SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
SEKUM PPNI Kota MakassarSEKUM PPNI Kota Makassar
Perawat adalah pelaksana
tugas dokter ?
Perawat adalah pemberi
pelayanan yang selalu
disamping pasien ?
Perawat tidak perlu
pendidikan tinggi ?
Aku cantik Anggun dan suka
berdandan
Aku Cewe bebas, dan modern
Aku Gaul Abiss
Harus Jadi Begini
Aku anak metal
organisasi yang anggotanya adalah para
praktisi yang menetapkan diri mereka
sebagai profesi dan bergabung bersama
untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial
yang tidak dapat mereka laksanakan dalam
kapasitas mereka seagai individu.
:
Hanya ada satu organisasi untuk setiap profesi
Ikatan utama para anggota adalah kebanggan dan kehormatan
Tujuan utama adalah menjaga martabat dan kehormatan
profesi.
Kedudukan dan hubungan antar anggota bersifat persaudaraan
Memiliki sifat kepemimpinan kolektif
Mekanisme pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan
Wadah yang menghimpun
Perawat secara nasional dan
berbadan hukum sesuai
dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
A. Pembina, pengembang dan pengawas
terhadap mutu pendidikan keperawatan
B. Pembina, pengembang dan pengawas
terhadap pelayanan keperawatan
C. Pembina serta pengembang ilmu
pengetahuan dan teknologi keperawatan
D. Pembina, pengembang dan pengawas
kehidupan profes
Pasal 4 1
(1) Organisasi Profesi Perawat dibentuk sebagai
satu wadah yang menghimpun Perawat secara
nasional dan berbadan hukum.
(2) Organisasi Profesi Perawal bertujuan untuk
a.meningkatkan dan/atau mengembangkan
pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan
etika profesi Perawat;
b.mempersatukan dan memberdayakan Perawat
dalam rangka menunjang pembangunan
kesehatan.
Pasal 42
Organisasi Profesi Perawat berfungsi sebagai
pemersatu, pembina, pengembang, dan
pengawas Keperawatan di Indonesia.
BacaUUNo38Tahun2014
Untuk melindungi masyarakat penerima jasa
pelayanan kesehatan dan meningkatkan
mutu pelayanan kesehatan yang diberikan
oleh Perawat,.
1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap
pelayanan keperawatan yang diberikan
2. Menginformasikan kepada masyarakat tentang pelayanan
keperawatan yang diberikan dan tanggung jawab para praktisi
profesional
3. Memelihara kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan
4. Memberi kejelasan batas kewenangan setiap kategori tenaga
keperawatan
5. Menjamin adanya perlindungan hukum bagi perawat
6. Memotivasi pengembangan profesi
7. Meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan
 Lisensi dan Registrasi perawat secara mendasar
ditentukan oleh Organisasi Profesi Perawat
(PPNI)
 Perawat Wajib Terdaftar Sebagai anggota PPNI
secara Benar
 UU secara langsung dan tidak langsung
mewajibkan setiap perawat wajib menjadi anggota
PPNI
1. Pendaftaran secara individu dilakukan dengan tahapan berikut :
a. Calon anggota membuka http://simk.inna-ppni.or.id
b. Membuka menu pendaftaran anggota
c. iisi form sesuai dengan data calon anggota
2. Calon anggota melakukan pembayaran iuran keanggotaan
3. Bila no keanggotaan telah didapat, calon anggota sudah secara resmi
menjadi anggota PPNI
4. Anggota dapat menggunakan no anggota untuk melakukan Log in
dengan password standar Anggota dapat melihat informasi detail
mengenai :
a. Berita/ News tentang keprofesian
b. Informasi kegiatan ilmiah
c. Informasi lowongan kerja
d. Daftar anggota PPNI di komisariatnya
 Nasionalisasi no keanggotaan
 11 digit nomor :
22 No Provinsi, 22 No Kab, 2 Kom dan 55 Anggota
 No Anggota sebagai identitas dasar anggota
 No anggota berlaku “seumur hidup”
 Status Keanggotaan diperbaharui setiap tahun
 Masa pembayaran Iuran & ICN diawal tahun
 Perpanjangan keanggotaan dilakukan setiap
tahun melalui DPD PPNI Kab/Kota secara
kolektif melalui Komisariat
11
Gunakan NIRA Nasional
Password standar : password
 Memperpanjang keanggotaan yaitu mengaktifkan
status keanggotaan PPNI
 Dilakukan di awal tahun (per 1 Januari)
 Melalui Kab kota dengan membayar iuran
 Permohonan perpanjangan status keanggotaan
dilakukan melalui sistem dibuktikan dengan
membayar iuran
Jenis Iuran Besaran DPP DPW DPD DPK
Pendaftaran Anggota
Uang Pangkal 25.000
3.750
5000 6.250 10.000
Iuran Tahuna
