PANCASILA

1. Nama:MuhammadHamas Adi Nugroho
Nim:5113414053
Eksistensi Pancasila ditengah era kebebasan publik
Berbicara mengenai demokrasi itu sendiri, mungkin yang pertama kali terpikir di benak kita adalah sebuah paham
kebebasan yang berorientasi terhadap rakyat. Ada sem boy an yang t idak pernah lepas dari demokrasi itu sendiri, y aitu “Dari
r a kyat, oleh rakyat, dan untuk r akyat”. Demokrasi t idak u bahnya menjadi trend dalam berbagai kehidupan berbangsa dan
bernegara di hampir seluruh negara di dunia. Bahkan hampir seluruh masyarakat dunia mendambakan lingkungan y ang
demokratis di negaranya. Banyak kita temukan berbagai model perlawanan r akyat yang terjadi belakangan ini demi
mewujudkan demokrasi pada bangsanya. Yang terbaru tentunya yang terjadi beberapa bulan lalu ada lah perlawanan r akyat-r
akyat di beberapa negara Afrika semisal Mesir, Libya, Tunisia, dll untuk merasakan lingkungan demokratis pada
bangsanya, dimana bangsanya sendiri su dah terjebak pada sebuah lingkungan aristokrasi atau ketunggalan kepemimpinan
da lam beberapa tahun lamanaya.
Di Indonesia sendiri kalau kita kemudian berbicara mengenai demokrasi, maka yang paling kita ingat tentunya peristiwa
tahun 1998 ketika mahasiswa berhasil menjatuhkan Orde baru pimpinan Soeharto demi mewujudkan r eformasi dalam
berbagai hal agar t imbul lingkungan yang betul-betul demokratis dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Berbagai perubahan
ter jadi setelah peristiwa tersebut yang mungkin paling kentara hingga saat ini adalah adanya kebebasan berpendapat y ang
pada waktu jaman orde baru sangat dikekang. Demokrasi tidak ubahnya pembuka keran baru dalam proses perkembangan
Indonesia dalam berbagai bidang vital kehidupan mulai dari ekonomi, politik, budaya, dll
Na m un apa sebenarnya dem okrasi itu sendiri secara harfiah. Ist ilah “Dem okras i” berasal dari Yunani Kuno y ang diutarakan
di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang
berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan
definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-1 8, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.
Ka t a “ Dem okrasi” berasal dari dua k ata, y aitu dem os yang berarti rakyat, dan k ratos/cratein yang berarti pem erintahan,
sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan r akyat, atau y ang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh
r akyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi
wa jar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.
Menu rut Wikipedia Indonesia, demokrasi adalah bentuk a tau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya
mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Jadi sebenarnya dari pengertian di atas, kita dapat menarik sebuah benang marah bahwa sebenarnya demokrasi itu sendiri
ada lah kedaulatan rakyat artinya orientasi jalannya sebuah negara adalah kebebasan d an kesejahteraan rakyat. Rakyat
menjadi penentu sukses tidaknya suatu negara baik itu dari segi pembangunan, kesehatan, dll
Demokrasi tersebut terjadi di beberapa hal bukan sa ja sekedar pada hal -hal y ang menjadi bagian dari pembangunan rakyat,
tetapi lebih dari itu, demokrasi juga terjadi pada akar-akar atau bagian dasar dari negeri ini. Ba gian tersebut adalah
Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara telah mengalami berbagai perubahan secara implikasi dan nilai karena adanya
perkembangan kehidupan demokrasi di berbagai bidang itu sendiri. Namun, tetap sa ja ada sisi fundamental y ang tetap
ber tahan dari dulu sampe sekarang karena sesuai dengan zaman.
Pancasila adalah paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka-acuan berpikir, pola-acuan
berpikir; atau jelasnya sebagaisistem nilai y ang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka
a r ah/tujuan bagi ‘yang menyandangnya’.

2. Jika diibaratkan manusia, maka pancasila adalah manusia yang mampu menyesuaikan diri dengan zaman dan tidak
ter gerus oleh zaman karena dia mampu tetap pada nilai dasarnya dalam bentuk zaman apapun. Pancasila telah menjadi
pedoman dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari dulu hingga saat ini. Namun, yang kemudian menjadi
permasalahan bahwa apakah nilai pancasila tersebut masih terasa dan masih pantas untuk dipakai sampai saat ini ditengah
kondisi bangsa yang carut marut dan tanpa kejelasan arah pembangunan ke depan.
