Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to BAHAN PERSYARATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS.pptx
Similar to BAHAN PERSYARATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
BAHAN PERSYARATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS.pptx
- 1. PERSYARATAN DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS PEMILU TAHUN 2024 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
- 2. LATAR BELAKANG KPU mempertimbangkan untuk melakukan proses seleksi dan rekrutmen KPPS lebih dini (Akhir Tahun 2023) sebelum akan dilantik secara serentak pada bulan Januari 2024 Isu masalah Kesehatan perlu menjadi perhatian, mengingat Pemilu 2019 terdapat korban jiwa yang cukup tinggi sehingga membutuhkan dukungan Pemerintah dalam pemberian fasilitasi Kesehatan dan pemeriksaan Kesehatan bagi Badan Adhoc •Pembentukan KPPS sangat vital mengingat menjadi wajah dari KPU pada hari pemungutan saura. • Tanggung jawab dari KPU adalah memastikan ketersediaan kebutuhan KPPS melalui perangkat kelembagaannya yang layak untuk bekerja sesuai aturan perundang-undangan. • Dalam pembentukan KPPS selama ini belum menjadi prioritas kebijakan yang membangun, sedangkan praktek di lapangan dibutuhkan personel yang berkompeten KPU telah melakukan MoU Bersama dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan skrining Riwayat Kesehatan dan pendaftaran Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk Badan Adhoc LATAR BELAKANG
- 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS
- 4. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPPS warga negara Indonesia. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi KPPS. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- 5. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPPS warga negara I n d o n e s i a .
- 6. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPPS be rusia p a l i n g rendah 17 ( t u j u h b e l a s ) tahun dan diutamakan p a l i n g t i n g g i 55 ( l i m a puluh l i m a ) tahun bagi KPPS.
- 7. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPPS s e t i a kepada Pa n c a s i l a sebagai dasar Negara, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal I k a , dan c i t a - c i t a Proklamasi 17 Agustus 1945.
- 8. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPPS mempunyai i n t e g r i t a s , p r i b a d i yang kuat, j u j u r dan a d i l .
- 9. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPPS t i d a k menjadi anggota p a r t a i p o l i t i k , atau t i d a k l a g i menjadi anggota p a r t a i p o l i t i k p a l i n g s i n g k a t 5 ( l i m a ) tahun • •
- 10. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPPS b e r d o m i s i l i dalam wilayah ke rja PPK, PPS, dan KPPS.
- 11. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPPS mampu secara jasmani, r o h a n i , dan bebas d a r i penyalahgunaan n a r k o t i k a . • • • •
- 12. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPPS berpendidikan p a l i n g rendah sekolah menengah a t a s atau s e d e r a j a t . • •
- 13. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPPS t i d a k pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 ( l i m a ) tahun atau l e b i h .
- 14. Tokoh Masyarakat Masyarakat Umum Pelajar/ Mahasiswa KETERWAKILAN PEREMPUAN Menjamin dan menjaga ruang lebih bagi Perempuan untuk memberikan kontribusi terhadap proses demokrasi elektoral 30% KETERAMPILAN Penggunaan teknologi dalam Pemilu sangat penting sehingga diperlukan Badan Ad Hoc yang mampu mengoperasikan DISABILITAS Penyandang disabilitas dapat menjadi Pantarlih sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas PERTIMBANGAN PERSYARATAN Pedoman Teknis Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan PERTIMBANGAN PERSYARATAN KOMPOSISI Proses regenarasi penyelenggara pemilu Badan Ad Hoc tidak lagi dengan periodisasi namun memperhatikan komposisi
- 15. DOKUMEN PERSYARATAN CALON KPPS surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK, PPS, atau KPPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir surat pernyataan bermeterai surat keterangan sehat jasmani sebagaimana dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan pemeriksaan kadar gula darah, dan kolestrol. daftar riwayat hidup menggunakan formulir dan ditempel pas foto berwarna berukuran 4x6 surat keterangan partai politik Jika bakal calon anggota KPPS pernah menjadi anggota partai politk surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Jika bakal calon anggota KPPS tercatut namanya di sipol
- 16. TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota KPPS Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS Pengadministrasian Mandiri Calon Anggota KPPS Pendaftaran KPPS pada JKN Pengisian Skrining Riwayat Kesehatan Penetapan Anggota KPPS Pelantikan Anggota KPPS TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS
- 17. PENGUMUMAN PENDAFTARAN Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS Pada tahapan pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS, PPS: • mengumumkan pendaftaran paling lama 5 (lima) Hari; dan • mengumumkan pendaftaran pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
- 18. PENERIMAAN PENDAFTARAN Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS Pada tahapan penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS, PPS: • menerima pendaftaran calon anggota KPPS sejak pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran; • menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS secara fisik; dan • membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS.
- 19. PENELITIAN ADMINISTRASI Pe n e l i t i a n A d m i n i s t r a s i Calon Anggota KPPS Dalam tahapan penelitian administrasi calon anggota KPPS, PPS: • melakukan penelitian administrasi calon anggota KPPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS sejak penerimaan pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa penelitian administrasi; • melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon anggota KPPS; dan • menetapkan hasil penelitian administrasi paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian administrasi berakhir, dengan mengurutkan nama calon anggota KPPS sesuai abjad dan dituangkan dalam berita acara.