Iuran Keanggotaan 96.000 14.400 19.200 24.000 38.400
Iuran ICN 24.000 24.000 0 0 0
Jenis Iuran Besaran DPP DPW DPD DPK
Pendaftaran Anggota
Uang Pangkal 100.000 15.000 20.000 25.000 40.000
Iuran Tahuna
Iuran Keanggotaan 200.000 30.000 40.000 50.000 80.000
Iuran ICN 60.000 60.000 0 0 0
22
 Registrasi secara tertulis dibuat dalam bentuk
Surat Tanda Registrasi (STR)
 Berlaku selama 5 (lima) tahun,
 Aturan registrasi sesuai dengan UU Keperawatan
No 38 Tahun 2014 dan PKB
 Rekomendasi diberikan kepada anggota PPNI yang memiliki Nomor
Induk Registrasi Anggota (NIRA) PPNI yang dikeluarkan oleh PPNI
Pusat sesuai hasil Munas 2010 dan terdaftar sejak 2012. Untuk
perawat lulusan setelah th 2012, keanggotaan dihitung sejak tahun
kelulusan.
 Surat Rekomendasi diberikan oleh PPNI Propinsi berdasarkan
pendelegasian dari PPNI Pusat dengan memperhatikan status
keanggotaan dan terpenuhinya 25 SKP sesuai ketentuan PPNI
 SKP yang diakui adalah SKP PPNI yang dikeluarkan sejak th 2011
 Setiap tahun pada bulan kelahiran yang bersangkutan, setiap
perawat mengisi laporan evaluasi diri dan melampirkan bukti-bukti
sesuai kebijakan PPNI yang tertuang dalam pedoman terlampir
 Laporan evaluasi diri dan bukti-bukti pendukung dikirimkan ke
sekretariat PPNI Propinsi untuk diverifikasi oleh evaluator PKB
Perawat Indonesia yang ditetapkan melalui SK PPNI pusat.
 Setelah diverifikasi, evaluator PKB PPNI Propinsi memasukkan data hasil
evaluasi diri anggotanya (Perolehan SKP setahun) ke Sistim Informasi
Manajemen Keanggotaan (SIM-K) PPNI. Jika perolehan SKP kurang dari 5,
maka evaluator PPNI Propinsi memberikan umpan balik pertama kepada yang
bersangkutan melalui PPNI Kabupaten / kota untuk mendapatkan
pembinaan/pengarahan. Pada akhir 3 tahun pertama PPNI Kab/Kota harus
memberikan umpan balik kedua kepada anggotanya/PPNI Komisariat apabila
perolehan SKP kurang dari 15, dan membantu mencarikan solusi agar pada
tahun ke lima, dapat tercapai 25 SKP.
 Setiap akhir lima tahun, evaluator PKB PPNI Propinsi melakukan verifikasi data
evaluasi diri dan menyerahkan hasil verifikasi ke Pengurus PPNI Propinsi untuk
dimasukkan ke SIM-K.
 Pengurus PPNI Propinsi, atas nama PPNI Pusat memberikan rekomendasi
untuk diteruskan ke MTKP guna memperpanjang Sertifikat Kompetensi.
 Pengurus PPNI Propinsi setiap bulan Juni dan Desember membuat rekapitulasi
rekomendasi perpanjangan Sertifikat kompetensi yang telah dikeluarkan, untuk
dilaporkan ke PPNI Pusat
komponen utama Dalam perolehan SKP Perawat
1
a. Berupa kegiatan :
1. Seminar
2. Workshop
3. Pelatihan
b.Mendapatkan SKP dari PPNI (bukan OP lain)
dan dikeluarkan oleh Propinsi dan Pusat
c.Bersifat lokal, nasional dan internasional
2
Pesertaan
2
3
3
4
4
SKP ONLINE &
MEKANISMENYA
Cakupan sistem
Sistem pengajuan SKP oleh Anggota
Sistem verifikasi SKP oleh team verifikator
Approval dan penerbitan surat Rekomendasi oleh
PPNI propinsi
Secara Mandiri / Personal
Mekanisme pengisian data SKP hanya bisa
dilakukan oleh anggota PPNI Aktif
Pengajuan secara mandiri melalui sistem dengan
menginput data SKP dan upload dokumen
pendukung
Bisa dilakukan setiap saat setiap waktu dengan
batas akhir sesuai dengan tanggal STR nya
1
Mekanisme :
Ajukan melalui SIMK Online PPNI
AJUKAN SKP PER TAHUN
KEANGGOTAAN
 Anggota dapat mengisi perolehan SKP yang di
dapatnya berdasarkan 4 item SKP
 SKP Anggota akan di approve bila persyaratan
administrasinya benar
 Anggota bisa melihat jumlah SKP yang di setujui
dan yang tidak disetujui oleh Pengurus Kab Kota
untuk persyaratan perpanjangan STR
 Terpenuhi 25 SKP selama 5 tahun atas dasar
persetujuan dari Verifikator Kab Kota
 Penerbitan surat rekomendasi perpanjangan STR
dilakukan melalui SIMK Online PPNI
(surat rekomendasi dibuat secara komputerisasi)
 Jangan karena SKP lalu menghalalkan segala
Cara
 Design PPNI Kota untuk urusan SKP ini adalah
Menginstruksikan Kegiatan Ke Komisariat ber
SKP demi mengurangi Biaya-biaya seminar
 Biaya mendapatkan SKP seminar adalah
750rb/SKP
 Pemateri ada di Sekitar Kita
PPNI HANYA AKAN MEMBERIKAN
REKOMENDASI PERPANJANGAN STR BAGI
ANGGOTANYA SAJA. jadi pastikan bahwa anda
terdaftar secara benar sebagai anggota PPNI.
TERIMA KASIH
YAKIN BS
REREGISTRASI

