Komando strategis pembangunan pertanian (KONSTRATANI) tingkat kecamatan: manajemen, bisnis, dan penyuluhan

1. MENGOPERASIONALKAN KECAMATAN SEBAGAI SATUAN
WILAYAH PEMBANGUNAN PERTANIAN:
Manejemen, Bisnis, dan Penyuluhan Pertanian
1
Oleh: SYAHYUTI
Bahan Diskusi Internal PSEKP
22 November 2019

2. Materi diskusi :
2
1. Kecamatan sebagai satuan
MANAJEMEN pembangunan lokal
2. Kecamatan sebagai satu unit BISNIS
korporasi petani
3. Kecamatan sebagai sentra
PENYULUHAN pertanian modern
4. Panduan AKSI ke depan
MANAJEME
N
PENYUL
UHAN
BISNIS

3. (1). Kecamatan sebagai satuan administrasi
pembangunan lokal
3
Apakah kecamatan = local government ?
- Local governments is the system of electing representatives to be responsible for the administration of public
services and facilities in a particular area.
- is a form of public administration which, in a majority of contexts, exists as the lowest tier of administration within
a given state
- generally act within powers delegated to them by legislation or directives of the higher level of government.
- have control over their specific geographical region
- covers the organization, functions, duties and responsibilities of public authorities of all kinds who take part in the
administration, relations between them and citizens or between them and non-governmental bodies
- Dari atas = kecamatan sebagai ujung tombak pemerintahan
- Dari bawah = kecamatan sebagai “supra desa”

4. Berbagai institusi di level kecamatan:
4
1. Kantor kecamatan
2. Balai Penyuluhan Pertanian
3. UPTD Dinas Pertanian
4. Poskeswan
5. Mantri Statistik
6. BRI unit
7. Korporasi petani
8. Gabungan Bumdes sekecamatan
9. Dll.

5. Bumdes:
5
 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Permen 4 tahun 2015 tentang
Bumdes, Permendagri 39 tahun 2010
tentang Dasar Pembentukan
Bumdes
 Badan Usaha Milik Desa =
“Badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki
oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan
Desa yang dipisahkan guna
mengelola aset, jasa pelayanan, dan
usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa”.
5 Sektor Prioritas
BUMDes
1.Pengelolaan sumberdaya alam
2.Industri pengolahan berbasis
sumberdaya lokal
3.Jaringan distribusi
4.Sektor keuangan
5.Pelayanan publik

6. Pengembangan Kawasan Kementan:
6
 Permentan No 41 - 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan
Pertanian
 Permentan No 50 - 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan
Pertanian
 Permentan No 56 – 2016 ttg Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian
 Permentan No 18 - 2018 ttg Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian
Berbasis Korporasi Petani
 Terdiri atas “kawasan pusat”, “kawasan provinsi”, dan “kawasan
kabupaten/kota”; tidak ada “kawasan kecamatan”.

7. Contoh 1. Kecamatan Development Project (KDP) –
World Bank :
7
 community-based project
 demand-driven project
 alleviate rural poverty levels
 Kecamatan sebagai unit decision-making
 Masyarakat dapat merancang kegiatan sampai
melaksanakan sendiri
 Mulai September 2002, pada 1.000 kecamatan
 Key elements of empowerment: information,
inclusion/participation, accountability, local organizational
capacity

8. Contoh 2. Agropolitan
8
 UU No 26-2007 tentang Penataan Ruang: “Kawasan agropolitan adalah kawasan
yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai
sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang
ditunjukkanoleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan
sistem pemukiman dan sistem agribisnis”
 Pendekatan spasial, mendahulukan pertumbuhan ekonami melalui kutub-kutub
pertumbuhan untuk berharap trick down eflect dari pusat pertumbuhan ke
hinterland-nya
 Ada sektor unggulan yang bisa dimanfaatkan dalam menggerakkan agropolitan
 Kawasan yang mampu dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor unggulan
 Pembangunan infrastruktur untuk akses menuju desa dan pasar
 Fasilitas pengolahan hasil peetanian untuk meningkatkan nilai tambah, termasuk
packing house
 Fasilitas pemasaran hasil pertanian seperti pasar, kios, sub-terminal agribisnis,
tempat pelelangan ikan, dan sebagainya