I. Demokrasi Pancasila : Demokrasi yang dianut Indonesia
Setelah berbicara sedikit mengenai demokrasi itu sendiri, maka kemudian akan kita lihat bagaimana implikasi atau aplikasi
demokrasi itu sendiri di Indonesia. Indonesia yang sudah kita kenal dengan sebutan negara yang berlandaskan demokrasi
sebenarnya memiliki model demokrasi y aitu demokrasi pancasila.
Dikemukakan beberapa pengertian demokrasi pancasila y ang dikemukakan oleh beberap ahli tata negara di Indonesia. Prof.
Da rdji Da rmodihardjo,S.H mengungkapkan bahwa demokrasi pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada
kepr ibadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan -ketentuan seperti dalam
pembukaan UUD 1945.
Kemudian ditambahkan oleh Prof. dr. Dr s. Notonagoro,S.H. bahwa demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusy awaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa , yang
berperikemanusiaan y ang adil dan beradab, y ang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Mela lui pengertian itu, sebenarnya kita tarik beberapa kesimpulan terkait hakikat dari demokrasi pancasila itu sendiri.
Set idaknya ada 6 hal y ang menjadi indikator dari demokrasi pancasila, diantaranya :
1. Norma
Demokrasi Pancasila adalah norma yang didalamnya mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan
pemerintahan negara, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga
negara Republik Indonesia. Termasuk, organisasi kekuatan sosial politik, organisasikemasyarakatan, dan lembaga
kemasy arakatan lain serta lembaga-lembaga negara y ang berada di pusat maupun di daerah
2. Kekeluargaan dan Gotong Royong
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasari sikap kekeluargaan dan gotong-roy ong y ang ditujukan untuk
ter capainya kesejahteraan rakyat. Di da lamnya, terkandung unsur-unsur untuk berkesadaran r eligius, berdasarkan
kebenaran, kecintaan serta budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan.
3. Sis tem Pengorganisasian Negara
Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem pengorganisasian negara. Pengorganisasian ini dilakukan oleh rakyat sendiri
a tau dengan persetujuan rakyat.
4. Mengakui Kebebasan Individu
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengakui adanya kebebasan individu. Namun, sifatnya tidak mutlak karena
pelaksanaannya harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial dalam masyarakat.
5. Cita-Cita Universal

3. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang memiliki cita-cita yang universal. Cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita
hidup bangsa Indonesia yang dijiwai semangat kekeluargaan sehingga pelaksanaannya tidak ada dominasi mayoritas
a tau minoritas.
Setelah melihat nilai dasar ataupun hakikat y ang dikandung oleh demokrasi pancasila itu sebenarnya t idak lain dan t idak
bu kan adalah aplikasi atau nilai dasar dari sila-sila dasar y ang ada di dalamnya dan butir-butir y ang tertuang di dalam dila-sila
tersebut. Ditambahkan dalam bukunya, Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan, Idris Israil
(2 005:52-53) menyebutkan ciri -ciri demokrasi Indonesia Pancasila sebagai berikut:
1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.
2. Sela lu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-roy ong.
3. Ca ra pengambilan keputusan melalui musy awarah untuk mencapai mufakat.
4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.
5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.
6. Menghargai hak a sasi manusia.
7 . Ket idaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil -wakil rakyat. Tidak
menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak.
8. Tidak menganut sistem monopartai.
9. Pemilu dilaksanakan secara luber.
10. Meng andung sistem mengambang.
11 . Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan t irani minoritas.