More Related Content

What's hot

Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Ulfah Hanum
 
Paparan dasar dan jabfung adminkes
Paparan dasar dan jabfung adminkesPaparan dasar dan jabfung adminkes
Paparan dasar dan jabfung adminkesWiandhariEsaBBPKCilo
 
Kb 2 konsep dasar praktik keperawatan profesional
Kb 2 konsep dasar praktik keperawatan profesionalKb 2 konsep dasar praktik keperawatan profesional
Kb 2 konsep dasar praktik keperawatan profesionalUwes Chaeruman
 
Paparan kebijakan pelatihan adminkes
Paparan kebijakan pelatihan adminkesPaparan kebijakan pelatihan adminkes
Paparan kebijakan pelatihan adminkesWiandhariEsaBBPKCilo
 
PERMENKES 46/2015
PERMENKES 46/2015PERMENKES 46/2015
PERMENKES 46/2015IndiSusanti
 
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatanPenyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatanWiandhariEsaBBPKCilo
 
Penilaian angka kredit jf penyuluh kesehatan masyarakat edit210321 widya
Penilaian angka kredit jf penyuluh kesehatan masyarakat edit210321 widyaPenilaian angka kredit jf penyuluh kesehatan masyarakat edit210321 widya
Penilaian angka kredit jf penyuluh kesehatan masyarakat edit210321 widyaBidangTFBBPKCiloto
 
Permenpan 25 2014 jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya
Permenpan 25 2014 jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya Permenpan 25 2014 jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya
Permenpan 25 2014 jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya asu buyeng
 
Kebijakan jabfung 210321_daring_widya
Kebijakan jabfung 210321_daring_widyaKebijakan jabfung 210321_daring_widya
Kebijakan jabfung 210321_daring_widyaimranzzagung
 
Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan
Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional KesehatanPengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan
Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional KesehatanBidangTFBBPKCiloto
 
2012 10-17-17-22 perbu-2_2007_ttg_penetapan_jabatan_fungsional_lingkungan_pem...
2012 10-17-17-22 perbu-2_2007_ttg_penetapan_jabatan_fungsional_lingkungan_pem...2012 10-17-17-22 perbu-2_2007_ttg_penetapan_jabatan_fungsional_lingkungan_pem...
2012 10-17-17-22 perbu-2_2007_ttg_penetapan_jabatan_fungsional_lingkungan_pem...Agus Witono
 
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...Iskandar Taran
 

What's hot (20)

Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...
 
Paparan dasar dan jabfung adminkes
Paparan dasar dan jabfung adminkesPaparan dasar dan jabfung adminkes
Paparan dasar dan jabfung adminkes
 
Kb 2 konsep dasar praktik keperawatan profesional
Kb 2 konsep dasar praktik keperawatan profesionalKb 2 konsep dasar praktik keperawatan profesional
Kb 2 konsep dasar praktik keperawatan profesional
 
Mi 2 jabfung adminkes
Mi 2 jabfung adminkesMi 2 jabfung adminkes
Mi 2 jabfung adminkes
 
Paparan kebijakan pelatihan adminkes
Paparan kebijakan pelatihan adminkesPaparan kebijakan pelatihan adminkes
Paparan kebijakan pelatihan adminkes
 
PERMENKES 46/2015
PERMENKES 46/2015PERMENKES 46/2015
PERMENKES 46/2015
 
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatanPenyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
 
Mi 7 sertifikasi
Mi 7 sertifikasiMi 7 sertifikasi
Mi 7 sertifikasi
 
Penilaian angka kredit jf penyuluh kesehatan masyarakat edit210321 widya
Penilaian angka kredit jf penyuluh kesehatan masyarakat edit210321 widyaPenilaian angka kredit jf penyuluh kesehatan masyarakat edit210321 widya
Penilaian angka kredit jf penyuluh kesehatan masyarakat edit210321 widya
 
Permenpan 25 2014 jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya
Permenpan 25 2014 jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya Permenpan 25 2014 jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya
Permenpan 25 2014 jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya
 
Kebijakan jabfung 210321_daring_widya
Kebijakan jabfung 210321_daring_widyaKebijakan jabfung 210321_daring_widya
Kebijakan jabfung 210321_daring_widya
 
UU Kebidanan Baru
UU Kebidanan BaruUU Kebidanan Baru
UU Kebidanan Baru
 
Mi 6 akreditasi
Mi 6 akreditasiMi 6 akreditasi
Mi 6 akreditasi
 
Program kesehatan
Program kesehatanProgram kesehatan
Program kesehatan
 
Modul 2 kb 2 (1)
Modul 2 kb 2 (1)Modul 2 kb 2 (1)
Modul 2 kb 2 (1)
 
Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan
Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional KesehatanPengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan
Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan
 
2012 10-17-17-22 perbu-2_2007_ttg_penetapan_jabatan_fungsional_lingkungan_pem...
2012 10-17-17-22 perbu-2_2007_ttg_penetapan_jabatan_fungsional_lingkungan_pem...2012 10-17-17-22 perbu-2_2007_ttg_penetapan_jabatan_fungsional_lingkungan_pem...
2012 10-17-17-22 perbu-2_2007_ttg_penetapan_jabatan_fungsional_lingkungan_pem...
 
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...
 
