Pendidikan Kewarganegaraan

2. DISUSUN
OLEH
KELOMPOK 4
1. Hotnauli
Sihombing
2. Iis Susi
Lisnawati
3. Indra Ramadhan
4. Jeri Jamiatul
Alam
5. Levvisia Fortuna

3. Arti dan Perkembangan
Demokrasi
Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa
Yunani, “demos” berarti rakyat dan “kratos/kratein” berarti
kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti “rakyat berkuasa”
(government of rute Bay The people).
Ada pula definisi singkat untuk istilah demokrasi yang
diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat
oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun demikian penerapan
demokrasi diberbagai negara di dunia, memiliki ciri khas dan
spesifikasi masing-masing yang lazimnya sangat dipengaruhi
oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara.
Hampir semua pengertian yang
diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu
memberikan posisi penting bagi rakyat
kendati secara operasional implikasinya di
berbagai negara tidak selalu sama.
Sekedar untuk menunjukkan betapa
rakyat diletakkan pada posisi penting
dalam asas demokrasi ini berikut akan

4. Demokrasi sebagai dasar hidup
bernegara memberi pengertian bahwa
pada tingkat terakhir rakyat memberikan
ketentuan dalam masalah-masalah
pokok mengenai kehidupannya,
termasuk dalam menilai kebijaksanaan
negara, karena kebijaksanaan tersebut
menentuikan kehidupan rakyat (Noer,
1983:207). Jadi, negara demokrasi
adalah negara yang diselenggarakan
berdasarkan kehendak dan kemauan
rakyat, atau jika ditinjau dari sudut
organisasi, ia berarti suatu
pengorganisasian negara yang dilakukan
oleh rakyat sendi atau asas persetujuan
rakyat karena kedaulatan berada di

5. Bentuk-bentuk
DemokrasiFormal democracy menunjuk pada demokrasi dalam arti
sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai
pelaksanaan demokrasi di berbagai Negara. Dalam suatu negara
misalnya dapat diterapkan demokrasi dengan menerapkan
sistem presidensial, atau sistem parlementer.
A. Sistem Presidensial
Sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden
secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan
mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini kekuasaan
eksekutif (kekuasaan menjalankan pemerintahan) sepenuhnya
berada ditangan presiden. Oleh karena itu presiden adalah
merupakan kepala eksekutif (had of government) dan sekaligus
menjadi kepala negara (had of State). Presiden adalah penguasa
dan sekaligus sebagai simbol kepemimpinan negara (Tim LP3,
UMY). Sistem demokrasi ini sebagaimana diterapkan di negara
Amerika dan negara Indonesia.
Sistem Parlementer
Sistem ini menerapkan model hubungan yang menyatu

6. Beberapa sistem demokrasi yang mendasarkan pada
prinsip filosofi Negara.
1. Demokrasi Perwakilan Liberal
Prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat
kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk
individu yang bebas. Oleh karen itu, dalam sistem
demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar
fundamental dalam pelaksanaan demokrasi.
2. Demokrasi Satu Partai dan Komunisme
Damokrasi satu partai ini lazimnya dilaksanakan di
negara –negara komunis seperti, Rusia, China, Vietnam
dan lainnya. Kebebasan formal berdasarkan demokrasi
liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yang
semakin lebar dalam masyarakat, dan akhirnya
kapitalislah yang menguasai negara.

7. Demokrasi di
Indonesia
1. Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi
dalam empat periode :
 Periode 1945-1959. Masa demokrasi parlementer yang
menonjolkan Pramana parlemen serta partai-partai.
Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer
memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik
dan DPR. Akibatnya persatauan yang digalang selama
perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendo
dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif
sesudah kemerdekaan.
 Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang
dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi
konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek
dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan

8.  Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde
Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang
menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode
ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR
dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan
terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi
Terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden
semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang
lain. Melihar praktek demokrasi pada masa ini, nama
Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik
penguasa saat itu, sebab kenyataannya yang dilaksanakan
tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
 Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila era
Reformasi dengan berakar pada kekuatan Multi partai yang
berusaha mengembalikan pertimbangan kekuatan antar
lembaga negara, antar eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol,
sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jikalau
esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka
praktek demokrasi tatkala Pemilu memang demikian, namun

9. Periode 1999-sekarang, masa demokrasi
Pancasila era Reformasi dengan berakar pada
kekuatan Multi partai yang berusaha
mengembalikan pertimbangan kekuatan antar
lembaga negara, antar eksekutif, legislatif dan
yudikatif. Pada masa ini peran partai politik
kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi
memperoleh nafas baru. Jikalau esensi
demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat,
maka praktek demokrasi tatkala Pemilu memang
demikian, namun dalam pelaksanaannya
setelah pemilu banyak kebijakan tidak
mendasarkan pada kepentingan rakyat,
melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan
antara presiden dan partai politik dalam DPR.

10. DEMOKRASI PASCA
REFORMASI1. Demokrasi Indonesia Sebagaimana Dijabarkan dalam
Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen 2002
Demokrasi sebagai sistem pemerintahan dari rakyat,
dalam arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara sehingga
rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan
suatu cita-citanya. Suatu pemerintahan dari rakyat haruslah
sesuai dengan filsafat hidup rakyat itu sendiri yaitu filsafat
Pancasila, dan inilah dasar filsafat demokrasi Indonesia.
Demokrasi di Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945
selain mengakui adanya kebebasan dan persamaan hak juga
sekaligus mengakui perbedaan serta keberanekaragaman
mengingat Indonesia adalah “Bhineka Tunggal Ika”.
Seacara filosofi bahwa demokrasi Indonesia mandasrkan
pada rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan
sekaligus sebagai tujuan kekuasaan negara. Rakyat merupakan
penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan
makhluk sosial, oleh karena itu dalam pengertian demokrasi
kebebasan individu harus diletakkan dalam kerangka tujuan

11. Secara umum di dalam sistem pemerintahan yang
demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur
yang paling penting dan mendasar yaitu :
1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan
keputusan politik.
2. Tingkat persamaan tertentu dintara warga
negara.
3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu
yang diakui dan dipakai oleh warga negara.
4. Suatu sistem perwakilan.
5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

12. Struktural ketentuan-ketyang berkaitan
dengan demokrasi menurut UUD 1945
adalah sebagai berikut :
1. Kekuasaan di Tangan Rakyat
2. Pembagian Kekuasaan
3. Pembatasan Kekuasaan
4. Konsep Pengambilan Keputusan
5. Konsep Pengawasan
6. Konsep Partisipasi
2. Penjabaran Demokrasi menurut UUD 1945
dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca
Amandemen 2002

13. Sekian Presentasi dari Kami,
Semoga bermanfaat bagi kita
semua
Wassalamu’alikum Wr. Wb
Presentasi by
Hotnauli Sihombing
Iis Susi Lisnawati
Indra Ramadhan
Jeri Jamiatul Alam
Levvisia Fortuna