12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan bersama
Set idaknya melihat dari ciri-ciri demokrasi pancasila y ang dikategorikan tersebut mungkin ada beberapa kerancuan,
diantaranya t idak dikenalnya partai pemerintah dan partai oposisi, dll. Hal itu akan dibahas pada bab selanjutnya untuk
lebih memperjelas bagaimana aplikasi dari demokrasi pancasila itu sendiri sebagai sebuah paham y ang dianut bersama oleh
bangsa Indonesia
II. Prinsip Demokrasi Pancasila & Penerapannya dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Tidak pantas rasanya ketika kita mengenal demokrasi pancasila, namun kemudian kita tidak melihat bagaimana aplikasinya
da lam sistem pemerintahan Indonesia. Perlu diingat bahwa demokrasi pancasila ini tumbuh dan berkembang sejak dulu
ket ika pemerintahan telah menggunakan UU 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebelumnya sampai kepada bagaimana penerapan demokrasi pancasila dalam sistem pemerint ahan Indonesia dengan
model periodisasi dari tahun ke tahun, berikut akan disajikan prinsip demokrasi pancasila y ang dikaji dari berbagai
literature dan bacaan. Prinsip demokrasi pancasila ini sendiri tertuang dalam Ba tang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh
sendi pokok, yaitu sebagai berikut :
1. 1. Indones ia ialah negara yang berdasarkan hukum
Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan a tas kekuasaan belaka (Machsstaat). Hal ini
mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan t indakan apapun
ha rus dilandasi oleh hukum dan t indakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya. Persamaan kedudukan dalam
hu kum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.
1. 2. Indonesia menganut s istem konstitusional

4. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan t idak bersifat absolutisme (kekuasaan y ang mutlak t idak
terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau
diba tasi oleh ketentuan konstitusi, di samping oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok
konst itusional, seperti TAP MPR dan Undang-undang.
1. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi
Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di
tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai
penjelmaan seluruh r akyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara y ang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok,
y aitu:
 Menetapkan UUD;
 Menetapkan GBHN; dan
 Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
Wewenang MPR, y aitu:
 Membuat putusan-putusan yang t idak dapat dibatalkan ol eh lembaga negara lain, seperti penetapan GBHN yang
pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden
 Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN;
 Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Pr esiden;
 Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-su
ngguh melanggar haluan negara dan UUD;
 Mengubah undang-undang.
1. 4. Pres iden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR)
Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus
tu nduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah Mandataris MPR y ang wajib menjalankan putusan -putusan
MPR.
1. 5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Pr esiden t idak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) y ang
dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang -undang termasuk APBN. Untuk
mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hak DPR di bidang legislative ialah hak
inisiatif, hak amandemen, dan hak budget.
Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:
 Hak tanya/bertanya kepada pemerintah;
 Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah;
 Hak Mosi (percaya/t idak percaya) kepada pemerintah;
 Hak Angket, y aitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal;
 Hak Petisi, yaitu hak mengajukan u sul/saran kepada pemerintah.
1. 6. Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
Pr esiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab
kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet
kepr esidenan/presidensil.
Kedu dukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai t inggi biasa, menteri ini
menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi presiden.

5. 1. 7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
Kepa la Negara t idak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan t idak tak terbatas. Ia harus
memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan
semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan presiden.
Melihat bagaimana sebenarnya prinsip dari demokrasi pancasila itu sendiri, maka perlu ditinjau lebih lanjut bagaimana
penerapannya di Indonesia sebagai falsafah dasar kehidupan berbangsa bernegara, penulis membaginya dengan model
per iodisasi waktu untuk melihat sejarah penerapan batang tubuh UUD 1945 tersebut :
1. 1. Tahun 1945 – 1949
T er jadi penyimpangan dari k etentuan UUD ’45 antara lain:
 Beru bah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan
legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.
 Ter jadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer b erdasarkan usul BP – KNIP.
2. Tahun 1949 – 1950
Dida sarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah sy stem parlementer cabinet semu (Quasy
Pa r lementary). Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bu kan kabinet parlementer murni karena dalam
sistem parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.
3. Tahun 1950 – 1959
La n dasannya adalah UUD ’5 0 pengganti k onstitusi RIS ’49. Sistem Pem erintahan yang dianut adalah parlementer cabinet
dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Ciri -ciri:
 pr esiden dan wakil presiden t idak dapat diganggu gugat.
 Menteri bertanggung jawab a tas kebijakan pemerintahan.
 Pr esiden berhak membubarkan DPR.
 Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
4. Tahun 1959 – 1966 (Demokrasi Terpimpin)
Pr esiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan -kekuasaan y ang
menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol y ang diakui). Tidak ada ke bebasan
mengeluarkan pendapat.
5. Tahun 1966 – 1998
Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era orde lama. Namun lama
kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Soeharto m undur pada 21 Mei ’98.