Persiapan pelayanan adminkes
Persiapan pelayanan adminkes Persiapan pelayanan adminkes
Persiapan pelayanan adminkes
 
Mi 10 angka kredit
Mi 10 angka kreditMi 10 angka kredit
Mi 10 angka kredit
 

Viewers also liked

Standar praktikkeperawatan ppni
Standar praktikkeperawatan ppniStandar praktikkeperawatan ppni
Standar praktikkeperawatan ppniFredy Akbar K
 
Visual Design with Data
Visual Design with DataVisual Design with Data
Visual Design with DataSeth Familian
 
Sambutan ketua panitia
Sambutan ketua panitiaSambutan ketua panitia
Sambutan ketua panitiakhusnuleza
 
Konsep Keperawatan
Konsep KeperawatanKonsep Keperawatan
Konsep KeperawatanNursestikes
 
Sejarah perkembangan keperawatan
Sejarah perkembangan keperawatanSejarah perkembangan keperawatan
Sejarah perkembangan keperawatanNursestikes
 
Refleksi tentang etika keperawatan
Refleksi tentang etika keperawatanRefleksi tentang etika keperawatan
Refleksi tentang etika keperawatanFredy Akbar K
 
Aplikasi keperawatan mandiri
Aplikasi keperawatan mandiriAplikasi keperawatan mandiri
Aplikasi keperawatan mandiriakhmad roziq
 
Perpres Nomor 28 Tahun 2016
Perpres Nomor 28 Tahun 2016 Perpres Nomor 28 Tahun 2016
Perpres Nomor 28 Tahun 2016 sehatnegeriku
 
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan KeluargaProgram Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan KeluargaMuh Saleh
 
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAIMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAdzikry muhammad
 
Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)
Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)
Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)sehatnegeriku
 
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Muh Saleh
 
Diferensiasi
DiferensiasiDiferensiasi
Diferensiasif' yagami
 
Simulasi OIM KUIS Departemen Biologi FMIPA UI 2014
Simulasi OIM KUIS Departemen Biologi FMIPA UI 2014Simulasi OIM KUIS Departemen Biologi FMIPA UI 2014
Simulasi OIM KUIS Departemen Biologi FMIPA UI 2014Rohmad Joni Pranoto
 
Pertumbuhan dan Perkembangan Sel Tumbuhan
Pertumbuhan dan Perkembangan Sel TumbuhanPertumbuhan dan Perkembangan Sel Tumbuhan
Pertumbuhan dan Perkembangan Sel TumbuhanRohmad Joni Pranoto
 
How to Write Clickass Presentations that Convert
How to Write Clickass Presentations that ConvertHow to Write Clickass Presentations that Convert
How to Write Clickass Presentations that ConvertBarry Feldman
 
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShareSlideShare
 
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareSlideShare
 

Viewers also liked (20)

STR
STR STR
STR
 
Standar praktikkeperawatan ppni
Standar praktikkeperawatan ppniStandar praktikkeperawatan ppni
Standar praktikkeperawatan ppni
 
Visual Design with Data
Visual Design with DataVisual Design with Data
Visual Design with Data
 
Sambutan ketua panitia
Sambutan ketua panitiaSambutan ketua panitia
Sambutan ketua panitia
 
Konsep Keperawatan
Konsep KeperawatanKonsep Keperawatan
Konsep Keperawatan
 
Sejarah perkembangan keperawatan
Sejarah perkembangan keperawatanSejarah perkembangan keperawatan
Sejarah perkembangan keperawatan
 
Refleksi tentang etika keperawatan
Refleksi tentang etika keperawatanRefleksi tentang etika keperawatan
Refleksi tentang etika keperawatan
 
Aplikasi keperawatan mandiri
Aplikasi keperawatan mandiriAplikasi keperawatan mandiri
Aplikasi keperawatan mandiri
 
Perpres Nomor 28 Tahun 2016
Perpres Nomor 28 Tahun 2016 Perpres Nomor 28 Tahun 2016
Perpres Nomor 28 Tahun 2016
 
Ilmu keperawatan dasar iii
Ilmu keperawatan dasar iiiIlmu keperawatan dasar iii
Ilmu keperawatan dasar iii
 
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan KeluargaProgram Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAIMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
 
Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)
Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)
Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)
 
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
 
Diferensiasi
DiferensiasiDiferensiasi
Diferensiasi
 
Simulasi OIM KUIS Departemen Biologi FMIPA UI 2014
Simulasi OIM KUIS Departemen Biologi FMIPA UI 2014Simulasi OIM KUIS Departemen Biologi FMIPA UI 2014
Simulasi OIM KUIS Departemen Biologi FMIPA UI 2014
 
Pertumbuhan dan Perkembangan Sel Tumbuhan
Pertumbuhan dan Perkembangan Sel TumbuhanPertumbuhan dan Perkembangan Sel Tumbuhan
Pertumbuhan dan Perkembangan Sel Tumbuhan
 
How to Write Clickass Presentations that Convert
How to Write Clickass Presentations that ConvertHow to Write Clickass Presentations that Convert
How to Write Clickass Presentations that Convert
 
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
 
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
 

Similar to PPNI-SKP

PKB Online PPNI.ppt
PKB Online PPNI.pptPKB Online PPNI.ppt
PKB Online PPNI.pptrifi2
 
PENGELOLAAN SIMK.ppt
PENGELOLAAN SIMK.pptPENGELOLAAN SIMK.ppt
PENGELOLAAN SIMK.pptruslan480452
 
471577493-Materi-3-Ppt-Pkb-Dan-Pkb-Online-2019.ppt
471577493-Materi-3-Ppt-Pkb-Dan-Pkb-Online-2019.ppt471577493-Materi-3-Ppt-Pkb-Dan-Pkb-Online-2019.ppt
471577493-Materi-3-Ppt-Pkb-Dan-Pkb-Online-2019.pptSaLmanAllFariezy
 
Materi_Sosialisasi Pcare versi 8.1.0 kegiatan kelompok (1).pptx
Materi_Sosialisasi Pcare versi 8.1.0 kegiatan kelompok (1).pptxMateri_Sosialisasi Pcare versi 8.1.0 kegiatan kelompok (1).pptx
Materi_Sosialisasi Pcare versi 8.1.0 kegiatan kelompok (1).pptxOnePriana
 
