Ruu bem unma subang 2013

1. BADAN PENGAWAS KEUANGAN ORGANISASI MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG
NOMOR ... TAHUN 2013
TENTANG
PERATURAN KEUANGAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG
NO .... TAHUN 2013
DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
BADAN PENGAWAS KEUANGAN ORGANISASI MAHASISWA
Menimbang : 1. Dalam rangka menciptakan lembaga mahasiswa di lingkungan Universitas MANDIRI
SUBANG yang demokratis dan demi menjaga tetap berlangsungnya kepengurusan
lembaga di masa mendatang, maka perlu diadakan suatu mekanisme Pengawasan
Pengguna Dana Kemahasiswaan di kepengurusan Keluarga Mahasiswa Universitas
MANDIRI SUBANG.
2. Agar proses Pengguna Dana Kemahasiswaan di kepengurusan lembaga mahasiswa
Universitas MANDIRI SUBANG berjalan sesuai dengan aspirasi seluruh Mahasiswa
Universitas MANDIRI SUBANG, maka proses Pengguna Dana Kemahasiswaan Perlu
diadakan Pengawasan Lebih agar supaya kegiatan yang akan dilaksanakan lebih terarah
serta termenej dengan baik khususnya di lingkungan Mahasiswa Universitas MANDIRI
SUBANG.
3. Perlu adanya undang-undang yang menjadi dasar bagi terselenggaranya Pengauditan
Dana Kemahasiswaan di Universitas MANDIRI SUBANG.
Menimbang :
Mengingat : Beberapa Pasal Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas MANDIRI
SUBANG
Dengan Diketahui
Pembantu Ketua Bagian Kemahasiswaan (PUKET III)
Ketua Badan Pengawasan Keuangan Organisasi Mahasiswa Memutuskan:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG NOMOR 1
TAHUN 2013 PERATURAN KEUANGAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS MANDIRI
SUBANG
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Kegiatan BEM
1. Setiap Pengajuan Dana Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BEM harus berdasarkan Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG;
2. Proposal Pengajuan Dana Kegiatan di sahkan oleh BPKOM, PUKET III dan Ketua Lembaga
3. Bentuk Kegiatan adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan,
manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan berahlakulkarimah.

2. Pasal 2
Kegiatan Organisasi yang ada di Kampus
1. Setiap Pengajuan Dana Kegiatan harus Berdasarkan AD/ART BEM.
2. Proposal Pengajuan Dana Kegiatan disahkan oleh Ketua Pelaksana, Sekretaris Pelaksana, BEM, BPKOM,
PUKET III dan disetujui Oleh Ketua Lembaga.
3. Bentuk Kegiatan adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan,
manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan berahlakulkarimah.
Pasal 3
Kegiatan diluar Organisasi yang diadakan di kampus
1. Setiap Pengajuan Dana Kegiatan harus Berdasarkan AD/ART BEM.
2. Pencairan Dana kegiatan yang bersangkutan dengan dana Kemahasiswaan diatur sepenuhnya Oleh
AD/ART BEM dan di sahkan oleh Puket III dan Lembaga.
3. Proposal Pengajuan Dana Kegiatan disahkan oleh Ketua Pelaksana, Sekretaris Pelaksana, BEM, BPKOM,
PUKET III dan disetujui Oleh Ketua Lembaga.
4. Melampirkan Surat Perizinan kegiatan serta surat-surat sponsor yang berkaitan dengan kegitan.
5. Bentuk Kegiatan adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi,
kepemimpinan, manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan
berahlakulkarimah serta mngandung sifat mmpromosikan Kampus.
BAB II
TATA CARA
Pasal 4
Pembuatan Proposal
1. Pengajuan Dana Kegiatan minimal 1 bulan sebelum kegiatan berlangsung.
2. Pengajuan Proposal Kegiatan wajib mencantumkan tanda tangan Presma atau Wapresma BEM
3. Pengajuan Kegiatan akan di kaji ulang menurut AD/ART BEM oleh BPKOM.
4. Arsip Proposal Kegiatan harus ada 3 :
a. Arsip PUKET III
b. Arsip BPKOM
c. Arsip BEM
5. Format penulisan Proposal harus sama sesuai yang telah di tentukan
a. Format Proposal Terlampir
b. Jenis tulisan Time new Roman
c. Ukuran tulisan 12
d. Ukuran kertas menggunakan A4
e. Margins kertas Top : 4 cm, Left : 4 cm, Botton : 3 cm, Right : 3 cm
Pasal 5
Pembuatan LPJ
1. Penyerahan LPJ Kegiatan minimal 1 minggu setelah kegiatan berlangsung.
2. Penyerahan LPJ Kegiatan wajib mencantumkan tanda tangan Presma atau Wapresma BEM
3. Penyerahan LPJ Kegiatan akan di kaji ulang menurut AD/ART BEM oleh BPKOM.
4. Arsip LPJ Kegiatan harus ada 3 :
d. Arsip PUKET III
e. Arsip BPKOM
f. Arsip BEM
5. Format penulisan LPJ harus sama sesuai yang telah di tentukan
f. Format LPJ Terlampir
g. Jenis tulisan Time new Roman
h. Ukuran tulisan 12
i. Ukuran kertas menggunakan A4
j. Margins kertas Top : 4 cm, Left : 4 cm, Botton : 3 cm, Right : 3 cm

