Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah otonom. Tujuan otonomi daerah antara lain untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan memajukan demokrasi di daerah.

1. OTONOMI DAERAH
1. Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam
kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai
kepentingan daerahnya sendiri. Menurut UU No. 32 Tahun 2004
otonomi daerah  Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Desentralisasi Menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah
penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

2. 1. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsasendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Alasan dibutuhkannya desentralisasi di Indonesia :
1. untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak
saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi
dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik
rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam
mempergunakan hak-hak demokrasi.
3. untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.
4. Dari sudut kultur, desentralisasi perlu diadakan supaya
adanya perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada
kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan
penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar
belakang sejarahnya.
5. Dari sudut pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan
karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara
langsung membantu pembangunan tersebut.

4. Selain alasan di atas ada beberapa arti penting dari desentralisasi-otonomi:
1. Untuk terciptanya efisiensi-efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
2. Sebagai sarana pendidikan politik
3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan
4. Stabilitas politik
5. Kesetaraan politik
6. Akuntabilitas publik.
Visi otonomi daerah :
1. Politik
Harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya
kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan
berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif.
2. Ekonomi
Terbukanya peluang bagi pemerinta daerah mengembangkan kebijakan
regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi
di daerahnya.
3. Sosial
Menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan
di sekitarnya
.

5. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam UU No. 32 Tahun 2004 :
1. politik luar negeri;
2. pertahanan;
3. keamanan;
4. yustisi;
5. moneter dan fiskal nasional; dan
6. agama.

6. politik luar negeri
mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga
negara untuk duduk dalam jabatan lembaga
internasional, menetapkan kebijakan luar negeri,
melakukan perjanjian dengan negara lain,
menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan
sebagainya
pertahanan
misalnya mendirikan dan membentuk angkatan
bersenjata, menyatakan damai dan perang,
menyatakan negara atau sebagian wilayah negara
dalam keadaan bahaya, membangun dan
mengembangkan sistem pertahanan negara dan
persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib
militer, bela negara bagi setiap warga negara dan
sebagainya

7. keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara,
menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap
orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya
mengganggu keamanan negara dan sebagainya
yustisi
misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim
dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan,
menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian,
memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-
undang, Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang,
Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala
nasional
moneter dan fiskal nasional kebijakan makro ekonomi, misalnya mencetak
uang dan menentukan nilai mata uang,
menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan
peredaran uang dan sebagainya

8. agama misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku
secara nasional, memberikan pengakuan terhadap
keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam
penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan
bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala
nasional, tidak diserahkan kepada daerah.
Khusus dibidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat
ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya
meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuh-
kembangkan kehidupan beragama.

9. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah
1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang
semakin baik.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi.
3. Keadilan.
4. Pemerataan.
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah
serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran
serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

10. Asas Otonomi
1. Asas dekonsentrasi  pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat
kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat
di daerah
2. Asas desentralisasi  Desentralisasi adalah penyerahan wewenang
pemerintahan oleh Pemerintah (Pusat) kepada Daerah Otonomi untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia
3. Asas pembantuan  penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan
desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang
disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta sumber daya manusia
dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung
jawabkannya kepada yang menugaskan

11. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
1. Digunakannya asas desentralisasi,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
2. Penyelenggaraan asas desntralisasi secara
utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota,
3. Asas tugas pembantuan yang dapat
dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah
Kabupaten; Daerah Kota, dan Desa.

12. Kewenangan Daerah DAlam
Pelaksanaan OTODA
1. Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/kota, serta Pemerintahan Desa
 bersifat hirarki
2. Kewenangan provinsi diatur dalam Pasal 13
UU No. 32 Tahun 2004
3. Kewenangan kabupaten/kota diatur dalam
pasal 14

13. Terima Kasih