Demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia) Makalah ini membahas pengertian demokrasi dan HAM serta sejarah perkembangannya. Demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat. Sejarah demokrasi dimulai dari Yunani Kuno hingga berkembang di Eropa dan Indonesia. Sedangkan HAM adalah hak-hak dasar setiap manusia yang meliputi hak politik, ekonomi, dan h

1. DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
MAKALAH
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Tugas Terstruktur Dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganeraan
Warma Yanti
Lismaita
Winta Nofriani
Endang Lastri
Selfia
Mustafa Husain Hasibuan
Dosen pembimbing
Aris Irawan, S.H., M.H
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Belajar dari berbagai neraga yang tergolong maju, setidaknya ada dua pelajaran
penting yang harus menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia, yaitu govermance dan Good
Education. Ketika semangat dan gelora demokrasi lahir di tahun 1998, ternyata dalam
berbagai bidang kehidupan kondisinya tidak lebih menggembirakan. Pemerintah bersama
rakyat harus bekerja keras dan cerdas untuk mencari solusi agar kita semua bisa segera
keluar dari krisis berkepanjangan ini. Dalam kaitannya dengan kelemahan yang melekat
sistem demokrasi masih diyakini oleh para pakar politik sebagai sistem terbaik dbanding
dengan sistem yang lain.
Sebuah negara yang memeiliki pemerintahan yang demokratis dan pendidikan
yang bagus berhak untuk optimis untuk tampil dalam pencaturan dan persaingan global.
Indonesia yang amat kaya dengan keragaman flora, fauna, budaya, da bahkan tradisi
agama kesemuanya itu akan menjadi sumber sangketa dan petaka kalau kita tidak bisa
menjaganya dan menyingkapnya dengan arif.
B. Rumusan Masalah
Adapun dalam makalah ini penulis akan membahas tentang :
1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi?
2. Bagaimana sejarah lahirnya demokrasi?
3. Bagamana sejarah demokrasi di Indonesia?
4. Apa pengertian HAM?
5. Bagaiman perkmebangan HAM di Eropa?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian demokrasi
2. Untuk mengetahui sejarah demokrasi
3. Untuk mengetahui sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia
4. Untuk mengetahui pengertian HAM
BAB II

3. DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
A. Demokrasi
1. Pengertian Demokrasi
Secara etimologi demokrsi terdiri atas dua kata Yunani, yaitu demos, yang
berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan creatain atau cratos, yang berarti
kekuasaan atau kedudukan. Jadi demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari,
oleh, dan untuk rakyat.
Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan
institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh
kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetetif atas suara rakyat. Serta
Philippe C. Schmitter mengatakan, demokrasi sebagai sutu sistem pemerintahan
dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak
langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari
rakyat dewasa. Sedangkan Hendry B. Mayo menyatakan, demokrasi adalah sistem
politik merupakan suatu sistem yang menunjukan bahwa kebijakan umum dtentukan
atas dasar mayortas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalaam
pemilihan-pemilihan berkala yang didasaarkan atas prinsip kesamaan politik dan
diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
Dari beberapa pendapat dia atas, dapat disimpulakan bahwa hakikat demokrasi
adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik. Dengan kata lain,
pemerintah demokratis adalah pemerintahan ditangan rakyat yang mengandung
pengertian, pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan
ntuk rakyat. Ketiga faktor ini merupakan tolak ukur umum dari suatu pemerintahan
yang demokratis.
2. Sejarah Lahirnya Demokrasi
Kosep demokratis lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang hubungan negra
dan hukum, yang dipraktikan antara abad ke-6 SM- sampai abad ke 4 M. Demokrasi
yang dipraktikan pada saat itu berbentuk deokrasi langsung, yaitu hak rakyat untuk
membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara
berdasarkan prosedr mayoritas.

