Ringkasan dari Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara adalah: 1. Dokumen ini mengatur tentang organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang bernama Keluarga Mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (KM STAN). 2. KM STAN berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa STAN untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Pancasila.

1. Anggaran Dasar
Keluarga Mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
(AD KM STAN)
MUKADIMAH
ATAS BERKAH DAN RAHMAT ALLAH YANG MAHAKUASA
Bahwa kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan jembatan
emas untuk menuju masyarakat adil dan makmur baik lahir maupun batin, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Mahasiswa merupakan salah satu unsur bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai tanggungjawab
moral, intelektual, dan sosial untuk turut berpartisipasi mengisi pembangunan. Mahasiswa adalah generasi muda yang
memiliki jiwa yang kuat, semangat yang membara dan idealisme yang tinggi untuk memberikan kontribusi yang
positif kepada masyarakat, nusa dan bangsa.
Mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara memiliki kewajiban untuk merealisasikan amanat Tri Dharma
Perguruan Tinggi yaitu: penyelenggaraan pengajaran perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan
pengabdian masyarakat. Demi mengatur sebuah tata kehidupan organisasi kemahasiswaan pada Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara maka dibentuk suatu organisasi Keluarga Mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dengan
ketentuan-ketentuan dasar sebagai berikut:
Bab I
Keluarga Mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Pasal 1
(1) Organisasi ini bernama Keluarga Mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, disingkat KM STAN.
(2) KM STAN didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
(3) KM STAN bertempat sesuai dengan letak kampus STAN.
(4) Lambang KM STAN sesuai dengan lambang STAN.
(5) KM STAN melaksanakan berbagai kegiatan kemahasiswaan untuk mencapai tujuan organisasi.
(6) Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan asas, pedoman, sifat dan tujuan KM STAN.
Pasal 2
KM STAN berfungsi sebagai wadah bagi para mahasiswa STAN untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Bab II
Asas, Pedoman, Sifat dan Tujuan
Pasal 3
(1) KM STAN berasaskan Pancasila.
(2) KM STAN berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam setiap kegiatannya.
(3) KM STAN bersifat kekeluargaan, keilmuan dan sosial kemasyarakatan.
(4) KM STAN bertujuan merealisasikan amanat Tri Dharma PerguruanTinggi.
Bab III
Keanggotaan KM STAN
Pasal 4
Anggota KM STAN adalah mahasiswa STAN.

2. Pasal 5
Setiap anggota KM STAN memiliki hak untuk:
a. Memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Mengeluarkan pendapat, saran dan kritik secara bertanggung jawab dalam wadah yang ditentukan;
c. Berserikat dan berkumpul;
d. Membela diri apabila kepadanya dikenakan sanksi oleh BLM;
e. Mendapatkan pelayanan berupa fasilitas dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari badan kelengkapan
KM STAN.
Pasal 6
Setiap anggota KM STAN berkewajiban:
a. Menjunjung tinggi dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
b. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik almamater dan KM STAN;
c. Menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KM STAN serta
peraturan lainnya yang berlaku;
d. Menjaga persatuan dan kesatuan mahasiswa.
Bab IV
Badan Kelengkapan KM STAN
Pasal 7
(1) Badan Kelengkapan KM STAN adalah sekumpulan anggota KM STAN yang merupakan satu kesatuan dalam
menjalankan amanah AD/ART KM STAN.
(2) Badan Kelengkapan KM STAN dapat menggunakan bagian iuran anggota.
Pasal 8
Badan-badan kelengkapan KM STAN terdiri dari
a. Badan Legislatif Mahasiswa disingkat BLM;
b. (dihapus)
c. Badan Audit Kemahasiswaan disingkat BAK;
d. Badan Eksekutif Mahasiswa disingkat BEM;
e. Himpunan Mahasiswa Spesialisasi disingkat HMS;
f. Lembaga Keagamaan disingkat LK;
g. Badan Otonom disingkat BO;
h. Lembaga Pers Mahasiswa disingkat LPM;
i. Unit Kegiatan Mahasiswa disingkat UKM;
j. Panitia Pemilihan Raya disingkat PPR.
k. Senat Daerah
Bab V
Badan Legislatif Mahasiswa (BLM)
Kedudukan
Pasal 9
BLM adalah pelaksana kedaulatan tertinggi seluruh mahasiswa yang terhimpun dalam KM STAN yang anggota-
anggotanya adalah wakil mahasiswa yang dipilih melalui Pemilihan Raya.
Fungsi
Pasal 10
(1) BLM memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain AD/ART KM STAN ini, BLM
mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