SIMK PPNI-tot BUNTOK.pptx
SIMK PPNI-tot BUNTOK.pptxSIMK PPNI-tot BUNTOK.pptx
SIMK PPNI-tot BUNTOK.pptxNuraniAchmad
 
Sistem pencatatan dan pelaporan
Sistem pencatatan dan pelaporanSistem pencatatan dan pelaporan
Sistem pencatatan dan pelaporanleonardsaleh
 
PENTINGNYA LEGALITAS STR DAN SIPP BAGI PERAWAT.pptx
PENTINGNYA LEGALITAS STR DAN SIPP BAGI PERAWAT.pptxPENTINGNYA LEGALITAS STR DAN SIPP BAGI PERAWAT.pptx
PENTINGNYA LEGALITAS STR DAN SIPP BAGI PERAWAT.pptxrachmat sudrajat
 
Sosialisasi Keanggotaan PPNI.pptx
Sosialisasi Keanggotaan PPNI.pptxSosialisasi Keanggotaan PPNI.pptx
Sosialisasi Keanggotaan PPNI.pptxFilia5
 
PANDUAN PENDAFTARAN ANGGOTA - SDM KEMENDIKBUDRISTEK.pdf
PANDUAN PENDAFTARAN ANGGOTA - SDM KEMENDIKBUDRISTEK.pdfPANDUAN PENDAFTARAN ANGGOTA - SDM KEMENDIKBUDRISTEK.pdf
PANDUAN PENDAFTARAN ANGGOTA - SDM KEMENDIKBUDRISTEK.pdfsjmdankehumasan
 
Juknis Rekrutmen tkh kloter tahun 2024.pptx
Juknis Rekrutmen  tkh kloter tahun 2024.pptxJuknis Rekrutmen  tkh kloter tahun 2024.pptx
Juknis Rekrutmen tkh kloter tahun 2024.pptxdian671129
 
PKB IWAN 2019.ppt
PKB  IWAN 2019.pptPKB  IWAN 2019.ppt
PKB IWAN 2019.pptIwAn927910
 
Pedoman akreditasi-24210
Pedoman akreditasi-24210Pedoman akreditasi-24210
Pedoman akreditasi-24210Yogi Irfan
 
majelis pertimbangan etik profesi.pptx
majelis pertimbangan etik profesi.pptxmajelis pertimbangan etik profesi.pptx
majelis pertimbangan etik profesi.pptxInke Malahayati
 
Majelis Pertimbangan Etik Profesi
Majelis Pertimbangan Etik Profesi Majelis Pertimbangan Etik Profesi
Majelis Pertimbangan Etik Profesi pjj_kemenkes
 
Training Orientasi Organisasi (TOO).pptx
Training Orientasi Organisasi (TOO).pptxTraining Orientasi Organisasi (TOO).pptx
Training Orientasi Organisasi (TOO).pptxkholisulfuad
 
KEBIJAKAN DPD KOTA MAKASSAR DALAM RER REGISTRASI STR
KEBIJAKAN DPD KOTA MAKASSAR DALAM RER REGISTRASI STRKEBIJAKAN DPD KOTA MAKASSAR DALAM RER REGISTRASI STR
KEBIJAKAN DPD KOTA MAKASSAR DALAM RER REGISTRASI STRkamaluddin palinrungi
 
professional self regulation of midwifery by Dr.emi nurjasmi, M.Kes
professional self regulation of midwifery by Dr.emi nurjasmi, M.Kesprofessional self regulation of midwifery by Dr.emi nurjasmi, M.Kes
professional self regulation of midwifery by Dr.emi nurjasmi, M.KesPuskesmas palasa
 
PROPOSAL TOT PPNI FINAL.doc
PROPOSAL TOT PPNI FINAL.docPROPOSAL TOT PPNI FINAL.doc
PROPOSAL TOT PPNI FINAL.docRonnyEkaSaputra1
 
agus presentasi Cpd Online_ibi.ppt
agus presentasi Cpd  Online_ibi.pptagus presentasi Cpd  Online_ibi.ppt
agus presentasi Cpd Online_ibi.pptNursaUsiana
 

Similar to PPNI-SKP (20)

PKB Online PPNI.ppt
PKB Online PPNI.pptPKB Online PPNI.ppt
PKB Online PPNI.ppt
 
PENGELOLAAN SIMK.ppt
PENGELOLAAN SIMK.pptPENGELOLAAN SIMK.ppt
PENGELOLAAN SIMK.ppt
 
471577493-Materi-3-Ppt-Pkb-Dan-Pkb-Online-2019.ppt
471577493-Materi-3-Ppt-Pkb-Dan-Pkb-Online-2019.ppt471577493-Materi-3-Ppt-Pkb-Dan-Pkb-Online-2019.ppt
471577493-Materi-3-Ppt-Pkb-Dan-Pkb-Online-2019.ppt
 
Materi_Sosialisasi Pcare versi 8.1.0 kegiatan kelompok (1).pptx
Materi_Sosialisasi Pcare versi 8.1.0 kegiatan kelompok (1).pptxMateri_Sosialisasi Pcare versi 8.1.0 kegiatan kelompok (1).pptx
Materi_Sosialisasi Pcare versi 8.1.0 kegiatan kelompok (1).pptx
 