4. Demikrasi Yunani berakir pada Abad Pertengahan. Pada masa ini kehidupan
bermasyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal yang ditandai kehidupan
keagamaaan terpusat pada Paus dan pejabat agama kehidupan politik yang diwarnai
dengan perebutan kekuasaan dikalangan bangsa bangsawan.
Demokrasi tumbul kembali di Eropa menjelang akir Abad pertengahan,
ditandai dengan lahirnya Magna Charta di Inggris. Magna Charta adalah suatu
piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John Ingris. Dalam
Magna Charta raja mngakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus
bawahannya. Terdapat dua hal yang sangat mendasar pada piagam ini, pertama,
adanya pembatasan kekuasaan raja; kedua, HAM lebih penting dari kedaulatan raja.
Momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di Barat
adalah garakan pencerahan (renaissance) dan reformsi. Sebahagian ahli, salah satunya
sejarawan Philip K. Hitti, menyatakan bahwa gerakan pencerahan di Barat merupakan
buah dari kontak Barat dengan dunis Islam yang ketika itu sedang pada puncak
kejayaan peradapan dan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, rasionalitas Islam
memiliki sumbangsih tidak sedikit terhadap kemunculan kembali tradisi berdemokrasi
di Yunani.
Gerakan reformasi merupakan gerakan kritis revolusi agama di Eropa pada
abad ke-16 M. Tujuan dari gerakan ini merupakan gerakan kritis terhadap kebekuan
dokrit gereja. Gerakan ini dimotori oleh Martin Luther King yang menyerukan
kebebasan berpikir dan bertindak. Gerakan kritis terhadap kemujudan gereja dan
monarki absolut tertumpu pada rasionalitas yang berdasar pada hukum alam dan
kontak sosial.
Lahirnya isltilah sosial antara yang berkuasa dan yang dikuasai tidak lepas
dari dua filusuf Eropa, John Locke (Inggris) dan Montesquieu (Prancis). Menurut
Jhon Locke (1632-1704), hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan
dan hak kepemilikan, sedangkan menurut Montequieu (1689-1744), sistem pokok
yang dapat menjamin hak-hak politik tersebut adalah melalui prinsip Trias Politica.
Trias politica adalah suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara menjadi tiga
mebntuk kekuasaan; legistalif, eksekutif dan yudikatif.
Gagasan demokrasi dari kedua filsuf Eropa ini pada akirnya berpengaruh pada
kelahiran konsep konstitusi demokrasi barat.
3. Demokrasi di Indonesia
a. Periode 1945-

5. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan demokrasi parlementer, mulai
berlaku sebulan sesudah kemerdekan diproklamirkan. Namun demikian, model ini
dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Untuk mempraktikan demokrasi model
barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik untuk
mendomisili kehidupan sosial politik.
Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan siistem demoktasi
parlementer ini akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi
kesukuan dan agama. Akhibatnya, pemeritah yang berbasis pada koalisi politik
pada masa ini jarang dapat bertahan lama.
Faktor-faktor disintegrasi di atas, ditambah dengan kegagalan partai-partai
dalam Majelis Konstituante untuk mencapai konsensus menganai dasar negara
untuk undang-undang dasar baru, mendorong Presiden Soekarno untuk
mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang menegaskan
berlakunya kembali UUD 1945. Dengan demikian, masa demokrasi berdasarkan
sistem parlementer berakhir, diantikan oleh Demokrsi Terpimpin.
b. Perode 1959-
Demokras terpimpin adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya
partai komunis dan peranan (ABRI) dalam panggung politik nasional. Disebabkan
oleh lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk keluar dari
kebuntuan politik melalui kepemimpinan personal yang kuat.
Dalam pandangan sejarawan Ahamad syafi’i Ma’arif, Demokrasi
Terpimpin sebenarnya ingin menepatkan Presiden Soekarno ibarat seorang ayah
dalam sebuah keluarga besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat
berada di tanganya1
. Dengan demikian kekeliruan yang sangat besar dalam
Demokrasi Terpimpin model Presiden Soekarno adalah pengingkaran terhadap
nilai-nilai demokrasi, yakni lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada
diri pemimpin, dan pada saat yang sama hilangnya kontrol sosial an check and
balance dari legislatif terhadap eksekutif.
c. Periode 1965-
1
Abdul Rozak, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan,(Jakarta:Kencana Prenada Media Groub, 2008) hal.45

6. Periode ini merupakan masa pemerintah Presiden Soeharto dengan nama
Orde Baru. Orde baru, sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya, adalah upaya
untuk meluruskan kembali terhadap penyelewangan Undang-undang dasar 1945
yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin
Demokrasi pancasila secara garis besar menawarkan tiga komponen
demokrasi. Pertama, demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah
menegakan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. Kedua,
demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah keidupan yang layak
bagi setiap warga negara. Ketiga, demokrasi dalam bidang hukum pada akikatnya
bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas yang tidak
memihak.
Hal yang sangat disayangkan adalah, alih-alih pelaksanaan ajaran
Pancasila secara murni dan konsekuen, Demokrasi Pancasila yang dikampanyekan
oleh Orde Baru sebatas retorika politik belaka. Dalam praktik kenegaraan dan
pemenrintahannya, penguasa Orde Baru bertindak jauh dari prinsip-prinsip
demokrasi. Seperti dikatakan oleh M.Rusdi Karim, ketidakharmonisan penguasa
Orde Baru dtandai oleh;
1) Dominannya peranan militer (ABRI)
2) Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik
3) Pengibirian peran dan fungsi partai politik
4) Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik
5) Politik masa mengambang
6) Monolitisasi ideologi negara
7) Inkorporasi lembaga nonpemerintah
d. Era Reformasi
Pengalaman pahit yang menimpa Pancasila, yang pada dasarnya sangat
terbuka, inklusif, dan penuh nuansa HAM, berdampak pada kalangan tokoh
reformasi untuk menambahkan atribut tertentu pada kata demokrsi. Wacana
demokrasi pada masa Era Reformasierat kaitannya dengan pemberdayaan
masyarakat madani (civil society) dan penegakan HAM secara bersungguh-
sungguh.
B. Hak Asasi Manusia (HAM)

