2. 2
Buku Wajib:
A. Inu Kencana dan Andi Azikin, 2011. Perbandingan
Pemerintahan. Refika Aditama: Bandung
B. Natal Kristiono, 2015. Otonomi Daerah. Buku Ajar
UNNES: Semarang.
Referensi Lain:
1. Wrihatnolo, Randy R. Dan Nugroho, Riant. 2006
Manajemen Pembangunan Indonesia. Elex Media
Komputindo: Jakarta
2. Manik Sukoco. 2012. Kajian Sistem Pemerintah dan
Politik di Indonesia. UNM: Malang.
3. 3
Setelah mempelajari bab ini, anda
diharapkan dapat:
1. Problematika Otonomi Daerah
2. Tugas Otonomi Daerah di Era Reformasi
4. 4
• Dalam perkuliahan ini, anda akan
membahas tentang problematika otonomi
daerah.
• Bagian akhir perkuliahan, akan
mempelajari tentang dan tugas otonomi
daerah di era reformasi.
5. 5
1. Kemukakan dan jelaskan paling sedikit 3
problematika otonomi daerah yang anda
ketahui? Berikan contohnya
2. Diskusikan urusan dan kewenangan yang
dapat diselenggarakan daerah, jelaskan
alasannya?
6. 6
LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN OTDA
Pasal 18 Ayat 1 UUD 1945:
“...Wilayah Indonesia dibagi atas dalam daerah-daerah, baik yang
bersifat otonom maupun bersifat administratif”.
UU Nomor 32 Tahun 2004 Jo UU Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintah Daerah:
“...Semacam keleluasaan daerah dalam mewujudkan otonomi yang
luas dan bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prinsip-prinsip
demokrasi, peran serta masyarakat, prakarsa dan aspirasi
masyarakat, atas dasar pemerataan dan keadilan, serta sesuai
dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman daerah. Untuk itu,
pemerintah daerah perlu mempunyai kemauan sungguh-sungguh
dan kesiapan untuk mampu melaksanakan kebijakan otonomi
daerah untuk kepentingan rakyat daerahnya dalam menghadapi
arus globalisasi”.
7. 7
KEPENTINGAN PEMERINTAH PUSAT
Smith (1985), Ada 3 (Tiga) Tujuan Desentralisasi:
Pendidikan Politik: melalui praktek desentralisasi diharapkan
masyarakat belajar mengenali dan memahami berbagai persoalan
sosial, ekonomi dan politik yang mereka hadapi; menghindari atau
bahkan menolak caleg yang tidak memiliki kualifikasi kemampuan
politik dan belajar mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah
termasuk masalah penerimaan dan belanja daerah.
Latihan Kepemimpinan: pemerintah daerah merupakan
wadah yang paling tepat untuk training bagi para politisi dan
birokrat sebelum mereka menduduki berbagai posisi penting di
tingkat nasional. Kebijakan desentralisasi diharapkan akan
memotivasi dan melahirkan calon-calon pimpinan pada level
nasional.
Stabilitas Politik: kepentingan pemerintah pusat adalah to
create political stability.
8. 8
KEPENTINGAN PEMERINTAH DAERAH
Smith (1985:24), Ada 3 (Tiga) Tujuan Desentralisasi:
Political Equality: melalui pelaksanaan desentralisasi
diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat
untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal.
Local Accountability: melalui pelaksanaan desentralisasi
diharapkan dapat tercipta peningkatan kemampuan pemerintah
daerah dalam memperhatikan hak-hak komunitasnya, yang
meliputi hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan
dan implementasi kebijakan di daerah, serta hak untuk mengontrol
pelaksanaan pemerintahan daerah.
Local Responsiveness: karena pemerintah daerah dianggap
lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi komunitasnya,
pelaksanaan desentralisasi akan menjadi jalan terbaik untuk
mengatasi masalah dan sekaligus meningkatkan akselerasi
pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.
9. 9
PROBLEMATIKA YANG MUNCUL DALAM
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH:
1. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi
dan otda yang belum mantap.
2. Penyediaan aturan pelaksanaan otda yang
belum memadai.
3. Adanya eksploitasi pendapatan daerah
4. Adanya potensi munculnya konflik antar
daerah
10. 10
UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
SEBAGAI PENANGGULANGAN MASALAH
OTONOMI DAERAH YANG TERJADI:
1. Perilaku pengetahuan (knowing behavior)
2. Perilaku sikap (feeling behavior)
3. Perilaku keterampilan (doing behavior)
Sumber: Margono Slamet (1998:1)
11. 11
Dalam Era Reformasi ini pemerintah telah
mengeluarkan 2 (dua) kebijakan tentang otonomi
daerah:
1. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun
2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
12. 12
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN:
1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional; dan
6. Agama
Sumber: Pasal 10 ayat 3 UU No. 32 tahun 2004
13. 13
PEMBAGIAN URUSAN DAN KEWENANGAN
PEMERINTAHAN PROVINSI:
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber
daya manusia potensial;
7. Penanggulangan masalah sosial lintas
kabupaten/kota;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas
kabupaten/kota;
14. 14
LANJUTAN...
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan
menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas
kabupaten/kota;
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk
lintas kabupaten/kota;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang
belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota ; dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.
Sumber: Pasal 11 UU No. 32 tahun 2004
15. 15
PEMBAGIAN URUSAN DAN KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH/KABUPATEN:
1. Perencanaan dan pengendalian
pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan
tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
16. 16
LANJUTAN...
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan
menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. pelayanan pertanahan;
12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. pelayanan administrasi penanaman modal;
15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.
Sumber: Pasal 14 UU No. 32 tahun 2004
