Kasus Nenek Asyani menimbulkan perdebatan mengenai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Nenek Asyani dijerat pasal hukum lingkungan atas tuduhan mencuri kayu, padahal kayu tersebut berada di lingkungan rumahnya sendiri. Kasus ini menunjukkan adanya kelemahan penegakan hukum yang seharusnya menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

1. TUGAS MANDIRI
PENGANTAR ILMU HUKUM
MENGANALISA KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN
KEMANFAATAN HUKUM DALAM KASUS NENEK ASYANI
Nama : MUHAMMAD RASYID
NPM : 181010039
Dosen : RISKY TRI ANUGRAH BHAKTI, S.H., M.H.
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2019

2. i
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillahirabbil’alamiin penulis panjatkan kepada Allah
SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sangan luar biasa kepada
penulis sehingga penulis dapat melaksanakan tugas mandiri dan dapat
menyelesaikan tugas ini dengan baik. Tugas mandiri ini adalah salah satu syarat
untuk mengikuti ujian akhir semester dan menjadi tolak ukur bagi mahasiswa atas
apa yang di pelajari selama ini di Universitas Putera Batam.
Dalam penlisan Tugas mandir ini penulisa tidak lepas dari do’a,
dukungan dan bimbingan baik moral maupun materil dari berbagai pihak.oleh
karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.
1. Allah subhanawataala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya
kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini denga
baik.
2. Kepada kedua orang tua yang tidak henti-hentinya memberikan do’a dan
dukungan moral untuk penulisa.
3. Kepada Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP.,M.SI. selaku ketua program
studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
4. Kepada Ibu Ulima Harma, S.AP., M.A.P. selaku dosen pembimbing
saya di Universitas Putera Batam.
5. Kepada Ibu Risky Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Dosen mata
kuliah Pengantar manajemen di Universitas Putera Batam.
6. Dan teman-teman dari penulis yang telah memberikan dukungan dalam
bentuk apa pun kepada penulis.
Penulis juga menyadari masih banyak hal yang menjadi kekurangan dan
kekeliruan dalalam penlulisan tugas mandiri ini. baik dari segi tata bahasa,
susunan kalimat maupun isi yang belum teratur. maka dari itu penulis sangant

3. ii
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca terima
kasih.
Batam, 20 january 2019
Muhammad Rasyid

4. iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................ i
DAFTAR ISI.........................................................................................................iii
BAB I...................................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ....................................................................................... 1
1.2. Rumusan Masalah.................................................................................. 1
1.3. Tujuan Penelitian ................................................................................... 2
BAB II .................................................................................................................... 3
TINJAUAN PUSTAKA........................................................................................ 3
BAB III................................................................................................................... 5
3.1. Kasus........................................................................................................... 5
3.2. kepastian hukum .......................................................................................... 6
3.3. keadilan ........................................................................................................ 8
3.4. Kemanfaatan hukum .................................................................................. 12
3.5.hubungan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. ................. 15
BAB IV................................................................................................................. 17
4.1. Kesimpulan.............................................................................................. 17
4.2. Saran ......................................................................................................... 17
DAFTAR PUSTAKA

5. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Hukum merupakan peraturan yang telah disepakati bersama untuk
diterapkan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang aman dan tenteram.namun
seiring perjalan waktu hukum sekan terlihat didak adil,apakah keadilan telah di
beli oleh mereka yang mempunyai uang,pangkat dan jabatan.sehingga rakya biasa
tidak bias meikmati keadilan .
Indonesia adalah Negara hukum,serta mempunyai asa kepastian hukum
yang telah di atur oleh konstitusi dan undang-undang. Keadilan itu di ciptakan
untuk semua. Menurut abdul hamin, hukum saat ini bagai kan piasu yang tajam ke
atasdan tumpul ke bawah1
1.2. Rumusan Masalah
. memam banar itu landasan untuk bagi penegak hukum
untuk menegakkan keadilandan mejerat pelaku kejahantan,tapi hukum seakan
tidak adil bagi rakyat yang didak berdaya tidak mampu dibanting mereka seorang
koruptor yang telah merugikan Negara bukan hanaya Negara tapi seluruh rakyat
indonesi.
Secara ditak langung hukum telah membela para mafia-mafia,tapi itulah
yang nama hukum,hukum itu tidak dapat membedakan mana yang berniat baik
atau berniat jahat.tergantung siapa yang menunggangi hukum itu.nah dimakalah
ini saya akan menjelaskan dari sisi kepastian hukum,keadilan dan kemanfaatan
mengenai masalah yang terjadi di Indonesia.
Berdasar batasan masalah yang sudah di tetapkan sebelumnya, seterusnya
rumusan masalah diusulkan dengan pertanyaan berikut:
1
Soal kasus nenek asyani, hukum tajam kebawah dan tumpul ke atas. Maret .2015.