6. Tahun 1998 – Sekarang (Reformasi)
Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada parpol maupun DPR
u ntuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa.

6. Jadi data dilihat perbedaan model pemerintahan selama demokrasi pancasila berlangsung di negara Indonesia. Dapat
disim pulkan bahwa perbedaan sistem Pem erintahan m enurut UUD ’45 sebelum diamandemen:
 Keku asaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR.
 DPR seba gai pembuat UU.
 Pr esiden sebagai penyelenggara pemerintahan.
 DPA seba gai pemberi saran kepada pemerintahan.
 MA seba gai lembaga pengadilan dan penguji a turan.
 BPK pengaudit keuangan.
Dan sistem Pemerintahan setelah amandemen (1999 – 2 002)
 MPR bu kan lembaga tertinggi lagi.
 Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD y ang dipilih oleh rakyat.
 Pr esiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
 Pr esiden t idak dapat membubarkan DPR.
 Keku asaan Legislatif lebih dominan.
III. Perumusan Demokrasi Pancasila dan Tantangan dalam Kehidupan Masyarakat
Bab terakhir ini akan coba melihat bagaimana perumusan demokrasi pancasila y ang tercatat dalam sejarah dengan bentuk
aplikasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bagaimana demokrasi pancasila kini berpengaruh terhadap kehidupan
r akyat Indonesia dan tantangan besar y ang dihadapinya pada peradaban Indonesia y ang baru.
Ter cata beberapa hal terkait perumusan demokrasi pancasila yang dikutip dari berbagai sumber terkait :
1. Bidang Ekonomi
Demokrasi ekonomi sesuai dengan a zas-azas yang menjiwai ketentuan-ketentuan mengenai ekonomi dalam Undang-u
ndang Da sar 1945 yang pada hakekatnya, berarti kehidupan y ang layak bagi semua warga negara, yang antara lain
mencakup :
 Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara
 Koper asi
 Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya
 Per anan pemerintah yang bersifat pembina, penunjuk jalan serta pelindung.
2. Musyawarah Nasional III Persahi : The Rule of Law, Desember 1966
Aza s negara hukum Pancasila mengandung prinsip:
 Pengakuan dan perlindungan hak azasi y ang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial,
ekonomi, kultural dan pendidikan.
 Per adilan y ang bebas dan t idak memihak, t idak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
 Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa
ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.
3. Symposium Hak-hak Azasi Manusia, Juni 1967
Demokrasi Pancasila, dalam arti demokrasi yang bentuk-bentuk penerapannya sesuai dengan kenyataan-kenyataan dan
cita-cita y ang terdapat dalam masy arakat kita, setelah sebagai akibat r ezim Nasakom sangat menderita dan menjadi kabur,
lebih memerlukan pembinaan daripada pembatasan sehingga menjadi suatu political culturea yang penuh vitalitas.
Berhubung dengan keharusan kita di tahun-tahun mendatang untuk mengembangkan a rapidly expanding economy, maka
diperlukan juga secara mutlak pembebasan dinamika y ang terdapat dalam masy arakat dar i kekuatan-kekuatan yang

7. mendukung Pancasila. Oleh karena itu diperlukan kebebasan berpolitik sebesar mungkin. Persoalan hak-hak azasi manusia
da lam kehidupan kepartaian untuk tahun-tahun mendatang harus ditinjau dalam r angka keharusan kita untuk mencapai
keseimbangan y ang wajar di antara 3 hal, y aitu:
1. Adanya pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaan.
2. Adanya kebebasan yang sebesar-besarnya.
3. Per lunya untuk membina suatu rapidly expanding economy
Perumusan demokrasi pancasila di atas setidaknya merupakan tujuan dari demokrasi pancasila dalam berbagai bidang-bidang
y ang bersentuhan langsung dengan rakyat Indonesia. Namun melihat berbagai realitas dalam kehidupan masyarakat
muncul persinggungan dan tension yang t idak sesuai y ang terkadang memunculkan rasa pesimisme, namun kita sebagai
bangsa yang baik harus tetap memupuk semangat optimism untuk kehidupan bangsa yang lebih baik.
Da lam sebuah tulisannya Amartya Sen, penerima nobel bidang ekonomi menyebutkan bahwa demokrasi dapat mengurangi
kemiskinan. Pernyataan ini akan terbukti bila pihak legislatif menyuarakan hak-hak orang miskin dan kemudian pihak
eksekutif melaksanakan program-program yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Sayangnya, dalam masa t ransisi ini,
ha l itu belum terjadi secara signifikan.
Demokrasi pancasila di Indonesia terkesan hanya untuk mereka dengan t ingkat kesejahteraan ekonomi yang cukup.
Sedangkan bagi golongan ekonomi bawah, demokrasi belum memberikan dampak ekonomi yang positif buat mereka. Inilah
tantangan yang harus dihadapi dalam masa t ransisi. Demokrasi masih terkesan isu kaum elit, sementara ekonomi adalah
ma salah riil kaum ekonomi bawah yang belum diakomodasi dalam proses demokratisasi. Ini adalah salah satu tantangan
terberat yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.
Demokrasi pancasila dalam arti sebenarnya terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian ia merupakan
fit rah yang harus dikelola agar menghasilkan ou tput yang baik. Setiap manusia memiliki hak untuk menyampaikan
pendapat, berkumpul, berserikat dan bermasyarakat. Dengan demikian, demokrasi pada dasarnya memerlukan a turan
ma in.
Di masa transisi, sebagian besar orang hanya tahu mereka bebas berbicara, beraspirasi, berdemonstrasi. Namun aspirasi
y ang tidak sampai akan menimbulkan kerusakan. Tidak sedikit fakta yang memperlihatkan adanya pengrusakan ketika
ter jadinya demonstrasi menyampaikan pendapat. Untuk itu orang memerlukan pemahaman yang utuh agar mereka bisa
menikmati demokrasi.
Demokrasi di masa t ransisi tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat akan mengakibatkan masuknya pengaruh a sing
da lam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah tantangan yang cukup berat juga dalam demokrasi yang tengah
menapak. Pengaruh a sing tersebut jelas akan menguntungkan mereka dan belum tentu menguntungkan Indonesia.
Dominannya pengaruh asing justru mematikan demokrasi itu sendiri karena tidak diperbolehkannya perbedaan pendapat
y ang seharusnya menguntungkan Indonesia. Standar ganda pihak asing juga akan menjadi penyebab mandulnya demokrasi
di Indonesia.
Anarkisme y ang juga menggejala pasca kejatuhan Soeharto juga menjadi tantangan bagi demokrasi di Indonesia. Anarkisme
ini merupakan bom waktu era Orde Ba ru y ang meledak pada saat ini. Anarkisme pada saat ini seolah-olah merupakan
ba gian dari demonstrasi y ang sulit dielakkan, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Padahal anarkisme justru bertolak
belakang dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai Islam.
Sebenarnya, demokrasi diharapkan mampu menjadikan negara kuat. Demokrasi di negara yang t idak kuat akan mengalami
ma sa t ransisi y ang panjang. Dan ini sangat merugikan bangsa dan negara. Demokrasi di negara kuat (seperti Amerika) akan
berdampak positif bagi rakyat. Sedangkan demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia tanpa menghasilkan negara
y ang kuat justru t idak akan mampu mensejahterakan rakyatnya. Negara y ang kuat tidak identik dengan otoritarianisme
maupun militerisme.

8. Ha rapan rakyat banyak tentunya adalah pada masalah kehidupan ekonomi mereka serta bidang kehidupan lainnya.
Demokrasi pancasila y ang begitu terbuka dan reaktif membuka celah berkuasanya para pemimpin y ang peduli dengan
r akyat dan sebaliknya bisa melahirkan pemimpin yang buruk. Harapan rakyat akan adanya pemimpin yang peduli di masa
demokrasi ini adalah harapan dari implementasi demokrasi itu sendiri.
Di masa transisi ini, implementasi demokrasi masih terbatas pada kebebasan dalam berpolitik, sedangkan masalah ekonomi
ma sih terpinggirkan. Maka muncul kepincangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik dan ekonomi adalah
du a sisi yang berbeda dalam sekeping mata uang, maka masalah ekonomi pun harus mendapat perhatian yang serius dalam
implementasi demokrasi agar terjadi penguatan demokrasi.
Semakin rendahnya t ingkat kehidupan ekonomi rakyat akan berdampak buruk bagi demokrasi karen a kuatnya bidang
polit ik ternyata belum bisa mengarahkan kepada perbaikan ekonomi. Melemahnya ekonomi akan berdampak luas kepada
bidang lain, seperti masalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang lemah jelas tidak bisa memperkuat
demokrasi, bahkan justru bisa memperlemah demokrasi.
Demokrasi di Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat baru yang memiliki kebebasan berpendapat,
ber serikat, berumpul, berpolitik dimana masy arakat mengharap adanya iklim ekonomi y ang kondusif. Untuk menghada pi
tantangan dan mengelola harapan ini a gar menjadi kenyataan dibutuhkan kerjasama antar kelompok dan partai politik a gar
demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik.
IV. Kesimpulan
Jadi menurut saya kesimpumpulannya adalah:
1 demokrasi pancasila diartikan sebagai demokrasi yang bersumberpada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia
y ang ketentuannya diatur oleh UUD 1945 dengan karakter sebagai berikut :
o kedaulatannya ada di tangan rakyat
o kekeluargaan dan gotong roy ong
o ca ra pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat
o keselarasan antara hak dan kewajiban
o menghargai hak asasi manusia
o t idak dikenal namanya dictator mayoritas
o mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan bersama.
2 Pada dasarnya prinsip demokrasi pancasila diungkapkan dalam 7 hal y aitu Indonesia adalah negara hokum, menganut
sistem konstitusional, MPR merupkan pemegang kekuasaan tertinggi, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan
ter tinggi di bawah MPR, Pengawasan dilakukan oleh DPR, menteri negara adalah pembantu p residen, dan kekuasaan kepala
negara terbatas.
Pada aplikasinya dalam sistem pemerintahan mengalami begitu banyak perubahan dari tahun ke tahun, hal ini tidak lepas
da r i sistem pemerintahan yang berubah dari presidensial dan parlementer. Hal lain karena munculnya UU lain yang
mengganti UUD 1945 saat itu

9. 3 Perumusan demokrasi pancasila sebenarnya lebih menekankan pada 3 hal yaitu bidang ekonomi, hukum, dan hak a sasi
manusia. Ketiga bidang ini dianggap vital karena menjadi bagian y ang berhubungan langsung d engan rakyat atau
ma syarakat.
Tantangan yang terberat y ang harus dihadapi demokrasi pancasila adalah bagaimana persoalan kemiskinan dan ekonomi
y ang masih saja ditemukan begitu banyak penyimpangan. Da lam sistem demokrasi pancasila, kebebasan berpolitik beg itu
berkembang, namun persoalan ekonomi terjebak dalam lingkaran setan. Ada bentuk t idak meratanya pembagian
kesejahteraan terhadap rakyat secara bersama yang merupakan bagian vital dari cita -cita pancasila itu sendiri. Jadi
pancasila saat ini sangat besar berhadapan dengan persoalan keadilan dan kesejahteraan rakyat terutama dalam bidang
ekonomi ditambahn masuknya pengaruh asing ynag tentunya bisa menjadi bahaya bagi rakyat Indonesia pada umumnya.
V Saran
Adapun saran penulisan makalah ini sebagai berikut :
1 Pemerintah sebagai otoritas yang memimpin suatu negara hendaknya menyadari hakekat dan makna dari pancasila itu
sendiri dan harus berupaya diwujudkan dalam mengayomi dan menyejahterakan rakyat secara bersama dan adil, sehingga
akan t imbul model negara yang sesuai harapan dari nilai-nilai kepancasilaan itu sendiri.
2 Ma sy arakat juga harus menyadari arti pentingnya pancasila itu sehingga bisa dijadikan pedoman hidup berbangsa dan
bernegara, sehingga tidak hanya menjadi warga yang menerima bantuan neg ara, tetapi juga masy arakat yang pro aktif
menyumbangkan ide dan pendapat serta berjuang untuk Indonesia y ang lebih baik ke depannya
3 Mahasiswa sebagai masyarakat akademisi hendaknya mampu menciptakan dan mengawal proses berbangsa dan
bernegara berdasarkan cita-cita dari pancasila itu sendiri, sehingga tercipta bangsa yang beradab dan memiliki potensi masa
depan yang cerah dan t idak mudah terprovokasi bangsa lain yang mencoba merusak tatanan pancasila itu sendir i