3. Pasal 6
Pencalonan PRESMA dan WAPRESMA
Kandidat Independen untuk calon PRESMA dan WAPRESMA dapat menjadi peserta Pemilu apabila
memenuhi syarat:
1. memiliki pendukung dengan ketentuan :
a. terdiri dari mahasiswa Universitas MANDIRI SUBANG yang terdaftar secara akademik pada jenjang S1
Reguler dan Swadaya/ekstensi;
b. calon PRESMA dan WAPRESMA, berjumlah sebanyak minimal 80 orang dari minimal 4 jurusan yang
berbeda, dengan jumlah minimal 15 orang pada tiap jurusan
c. Pendukung dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa yang sah dan masih berlaku;
2. Memiliki visi dan misi perseorangan dalam bentuk tertulis serta sejalan dengan apa yang diharapkan oleh
Lembaga;
3. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif maksimal tahun ketiga di Universitas MANDIRI SUBANG dengan
menunjukkan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa yang sah dan masih berlaku.
4. Tidak menjabat Kepengurusan Organisasi External Kampus atau di luar Keorganisasia BEM, UKM dan
HMJ.
Pasal 7
Pemilihan Ketua UKM dan HMJ
1. Kandidat UKM dan HMJ dapat menjadi peserta Pemilu apabila memenuhi syarat:
a. Memiliki pendukung minimal sebanyak 15 orang dari jurusannya yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu
Tanda Mahasiswa yang sah dan masih berlaku;
b. Memiliki visi dan misi perseorangan dalam bentuk tertulis serta sejalan dengan apa yang diharapkan oleh
Lembaga;
c. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif maksimal tahun ketiga yang terdaftar secara akademik pada jenjang
S1 reguler atau swadaya/ekstensi di jurusan yang bersangkutan dengan menunjukkan fotokopi Kartu
Tanda Mahasiswa yang sah;
2. Jumlah kandidat UKM dan HMJ dibatasi maksimal 3 kandidat di tiap UKM dan HMJ.
3. Mekanisme pemilihan kandidat UKM dan HMJ diserahkan kepada UKM dan HMJ masing-masing.
Pasal 8
1. Jadwal waktu maupun format pendaftaran peserta Pemilu dari kandidat Independen, dan kandidat UKM dan
HMJ ditetapkan oleh KPU;
2. Penetapan nomor urut kandidat Independen, dan kandidat UKM dan HMJ sebagai peserta Pemilu dilakukan
melalui undian oleh KPU yang dihadiri oleh seluruh peserta Pemilu dan panitia pengawas Pemilu.
Pasal 9
1. kandidat Independen maupun kandidat UKM dan HMJ yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, 7, dan 8 tidak dapat menjadi peserta Pemilu;
2. KPU menetapkan keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7, dan 8, dan penetapan
yang dimaksud bersifat final dan mengikat;
3. KPU menetapkan tata cara penelitian dan melaksanakan penelitian keabsahan syarat-syarat sebagaimana
dimaksud pada Pasal 6, 7 dan 8.