6. 2
1. Bagaimana sikap dari masyarakat mengenai kepastian hukum?
2. Bagaimana sikap dari masyarakat mengenai keadilan hukum?
3. Bagaimana sikap dari masyarakat mengenai kemanfaatan hukum?
1.3. Tujuan Penelitian
1. Agar mengetahui secara mendalam dan terukur mengenai masalah hukum di
Indonesia khusnya kepastian hukum di negri tercinta ini.
2. Agara mengetahui lebih mendalam mengetahui batasan-batasan masalah
tetang hukum dari sisi keadilan dan kemanfaatan.

7. 3
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Kepastian hukum
Dalam menegakkan hukum khususnya di Indonesia harus memeiliki tiga
elemen penting.pertama kepastian hukum,keadilan dan kemanfaatan.yang harus
mejadi pertimbangan bagi penegak hukum di Indonesia.tampa kepastian hukum
orang akan tidak tahu apa yang akan di perbuatnya dan akan tibul keresahan
dimasyarakat. Dan terlalu menitik beratkan kepada kepastian hukum akan
menyebabkan hukum menjadi kaku dan akan timbul rasa ketidak adilan.
Adanya kepastian hukum akan mejadi kekuatan bagi masyarakat pencari
keadilan agar tidak mendapatkan perlakuan semena-mena dari penegak
hukum.adanya kepastian hukum orang akan tahu tetang hak dan kewajiban
menurut hukum serta menjadi tolak ukur bagi penegak hukum untuk mengadili
seseorang.
Keadilan hukum
Keadilan hukum merupakan salah satu tujuan hukum,hukum memang haru
bersifat adil bagi seluruh penganutnya serta harus menjadikan dasar bagi seorang
penagak hukum.tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga kepastian hukam
dan kemafaatan hukum.keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting
khususnya di indonesi.
Belakangan ini keadailan hukum di Indonesia seakan menjadi malapetaka
bagi bagi rakyat biasa,dan menjadi madu bagi orang yang memiliki pangkat dan
jabatan.adil dan keadilan adalah menyangkut hubungan antara manusia dengan
mausia lain yang menyangkut hak dan kewajiban.

8. 4
Kemanfaatan hukum
Kemanfaatan hukum adalah betuk langsung dari penegakan
hukum.penegakan hukum harus di perhatikan karena semu orang mengharapkan
kemanfaaan dari peroses hukum yang di lewati.jangan sampai penegakan hukum
menimbulkan ketidak manfaatan bagi masyarakat.
Karena kalau kita berbicara tetang hukum kita hanya cendrung melihat
aturan yang ada didalam undang-undang tampa melihat kemanfaatan hukum
tersebut,jadi sebaiknya kita melihat dari segala isi baik dari segi kemanfaatan
hukum,keadilan hukum dan kepastian hukum.agar memperoleh manfaat secara
langsung ataupu tidak langsung.

