otonomi daerah di indonesia

1. OTONOMI DAERAH

2. Nama : Ramzi Amanullah Ardika
Npm : 2241010080
Dosen Pengampu : Deti Elice, M.Pd
HI GUYS…
I Hope Ure In A Good Mood Today…

3. BEFORE WE GO
TO THE TOPIC.
BETTER IF WE
SAY BASMALAH
FIRST!

4. A. Otonomi Daerah
Otonomi daerah menurut bahasa berasal dari bahasa yunani
autos (sendiri) dan nomos (aturan). Otonomi daerah secara
umum merupakan proses desentralisasi kewenangan yang
semula berada di pusat, kemudian diberikan kepada daerah
secara utuh, dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat
memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat,
dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta me
ningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pro
ses demokrasi. Yang tercantum dalam UU Nomor 12 tahun
2008 dan UU nomor 32 tahun 2004

5. B. Prinsip Otonomi Daerah
Memberikan kesempatan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
daerahnya sesuai dengan kearifan, inovasi, daya saing, kreatifitas daerah, nilai dan
tata kelola kehidupan masyarakat daerah tsb.
1. Prinsip Otonomi Seluas-luasnya
Keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang
tertentu saja yang secara nyata ada dan diperuntukan serta tumbuh dan
berkembang di daerah tsb.
2. Prinsip Otonomi Nyata
Perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan
kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul
daerah untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah tsb.
3. Prinsip Otonomi Bertanggung Jawab
Daerah otonom harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh
negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tsb.
4. Prinsip Kesatuan

6. C. Nilai atau Asas Otonomi Daerah
Sebuah penyerahan
wewenang atau suatu hal
yang terlepas dari pusat
Nilai Desentralisasi
Penyerahan kekuasaan dari
atas ke bawah guna
kelancaran pekerjaan semata
Nilai Dekonsentrasi

7. D. Tujuan Otonomi Daerah
1. Untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang
didasari oleh demokrasi.
2. Utuk mewujudkan suatu keadilan sosial kepada seluruh
lapisan masyarakat.
3. Untuk mewujudkan pemerataan daerah.
4. Untuk memelihara hubungan yang serasi dan baik
antara pemerintah dan masyarakat daerah tsb.
5. Untuk mendorong upaya pemberdayaan masyarakat
daerah tsb.
6. Untuk menumbuhkan pra aksara sekaligus kreatifitas
serta meningkatkan peran masyarakay dan
mengembangkan peran juga dari pihak DPRD.

8. E. Dasar Hukum Otonomi Daerah
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1945 Tentang Peraturan Mengenai
Kedudukan KomiteNasional Daerah
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1948 Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1957 Tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah
4. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun
1959 Tentang PenyerahanTugas-
TugasPemerintahan Pusat Dalam
Bidang Pemerintahan Umum,
Perbantuan Pegawai NegeriDan
Penyerahan Keuangannya, Kepada
Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1965 Tentang Pokok – Pokok
Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1974 Tentang Pokok - Pokok
Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 Tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah

9. Kesimpulan
Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah pemberian wewenang
kepada saerah untuk mengatur daerahnya
sendiri sesuai UU dalam rangka kesatuan
negara. Dan pelaksanaan otonomi daerah
disesuaikan dengan aspek-aspek yang berlaku
di daerah tersebut, meningkatkan kemandirian
daerah, dilaksanakan secara luas, nyata, dan
bertanggung jawab. Kebijakan otonomi daerah
diberatkan pada satu titik, setiap undang-undang
yang mengatur tentang kebijakan otonomi
daerah akan berbeda-beda kebijakannya

10. Allah tidak berjanji bahwa langit akan
selalu biru, tapi Allah berjanji bersama
kesulitan pasti ada kemudahan.

11. Thanks For All Attention Guys.
Don’t forget to say hamdalah