9. (2). Kecamatan sebagai satu unit bisnis
9

10. Contoh 3. Korporasi Petani Inisiasi BUMN (Layanan Kewirausahaan Petani
Melalui Digitalisasi Dan Korporasi Pertanian) target 1.000 unit korporasi tingkat
kecamatan:
10

11. Contoh 4. Permentan No. 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman
Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani
 Korporasi Petani adalah “Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan
hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian
besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani”.
 Kata kunci KORPORASI = business, company, firm, enterprise,
organization, establishment, corporate body, perusahaan yang besar,
memiliki banyak anak perusahaan, sudah berdiri lama, terbukti
tangguh, sukses memberikan keuntungan yang besar.
 Presiden Jokowi (2017): “Tidak bisa lagi kita biarkan petani berjalan
sendiri-sendiri. Tidak Bisa! .... Petani harus diorganisir. ..... Kenapa
korporasi bisa menjual dengan harga murah. Karena mereka
memproduksi dalam jumlah besar”.
11

12. Korporasi petani (Permentan 18 tahun 2018) membawa
paradigma baru:
12
LAMA BARU
1. Basis kegiatan Charity Bisnis (empowerment bussiness
based).
2. Aliran sumber daya “Era bantuan “ Komersial (pinjaman, saham,
kerjasama, mitra, dll)
3. Jenis relasi yang terbangun Keorganisasian Pasar
4. Skala besaran organisasi
petani
Maksimal tingkat desa
(Gapoktan)
Kecamatan (koperasi atau
perusahaan)
5. Kepemilikan “milik” kementerian Milik petani

13. 13

14. Contoh 5. Kecamatan sebagai unit bisnis Program Serasi:
GENERAL MANAGER
(Mengelola 5.000 Ha)
Manajer Operasional AlsintanManajer Keuangan/Pemasaran
Manajer
Produks i-1
(1.000 Ha)
Manajer
Produks i-2
(1.000 Ha)
Manajer
Produks i-5
(1.000 Ha)
Manajer
Produks i-4
(1.000 Ha)
Manajer
Produks i-3
(1.000 Ha)
Manajer-6
Pasca Panen,
Pengolahan
Hasil
Catatan: di setiap 1.000 Ha terdapat usaha selain komoditas padi (Usaha Peternakan, Perkebunan,
Hortikultura dan tanaman pangan lainnya)
SPv SPv
SPv
SPv SPv
SPv
SPv SPv
SPv
SPv SPv
SPv
SPv SPv
SPv
SPv SPv
SPv
6
14

15. 15
Potensi bisnis usaha Korporasi di Unit Serasi “Kec Muara Telang I” Kab Banyuasin per tahun:
Bentuk usaha Kalkulasi Nilai bisnis (Rp) Manajemen
1. Produksi dan penjualan benih
var unggul
80 kg/ha x 6.300 ha x 50% x Rp
2000/kg x 2 MT
908 juta Produksi oleh kelompok petani penangkar, benih
diolah dan diproduksi oleh korporasi
2. Distributor pupuk inorganik
Sp36 dan ZA (RDKK)
Pupuk Urea, TSP, ZA dan organik x
fee (Rp 50/kg).
535,5 juta Korporasi sebagai distributor, mendapat fee
3. Penjualan pupuk organik/hayati 2 l/ha x 6.300 ha x Rp. 10.000/l x 2
MT
252 juta Korporasi membeli dan menjual secara komersial ke
petani
4. Penjualan dolomit 200 kg/ha x 6.300 ha x Rp. 100/kg
x 2 MT
252 juta Korporasi membeli dan menjual secara komersial ke
petani
5. Penjualan herbisida dan
pestisida
5 botol/ha x 50% dari potensi
pasar x 6.300 ha x Rp 50 rb/botol x
2MT
630 juta Korporasi membeli dan menjual secara komersial ke
petani
6.Jasa avalis KUR 50% dari modal usaha tani x 2 MT x 2
% fee x 6300 ha x biaya usahatani Rp.
8 juta/ha/musim
1,0 M Korporasi sebagai avalis KUR
7. Jasa Alsin TR-4 30 hari kerja x 105 unit x Rp
500.000/ha x 2 MT
6,3 M Alsintan dikelola korporasi, sebagian alat kerjasama
dengan UPJA
8. Jasa Alsin Combine harvester 30 hari kerja x 70 unit x Rp 1,2
juta/ha x 2MT
15,1 M Alsintan dikelola korporasi, sebagian alat kerjasama
dengan UPJA
9. Jasa penggilingan 6300 ha x 20% x (7,0 +5,0 ton/ha)
x Rp 400 /beras
3,3 M Korporasi menerima jasa penggilingan beras
konsumsi RT petani
10. Perdagangan gabah - beras 6300 ha x 80% x (7,0 + 5,0 ton/ha)
x Rp.1134/kg GKP
37,8 M Korporasi membeli gabah, lalu mengolah menjadi
beras medium
TOTAL 66,7 M