9. 5
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Kasus
Salah satu kasus hukum yang menjadi sorotan publik adalah kasus Nenek
Asyani (67 tahun). Nenek Asyani tak pernah menyangka bakal berurusan dengan
hukum dan mengalami pengapnya terali besi tahanan. Ini lantaran Nenek Asyani
didakwa mencuri tujuh batang pohon jati di lingkungan rumahnya, di Desa
Jatibanteng, Situbondo, Jawa Timur.
Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Situbondo, Nenek Asyani
didakwa dengan Pasal 12 huruf d UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dengan ancaman hukuman paling
singkat satu tahun dan maksimal lima tahun. Selain itu, nenek Asyani juga dijerat
Pasal 12 juncto Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Pengrusakan Hutan2
Di Pengadilan Negeri Situbondo, nenek Asyani kembali meminta “belas
kasihan” dengan menyembah majelis hakim agar dia tidak dihukum, tidak
. Nenek Asyani merasa tidak mencuri kayu
milik Perhutani. Kayu yang ia tebang adalah miliknya yang sudah puluhan tahun
ada di sekitar rumahnya.
Dalam pengakuannya, ketika diproses di kepolisian setempat, Nenek
Asyani dalam pengakuan di pengadilan, ketika masih diproses di kepolisian, ia
sudah meminta maaf kepada pihak Perhutani dan kepolisian yang memeriksanya.
Namun, niat baik Asyani tidak digubris dan proses hukum terus berlanjut sampai
ke meja pengadilan.
2
Deka Restu Prabayu. Kisah nenek asyani dan potret hukum Negara kami, 2014.

10. 6
dipenjara, dan ingin pulang. Sebagian besar masyarakat menganggap perlakuan
hukum atas diri Asyani terlalu berlebihan dan kejam. Apalagi, Asyani hanyalah
orang miskin yang tidak tahu apa-apa. Pekerjaannya sebagai petani serabutan.
Media pun ramai memberitakan kasusnya. Akibat mendekam di penjara, kondisi
fisik dan psikologis terpidana langsung drop.
Dari kasus Nenek Asyani di atas tadi kita akan mencoba membedah dari
segi kepastian hukum,keadilan dan kemanfaatan.
3.2. kepastian hukum
Kepastian hukum merupakan jika di telaah dari sudut pandang secara
normative iyalah mrupakan peraturan yang di buat dan di tuliskan secara pasti
karena mengatur secara jelas dan logis. Dalam artian bahwa iya menjadi suatu
system norma dengan norma yang lainnya sehingga nantinya tidak menimbulkan
kontra terhadap norma-norma yang lainnya atau pun konflik. Komflik yang
timbul dari norma dan dari tidak kepastian aturan dapat memberikan kontestasi
norma atau pun distorsi norma. Dalam kepastian hukum ini sangat di utamaka
sasas legalitas. Menurut jeromel hall menyebut kan bahwa terdapat empat arti
yang terkandung did ala asas legalitas3
1. Tidak ada sautu tindak pidana, tidak ada pidana pidana tampa undang-
undang sebelumnya nullum crime, noela poena sine lege praevid. Makna
dari ini adalah tidak boleh berlau surutnya ketentuan hukum pidana.
.
2. Tidak ada tindak pidana, tidak ada tindak pidana tampa undang-undang
tertulis nullum crime, nullapeona sine lege scripta.
3. Tidak ada tindak pidana tampa aturan yang jelas nullum crimen,
nullepoensine lege certa.
3
Edy sunaryo Berutu, penangkapan dan penahan tersangka menurut kuhap dalam hubungn denga
hak asasi manusia, agustus .2017. hlm 84.

11. 7
4. Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tampa undang-undang yang
ketat nullum crimen, noela poena sine lege stricta.
Dari pemikiran yang mainstream berpandangan bahwa kepastian hukum
adalah keadaan dimana tingkah laku manusia, baik individu atau pu kelompok
yang tersirat di dalam fakta yang telah di garis kan oleh aturan hukum. Jika kita
lihat dari etis pandangan semacam ini timbul dari sebuah kekhawatiran yang
dahulu kala perna di sampaikan oleh Thomas Hobbes karena manusia adalah
meruapkan serigala bagi manusia lain homo hominilupus. Manusia merupakan
mahaluk yang sangat kejam serta merupak suatu ancaman bagai manuisa lain.
Maka dari itu lah hukum timbul sebagai suatu pedoman untuk menghindari
jatuhnya korban dari ketidak adilan. Secara logis dari pandangan semacam ini
menusia secara logis meruapaka refleksi dari prilakau masih di bayangkan dalam
pikiran pembuatan suatu aturan.
Jika kepastian hukum merupakan aturan kepatian dari hukum bukan
kepastian karena tindakan atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Serta
frasa tetang kepastian tidak mampu menggambarkan kepatian yang sesungguhnya.
Demmikina juga dengan hal mekanika Newton . bahkan juga dengan mekanika
newton pun sudah dua kalali di kekang dala perkembangan ilmu alam itu sendiri.
Timbul pertanyaan apakah dari kasus nenek asyani ini terdapat kepastian
hukum? Ya karena hukum di Indonesia secara hakikat telah di atur di dalam
undang-undang 1945 baik undang-undang KUHP (kitap undang-undang hukum
pidanan) maupun dalam KUHperdata serta Hukum memang harus ditegakkan
tampa pandang bulu4
4
Muhammad iqbal,
IMPLEMENTASI EFEKTIFITAS ASAS OPORTUNITAS DI INDONESIA DENGAN
LANDASAN KEPENTINGAN UMUM,
Maret 2018,hlm. 89.
. Jadi menurut saya dalam kasus Nenek Asyani dalam
kepastian hukum memang di kategorikan sebagai didak pidanan pencurian yang di
atur di dalam undang Pasal 362 KUHP yang berbunyi Barang siapa mengambil
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

