa untuk melaksanakan tugas
tertentu