SIMK PPNI-tot BUNTOK.pptx
SIMK PPNI-tot BUNTOK.pptxSIMK PPNI-tot BUNTOK.pptx
SIMK PPNI-tot BUNTOK.pptx
 
Sistem pencatatan dan pelaporan
Sistem pencatatan dan pelaporanSistem pencatatan dan pelaporan
Sistem pencatatan dan pelaporan
 
PENTINGNYA LEGALITAS STR DAN SIPP BAGI PERAWAT.pptx
PENTINGNYA LEGALITAS STR DAN SIPP BAGI PERAWAT.pptxPENTINGNYA LEGALITAS STR DAN SIPP BAGI PERAWAT.pptx
PENTINGNYA LEGALITAS STR DAN SIPP BAGI PERAWAT.pptx
 
Sosialisasi Keanggotaan PPNI.pptx
Sosialisasi Keanggotaan PPNI.pptxSosialisasi Keanggotaan PPNI.pptx
Sosialisasi Keanggotaan PPNI.pptx
 
PANDUAN PENDAFTARAN ANGGOTA - SDM KEMENDIKBUDRISTEK.pdf
PANDUAN PENDAFTARAN ANGGOTA - SDM KEMENDIKBUDRISTEK.pdfPANDUAN PENDAFTARAN ANGGOTA - SDM KEMENDIKBUDRISTEK.pdf
PANDUAN PENDAFTARAN ANGGOTA - SDM KEMENDIKBUDRISTEK.pdf
 
Juknis Rekrutmen tkh kloter tahun 2024.pptx
Juknis Rekrutmen  tkh kloter tahun 2024.pptxJuknis Rekrutmen  tkh kloter tahun 2024.pptx
Juknis Rekrutmen tkh kloter tahun 2024.pptx
 
Etika profesi
Etika profesiEtika profesi
Etika profesi
 
PKB IWAN 2019.ppt
PKB  IWAN 2019.pptPKB  IWAN 2019.ppt
PKB IWAN 2019.ppt
 
Pedoman akreditasi-24210
Pedoman akreditasi-24210Pedoman akreditasi-24210
Pedoman akreditasi-24210
 
majelis pertimbangan etik profesi.pptx
majelis pertimbangan etik profesi.pptxmajelis pertimbangan etik profesi.pptx
majelis pertimbangan etik profesi.pptx
 
Majelis Pertimbangan Etik Profesi
Majelis Pertimbangan Etik Profesi Majelis Pertimbangan Etik Profesi
Majelis Pertimbangan Etik Profesi
 
Training Orientasi Organisasi (TOO).pptx
Training Orientasi Organisasi (TOO).pptxTraining Orientasi Organisasi (TOO).pptx
Training Orientasi Organisasi (TOO).pptx
 
KEBIJAKAN DPD KOTA MAKASSAR DALAM RER REGISTRASI STR
KEBIJAKAN DPD KOTA MAKASSAR DALAM RER REGISTRASI STRKEBIJAKAN DPD KOTA MAKASSAR DALAM RER REGISTRASI STR
KEBIJAKAN DPD KOTA MAKASSAR DALAM RER REGISTRASI STR
 
professional self regulation of midwifery by Dr.emi nurjasmi, M.Kes
professional self regulation of midwifery by Dr.emi nurjasmi, M.Kesprofessional self regulation of midwifery by Dr.emi nurjasmi, M.Kes
professional self regulation of midwifery by Dr.emi nurjasmi, M.Kes
 
PROPOSAL TOT PPNI FINAL.doc
PROPOSAL TOT PPNI FINAL.docPROPOSAL TOT PPNI FINAL.doc
PROPOSAL TOT PPNI FINAL.doc
 
agus presentasi Cpd Online_ibi.ppt
agus presentasi Cpd  Online_ibi.pptagus presentasi Cpd  Online_ibi.ppt
agus presentasi Cpd Online_ibi.ppt
 

Recently uploaded

FARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obat
FARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obatFARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obat
FARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obatSyarifahNurulMaulida1
 
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar KeperawatanHaslianiBaharuddin
 
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptToksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptRoniAlfaqih2
 
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptanatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptRoniAlfaqih2
 
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptx
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptxLaporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptx
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptxkaiba5
 
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdfStrategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdfhsetraining040
 
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar KepHaslianiBaharuddin
 
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
PEMBUATAN STR  BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptxPEMBUATAN STR  BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptxpuspapameswari
 
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptxrachmatpawelloi
 
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinann
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinannPelajaran Distosia Bahu pada persalinann
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinannandyyusrizal2
 
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmasserbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmasmufida16
 
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinanDwiNormaR
 
Laporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdf
Laporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdfLaporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdf
Laporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdfHilalSunu
 
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin rauf
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin raufLAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin rauf
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin raufalmahdaly02
 
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/mamateri kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/maGusmaliniEf
 
SOSIALISASI MATERI DEMAM BERDARAH DENGUE.ppt
SOSIALISASI MATERI DEMAM BERDARAH DENGUE.pptSOSIALISASI MATERI DEMAM BERDARAH DENGUE.ppt
SOSIALISASI MATERI DEMAM BERDARAH DENGUE.pptDwiBhaktiPertiwi1
 
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptxKeperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptxrachmatpawelloi
 
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANAN
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANANETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANAN
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANANDianFitriyani15
 
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdfMeboix
 
PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.ppt
PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.pptPERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.ppt
PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.pptbekamalayniasinta
 

Recently uploaded (20)

FARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obat
FARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obatFARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obat
FARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obat
 