12. 8
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,
dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak
Rp900.nah dari dari pasal 362 KUHP tersebut jelas bahwasanya nenek asyani
melaku kan tindakan melawan hukum.jadi jika menurut dari asas kepastian hukum
nenek asyani memang pantas di penjara.karena hukum harus di tegakkan tidak
pandang miskin kaya ,tua muda semua harus di hukum jika terbukti bersalah
melakukan pelanggaran hukum.
sebenarnya banyak mendapatkan kritikan dari masyarakat kepada
penegak hukum tetang kasusu ini tapi menurut saya jika kasus ini tidak di peroses
secara hukum.maka akan timbul masalah baru yang kalau saya bilang krisis
undang-undang pencurian, masyarakat akan semenan-mena melaukan pencurian
mengambil hak orang lain,karena logikanya masayarakat pastia akan memandang
dari kausus nenek asyani tersebut mereka akan membuat jalan pikiran bahwa
mencuri atau mengambil barang-barang spele itu tidak bermasalah.
Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum Ketentuan ini
tercantum dalam penjelasan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa,
“Negara Indonesia berdasarkan atas hukum yang demokratis5
3.3. keadilan
. Oleh sebab itu di
seluruh aspe bidang kehidupan baik ekonomi, politik dan lain-lain serta di atur dan
ditata oleh hukum, sehingga masalah yang aka terjadi di masyarakat dapat di
selesikan secar hukum yang telah di tetap kan
Menurut kamus besar bahasa Indonesia adil dapat di definisakan sebagai
sama berat atau tidak memihak. Dapat juga di artikan sebagai tindakan tidak
sewenang-wenang, atau bergantung kepada yang benar. Apa bisa kita bawa ke
ranah hukum maka keadilan bisa di sebut sebgai justice. Jika dalam keputausan
hakim, keadilan dapat berarti berpihak kepada yang benar atau berpegang kepada
sesuatu yang di anggap benar atau berpegang kedapa yang benar. Mendefinisikan
5
Salman Magalantung, Indonesia Negara hukum demokratis bukan Negara kekuasaan otoriter.
2015.