3. Masa Jabatan
Pasal 11
Masa jabatan BLM adalah satu tahun periode kepengurusan.
Hak dan Wewenang
Pasal 12
Hak dan Wewenang BLM:
a. Mengubah dan menetapkan AD/ART KM STAN;
b. Mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja KM STAN;
c. Menetapkan besaran iuran anggota dengan memperhatikan usulan dari BEM dan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja KM STAN;
d. Menyetujui atau mengubah peraturan yang akan dikeluarkan oleh BEM;
e. Meminta Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dan Laporan Keuangan dari kegiatan yang telah selesai
dilaksanakan oleh BEM paling lambat empat puluh hari (termasuk perbaikan) setelah kegiatan selesai
dilaksanakan. Jika melebihi waktu yang ditentukan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dan Laporan
Keuangan tersebut ditolak;
f. Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Kerja BEM;
g. Memberikan rekomendasi dan mempublikasikan hasil pemeriksaan yang dilakukan;
h. Meminta keterangan pihak-pihak terkait dalam rangka pengawasan;
i. Memberikan pertimbangan kepada BEM untuk menghentikan suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan AD/ART
KM STAN;
j. Meminta BEM untuk menerbitkan Laporan Keuangan secara periodik;
k. Memberikan sanksi kepada anggota atau Badan Kelengkapan KM STAN yang melakukan pelanggaran terhadap
AD/ART KM STAN sesuai tingkat pelanggarannya.
Kewajiban
Pasal 13
Kewajiban BLM adalah:
a. Menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi anggota KM STAN;
b. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM;
c. Mengesahkan Pokok-Pokok Program Kerja BEM;
d. Mengesahkan Rencana Kegiatan BEM dalam Sidang Paripurna;
e. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Laporan Keuangan BEM jika diperlukan;
f. Memutuskan disetujui atau tidaknya Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan BEM.
Sidang
Pasal 14
Sidang yang dilaksanakan oleh BLM terdiri dari:
a. Rapat Akbar Keluarga Mahasiswa (RAKM), merupakan sidang pergantian kepengurusan BLM dan BEM yang
dipimpin oleh Dewan Pimpinan (DP) BLM serta dihadiri oleh anggota BLM dan dapat dihadiri undangan;
b. Sidang Paripurna merupakan yang dipimpin oleh DP BLM atau anggota BLM lainnya yang ditunjuk BLM serta
dihadiri oleh anggota BLM dan dapat dihadiri undangan;
c. Sidang Paripurna Istimewa merupakan Sidang Paripurna yang dilaksanakan karena keadaan mendesak yang
dipimpin oleh DP BLM atau anggota BLM lainnya yang ditunjuk BLM serta dihadiri oleh anggota BLM dan
dapat dihadiri undangan;
d. Sidang Komisi merupakan yang dipimpin oleh ketua komisi serta dihadiri oleh anggota komisi dan dapat dihadiri
undangan.
Pasal 15
(1) Keputusan yang dihasilkan dalam RAKM, Sidang Paripurna atau Sidang Paripurna Istimewa merupakan
ketentuan yang mengikat seluruh angota BLM.
(2) Ketetapan yang dihasilkan dalam RAKM, Sidang paripurna atau Sidang paripurna Istimewa merupakan
ketentuan yang mengikat seluruh anggota KM STAN.