7. 1. Pengertian HAM
Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh PBB, hak asasi
manusisa (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya
manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Menurt John Locke hak asasi manusia
adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai
sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya demikian, maka tidak ada kekuasaan
apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi manusia.
Sedangkan menurut UU No. 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Perkembangan HAM di Eropa
a. Sebelum Deklarasi Universal HAM 1948
Wacana awal HAM di Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Charta yang
membatasi kekuasaan absolute para penguasa atau raja-raja. Sejak lahirnya Magna
Charta pada tahun 1512, raja yang melanggar atran kekuasaan harus diadili dan
mempertanggungjawabkan kebijakan pemehrintahannya dihadapan para
parlemen.
Empat abad kemudian, tepatnya pada 1689, lahir Undang-Undang HAM di
Inggris. Pada masa itu pula muncul istlah Equality before the law, kesetaraan
manusia di muka hukum. Pandangan ini mendorong timbulnya wacana negara
hukum dan negara demokrasi pada kurun waktu selanjutnya. Menurut Bill of
rights, asas perasan manusia di muka hukum harus diwujudkan betapapun berat
rintangan yang dihadapi, karena tanpa hak kesamaan maka hak kebebasan
mustahil dapat terwujud.
Teori kontrak sosial adalah teori yang menyatakan bahwa hubungan antara
penguasa (raja) dan rakyat didasari oleh sebuah kontrak yang ketentuan-
ketentannya mengikat kedua belah pihak. Menurut kontrak sosial,penguasa diberi
kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan ketertiban dan menciptakan
keamanan agar hak alamiah manusia terjamin dan terlaksana secara aman.

8. Teori hukum kodrati adalah teori yang menyatakan bahwa di dalam
masyarakat manusia ada hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dianggar oleh
negara dan tidak diserahkan kepada negara.
Pada tahun 1789, lahir deglarasi Prancis, yang memuat aturan-aturan yang
menjamin HAM dalam proses hukum, seperti laranang penangkapan dan
penahanan seseorang secara sewenang-wenang tanpa alasan yang sah. Prinsip
presumption of innocent adaah bahwa orang-orang yang ditangkap dianggap tidak
bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang mengelurkan hukum tetap yang
menyatakan ia bersalah.
Perkembangan HAM selanjutnya ditanda oleh munculnya wacana empat
hak kekebasan manusia (the four freedoms) di Amerika Serikat pada 6 Januari
1941, yang diproklamirkan oleh presiden Theodore Roosevelt. Keempat hak itu
adalah hak kebebasan mememeluk agama yang dipeluknya, hak kebebasan
berbicara dan mengeluarkan pendapat, hak bebas dari kemiskinan, dan hak bebas
dari rasa takut.
Tahun 1944 dalam konfrensi Buruh Internasional di Philadephia, Amerika
Serikat, dihasilkan sebuah deglarasi HAM. Deglarasi ini memuat pentingnya
menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan
seluruh manusia apapun ras, kepercayaan, dan jenis kelaminnya. Deglarasi ini
juga memuat prinsip HAM yang menyerukan jaminan setiap orang untuk
mengejar pemenuhan material dan spiritual secara bebas dan bermartabat.
b. Pasca Deklarsi Universal HAM 1948
Generasi pertama. Menurut generasi ini pengertian HAM hanya terpusat
pada bidang hukum dan politik. Dampak Perang Dunia II sangat mewarnai
pemikiran generasi ini, dimana totaliterisme dan munculnya keinginan negara-
negara yang baru merdeka untuk menciptakan tertib hukum yang baru sangat kuat.
Seperangkat hukum yang disepakati sangat sarat dengan hak-hak yuridis, seperti
hak untuk hidup, hak untuk tidak menjadi budak, dan hak untuk tidak disiksa.
Generasi kedua. Pada era ini pemikiran HAM tidak saja menuntut hak
yuridis seperti yang dikampanyekan generasi pertama, tetapi juga menyerukan
hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
Generasi ketiga. Generasi ini menyerukan wacana kesatuan HAM antara
hak ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum dalam satu bagian internal yang

