Dokumen tersebut berisi tentang Anggaran Rumah Tangga organisasi IKSAN KAMPUS yang membahas tentang keanggotaan, kepengurusan, keuangan, musyawarah anggota, kedudukan, perubahan, dan penutup. Dokumen tersebut membagi keanggotaan menjadi anggota aktif, non-aktif, dan kehormatan serta mengatur hak dan kewajiban setiap jenis keanggotaan.

1. Anggaran Rumah Tangga iksan Kampus
BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Keanggotaan IKSAN KAMPUS terdiri dari:
1 Anggota Aktif yaitu Anggota Anggota aktif adalah anggota yang masih berstatus aktif
kuliah di kampus
2 Anggota Non-Aktif yaitu anggota yang ikut serta dalam kegiatan dan tidak aktif dalam
kampus dan tidak berstatus mahasiswa.
3 Anggota kehormatan yaitu Anggota yang dianggap berjasa pada Pondok Pesantren An-
Nur Bululawang dan IKSAN KAMPUS, serta tidak termasuk anggota aktif anggota non-
aktif IKSAN KAMPUS
Pasal 2
Sifat keanggotaan
1 Keanggotaan IKSAN KAMPUS bersifata terbuka dan suka rela, yang berarti
setiap lulusan atau yang pernah menjadi santri Pondok Pesantren An-Nur
Bululawang dapat menjadi anggota IKSAN KAMPUS
2 Anggota Kehormatan diangakat dan ditetapkan secara resmi pleh pengurus pusat
IKSAN KAMPUS setelah diadakanya musyawarah pimpinan.
Pasal 3
Ayat 1
Hak dan Kewajiban Anggota:
1 Setiap anggota wajib menaati dan menegakkan Anggaran Dasar dana Anggaran
Rumah Tangga serta peraturan lain yang ditetapkan oleh pengurus IKSAN
KAMPUS.
2 Setiap Anggota berkewajiban menjunjung tinggi nama baik IKSAN KAMPUS dan
almamater Pondok Pesantren An-Nur Bululawang.

2. Ayat 2
Hak dan Kewajiban Anggota Aktif:
1 Mempunyai hak bicara dan hak suara
2 Memilii hak untuk mencalonkan diri, memilih dan dipilih menjadi pengurus.
3 Wajib mendukung setiap kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
4 Waib membian hubungan biak dan kerjasama diantara sesama anggota
5 Wajib membayar iuran anggota
Ayat 3
Hak dan kewajiban Anggota kehormahatan:
1 Mempunyai hak bicara, tidak mempunai hak suara
2 Tidak mempunyai hak mencalonkan menjadi pengurus pusat pengurus koordinator
3 Wajib mendukung setiap kegiatan dan usaha-usaha untuk mencapai tujuan
organisasi
BAB II
KEPENGURUSAN
Pasal 4
Pengurus IKSAN KAMPUS menjalankan satu periode masa jabatan untuk jangka waktu
1 (dua) tahun.
Pasal 5
Ketua Umum Pengurus Pusat dipilih oleh anggota IKSAN KAMPUS melalui
pemilihan umum dan ditetapkan serta dilantik dalam suatu Musyawarah Anggota.
Pasal 6
Ketua Umum memilih dan menetapkan anggota Pengurus Pusat berdasarkan
kebutuhan dan dengan mendengarkan pertimbangan dari musyawarah anggota.
Pasal 7
Struktur Pengurus Pusat IKMAL terdiri dari:
; Ketua Umum
; Sekretaris Umum

3. ; Bendahara Umum
; Ketua Departeman
; Anggota Departeman
Pasal 8
Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Ketua Departeman akan dibantu sejumlah
anggota.
Pasal 9
Ketua Departemen dan Anggota Departeman adalah pelaksana kegiatan sehari-hari
organisasi IKSAN KAMPUS dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
Pasal 10
Struktur Pengurus Koordinator Kampus, menyesuaikan dengan struktur Pengurus
Pusat.
Pasal 11
Jika terjadi kekosongan dalam susunan anggota pengurus maka pengurus yang ada
dapat mengisi kekosongan tersebut untuk masa jabatan yang sedang berjalan.
BAB III
KEUANGAN
Pasal 12
Besarnya uang iuran anggota biasa serta periode pembayaran akan ditentukan
sesuai ketentuan yang akan diatur oleh Pengurus.
Pasal 13
Pertanggungjawaban keuangan disampaikan pengurus pada saat bersamaan dengan
pertanggungjawaban umum di dalam sebuah forum Musyawarah Anggota.
BAB IV
MUSYAWARAH ANGGOTA
Pasal 14
Musyawarah Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (Dua)
tahun.
Pasal 15
Musyawarah Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam menetapkan garis-
garis besar kebijakan dan program umum IKSAN KAMPUS .

4. Pasal 16
Musyawarah Anggota menetapkan dan melantik Ketua Umum Pengurus Pusat hasil
pemilihan umum dan anggota kepengurusannya.
Pasal 17
Rapat kerja pengurus diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
BAB V
KEDUDUKAN
Pasal 18
Pengurus Pusat IKSAN KAMPUS berkedudukan di wilayah Kecamatan Bululawang.
Pasal 19
Pengurus Koordinator dibentuk di masing-masing Periode dengan jumlah anggota
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota biasa dan mendapat pengesahan dari
Pengurus Pusat.
BAB VI
ATURAN PERUBAHAN
Pasal 20
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dirubah pada sebuah
Musyawarah Anggota yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)
anggota.
Pasal 21
Usulan perubahan AD/ART harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya
2/3 (dua pertiga) perserta musyawarah anggota yang hadir.
BAB VII
PENUTUP
Pasal 22
Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini
akan ditentukan dalam peraturan tersendiri oleh Pengurus Pusat.