16. Jenis usaha, perhitungan, dan nilai bisnis kotor pada usaha korporasi di Kecamatan Bumi
Makmur Kab Tanah Laut per tahun:
16
Jenis usaha Kalkulasi Nilai bisnis (Rp/tahun)
1. Produksi dan penjualan benih
VUB
5.085 ha x 30 kg/ha x Rp.2000/kg x
1 MT
305.100.000
2. Distributor pupuk bersubsidi 5.085 ha x 300 kg/ha x Rp 50/kg x 2
MT
152.550.000
3. Penyediaan obat-obatan pertanian 5.085 ha x 2,5 lt/ha x Rp. 25.000/lt
x 2 MT
635.625.000
4. Produksi dan penjualan pakan itik 30.000 kg x Rp. 1500/kg 45.000.000
5. Pembelian gabah dan penjualan
beras
5.085 ha x Rp 1134/kg x 4500 kg.ha
x 2 MT
51.897.510.000
6. Jasa pengelolaan Alsin TR-4 30 hari kerja x Rp 500.000/ha x 2
ha/hari
600.000.000
7. Jasa pengelolaan combine
harvester
30 hari kerja x Rp 1.200.000/ha x 2
ha/hari
720.000.000
Total 54.279.510.000

17. (3). BPP sebagai sentra penyuluhan MODERN:
Konstratani
17

18. Tugas BPP (Permentan No 26 – 2012 ttg Pedoman
Pengelolaan Balai Penyuluhan):
18
1. menyusun programa penyuluhan
2. melaksanakan penyuluhan
3. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi,
pembiayaan dan pasar;
4. pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama;
5. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya
dan penyuluh swasta;
6. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan
pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
Fungsi BPP = tempat pertemuan untuk MEMFASILITASI pelaksanaan
tugas Balai (Pasal 15 UU No 16 tahun 2006).

19. Four generations of extension in Asia:
1. Colonial agriculture
2. Diverse top-down extension: after independence, commodity-based
extension services, production targets, foreign donors.
3. Unified top-down extension: 1970s - 1980s, the Training and Visit system,
single national service, "Green Revolution" technologies.
4. Diverse bottom-up extension: World Bank funding came to an end, the T
and V system collapsed, decline of central planning, participatory
methods replacing top-down approaches
 Penyuluhan di Indonesia saat ini = ciri 2 dan 3