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
 
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptToksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
 
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptanatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
 
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptx
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptxLaporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptx
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptx
 
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdfStrategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
 
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
 
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
PEMBUATAN STR  BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptxPEMBUATAN STR  BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
 
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
 
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinann
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinannPelajaran Distosia Bahu pada persalinann
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinann
 
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmasserbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
 
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
 
Laporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdf
Laporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdfLaporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdf
Laporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdf
 
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin rauf
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin raufLAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin rauf
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin rauf
 
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/mamateri kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
 
SOSIALISASI MATERI DEMAM BERDARAH DENGUE.ppt
SOSIALISASI MATERI DEMAM BERDARAH DENGUE.pptSOSIALISASI MATERI DEMAM BERDARAH DENGUE.ppt
SOSIALISASI MATERI DEMAM BERDARAH DENGUE.ppt
 
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptxKeperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
 
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANAN
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANANETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANAN
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANAN
 
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
 
PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.ppt
PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.pptPERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.ppt
PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.ppt
 

PPNI-SKP

  • 1. SEKUM PPNI Kota MakassarSEKUM PPNI Kota Makassar
  • 2. Perawat adalah pelaksana tugas dokter ? Perawat adalah pemberi pelayanan yang selalu disamping pasien ? Perawat tidak perlu pendidikan tinggi ?
  • 3. Aku cantik Anggun dan suka berdandan Aku Cewe bebas, dan modern Aku Gaul Abiss Harus Jadi Begini Aku anak metal
  • 4. organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka seagai individu.
  • 5. : Hanya ada satu organisasi untuk setiap profesi Ikatan utama para anggota adalah kebanggan dan kehormatan Tujuan utama adalah menjaga martabat dan kehormatan profesi. Kedudukan dan hubungan antar anggota bersifat persaudaraan Memiliki sifat kepemimpinan kolektif Mekanisme pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan
  • 6. Wadah yang menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
  • 7. A. Pembina, pengembang dan pengawas terhadap mutu pendidikan keperawatan B. Pembina, pengembang dan pengawas terhadap pelayanan keperawatan C. Pembina serta pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan D. Pembina, pengembang dan pengawas kehidupan profes
  • 8. Pasal 4 1 (1) Organisasi Profesi Perawat dibentuk sebagai satu wadah yang menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum. (2) Organisasi Profesi Perawal bertujuan untuk a.meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Perawat; b.mempersatukan dan memberdayakan Perawat dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan. Pasal 42 Organisasi Profesi Perawat berfungsi sebagai pemersatu, pembina, pengembang, dan pengawas Keperawatan di Indonesia. BacaUUNo38Tahun2014
  • 9. Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Perawat,.
  • 10.
  • 11.
  • 12. 1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan 2. Menginformasikan kepada masyarakat tentang pelayanan keperawatan yang diberikan dan tanggung jawab para praktisi profesional 3. Memelihara kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan 4. Memberi kejelasan batas kewenangan setiap kategori tenaga keperawatan 5. Menjamin adanya perlindungan hukum bagi perawat 6. Memotivasi pengembangan profesi 7. Meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan
  • 13.  Lisensi dan Registrasi perawat secara mendasar ditentukan oleh Organisasi Profesi Perawat (PPNI)  Perawat Wajib Terdaftar Sebagai anggota PPNI secara Benar  UU secara langsung dan tidak langsung mewajibkan setiap perawat wajib menjadi anggota PPNI
  • 14. 1. Pendaftaran secara individu dilakukan dengan tahapan berikut : a. Calon anggota membuka http://simk.inna-ppni.or.id b. Membuka menu pendaftaran anggota c. iisi form sesuai dengan data calon anggota 2. Calon anggota melakukan pembayaran iuran keanggotaan 3. Bila no keanggotaan telah didapat, calon anggota sudah secara resmi menjadi anggota PPNI 4. Anggota dapat menggunakan no anggota untuk melakukan Log in dengan password standar Anggota dapat melihat informasi detail mengenai : a. Berita/ News tentang keprofesian b. Informasi kegiatan ilmiah c. Informasi lowongan kerja d. Daftar anggota PPNI di komisariatnya
  • 15.  Nasionalisasi no keanggotaan  11 digit nomor : 22 No Provinsi, 22 No Kab, 2 Kom dan 55 Anggota  No Anggota sebagai identitas dasar anggota  No anggota berlaku “seumur hidup”  Status Keanggotaan diperbaharui setiap tahun  Masa pembayaran Iuran & ICN diawal tahun  Perpanjangan keanggotaan dilakukan setiap tahun melalui DPD PPNI Kab/Kota secara kolektif melalui Komisariat
  • 16. 11
  • 17. Gunakan NIRA Nasional Password standar : password
  • 18.  Memperpanjang keanggotaan yaitu mengaktifkan status keanggotaan PPNI  Dilakukan di awal tahun (per 1 Januari)  Melalui Kab kota dengan membayar iuran  Permohonan perpanjangan status keanggotaan dilakukan melalui sistem dibuktikan dengan membayar iuran
  • 19. Jenis Iuran Besaran DPP DPW DPD DPK Pendaftaran Anggota Uang Pangkal 25.000 3.750 5000 6.250 10.000 Iuran Tahuna Iuran Keanggotaan 96.000 14.400 19.200 24.000 38.400 Iuran ICN 24.000 24.000 0 0 0
  • 20. Jenis Iuran Besaran DPP DPW DPD DPK Pendaftaran Anggota Uang Pangkal 100.000 15.000 20.000 25.000 40.000 Iuran Tahuna Iuran Keanggotaan 200.000 30.000 40.000 50.000 80.000 Iuran ICN 60.000 60.000 0 0 0
  • 21. 22
  • 22.
  • 23.  Registrasi secara tertulis dibuat dalam bentuk Surat Tanda Registrasi (STR)  Berlaku selama 5 (lima) tahun,  Aturan registrasi sesuai dengan UU Keperawatan No 38 Tahun 2014 dan PKB
  • 24.  Rekomendasi diberikan kepada anggota PPNI yang memiliki Nomor Induk Registrasi Anggota (NIRA) PPNI yang dikeluarkan oleh PPNI Pusat sesuai hasil Munas 2010 dan terdaftar sejak 2012. Untuk perawat lulusan setelah th 2012, keanggotaan dihitung sejak tahun kelulusan.  Surat Rekomendasi diberikan oleh PPNI Propinsi berdasarkan pendelegasian dari PPNI Pusat dengan memperhatikan status keanggotaan dan terpenuhinya 25 SKP sesuai ketentuan PPNI  SKP yang diakui adalah SKP PPNI yang dikeluarkan sejak th 2011  Setiap tahun pada bulan kelahiran yang bersangkutan, setiap perawat mengisi laporan evaluasi diri dan melampirkan bukti-bukti sesuai kebijakan PPNI yang tertuang dalam pedoman terlampir  Laporan evaluasi diri dan bukti-bukti pendukung dikirimkan ke sekretariat PPNI Propinsi untuk diverifikasi oleh evaluator PKB Perawat Indonesia yang ditetapkan melalui SK PPNI pusat.
  • 25.  Setelah diverifikasi, evaluator PKB PPNI Propinsi memasukkan data hasil evaluasi diri anggotanya (Perolehan SKP setahun) ke Sistim Informasi Manajemen Keanggotaan (SIM-K) PPNI. Jika perolehan SKP kurang dari 5, maka evaluator PPNI Propinsi memberikan umpan balik pertama kepada yang bersangkutan melalui PPNI Kabupaten / kota untuk mendapatkan pembinaan/pengarahan. Pada akhir 3 tahun pertama PPNI Kab/Kota harus memberikan umpan balik kedua kepada anggotanya/PPNI Komisariat apabila perolehan SKP kurang dari 15, dan membantu mencarikan solusi agar pada tahun ke lima, dapat tercapai 25 SKP.  Setiap akhir lima tahun, evaluator PKB PPNI Propinsi melakukan verifikasi data evaluasi diri dan menyerahkan hasil verifikasi ke Pengurus PPNI Propinsi untuk dimasukkan ke SIM-K.  Pengurus PPNI Propinsi, atas nama PPNI Pusat memberikan rekomendasi untuk diteruskan ke MTKP guna memperpanjang Sertifikat Kompetensi.  Pengurus PPNI Propinsi setiap bulan Juni dan Desember membuat rekapitulasi rekomendasi perpanjangan Sertifikat kompetensi yang telah dikeluarkan, untuk dilaporkan ke PPNI Pusat
  • 26. komponen utama Dalam perolehan SKP Perawat
  • 27. 1
  • 28. a. Berupa kegiatan : 1. Seminar 2. Workshop 3. Pelatihan b.Mendapatkan SKP dari PPNI (bukan OP lain) dan dikeluarkan oleh Propinsi dan Pusat c.Bersifat lokal, nasional dan internasional 2
  • 30. 3
  • 31. 3
  • 32. 4
  • 33. 4
  • 35. Cakupan sistem Sistem pengajuan SKP oleh Anggota Sistem verifikasi SKP oleh team verifikator Approval dan penerbitan surat Rekomendasi oleh PPNI propinsi
  • 36. Secara Mandiri / Personal Mekanisme pengisian data SKP hanya bisa dilakukan oleh anggota PPNI Aktif Pengajuan secara mandiri melalui sistem dengan menginput data SKP dan upload dokumen pendukung Bisa dilakukan setiap saat setiap waktu dengan batas akhir sesuai dengan tanggal STR nya 1
  • 37. Mekanisme : Ajukan melalui SIMK Online PPNI AJUKAN SKP PER TAHUN KEANGGOTAAN
  • 38.  Anggota dapat mengisi perolehan SKP yang di dapatnya berdasarkan 4 item SKP  SKP Anggota akan di approve bila persyaratan administrasinya benar  Anggota bisa melihat jumlah SKP yang di setujui dan yang tidak disetujui oleh Pengurus Kab Kota untuk persyaratan perpanjangan STR
  • 39.  Terpenuhi 25 SKP selama 5 tahun atas dasar persetujuan dari Verifikator Kab Kota  Penerbitan surat rekomendasi perpanjangan STR dilakukan melalui SIMK Online PPNI (surat rekomendasi dibuat secara komputerisasi)
  • 40.  Jangan karena SKP lalu menghalalkan segala Cara  Design PPNI Kota untuk urusan SKP ini adalah Menginstruksikan Kegiatan Ke Komisariat ber SKP demi mengurangi Biaya-biaya seminar  Biaya mendapatkan SKP seminar adalah 750rb/SKP  Pemateri ada di Sekitar Kita
  • 41. PPNI HANYA AKAN MEMBERIKAN REKOMENDASI PERPANJANGAN STR BAGI ANGGOTANYA SAJA. jadi pastikan bahwa anda terdaftar secara benar sebagai anggota PPNI.