13. 9
kata adil sebenarnya akan memakan waktu yang sangat lama, Karena adil itu,
seperti yang kita tahu bahwa sangat tergantung pada siapa yang menunggangi si
adil tersebut. Seperti yang di kemukan oelah zudan arif fakrulloh dalam tulisan
penegakan hukum sebagai peluang menciptakan keadilan6
Bagikan mencari jarum di tumpukan jerami. Itulah mungkin kata yang
sangat cocok untuk mengambarkan kasus nenek asyani tersebut serta memberikan
pandangan bahwa sulitnya mencari keadilan bagi rakyat biasa di dalam negeri ini.
Masyarakat miskin kerap menjadi bulan-bulana dari hukum yang tidak adil. Kita
sering mendengar anekdot social yang berkembang dan menjadi suatu
perbincangan yang hangat di tengah kehidupan masyarakat mengenai tentang
penegakan hukum terhadap masyrakat miskin. Analoginya seperti ini, jika seorang
yang miskin melaporkan kepolisi tentang pencurian ayam maka dia kan
.
Di dalam ilmu hukum, keadilan merupakan suatu yang ingin di capai oleh
hukum. Walau pun sering kali muncul perselisihan antara aliran positivism bahwa
tujuan hukum sesungguhnya meruapkan suatu kepastian. Tapi pada umunya yang
kita tahu bahwa tujuan seseorang mencari perlindungan kepada hukum adalah
untuk mencari keadilan.
Menurut rawls, keadilan merupakan suat kejujuran. Agar supaya hubungn
social seperti ayng telah di sebutkan sebelumnya dapat di laksanakan, maka
hubungn tersebut dapat berjalan seperti dua prinsif yang di rumus kan. Pandangan
prinsip yang pertama merupakan prinsip bahwa setiap individu memiliki
kebebesan yang sama, kebebasan tersebut berupa kebebasan berpolitik kebebasan
berfikir dan lain-lain. Sedang kan didalam prinsip yang kedua meruapkan prinsip
ketidak samaan, dalam artian, bahwa ketidaksamaan samaan yang ada di dalam
individu harus di atur sedemikian rupa sehingga dalam ketidak samaan tersbut
dapat sama- sama menguntungkan, khusunya orang-orang yang secara kodrati
tidak beruntung.
6
Umar Sholahudin, keadilan nenek asyani, maret.2015.

14. 10
kehilangan seokor sapi. Pernyataan seperti ini menggambarkan dengan seksama
tentang penegakan hukum di negeri ini.
Seperti hal nya dengan kasus nenek asyani tersebut. Nenek asyani tidak
pernah membayangkan akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Karean
nenek asyani di dakwa melakukan pencurian tujuh batang pohon jati di sekeliling
rumahnya. Dalam acara persidangan nenek asyani, nenk asyani di jerat dengan
pasal 12 huruf d UU.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasn
perusakan hutan. Dengan ancaman pidana paling singkat yaitu satu tahun dan
paling lama lima tahun.
Realita masyarakat sekarang di indonesi saat ini pada mumnya merupakan
masyarakat miskin. Kemiskinan meraka tidak hanya kemiskinan secara materai
tapi juga kemiskinan dalam hal politk, social dan hukum. Sebaian masyarakat
indonesi itu masih buta kan hukum. Mereka tidak mengerti dan memhami tentang
hukum positif, bahkan jalan untuk menuju hukum positif put terbilang sangat
sulit. Dalam keadaan semacam ini lah membuat sebagian masyarakat miskin kita
memiliki posisi tawar yang sangat lemah di dalam hadapan hukum dan sering kali
rakyat miskin menjadi korban dari hukum tersebut.
Keberpihakan hukum pada msyarakat miskin atau tidak mampu adalah
sebuah mimpi belakang. Di tengah keadaan masyarakat seperti ini, pendekatan
restorative justice meruapkan solusi yang paling tepat untuk mencairkan kebekuan
penegakan hukum legalistim-positivisme. Sebenarnya konsep dari pendekatan
restorative justice adalah suatu pendekatan yang lebih mengutamakan pada
kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi seorang pelaku tindak
pidana. restorative justice7
7
Umar Sholahudin , keadilan nenek asyani. Maret 2015.
merupakan makna keadilan yang merestorasi.
Restorasi merupaka meruapakan rang kayan cara yang di gunakan untuk
pemulihan hubungan antara pihak koraban dan pelaku.