20. 20
DEFINISI
•KOSTRATAN
adalah pusat
kegiatan pemb
pertanian tingkat
kecamatan, yang
merupakan
optimalisasi
tugas, fungsi dan
peran Balai
Penyuluhan
Pertanian (BPP)
dalam
mewujudkan
kedaulatan
pangan nasional.
PASUKAN
(16 Tenaga Fungsional, IT,
Koramil, Polsek)
• Penyuluh Pertanian, KCD/mantri
tani, POPT, PBT, Medik
Veteriner, Paramedik Veteriner,
Wastukan, Wasbitnak, PMHP,
Analis Pasar Hasil Pertanian,
PPVT, Analis Ketahanan Pangan,
Pengawas Alsintan, dll;
• Anggota Poktan/Gapoktan, KUB;
• Operator IT;
• Babinsa;
• Babinkamtibmas;
• dll.
PERAN
• Pusat Data dan
informasi;
• Pusat Gerakan
Pembangunan
Pertanian;
• Pusat
Pembelajaran;
• Pusat Konsultasi
Agribisnis;
• Pusat
Pengembangan
Jejaring
Kemitraan

21. 5.646 Unit
BPP
15.192 Unit
POSLUHDES
31.506 Orang
PNYULUH ASN
614.002 Unit
KELOMPOK TANI
25.852 Orang
100 Orang
PENYULUH SWADAYA/
SWASTA
12.135 Orang
PENYULUH THL
TB-PP
12.380 Unit
Kelembagaan
Ekonomi
Petani
SUMBERDAYA PENYULUHAN PERTANIAN
63.984Unit
GAPOKTA
N
Catatan: jumlah penyuluh pertanian di Indonesia : 69.593 orang
(PNS 45,3 %, THLTB-PP 17,4 %, Swadaya 37,1 % dan swasta 0,14%)
21

22. KELEMBAGAAN PETANI DAN PENYULUHAN PERTANIAN
Kecamatan
7.136
Pratama:
2.946 unit
Madya:
2.419 unit
Utama:
251 unit
Adhitama:
30 unit
Jumlah Kec
Belum ada
BPPnya
1.490
82.482
(Desa
Potensi
Pertanian)
Jumlah
BPP Exist
5.646
Status
Milik Sendiri : 4.493
Sewa : 1.153
Baik : 4.275
Rusak : 1.371
Kondisi
Desa
83.447
Poktan : 614.002 Unit
Gapoktan : 63.984 Unit
KEP : 12.380 unit
15.192
Posluhdes
22

23. 1. Penyusunan programa,
pengawalan/
pendampingan
pembangunan pertanian,
monev
dan pelaporan
penyelenggaraan
penyuluhan pertanian
5. Peningkatan kemampuan penyuluh di bidang IT,
pemanfaatan SIMLUHTAN, CYBER,
IKPP/APIKLUHTAN, E-RDKK, pembelian paket
internet, honor admin dan materi penyuluhan
4. Pemanfaatan inovasi teknologi spesifik lokal, layanan
konsultasi agribisnis, mengkoordinasikan
pelaksanaan kaji terap dengan BPTP dan perakitan
teknologi pertanian
3. Melaksanakan BIMTEK/
Pelatihan bagi penyuluh dan
pelaku utama serta temu usaha
2. Melaksanakan Demplot,
Demfarm, Demarea, Demo
dan SL
PENGUATAN BPP SEBAGAI PUSAT KEGIATAN
PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KECAMATAN
P
E
N
G
U
A
T
A
N
KOORDINASI PROGRAM
TEMPAT PEMBELAJARAN
MEMBANGUNKEMITRAAN
KLINIK AGRIBISNIS
DATADANINFORMASI
PERAN BPP
23

24. Peran KONSTRATANI:
24

25. 100 Unit (Pembuatan badan
hukum/pembuatan ijin usaha, sarana
pembelajaran, pengawalan dan
pendampingan.
Penumbuhan dan Pengembangan
Korporasi Petani
23.250 Poktan (rembugtani, sekolah lapang,
bantuan transport).
Gerakan Pemberdayaan Petani mendukung
Program Utama Pembangunan Pertanian
3.000 Unit (database, adminitrasi kegiatan)
Penumbuhan dan Penguatan Pos
Penyuluhan Desa dan Penyuluh
Swadaya 1.550 BPP (percontohan, pengawalan
dan pendampingan, pertemuan, rapat-
rapat)
Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian
Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
43.150 Orang (BOP PNS, Honor THL dan
Penyuluh Swadaya)
Peningkatan Kinerja Penyuluh
68 Unit (rembugtani, kursustani, FFD,
bahan pembelajaran)
Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di
Balai Penyuluhan Pertanian
12
3
4
5
6
786 Layanan
Fasilitas Teknis Dukungan Penyuluhan
Pertanian
6.000 Petani (Climate Smart Argiculture)
Program Modernisasi Irigasi Strategis
dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP)
untuk peningkatan kapasitas petani
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020
DANA DEKONSENTRASI PEMANTAPAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN
25