4. Keanggotaan
Pasal 16
(1) Anggota BLM berjumlah sebanyak-banyaknya 30 orang.
(2) Anggota BLM tidak merangkap jabatan dalam BEM, HMS, LPM, BAK dan PPR.
(3) Anggota BLM berhak mengajukan usul rancangan perubahan AD/ART.
(4) Anggota BLM berhak mengajukan pertanyaan dan hak menyampaikan usul dan pendapat.
Bab VI
Badan Legislatif Mahasiswa Spesialisasi (BLM SPES)
Pasal 17
Dihapus
Bab VII
Badan Audit Kemahasiswaan
Pasal 18
Badan Audit Kemahasiswaan adalah Badan Kelengkapan independen yang dibentuk untuk melakukan mekanisme
audit keuangan terhadap Badan-badan Kelengkapan KM STAN, sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan
bertanggung jawab langsung pada KM STAN.
Pasal 19
Kewajiban-kewajiban Badan Audit Kemahasiswaan:
a. melakukan audit keuangan terhadap Badan Kelengkapan KM STAN;
b. memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Kelengkapan KM STAN yang bersangkutan;
c. memberikan laporan pertanggunjawaban BAK yang sifatnya terbuka di setiap akhir periode kepengurusan dan
d. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Badan Legislatif Mahasiswa yang selanjutnya dipublikasikan kepada
anggota KM STAN.
Pasal 20
Hak-hak Badan Audit Kemahasiswaan:
a. Mendapatkan keterangan yang mendukung proses audit dari Badan Kelengkapan KM STAN yang diauditnya;
b. Menerima laporan keuangan dari Badan Kelengkapan KM STAN;
c. Memberikan peringatan bila ditemukan adanya penyelewengan pada Badan Kelengkapan KM STAN yang
diauditnya; dan
d. Melakukan penyelidikan dalam proses audit yang dilakukan
Pasal 21
(1) Masa jabatan Pimpinan BAK adalah satu tahun periode kepengurusan.
(2) Pimpinan BAK sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan wakil ketua.
(3) Pimpinan BAK berjumlah sebanyak-banyaknya 5 orang
Bab VIII
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Pasal 22

5. (4) BEM merupakan pelaksana dan koordinator kegiatan KM STAN yang dilaksanakan di dalam dan di luar
Kampus STAN.
(5) BEM dipimpin oleh seorang Presiden Mahasiswa.
(6) Presiden Mahasiswa dibantu Wakil Presiden Mahasiswa, Sekretaris Jenderal dan Menteri-Menteri;
Pasal 23
Masa jabatan BEM adalah satu tahun periode kepengurusan.
Pasal 24
Hak dan wewenang BEM adalah sebagai berikut:
a. Membuat peraturan-peraturan pelaksanaan dengan berpedoman pada AD/ART KM STAN;
b. Melakukan tindakan-tindakan demi kepentingan organisasi sesuai dengan asas, pedoman, sifat dan tujuan KM
STAN;
c. Dalam keadaan mendesak, dapat melakukan tindakan untuk menyelamatkan organisasi yang harus segera
dipertangungjawabkan pada Sidang Paripurna atau Sidang Paripurna Istimewa;
d. Mengusulkan diadakannya Sidang Paripurna Istimewa;
e. Memberikan penjelasan dan melakukan pembelaan di dalam Sidang Paripurna dan Sidang Paripurna Istimewa;
f. Melakukan koordinasi kegiatan yang dilaksanakan oleh KM STAN;
g. Merekomendasikan pemberian sanksi anggota KM STAN kepada BLM.
Pasal 25
Kewajiban BEM adalah:
a. Membuat Pokok-Pokok Program Kerja dan Recana Kegiatan;
b. Mengajukan Pokok-Pokok Program Kerja kepada BLM untuk dibahas dan disahkan pada RAKM;
c. Mengajukan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada BLM selambat-
lambatnya dua bulan setelah pelantikan Presiden Mahasiswa;
d. Melaksanakan Pokok-Pokok Program Kerja dan Rencana Kegiatan yang telah disahkan;
e. Memperhatikan, mempertimbangkan dan menindaklanjuti usulan-usulan yang disampaikan oleh BLM;
f. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dan Laporan Keuangan serta mengajukannya pada RAKM di
akhir periode kepengurusan;
g. Menghadiri undangan Sidang Paripurna, Sidang Paripurna Istimewa dan Sidang Komisi;
h. Menghormati dan memberikan kemudahan kepada BLM untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan;
i. Mempublikasikan laporan kegiatan dan posisi keuangan secara umum sekurang-kurangnya satu kali dalam enam
bulan.
j. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan, administrasi dan kegiatan kepada Badan Kelengkapan KM STAN
lainnya.
Bab IX
Himpunan Mahasiswa Spesialisasi (HMS)
Pasal 26
(1) HMS merupakan Badan Kelengkapan KM STAN yang dibentuk karena kesamaan spesialisasi.
(2) Ketua HMS dipilih oleh anggota HMS melalui pemilihan raya.
(3) HMS bertanggungjawab kepada BLM.
(4) HMS memiliki anggaran dan program kegiatan yang bersifat mandiri dan selaras dengan asas, pedoman, sifat
dan tujuan KM STAN.
(5) HMS wajib berkoordinasi kepada BEM dalam hal pengelolaan keuangan, administrasi dan kegiatan.
(6) Bentuk pertanggungjawaban dan koordinasi HMS diatur dalam ketetapan BLM.

6. Bab X
Senat Daerah (SD)
Pasal 26A
(1) SD merupakan Badan Kelengkapan KM STAN yang dibentuk berdasarkan lokasi pendidikan Mahasiswa STAN
di luar kampus Ali Wardhana.
(2) SD bertanggungjawab kepada BLM.
(3) SD memiliki anggaran dan program kegiatan yang bersifat mandiri dan selaras asas, pedoman, sifat dan tujuan
KM STAN.
(4) SD wajib berkoordinasi kepada BEM dalam hal pengelolaan keuangan, administrasi dan kegiatan.
(5) Bentuk pertanggungjawaban dan koordinasi SD diatur dalam ketetapan BLM.
Bab XI
Lembaga Keagamaan (LK)
Pasal 27
(1) LK adalah Badan Kelengkapan KM STAN yang bersifat keagamaan yang dibentuk anggota KM STAN.
(2) LK yang dibentuk harus sesuai dengan agama yang diakui oleh Pemerintah RI.
(3) LK dapat dibubarkan oleh BLM apabila melanggar AD/ART KM STAN atau kegiatannya menyimpang dari
agama yang menjadi landasannya.
Bab XII
Badan Otonom (BO)
Pasal 28
(1) BO adalah Badan Kelengkapan KM STAN yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh minimal sepuluh orang
anggota KM STAN berdasarkan minat dan bakat yang bersifat seni, keterampilan, olahraga atau akademik/ ilmiah
maupun keagamaan untuk mengembangkan potensi positif.
(2) BO sah berdiri jika mendapat persetujuan dari BLM dalam Sidang Paripurna.
(3) BO dapat dibubarkan oleh BLM jika melanggar AD/ART KM STAN.
Bab XIII
Lembaga Pers Mahasiswa (LPM)
Pasal 29
(1) Dalam rangka membangun fungsi kontrol mahasiswa, menampung aspirasi serta sebagai media informasi dan
komunikasi KM STAN dibentuk LPM yang mandiri, netral dan bertanggungjawab.
(2) Pendirian sebagai LPM sah jika mendapat persetujuan dari BLM dalam Sidang Paripurna.
(3) Status sebagai LPM dapat dicabut oleh BLM jika melanggar AD/ART KM STAN.
Bab IX
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
Pasal 30
(1) UKM adalah Badan Kelengkapan KM STAN yang dibentuk oleh minimal sepuluh orang anggota KM STAN
berdasarkan minat dan bakat yang bersifat seni, keterampilan, olahraga, atau akademik/ilmiah maupun
keagamaan untuk mengembangkan potensi positif di bawah pembinaan BEM.
(2) UKM sah berdiri jika mendapat persetujuan dari BEM.
(3) UKM dapat dibubarkan oleh BEM jika melanggar AD/ART KM STAN.

7. Bab XV
Pemilihan Raya
Pasal 31
(1) Pemilihan Raya dilaksanakan secara langsung, bebas, jujur, rahasia, dan adil setiap satu tahun sekali
(2) Pemilihan Raya diselenggarakan untuk memilih anggota BLM, Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa serta
Ketua dan Wakil Ketua HMS.
(3) Peserta pemilihan raya untuk memilih anggota BLM adalah perseorangan.
(4) Peserta pemilihan raya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dan Ketua dan Wakil Ketua
HMS adalah berpasangan.
(5) Dihapus.
(6) Dihapus.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan raya diatur oleh ketetapan BLM.
Keterangan :
Angka (5) dan (6) dihapus dan akan diatur dalam ketetapan BLM
Bab XVI
Hal Keuangan
Pasal 32
(1) Perbendaharaan KM STAN terdiri dari:
a. Keuangan;
b. Barang-barang inventaris.
Pasal 32 A
(1) Anggaran pendapatan dan belanja Keluarga Mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan ditetapkan setiap tahun dengan suatu ketetapan BLM dan dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab.
(2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Keluarga Mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diajukan oleh
BEM untuk dibahas bersama BLM dengan memperhatikan kondisi keuangan dan lingkungan.
Pasal 32 B
Iuran anggota Keluarga Mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara untuk keperluan keuangan Keluarga
Mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dibahas bersama antara BEM, BLM dan/atau Badan Kelengkapan
lainnya yang diatur dalam suatu ketetapan BLM.
Bab XVII
Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 33
(1) Perubahan terhadap AD KM STAN hanya dapat dilakukan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota BLM.
(2) Perubahan terhadap AD KM STAN hanya dapat dilakukan melalui Sidang Paripurna atau Sidang Paripurna
Istimewa BLM yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4/5 dari jumlah anggota BLM dan disetujui oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BLM yang hadir dalam Sidang Paripurna.
Bab XVIII
Aturan Peralihan
Pasal 34
AD KM STAN ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Pasal 35

8. (1) PPR yang telah dibentuk sebelum berlakunya AD KM STAN ini tetap melaksankan tugasnya selama tidak
bertentangan dengan AD KM STAN.
(2) Semua pasal dalam ART KM STAN masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan AD KM STAN
Bab XIX
Aturan Tambahan
Pasal 36
(1) Usulan pembubaran KM STAN hanya dapat dilakukan apabila disetujui oleh seluruh anggota BLM.
(2) Pembubaran KM STAN hanya dapat dilakukan melalui referendum yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 2/3
anggota KM STAN dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu suara peserta
referendum.
(3) Pembubaran KM STAN secara otomatis menghapus Badan Kelengkapan KM STAN.
Pasal 38
KM STAN merupakan kelanjutan dari KMA IIK dan IKM STAN.
Pasal 39
(1) AD KM STAN merupakan kelanjutan Anggaran Dasar KMA IIK yang telah diubah;
(2) AD KM STAN disahkan oleh Rapat Anggota KM STAN pada tanggal 10 September 1981 dan telah mengalami
beberapa kali perubahan.
(3) Perubahan terakhir atas AD KM STAN dilakukan oleh Sidang Paripurna pada tanggal 27 April 2014 di Kampus
STAN Jakarta.
Pasal 40
Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam AD ini, diatur dalam ART KM STAN.

9. Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 27 April 2014
DEWAN PIMPINAN
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
2013/2014
Ketua,
P. Alhadi Sembiring
NPM. 134060018082
Wakil Ketua
Chandra Ari Nugroho
NPM. 134060018156