15. 11
Dalam pemulihan hubungn ini biasanya di saran kan atas kesepakatan
bersama antara korban dan pelaku. Serta pihak korban dapat memberikan
keterangan mengenai kerugian yang di alaminya dan bagi pelaku pun masih di
beri kesmempatan untuk meberikn penebusan terhadap mekanisme ganti rugi,
perdamaian, maupun kesepakatan lannya.
Dari kasus nenek asyani ketidak adilan sebenarnya muncul dari
penagkapan dan penahan nenek asyani. Jika kita dalami lagi seorang boleh untuk
di lakukan penahanan jika dari pasalnya sendiri memungkin kan untuk melakukan
penahanan. Di dalam undang-undang hukum acara pidana dalam pasal 21 ayat 1,
seseorang berhak untuk di tahan jika memenuhi tiga alasan. Yaitu khawatir jika
melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mengulangi
perbuatannya8
Dalam kasus nenek asyani ini bisa di bilang sebagai diskriminasi terhadap
penerapan hukum,. Dalam kasus nen asyani ini, koreksi terhadap realitas proses
hukum yang begitu tajam, boleh jadi haynya di sikapi sebatas respon dan simpati.
, lalu timbul pertanyaan bila tidak satupun dalam ketiga hal tersebut
berpotensi di laukan mengapa harus ditahan.
Jika kita lihat dari kasus ini kita mulai elihat adanya dispartias hukum di
negeri ini. Jangan kan kita perbandinganya kita bandingkan dengan kasus korupsi,
dalam tindak pidana yang sama persis sekali pun tetapi hukummannya berbeda-
beda, yang punca utamanya adalah dari penuntut umum. Jika dari proses awal
sebuah dakwahan pun sudah salah, maka putusan hakim pun akan bisa di anggap
tidak mecerminkan keadilan. Karena dalam hukum acara pidana, hakim bisa
membuat putusan dengan pasal di luarr dari yang di dakwahkan. Harus di akui
memang hal semacam ini memang sangat miris, karena seorang yagn melaukan
tindak pidana korupsi dan termasu tindak pidana berat pun mendapat kan
hukuman yang ringan, sedang kan tindak pidana yang di bilang ringan seperti
kasus nenek asyani ini pun di jautkan sanksi yang di rasa berat, apak ada keadilan
itu.
8
Universitas Surabaya, terusiknya rasa keadilan masyarakat. May 2015. Hlm.1.

16. 12
Memang jika kita lihat memang timbul kata keberpihakan berbagai kalangan
pemerhati keadilan dan hak asisi manusia, tetapi hanya penerapan asas semua
orang sama di depan di depan mata hukum lebih sering di pandang sebagai angin
segar oleh otoritas penegak hukum. Sebenarnya memang sudah tidak henti-
hentinya di apresiasikan agar wajah penegak hukum tidak berka lain, lebih
banyak dari elit petinggi penegak hukum berpikir defensive, tidak bernai
berpihak kepada orang kebanyakan, seolah-olah rakyat miskin di jadikan sebagai
objek penegakan hukm yang nyata seperti pada hukum rimba.
3.4. Kemanfaatan hukum
Secara etimologi kata kemanfaatan berasal dari kata manfaat yang kalau
kita telusuru did lam kamus besar bahasa Indonesia berarti faedah atua kegunaan.
Hukum meruapakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara agar
tercapainya cita-cita masyarakat adil dan makmur. Dalam kasus nenek asyani ini,
meskinpun nenek Asyani telah meminta maaf dan mengupayakan jalur
kekeluargaan, nenek Asyani tetap tak bisa lepas dari jeruji besi9
9
Umar Sholahudin, Hukum dan Keadilan Masyarakat
(Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin
“Asyani” di Kabupaten Situbondo). juni 2016. Hlm.37.
. Itu kemanfaatan
hukum secara undang-unfang. Tapi menurut hans kelsel hukum itu merapakan
suatu kategori keharusan bukannya kategori factual. Yang di jelaskan adlah
hukum itu di konstruksikan sebagai suatu keharusan yang memberikan pengaturan
dalam tingkah laku manusia dalam kehidpan bernegara.
Menurut pandangan dari berbagi orang bahwa kemanfaatan hukum sangat
berkolerasi dengan seperti tujuan pemidanaan terutama sebagai prevnsi khusus
agar para terdakwah berpotensi tidak mengulangi kembali perbuatan menggar
hukum. Dan pevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melakukan
pelanggaran hukum karean akan di kenakan hukumannya. Oleh karena itu putusan
bagi seorang hakim harus mencerminkan manfaat bagi dunia penagakan hukum,
baik masyarakat pada umunya dan perkembanagan ilmu pengetahuan.