9. dikenal dengan istilah hak-hak melaksanakan pembangunan (the rights of
development), sebagaimana dinyatakan oleh Komisi keadilan Internasonal
(international commition of justice).
Generasi keempat.di era ini ditandai oleh lahirnya pemikiran kritis HAM.
Pemikiran ini dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun
1983 melahirkan deglarasi HAM yang terkenal dengan Declaration of te Basic
Duties of Asia People and Goverment. Tidak hanya masalah hak asasi, Deglarasi
HAM Asia ini juga berbicara tentang masalah kewajiban asasi yang dilakukan
oleh setiap negara. Secara positif deklarasi ini mengukuhkan keharusan imperatif
setiap negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya.
3. Perkembangan HAM di Indonesia
a. Periode sebelum kemerdekaan
Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai
dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional, seperti Boedi Oetomo
(1908), Serikat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai komunis Indonesia
(1920), Prhimpunan Indonesia (1925), dan Partai Nasional Indonesia (1927).
Lahirnya organisasi pergerakan nasional ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa kolonial, penjajahan, dan
pemerasan hak-hak masyarakat terjajah.
b. Periode setelah merdeka
1) Perode 1945-
Pemikiran HAM pada periode awal pasca kemerdekaan masih
menekankan pada wacana hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat
melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan menyampaikan
pendapat terutama di parlemen.
2) Periode 1950-
Periode ini disebut dengan masa demokrasi parlementer. Sejarah pemikiran
HAM pada masa ini dicatat sebagai masa yang sangat kondusif bagi sejarah
perjalanan HAM di Idonesia. Menurut Bagir Manan, masa gemilang sejarah
HAM Indonesia pada masa ini tercermin pada 5 indikator HAM :

10. a) Munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi
b) Adanya kekebasan pers
c) Pelaksanaan pemilihan umum
d) Perdebatan HAM secara bebas dan demokratis
e) Kontrol parlemen atas eksekutif
3) Periode 1959-
Pada masa ini hak-hak asasi warga negara dipasung oleh model pemerintahan
yang sangat indivudual.
4) Periode 1966-
Komitmen Orde Baru terhadap pelaksanaan HAM secara murni dan
konsekuen masih jauh dari harapan msyarakat. Masa ini masih sarat dengan
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara atas warga negara.
Akumulasi pelanggaran HAM pada periode ini tercermin dengan tuntutan
mundur Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan yang disuarakan oleh
mahasiswa dan kelompok reformasi pada tahn 1998.
5) Periode reformasi
Pada periode ini HAM menjadi tujuan utama. Komitmen pemerintah terhadap
penegakan HAM ditunjukan dengan pengesahan Undang-undang tentang
HAM, pembukaan Kantor Menteri Negara Urusan HAM yang kemudian
digabung dengan Depertemen Hukum dan Perundang-undangan.
4. HAM dan Islam
Islam adalah agama yang universal yang mengajarkan keadilan bagi semua
manusia tanpa pandang bulu. Dalam Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Abu A’la
Al-Maududi, HAM adalah hak kodrati yang dinugrahi Allah SWT kepada setiap
manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan yang bersifat
permanen dan kekal.
Menurut kalangan ulama Islam, terdapat dua konsep tentang hak dalam Islam,
hak manusia (haq al insan) dan hak Allah. Satu dan yang lainnya saling terkait dan
saling melandasi. Hak Allah melandasi hak manusia demikian juga sebaliknya,
sehingga dalam praktiknya tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang
lainnya.

11. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik yang paling baik dari sekian
banyak sistem yang ada dewasa ini. Pengertian umum demokrasi adalah suatu model
pemerintaan atau sistem sosial yang tertumpu pada kepentingan rakyat dari, oleh dan
untuk rakyat.
Prinsip-prinsip ini merupakan tiga faktor yang menjadi tolak ukur umum dari
suatu pemerintahan yang demokratis, yaitu pemerintaan dari rakyat, pemerintah oleh
rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat.
Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-
Nya yang wajib dihormati, dijinjung tinggi, dan dilingdungi oleh negara, hukum,
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia.
Islam adalah agama yang sangat peduli dengan penegakan HAM yang berjalan
dengan keadilan gender, kebebsan beragama, dan lingkungan hidup.
B. Saran
Sebagai warga negara yang baik hendaknya kita memahami hakikat demokrasi
dan HAM, agar kehidupan bernegara kita dapat berjalan dengan lancar.