4. BAB III
DANA KEMAHASISWAAN
Pasal 10
1. Dana hanya dipergunakan untuk kesejahteraan Mahasiswa Universitas Mandiri Subang dengan Ketentuan
sebagai berikut :
a. Dipergunakan hanya oleh Organisasi yang disahkan BEM dan MPM;
b. Organisasi yang merupakan UKM dan HMJ dengan dibawah Naungan BEM
c. Kegiatan yang bersangkutan dengan lembaga demi kemajuan kampus
2. Pencairan dana kemahasiswaan wajib ditanda tangani oleh Presma dan atau Wapresma, BPKOM, Puket III
dan Ketua Lembaga.
3. Wajib mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 1, 2, 3, 4 dan 5.
BAB IV
HAK MEMILIH
Pasal 11
Seluruh mahasiswa Universitas MANDIRI SUBANG yang terdaftar secara akademik pada jenjang S1
Reguler dan Swadaya/ekstensi dengan dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku memiliki
hak pilih.
Pasal 12
Pemilih menggunakan hak pilihnya pada Tempat Pemungutan Suara yang ditetapkan pada waktu pelaksanaan
Pemilu oleh KPU.
BAB V
PENYELENGGARA PEMILU
Pasal 13
1. Pemilu diselenggarakan oleh KPU berdasarkan Undang-undang tentang Pemilu;
2. Calon anggota KPU dipilih oleh Ketua BEM;
3. Penetapan KPU dilakukan oleh Ketua BEM atas persetujuan MPM berdasarkan Undang-undang tentang
Pemilu;
4. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU menyampaikan laporan tertulis dalam setiap tahap penyelenggaraan
Pemilu kepada Ketua BEM dan Ketua MPM.
Pasal 14
Penanggung jawab Pemilu adalah Ketua BEM, Ketua MPM dan Puket III
Pasal 15
KPU bertanggung jawab kepada Ketua BEM, Ketua MPM dan Puket III.
Pasal 16
1. Keanggotaan KPU terdiri dari
a. Perwakilan BEM.
b. Perwakilan UKM dan HMJ.
c. Perwakilan Mahasiswa diluar Kepengurusan BEM, UKM dan HMJ.
2. Komposisi dari anggota KPU adalah maksimal 1 orang dari tiap lembaga yang disebut pada ayat 1.
3. Ketua KPU dipilih dari dan oleh anggota;

5. 4. Keanggotaan KPU terdiri atas minimal seorang ketua merangkap anggota, dan struktur kepengurusan di
bawahnya yang pembentukannya diserahkan kepada forum KPU.
5. Setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama;
6. KPU dapat memilih sekretariat di dalam lingkungan Universitas MANDIRI SUBANG atas persetujuan Ketua
BEM dan Ketua MPM.
Pasal 17
Syarat untuk menjadi anggota KPU :
1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada angkatan 3 tahun terakhir Universitas MANDIRI SUBANG
pada jenjang S1 reguler atau swadaya/ekstensi yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda
Mahasiswa yang sah dan masih berlaku;
2. Merupakan utusan yang sah dari lembaga sebagaimana dijelaskan pada pasal 15 yang dibuktikan dengan
surat keterangan ketua lembaga yang bersangkutan;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Memiliki integritas pribadi yang kuat, jujur, adil, dan bertanggung jawab;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus External Organisasi Mahasiswa;
6. Tidak mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu.
7. Tidak memiliki catatan perilaku buruk.
Pasal 18
Untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas, KPU menyusun kode etik yang disetujui Ketua BEM
dan Ketua MPM bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh KPU .
Pasal 19
Keuangan KPU bersumber dari Anggaran Pemilu MPM yang disetujui oleh BPKOM, Puket III dan Ketua
Lembaga.
Pasal 20
1. Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU mengucapkan sumpah di hadapan publik yang dihadiri oleh
Ketua BEM dan Ketua MPM.
2. Sumpah anggota KPU adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU dengan sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya, seadil-adilnya dan penuh tanggung jawab;
Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Keluarga Mahasiswa Universitas MANDIRI SUBANG;
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa
pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Keluarga
Mahasiswa Universitas MANDIRI SUBANG;
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur,
adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta
mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

6. Pasal 21
Tugas dan wewenang KPU adalah :
4. Membentuk Panitia Pelaksana Pemilu;
5. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu;
6. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu;
7. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu;
8. Menetapkan daftar pemilih;
9. Menetapkan peserta Pemilu;
10. Menetapkan lokasi TPS
11. Menetapkan calon anggota MPM, jumlah kursi MPM, calon DPM, dan calon ketua BEM;
12. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara;
13. Menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan dan anggota MPM, DPM, dan ketua BEM terpilih;
14. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu;
15. Melaksanakan tugas dan kewenangan yang diatur Undang-Undang Pemilu;
16. Menyusun peraturan yang belum diatur dalam Undang-Undang Pemilu atas persetujuan Ketua BEM
dan Ketua MPM.
Pasal 22
KPU berkewajiban:
1. memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara guna menyukseskan Pemilu;
2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Pemilu;
3. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU;
4. menyampaikan informasi kegiatan Pemilu kepada mahasiswa Universitas MANDIRI SUBANG;
5. menghormati keberadaan Panitia Pengawas Pemilu, Pemantau Independen, Jurnalis Independen Pemilu,
dan Mahkamah Pemilu ;
6. melaporkan seluruh pelaksanaan pemilu secara tertulis kepada Ketua BEM dan MPM selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Kongres Mahasiswa;
Pasal 23
1. Panitia Pelaksana Pemilu dibentuk oleh KPU sesuai pasal 20;
2. Tugas, wewenang, dan kewajiban panitia Pelaksana Pemilu diatur oleh keputusan KPU;
Pasal 24
1. Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara
cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan efektivitas anggaran;
2. Jumlah surat suara yang dicetak ditetapkan oleh KPU;
3. Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu dilaksanakan oleh KPU;
4. Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan
pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan keputusan KPU.
Pasal 25
1. Anggota KPU berhenti antar waktu karena:
d. meninggal dunia;
e. mengundurkan diri;
f. melanggar sumpah;
g. melanggar kode etik; atau
h. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
2. Pemberhentian dan penggantian anggota KPU dilakukan oleh Ketua BEM atas persetujuan MPM.

7. BAB VI
PENCALONAN KETUA BEM, DPM, DAN ANGGOTA MPM
Pasal 26
1. Calon ketua BEM harus memenuhi syarat :
a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif maksimal tahun ke 3 di Universitas MANDIRI SUBANG pada
jenjang S1 reguler atau swadaya/ekstensi yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa
yang sah dan masih berlaku;
b. Menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk dipilih dan mematuhi segala ketentuan Pemilu;
c. Bersedia untuk tidak mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan/atau Kerja Praktek (KP) selama
menjabat sebagai Ketua BEM ;
d. Dicalonkan oleh partai mahasiswa atau mencalonkan diri sebagai kandidat Independen;
e. Sanggup untuk tidak meninggalkan kewajiban sebagai Ketua BEM selama 15 hari berturut- turut atau
lebih tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
f. Merancang Program Kerja yang akan dilaksanakan selama satu tahun masa kepengurusannya bila
terpilih sebagai ketua BEM yang baru.
g. Memiliki IPK minimal 2,40 dan sanggup mempertahankan kualitas akademiknya tersebut selama
menjalankan tugasnya sebagai Ketua BEM
h. Jika terjadi penurunan kualitas kademik tersebut dengan sebab yang relevan dan logis, ia masih dapat
melanjutkan periode kepemimpinannya dengan kesepakatan Kongres.
2. Calon anggota MPM harus memenuhi syarat :
a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif maksimal tahun ke 3 di Universitas MANDIRI SUBANG
UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG pada jenjang S1 reguler atau swadaya/ekstensi yang dibuktikan
dengan fotokopi KTM yang sah dan masih berlaku;
b. Menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk dipilih dan mematuhi segala ketentuan Pemilu;
c. Dicalonkan oleh mahasiswa maupun kandidat UKM dan HMJ.
d. Bersedia untuk tidak meninggalkan kewajiban sebagai anggota MPM selama 15 hari berturut-turut
atau lebih tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
e. Memiliki IPK minimal 2,50 dan sanggup mempertahankan kualitas akademiknya tersebut selama
menjalankan tugasnya.
f. Jika terjadi penurunan kualitas kademik tersebut dengan sebab yang relevan dan logis, ia masih dapat
melanjutkan periode kepengurusannya dengan kesepakatan Kongres.
3. Calon DPM harus memenuhi syarat :
a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif maksimal tahun ke 3 di Universitas MANDIRI SUBANG
UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG pada jenjang S1 reguler atau swadaya/ekstensi yang dibuktikan
dengan fotokopi KTM yang sah dan masih berlaku;
b. Menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk dipilih dan mematuhi segala ketentuan Pemilu;
c. Mencalonkan diri sebagai kandidat independen calon DPM .
d. Bersedia untuk tidak meninggalkan kewajiban sebagai anggota DPM selama 15 berturut- turut hari
atau lebih tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
e. Memiliki IPK minimal 2,45 dan sanggup mempertahankan kualitas akademiknya tersebut
selama menjalankan tugasnya.
f. Jika terjadi penurunan kualitas kademik tersebut dengan sebab yang relevan dan logis, ia masih dapat
melanjutkan periode kepengurusannya dengan kesepakatan Kongres.
Pasal 27
Setiap mahasiswa hanya dapat mengajukan satu calon ketua BEM dan minimal lima calon anggota MPM atau
hanya mengajukan minimal lima calon anggota MPM .