- 20. PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI Pengumuman H a s i l P e n e l i t i a n A d m i n i s t r a s i Calon Anggota KPPS Pada tahapan pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS, PPS: • mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan berita acara penetapan hasil penelitian administrasi paling lama 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya tahapan penelitian administrasi; dan • mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
- 21. TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota KPPS Pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat, PPS: • mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi; dan • menerima dan menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat; • mengolah hasil penelitian administrasi dan hasil tindak lanjut terhadap tanggapan dan masukan masyarakat menjadi hasil seleksi anggota KPPS dan dituangkan dalam berita acara; dan • menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui media daring paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa pembentukan KPPS berakhir untuk diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 22. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA KPPS Pengumuman H a s i l S e l e k s i Calon Anggota KPPS Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS, PPS: • mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf d) selama 3 (tiga) Hari setelah tahapan tanggapan dan masukan masyarakat berakhir; dan • mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
- 23. PENGADMINISTRASIAN MANDIRI CALON ANGGOTA KPPS Pengadministra - s i a n Mandiri Calon Anggota KPPS Pada tahapan pengadministrasian mandiri calon anggota KPPS, PPS: • mendata nama, NIK, dan email calon anggota KPPS dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota • membagikan username dan password kepada calon anggota KPPS • meminta calon anggota KPPS untuk mengunggah data mandiri sesuai dengan kebutuhan dokumen • memantau dan membantu pengisian data diri calon anggota KPPS dalam SIAKBA
- 24. PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPPS PADA JKN Pendaftaran Calon Anggota KPPS pada JKN Pada tahapan pendaftaran calon anggota KPPS pada JKN, PPS: • mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf d) selama 3 (tiga) Hari setelah tahapan tanggapan dan masukan masyarakat berakhir; dan • mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
- 25. PENGISIAN SKRINING RIWAYAT KESEHATAN Peng i s ian S k r i n i n g Riwayat Kese hatan Pada tahapan pengisian skrining Riwayat kesehatan, PPS: • mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf d) selama 3 (tiga) Hari setelah tahapan tanggapan dan masukan masyarakat berakhir; dan • mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
- 26. PENETAPAN ANGGOTA KPPS Penetapan Anggota KPPS Dalam penetapan anggota KPPS, PPS: menetapkan anggota KPPS serta calon pengganti anggota KPPS berdasarkan berita acara hasil seleksi calon anggota KPPS setelah tahapan pengumuman hasil seleksi sesuai dengan Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan menggunakan keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan; • 7 (tujuh) calon anggota KPPS pada peringkat teratas sebagai Anggota KPPS; dan • paling banyak 7 (tujuh) calon anggota KPPS pada peringkat selanjutnya sebagai calon pengganti anggota KPPS;
- 27. PELANTIKAN ANGGOTA KPPS Pelantikan Anggota KPPS Dalam pelantikan anggota KPPS, PPS: • mengangkat dan melantik calon anggota KPPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja KPPS yang dilakukan secara luring, apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan pelantikan dapat dilakukan secara daring; • meminta calon anggota KPPS yang bersangkutan untuk menandatangani pakta integritas dengan menggunakan format Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan • melaporkan seluruh pelaksanaan pembentukan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
- 28. PPS memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar atau calon anggota KPPS yang lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan PPS menetapkan kebutuhan jumlah calon anggota KPPS untuk dipenuhi adalah paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan melalui berita acara PPS menginformasikan kepada Panwas Kelurahan/Desa terkait adanya jumlah kekurangan calon anggota KPPS yang tidak memenuhi jumlah yang dibutuhkan PPS meminta masukan dari tokoh masyarakat yang berada pada wilayah kerja KPPS untuk melakukan penunjukan calon anggota KPPS PPS melakukan verifikasi administrasi terhadap calon anggota KPPS yang ditunjuk untuk ditetapkan pada tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan dan melanjutkan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan 1 2 3 5 4 ALTERNATIF PENUNJUKAN ALTERNATIF PENUNJUKAN
- 29. PPS memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar atau calon anggota KPPS yang lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan dan tidak ada masyarakat yang berada pada wilayah kerja KPPS memenuhi persyaratan. PPS menetapkan kebutuhan jumlah calon anggota KPPS untuk dipenuhi adalah paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan melalui berita acara. PPS menyampaikan kekurangan jumlah calon anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK. KPU Kabupaten/Kota menginformasikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terkait adanya jumlah kekurangan calon anggota KPPS tidak memenuhi jumlah yang dibutuhkan. KPU Kabupaten/Kota memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama dalam proses seleksi untuk meminta sejumlah kekurangan calon yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama- nama calon anggota KPPS yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan berdasarkan hasil kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga Pendidikan atau lembaga profesi kepada PPS melalui PPK. PPS melakukan verifikasi administrasi terhadap calon anggota KPPS dari hasil kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga Pendidikan atau lembaga profesi untuk ditetapkan pada tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan dan melanjutkan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan. 1 2 4 3 5 6 7 ALTERNATIF KERJA SAMA ALTERNATIF KERJA SAMA
- 32. JADWAL DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS NO TAHAPAN PEMBENTUKAN AWAL AKHIR 1. pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS 11 Desember 2023 15 Desember 2023 2. penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS 11 Desember 2023 20 Desember 2023 3. penelitian administrasi calon anggota KPPS 11 Desember 2023 22 Desember 2023 4. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS 23 Desember 2023 25 Desember 2023 5. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS 23 Desember 2023 28 Desember 2023 6. pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS 29 Desember 2023 30 Desember 2023 7. pengadministrasian mandiri calon anggota KPPS 31 Desember 2023 10 Januari 2024 8. pendaftaran calon anggota KPPS pada JKN 10 Januari 2024 20 Januari 2024 9. pengisian skrining Riwayat kesehatan 10 Januari 2024 22 Januari 2024 10. penetapan anggota KPPS 24 Januari 2024 24 Januari 2024 11. pelantikan anggota KPPS 25 Januari 2024 25 Januari 2024 MASA KERJA AWAL AKHIR Masa Kerja KPPS 25 Januari 2024 25 Februari 2024
- 33. TERIMA KASIH Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc Biro Sumber Daya Manusia