26. Penyuluhan modern di BPP membutuhkan PPL swadaya dan
swasta:
26
 Penyuluh swadaya =
“pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga
masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan
mampu menjadi Penyuluh”.
 Penyuluh swasta =
“penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang
mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan”

27. Enam keunggulan penyuluh swadaya
(hasil riset Indraningsih dkk., 2013):
27
1. Pengetahuan dan keterampilan teknologi lebih
kuat, namun spesifik (Jarkoni = mengajar karena
melakoni)
2. Lebih mampu menciptakan penyuluhan yang
partisipatif
3. Lebih mampu mengorganisasikan masyarakat
(Community-Organizing Role)
4. Mampu menjadi penghubung (change agent)
yang lebih powerfull
5. Agen bisnis yang potensial (umumnya menjadi
pelaku usaha)
6. Memiliki nilai lebih pada kepemilikan modal
PPL swadaya adalah
PPL TERLENGKAP,
memiliki karakter
PPL pem dan
swasta dalam
dirinya

28. Penyuluh swasta Schwartz (1994) dan Qamar (2005):
28
Jenis Kondisi di Indonesia
1. Perusahaan swasta (penyedia input, perusahaan
pengolahan, perusahaan pemasaran)
7.229 unit (65 tanaman pangan, 322 hortikultura,
1.877 perkebunan, 2.408 peternakan, 1.791
perikanan,
799 kehutanan)
2.NGO
3. Asosiasi petani Per komoditas
4. Organisasi komunitas petani (rural community
organizations)
5. Perguruan tinggi (agricultural academic
institutions)
185 unit ( 88 Politeknik, Sekolah Tinggi, atau
Akademi +
97 Universitas atau Institut)
6. Lembaga penelitian pertanian Lembaga penelitian swasta
7. Pay for service extension (=individual): fee based
atau production based
Kios-kios penjual benih, pupuk, dan obat-obatan
pertanian

29. Kebutuhan untuk memobilisasi penyuluh pertanian
swasta:
29
Jenis penyuluh Kebutuhan
1. Perguruan tinggi  Perjanjian kerja dengan pihak perguruan tinggi
 Data jumlah dan kapabilitas staf yang ditugaskan
 Program penyuluhan yang akan dijalankan sejalan dengan Renstra
kabupaten/kota
 Dukungan untuk pelatihan PPL pem dan swadaya
2. Perusahaan input
pertanian
 Perjanjian kerja dengan perusahaan, bukan dengan individu
 Koordinasi dan share untuk hasil pelaksanaan demplot
3. Perusahaan makanan
dan eksportir
 Perjanjian kerja dengan perusahaan
 Kualitas mutu yang dibutuhkan
4. Penyuluh komersial
individu
 Perjanjian antara kelompok petani dengan individu profesional
 Model pembayaran
5. NGO  Perjanjian kerja dengan lembaga
 Data staf dan rencana aktivitas pendampingan ke petani