8. Pasal 28
1. Mahasiswa peserta Pemilu yang mengajukan calon ketua BEM dan anggota MPM atau hanya mengajukan
minimal lima calon anggota MPM wajib menyerahkan:
a. surat pencalonan, ditandatangani oleh pimpinan partai mahasiswa;
b. surat pernyataan kesediaan menjadi calon;
c. daftar riwayat hidup setiap calon;
d. wajib menyerahkan syarat-syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
e. surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
2. Kandidat Independen yang mencalonkan diri sebagai ketua BEM wajib menyerahkan:
a. surat pencalonan, ditandatangani oleh yang bersangkutan;
b. daftar riwayat hidup;
c. wajib menyerahkan syarat-syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
d. surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
3. Kandidat Independen yang mencalonkan diri sebagai Calon DPM wajib menyerahkan:
a. surat pencalonan, ditandatangani oleh yang bersangkutan;
b. daftar riwayat hidup;
c. wajib menyerahkan syarat-syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
d. surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
4. Kandidat UKM DAN HMJ yang mencalonkan diri sebagai anggota MPM wajib menyerahkan:
a. surat pencalonan, ditandatangani oleh yang bersangkutan;
b. daftar riwayat hidup;
c. wajib menyerahkan syarat-syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
d. surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
Pasal 29
Format pengisian data calon sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1), (2), (3), dan (4) ditetapkan oleh KPU.
Pasal 30
Nama calon beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1), (2), (3), dan (4) diserahkan
kepada KPU.
Pasal 31
Bila dalam Pemilu tidak ada mahasiswa Universitas Mandiri Subang yang mencalonkan diri sebagai calon DPM
dan anggota MPM maka pemilihan DPM dan anggota MPM dipilih dengan mekanisme lain.
Mekanisme lain pemilihan DPM adalah:
1. Ketua BEM merekomendasikan 3 nama atau lebih mahasiswa UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG
sebagai calon DPM .
2. Calon tersebut akan dipilih melalui uji kelayakan yang diselenggarakan oleh MPM .
3. Penetapan DPM dilaksanakan dalam Rapat Pleno MPM .
Pasal 32
Apabila terdapat calon anggota MPM dari kandidat UKM dan HMJ yang terpilih melalui mekanisme di luar
Pemilu, maka calon anggota MPM tersebut wajib menyerahkan surat mandat dari UKM dan HMJ terkait
sebelum dilaksanakan kongres pada tahun tersebut maksimal 7 hari sebelum kongres.

9. BAB VII
DAERAH PEMILIHAN DAN PENDAFTARAN PEMILIH
Pasal 33
1. Daerah pemilihan berada di Universitas MANDIRI SUBANG.
2. Pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS di jurusannya masing-masing
Pasal 34
1. Pendataan pemilih dilakukan oleh KPU;
2. Daftar pemilih diklasifikasikan berdasarkan program studi.
BAB VIII
KAMPANYE
Pasal 35
1. Dalam penyelenggaraan Pemilu, dapat diadakan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh peserta Pemilu;
2. Dalam kampanye Pemilu, calon pemilih mempunyai hak untuk menghadiri kampanye;
3. Seluruh kegiatan kampanye dilakukan oleh peserta Pemilu dan diatur oleh KPU;
4. Materi kampanye Pemilu berisi program peserta Pemilu yang mengacu kepada kemajuan Universitas
Mandiri Subang;
5. Penyampaian materi kampanye Pemilu dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif, tidak
menggangu jadwal perkuliahan, serta tidak megandung unsur suku, agama, ras dan antar golongan ;
6. Peraturan dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU.
7. lokasi kampanye ditetapkan oleh KPU.
Pasal 36
Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka;
c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
f. rapat umum; dan
g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan Pemilu.
Pasal 37
Tata cara kampanye Pemilu lebih lanjut diatur oleh keputusan KPU
BAB IX
PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN SUARA, DAN PENETAPAN HASIL PEMILU
Pasal 38
1. Pemungutan suara Pemilu ketua BEM UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG, DPM, dan
anggota MPM UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG diselenggarakan secara serentak selama 3 hari;
2. Calon anggota MPM kandidat jurusan hanya dapat dipilih oleh pemilih dari jurusan dimana calon berasal
dan hanya pada TPS jurusan calon berasal
3. Tanggal, dan waktu pemungutan suara bagi pemilihan ketua BEM , DPM dan anggota MPM untuk semua
daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU;

10. 4. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh KPU setelah pelaksanaan Pemilihan Selesai;
5. Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu,
pemantau Independen, dan civitas akademika UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG yang hadir dapat
menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara;
6. KPU menetapkan hasil Pemilu untuk ketua BEM , DPM dan anggota MPM selambat-lambatnya 10 jam
setelah pemungutan suara.
Pasal 39
Tata cara pemberian dan pemungutan suara dan penetapan hasil Pemilu lebih lanjut diatur oleh keputusan KPU.
BAB X
PANITIA PENGAWAS PEMILU
Pasal 40
1. Panitia pengawas pemilu dibentuk oleh MPM ;
2. Panitia Pengawas pemilu bertanggungjawab kepada Ketua MPM dan di laporkan kepada Ketua Lembaga;
3. Masa keanggotaan Panitia Pengawas pemilu adalah sejak ditetapkan sampai dengan pelaksanaan pemilu
berakhir.
Pasal 41
1. Jumlah maksimal Panitia Pengawas Pemilu ditentukan oleh MPM
2. Keanggotaan Panitia Pengawas Pemilu terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan para anggota;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilu dipilih dari dan oleh anggota;
4. Setiap anggota Panitia Pengawas Pemilu mempunyai hak suara yang sama.
Pasal 42
1. Panitia Pengawas mempunyai tugas dan wewenang :
a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu;
b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu;
c. meneruskan temuan dan/atau laporan kepada Mahkamah Pemilu;
d. menasehati dan memberi peringatan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan
pemilu sesuai peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku, dan
e. melaksanakan proses penyidikan dan penuntutan dalam proses peradilan dalam Mahkamah Pemilu.
2. Guna menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilu, penyelenggara Pemilu yang terkait harus memberikan
kemudahan kepada Panitia Pengawas untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundang-undangan
Pemilu.
BAB XI
PEMANTAU INDEPENDEN
Pasal 43
1. Pemantau Independen berasal dari unsur publik, dengan maksimal 2 orang tiap Prodi
2. Jika terdapat prodi yang tidak memenuhi kuota maksimal, maka dipilih dari orang yang mendaftar paling
cepat.
3. Pemantau Independen berhak melakukan pengawasan;
4. Pemantau Independen wajib mendaftarkan diri kepada KPU;
5. Pemantau Independen dapat melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan menyempaikan
laporan hasil pemantauannya kepada Panitia Pengawas Pemilu;
6. Pemantau Independen wajib mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh KPU dan Peraturan
Perundang-undangan UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG;