17. 13
Menurtu seorang ahli sudikn martukusumo bahwa bagi masyarakat
sanganat megharapkan manfaat dalam sebuah proses hukum yang dijalakan.
Secara teori hukum itu adlah untuk manusia, maka pelaksanaan bagi hukum atau
penegakan hukum itu memang harus menimbulkan manfaat atau kegunaan dalam
kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai malah malah karena hukumnya di
laksanakan atau atau yang di tegakkan malah justru menimbulkan keresahan
dalam masyarakat itu sendiri.
Sedangkan kemanfaatan hukum menurut jeremiy betham memang alam
talah menempatkan bahwa umat manusai itu di bawah pemerintah dan dua
penguasa, yakin suka dan duka, untuk dua raja pun menetukan apa yang
sebaiknya di lakukan, serta menentukan juga apa saja yang kita kata kan serta apa
ayng kita pikirkan. Hukum sebagai alat bagi pengak hukum dan hidup bersama
harus di arahkan untuk menyokong sang raja suka dan serentak mengekang si raja
muda. Dengann istilah lain hukum harus memberikan manfaat bagi kehidupan
manusia. Serta hukum barulah dapat di akui sebagai hukum, jika iya memberikan
kemanfaatan sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya manusia. Tujuan
dari hukum harus mencapai empat tujuan yaitu:
1. Untuk memberi nafkah hidup
2. Untuk member keamanan
3. Untuk memberikan makan yang berlimpaha
4. Serta untuk mencari persamaan.
Memang kalau kita lihat dari segi kemanfaatan memang dalam penegakan
kasus ini cukup banyak memiliki manfaat, dan menjadi kan masyarakat indoneia
taat kepada hukum serta tahu memilah mana yang baik dan mana yang buruk.
Kemanfaatan hukum dalam kasus ini yang piling utama adalah memberikan
pelajaran tentan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait dengan kemanfatan
hukum ini terkati dengan teori utilitis yang ingin menjamin kebahagian yang
tekesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Sebenranya dalam

18. 14
teori ini ingin menjelaskan kemanfaatan dalam menghasilkan kesenangan atau
kebahagian yang sebanyak-banyaknya bagi sebanyak-banyaknya orang. Yang
menyanpaikan pandangan ini adalah Jeremy benthan, bisa di bilang teori ini berat
sebalah sehingga utrech dalam menanggapi teori ini mengumandangkan tigal hal
antara lain10
1. Tidak memberikan ruang untuk mempertimbangkan seadil-adilnya
hal-hal yang konkrit.
:
2. Hanya meperhatikan hal-hal yang sangant bermnafaat dan karean
itu isinya bersifat hukum.
3. Sangat individualism dan tidak member pada perasaaan hukum
seseorang.
Melihat dari dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, melihat berbagai
bentu peraturan baik hukum normative, semangan trestroakti justice sehingga
semangat memberikan pelajaran hukum maka kostetusi hukum bisa di lakukan.
Hukum itu ntuk manusia, maka pelakasanaan hukum atau penegakan hukum harus
membrikan manfaat dalam masyarakat luas. Jagan sampai justru karena
hukumnya di laksanakan akan meneimbu keresahan di dalam masyarakat.
Jika kita telaah lebih jauh lagi kemanfaatan hukum justru dengan
penegakan hukum ini pasti banyak memiliki manfaat justru memiliki pandangan
yang lebih luas lagi selain sebagai pembelajara. Kemanfaatan dalam sebuah
penegakan hukm perlu di perhatikan karena semua orang dangat mengarapkan
manfaat dalam penegakan kasus hukum nenek asyani. Karean jika kita berbicara
tentang hukum justru kita lebih cendrung hanya melihat pada peraturan
perundang-undangan, yang paling banyak teradang tidak sempuran adanya dan
tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesusi denganprinsf tersebut di atas,
saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. satjipto Raharjo, yang menyatakan
10
Muhammad Ridwansyah, mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam
qanun benderadan lambang. April. 2016. Hlm.290-291.