30. Perbedaan kategorial PPL pemerintah, swadaya dan swasta:
30
Penyuluh pemerintah Penyuluh swasta Penyuluh swadaya
Aktor Penyuluh PNS dan honorer (PPL-THL) Pegawai perusahaan swasta, NGO, perguruan
tinggi, penyuluh profesional pribadi
Petani maju (progressive farmer).
Basis kerja Melayani Berbisbis, mencari keuntungan. Membantu sesama petani
Bentuk peran Sebagai motivator dan komunikator, pengawal
program pemerintah
Komunikator dan motivator yang berorientasi
keuntungan
Sebagai pembaharu, motivator,
organisator komunitas, dan pemimpin
langsung di lapangan.
Kekuatan Pengetahuan teoritis kuat, terampil
mengkomunikasikan, dan jaringan sumber
informasi luas.
Pengetahuan teknis kuat, didukung fasilitas
perusahaan yang kuat, jaringan kerja luas
(sampai internasional), namun ilmunya
cenderung sempit. Sebatas barang
dagangannya saja.
Kekuatanny adalah kesamaan bahasa
dan persepsi terhadap persoalan
dengan petani, dan memiliki
pengalaman karena telah melakukan
sendiri sebelum disuluhkan.
Kendala Beban administrasi dan birokrasi, kurang praktek
(Jarkoni” = Ngajar namun ora ngalakoni)
Tidak terdata, tidak terkontrol, tidak
berkoordinasi dengan pemerintah
Jumlahnya masih terbatas, kemampuan
lebih spesifik.
Tipe keahlian  Polivalent, sebagian monovalent.
 Jaringan dan cakupan luas
 Menangani pertanian secara luas
 Monovalent,
 Layanan bagus untuk high value crops
 Mampu menangani value chain
Monoovalen
Basis kerja Wilayah (desa dan kecamatan) Komoditas Komoditas

31. (4). Rencana Aksi BPP:
sebagai unit manajemen administrasi pembangunan, Bisnis dan Penyuluhan
Pertanian
31

32. Pembagian peran:
32
MANAJEMEN/ADM
PEMBANGUNAN
BISNIS PENYULUHAN
Aktivitas -Data statistik pertanian
wilayah kecamatan
-Data administrasi
pembangunan
-Data BASELINE
kecamatan
-Pengembangan Kelembagaan
Ekonomi Petani
-Peningkatan produksi dan
produktivitas
-Menyusun bisnis plan
-Pemasaran hasil pertanian
-Value chain agribisnis
-Jaringan kemitraan dan kelembagaan
bisnis
-Adopsi teknologi
pertanian unggul
-Demplot
-Bimtek
-Cyber extension
Pelaku -UPTD Pertanian
-Kantor kecamatan
-Mantri statistik
-PPL swadaya
-PPL swasta
-KEP (korporasi petani)
-Pelaku usaha (input dan output
pertanian)
-PPL pemerintah
-PPL swadaya
-PPL swasta (PT, dll)
-BPTP
“Komandan” Camat dan Kepala
UPTD Pertanian
-“Pelaku pasar” (harga, modal,
efisiensi, keuntungan, dll).
-Di tingkat petani =
KOPERASI/PERUSAHAAN petani
Kepala BPP

33. 33
Jenis PPL Fungsi penyuluhan (IT,
diseminasi, demplot,
dll)
Pengembangan
organisasi petani (KT,
Gapoktan, koperasi,
perusahaan petani)
Fungsi Bisnis
(informasi pasar,
pasar, value chain)
PPL pemerintah *** ** *
PPL swadaya ** ** **
PPL swasta * * ***
Pembagian peran Penyuluh Pertanian di BPP:

34. Dukungan yang dibutuhkan
BPP:
34
1. Mengembangkan prasarana IT (Cyber Extension) informasi dua arah
2. Research extension linkage (REL) dengan BPTP dan Posluhdes
3. Menata hubungan kerja dengan UPT/UPTD lingkup teknis dan camat
sebagai hubungan koordinatif
4. Perlu pengembangan data baseline dan pemetaan kondisi dan kebutuhan
BPP sesuai klasternya.
5. Pengembangan SDM: penyuluh generalis (broad set of skills) + penyuluh
spesialis dari pihak swasta (private sector), perguruan tinggi, lembaga
penelitian (research institutions), NGO dan organisasi lain.
6. Jejaring penyuluhan antar BPP untuk mensinergikan sistem informasi
agribisnis antar wilayah.

35. 35
http://webblogsyahyuti.blogspot.co.id/