11. 7. Pemantau Independen yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau tidak
lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KPU, dicabut haknya sebagai Pemantau Independen;
8. Tata cara untuk menjadi Pemantau Independen dan tata cara pemantauan Pemilu ditetapkan oleh KPU.
BAB XII
PENEGAKAN HUKUM
Pasal 44
1. Panitia Pengawas Pemilu dapat meminta dan menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu;
2. Panitia Pengawas Pemilu dapat meminta dan menerima laporan pelanggaraan Pemilu yang diajukan oleh :
a. Pemilih;
b. Pemantau Independen;
c. Peserta Pemilu.
d. KPU
e. Panitia Pelaksana Pemilu
3. Laporan disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi :
a. Nama, alamat, dan nomor kontak pelapor;
b. waktu dan tempat kejadian perkara;
c. nama dan alamat pelanggar;
d. nama dan alamat saksi-saksi;
e. uraian kejadian.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilu selambat-
lambatnya 8 jam sejak terjadinya pelanggaraan Pemilu;
5. Tata cara pelaporan lebih lanjut diatur oleh Panitia Pengawas Pemilu.
Pasal 45
1. Panitia Pengawas Pemilu mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima;
2. Panitia Pengawas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah laporan diterima; dan
3. Dalam hal Panitia Pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi
laporannya, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari
setelah laporan diterima.
BAB XIII
MAHKAMAH PEMILU
Pasal 46
1. Mahkamah Pemilu dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua BEM atas persetujuan MPM ;
2. Mahkamah Pemilu bertanggung jawab kepada Ketua BEM dan Ketua MPM ;
3. Masa keanggotaan Mahkamah Pemilu adalah sejak ditetapkan sampai pelaksanaan Pemilu berakhir.
Pasal 47
1. Jumlah anggota Mahkamah Pemilu adalah 3 (tiga) mahasiswa;
2. Keanggotaan Mahkamah Pemilu terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan para anggota;
3. Setiap anggota Mahkamah Pemilu mempunyai hak suara yang sama.

12. Pasal 48
1. Mahkamah Pemilu mempunyai tugas dan wewenang :
a. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu dari Panitia Pengawas
Pemilu;
b. menyelesaikan perkara atau sengketa pada proses penyelenggaraan Pemilu;
3. Keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah pemilu bersifat final (keputusan peradilan
tertinggi/tidak ada naik banding)
4. Keputusan yang dietapkan oleh mahkamah pemilu bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat
5. Untuk menunjang pelaksanaan Peradilan Pemilu, penyelenggara Pemilu yang terkait harus
memberikan kemudahan kepada Mahkamah Pemilu untuk memperoleh informasi sesuai peraturan
perundang-undangan.
BAB XIV
KETENTUAN SANKSI
Pasal 49
1. Calon dan/atau peserta Pemilu yang melanggar peraturan yang dibentuk oleh KPU akan mendapat
sanksi yang berlaku
2. Sanksi yang dimaksud pada pasal 37 adalah sanksi yang terdapat pada Peraturan KPU yang telah
disetujui oleh Ketua BEM dan Ketua MPM
Pasal 50
Penggunaan Dana Kemahasiswaan :
1. Jika kegiatan tersebut tidak terealisasi atau tidak terlaksana maka Dana Kemahasiswaan tersebut
wajib di kembalikan 100% kepada Puket III dengan Pelaporan Pembatalan Kegiatan.
2. Dana Kemahasiswaan tidak untuk Organisasi di Luar Naungan Lembaga, BEM dan UKM atau
HMJ, jika didapat penggunaan Dana Kemahasiswaan dipergunakan Oleh Organisasi Luar Naungan
Lembaga, BEM dan UKM atau HMJ maka Pihak terkait wajib mengembalikan Dana tersebut 150%
kepada Puket III dengan Pelaporan Pembatalan Kegiatan.
3. Jika kegiatan yang telah di tetapkan sesuai AD/ART BEM, UKM atau HMJ tidak dapat menepati
sesuai dengan Pasal 4 dan 5 maka kegiatan tersebut tidak boleh diagendakan pada tahun berikutnya.
4. Pelaporan LPJ disertakan dengan Kwitansi bukti pengeluaran dan jika didapat tidak memenuhinya
maka kegiatan tersebut tidak boleh diagendakan pada tahun berikutnya.
Pasal 51
Keorganisasian UKM dan HMJ :
1. Dalam membentuk UKM sebagai mana pasal 7, 8 dan 9 tidak dipenuhi maka tidak dapat didirikan
dan dihapus selamanya.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52
Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Universitas
MANDIRI SUBANG Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Universitas MANDIRI SUBANG dan
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Fakultas Keluarga Mahasiswa Univesitas
MANDIRI SUBANG dinyatakan tidak berlaku lagi.

13. Pasal 53
1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan diatur kemudian dalam ketetapan MPM .
Disahkan BPKOM dengan diketahui oleh
Ketua Lembaga
UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG
Pada tanggal : Februari 2013
Ketua Badan Pengawas Keuangan
Oerganisasi Mahasiswa
UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG
.........................................
Ketua Lembaga
UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG
.....................................