19. 15
bahwa, keadilan memang salah satu hal yan aping utama tetapi tatap di
sapaingkan yang lain, seperti kemanfaatan. Oleh karena itu di dalam proses
penegakan hukum perbandingannya antara manfaat dengan pengorbanna arus
proprosional. Menurut johshon, agar terciptanya korelas antar hukum dan
masyarakatnya, yaitu hukum sosila ygn lebi kuat dan lebih maju dari pada ajaran-
ajaran yang diciptakan oleh hukum perseorangan11
3.5.hubungan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
.
Memang dalam kasus nenk asyani ini banyak sekali kemanfaatan yang
bisa kita ambil mulai dari penegakan hukum, dan proses keadian serta menjadi
kasus nenek asyani tersebut menjadikan sebuah cerminan untuk memperbaiki
kehidupan kedepanya, dan mengajarkan kita untuk tidak mengabil hak orang lain
tampa di ketahui pemiliknya walau pun itu barang yang di anggap sepele. Karena
semua itu telah di atur di dalam undang-ungang kita.
Suatu hukum yang bisa di katakan baik setidaknya harus memenuhi tiga
hal pokok yang sangat prinsipil yang ingin di capai yaitu, kepastian hukum
keadialn dan kemanfaatan. Setelah di teliti dari ketiga sis tersebut yang
merupakan landasan dalam mencapai sebuah tujuan hukum yang di harapkan,
maka memang terlihat jelas bahwa ketiga hal tersebut sangat berkaitan erat satu
sama lain.
Tapi jika hal tersebut di kaitkan dengan realita kehidupan sekarng dalam
prosesnya sering kali antara kepastian hukum terjadi semacam benturan antara
kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara adil terjadi
benturan dengan kemanfaatan hukum. Seperti contoh dalam kasus hukum tertentu,
kalau hakim ingn keputusanya adil ( menurut pandangan hukumyang di anutnya)
sedangkan bagi si penggugat dan tergugat atau juga bagi si terdakwa maka sering
kali akibatnya merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas.
11
Swardi Sagama, analisa konsep keadilan, keastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan
lingkungan. Juni . 2016. Hlm.33.

20. 16
Maka dari itulah kita harus mengutamakan keadilan setelah itu barulah
kemanfaatan dan terakhir adlah kepastian hukum. Secara mudahnya di usahakan
agar sebuah keputusan hukum, baik yang di laukan oleh hakim, jaksa
maupunaparat dan lain-lain, seharunya ketiga hal dasar tersebut dapat di terapkan
secara serentak atau bersamaan tetapi jika tidak mungkin di laku maka harus lah
mengutamakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
Selanjutnya di dalam peraktenya penegakan hukum dapat terjadi
dolekmatik yang saling berbenturan antara ketiga hal tersebut, unsur-unsur tujuan
hukum di atas namakan pengutamakan kepastian hukum maka sangat di
mungkinkan untuk mengorbankan unsure-unsur yang lain. Samajuga hal nya
dengan unsure kemanfaatan lebih di utamakan, maka kepastian hukum dan
keadilan dapat di korbankan.

21. 17
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Membicarakan malah yang berkaitan dengan keadilan dan kepastian yang
menjadi sarana utama yang hendak di capai oleh manusia malauai pelaksanaan
hukum, semakin lama semakin kompleks. Hal ini memang tidak dapat di pisahkan
dari keadaan dimana keadilan meruapakan suatu konsep yang relevan dalam
hubungan dengan manusia. oleh sebab itu menyampaikan adanya tuntutan rasa
bagi keadilan untuk orang individu yang sangat subjektif sifatnya sudah barang
tentu di perukan suatu tatanan yang subjektif berupa peraturan-peraturan hukum
yang telah di buat dan di terima secara umum.
Dengan demai kian dengan keberdan hukum bukan hanya berupaya
meciptakan keadilan yang bersifat secara umum, melainkan hukum itu sendiri
kemuadian membawa kemanfaatan hukum dan oleh sebab itu hukum menjadi
tetap berguna bagi semua manuasia tampa terkecuali.
4.2. Saran
Sebenarnya ada dua saran dari penulis untuk permasalahan di atas.
Pertama, perlu memperluas konsep kedilaan harus benar-benar adil tidak tajam ke
bawah lalu tumpul keatas. Yang kedua, perlunya pengadilan atau hakim dalam
memutuskan suatu perkara dengan mengharmoniskan atau meyimbangkan antara
kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

22. DAFTAR PUSTAKA
Buku
PROF.DR. PETER MMAHMUD MARZUKI, S. M. (2008). pengantar ilmu
hukum. jakarta : kencana.
Internet
Yance Arizona.2018.apa itu kepastian hukum. Dalam http;//
yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/
Afnerjuwono.keadilan kepastian dan kemanfaatan dalam hukum. Dalam
https;//afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan