Penyuluhan pertanian swadaya dan swasta perlu segera didukung dan dimobilisasi demi penyuluhan pertanian modern di Indonesia

1. PENYULUH PERTANIAN
SWADAYA DAN SWASTA:
Potensi dan Dukungan yang Dibutuhkan
1
Oleh: SYAHYUTI
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)
Kementerian Pertanian JAKARTA, 5 Juni 2018

2. 2

3. Materi presentasi:
1. Indonesia membutuhkan penyuluhan
modern
2. Kondisi dan permasalahan SDM
Penyuluhan
3. PPL swadaya
4. PPL swasta
5. Ke depan: konfigurasi dan kerjasama
PPL pemerintah, swadaya dan swasta
3

4. Satu,
Indonesia Membutuhkan Penyuluhan
Pertanian Modern
4

5. Kritik terhadap penyuluhan klasik:
Mahal, menghabiskan anggaran pemerintah
Tidak efisien dalam penggunaan anggaran dibandingkan dengan
bidang profesi lain di pemerintahan
Organisasinya besar , lamban, dan kaku
One way communication
Qamar (2005):
“The fact remains, however, that modernization and reforms
are needed in the existing national extension systems as a
result of the many global forces that are changing socio-
economic and political conditions in the world, creating new
challenges and learning needs for farmers in developing
countries”.
5

6. Agricultural Extension: Needed Paradigm
Shift (Baldeo Singh, 2009)
1. Information now has real, measurable value
2. Public extension services are no more
solesource of information
3. Essential shift from “provider mentality” to
“user mentality”
4. Required shift from broadcasting to narrow
casting
5. Instance Performance
6. Demand driven and customized information
6

7. Mengapa perlu moderniasi penyuluhan?
1. Agroekologi: materi penyuluhan harus mampu merespon kebutuhan
teknologi yang sangat bergantung pada zona agroekologi yang berbeda
(agroecological zones), tidak lagi seragam sebagaimana revolusi hijau.
2. Political-economic: pengaruh dari tahap perkembangan negara (stage of
economic development), berapa besar investasi pemerintah dalam
kegiatan penyuluhan pertanian: seberapa besar ketergantungan
ekonomi nasional kepada sektor pertanian? Berapa warga negara yang
masih bergantung pada pertanian?
3. Sociocultural: perbedaaan kultural antar petani, language differences
and illiteracy, proporsi keterlibatan perempuan dan laki-laki, pola
agraria, struktur penguasaan lahan.
4. Kebijakan nasional: berkenaan dengan ketahanan pangan, berapa
surplus pangan mau diproduksi, market Intervention, infrastructure,
institutional factors, Research, Education and Training, Input Supply,
Credit, Farmer Organizations and NGO
(Sumber: Swanson, Burton E.; Robert P. Bentz; and Andrew J. Sofranko (eds). 2004: Improving
Agricultural Extension: A Reference Manual. www.fao.org)
7

8. Apa kunci new professionalism in
extension?
1. Pendekaan partisipatif.
“These participatory methods and approaches represent an
opportunity to build better linkages between the various actors and
to increase the learning from each other”.
2. New systems of participatory learning
3. New learning environments for professionals and local
people
4. New institutional settings
5. Menciptakan organisasi penyuluhan yang bercirikan
organisasi pembelajar (learning organizations).
(sumber: Roche, 1992; Pretty & Chambers, 1993; Pretty, 1995)
8

9. Paradigma penyuluhan lama vs baru:
9
Penyuluhan lama Penyuluhan baru
Penanggung jawab
penyuluhan
Pemerintah pusat Banyak pihak pada berbagai level
(PT, petani, swasta, NGO, dll)
Fungsi penyuluhan Tranfer teknologi untuk
peningkatan produksi
Lebih luas (memobilisasi,
mengorganisasikan dan mendidik
petani).
Posisi penyuluhan Terpisah dengan instansi lain Koheren
Model transfer
teknologi
Linear, sekuensial, dan satu arah Lebih realistik, siklis, dan dinamis
(antara petani, peneliti, penyuluh)
Desain proyek Menurut perspektif pengajar learning model, melibatkan
stakeholders
Pendekatan Lip sevice = menyampaikan
teknologi
Mengambil resiko dengan melibatkan
teknologi eksperimental, serta
mengaitkan penelitian, manajer
penyuluhan, dan organisasi petani

10. • Badan SDMP. 1999. "Paradigma Penyuluhan
Pertanian pada abad ke-21”
– perlunya penyuluhan pertanian sebagai sesuatu yang
lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa
dari pada sekadar penyampaian teknologi.
– Penyuluhan pertanian diharapkan tidak hanya
membuat petani mampu berproduksi, tetapi harus
berproduksi secara mandiri, dan sekaligus mampu
mencapai kesejahteraan keluarganya.
10

11. Ciri penyuluhan MODERN adalah:
1. Penanggung jawab penyuluhan tidak semata-mata pemerintah nasional, namun dapat
dijalankan oleh beragam pihak dan pada berbagai level.
2. Organisasi penyuluhan berbentuk “learning organization”, dimana pelaksana penyuluhan
tidak lagi terstruktur secara ketat, namun ada kesempatan terus menerus untuk melakukan
penyesuaian misi, pelayanan, produk, kultur, dan prosedur organisasi.
3. Fungsi penyuluhan lebih luas dari sekedar mentranfer teknologi, namun juga mencakup
upaya untuk memobilisasi, mengorganisasikan, dan sekaligus mendidik petani.
4. Penyuluhan sebagai sistem pengetahuan yang komprehensif, tidak terpisah antara
penemuan teknologi dengan transfernya.
5. Model transfer teknologi lebih realistik, siklis, dan dinamis (antara petani, peneliti,
penyuluh dan guru)
6. Desain penyuluhan memungkinkan untuk mengembangkan learning model dengan
melibatkan para stakeholders utama.
7. Pendekatan penyuluhan lebih pada pemecahan masalah, melibatkan teknologi informasi
eksperimental, mengaitkan penelitian, manajer penyuluhan, dan organisasi petani.
8. Jenis penyuluh tidak terbatas hanya pegawai pemerintah, namun juga penyuluh swadaya
(dari petani) dan penyuluh swasta.
9. Posisi petani tidak hanya sebagai objek penyuluhan, namun sebagai objek sekaligus subjek
penyuluhan.
11

12. Paradigma penyuluhan modern pada UU
NO 16 - 2006:
1. Demokrasi dan partisipasi.
Pasal 2: “Penyuluhan diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan,
keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan,
berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat”.
2. Penyuluhan tidak pada sekedar peningkatan produksi pertanian, namun pada
manusianya.
Pasal 3: tujuan penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan
peningkatan modal sosial.
3. Menerapkan manajemen yang terintegratif, tidak lagi terpasung ego sektoral.
Pasal 6: penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan subsistem
pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Pasal 7: “Dalam menyusun strategi penyuluhan, pemerintah dan pemerintah daerah
memperhatikan kebijakan penyuluhan dengan melibatkan pemangku kepentingan di
bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan”.
12

13. UU 16-2006:
4. Pelibatan masyarakat petani, dan menjadikan petani sebagai subjek
penyuluhan.
Pasal 6 (b) : “penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan/atau
warga masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara
sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan
programa pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan”.
Pasal 29: pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta
pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan penyuluhan.
5. Penyuluhan tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah, diakui keberadaan
penyuluh swadaya dan swasta, serta Komisi Penyuluhan sebagai organisasi
independen di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
13

14. Pengalaman negera-negara lain
(laporan FAO, 2005):
• Costa Rica: pemerintah memberi extension
voucher ke petani, utk mendapatkan layanan
penyuluhan
• Inggris: Penyuluhan swasta sudah lama, mampu
mengefisienkan staf
• Holland: 60 % biaya penyuluhan dari petani, 40%
dari pemerintah
• Nicaragua: desentralisasi dan semi private-
extension
• Estonia: public extension advisory service utk
petani lemah, dan penyuluh swasta utk yang kuat
14

15. • Shahbaz, Babar and Salaman Ata
(2014: Enabling Agricultural Policies for benefiting Smallholders in Dairy, Citrus
and Mango Industries of Pakistan. Agricultural Extension Service in p[akistan:
Chalenges, Caontraints and Ways-forward).
• Desentraliasai penyuluhan di Pakistan dimulai
sejak 2001, saat pemerintah memberikan
desetralisasi kepada pemerintah lokal
• Penyuluh swasta bergerak dalam bidang:
– proteksi tanaman oleh perusahaan pestisida,
– introduksi benih oleh perusahaan benih,
– pabrik gula,
– perusahaan rokok untuk tembakau, perusahaan
pengolah untuk jagung,
– peternakan oleh perusahan peternakan nasional.
15

16. Dua,
Kondisi SDM Penyuluhan Indonesia
16

17. Jumlah SDM dan kelembagaan penyuluhan
pertanian
17
2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
RATA2 (%
per th)
Jumlah BPP 5.016 5.251 5.430 5.430 5.515 2,41
Jumlah PPL PNS 27.476 27.153 25.713 25.290 30.621 3,24
Jumlah THL TBPP 21.249 20.814 20.197 19.084 12.584 (3,51)
Jumlah PPL swadaya 13.169 16.596 24.981 23.797 24.471 18,66
Jumlah PPL swasta 92 92 92 92 105 3,53
TOTAL PPL 61.986 64.655 70.983 68.263 67.781 2,39
Jumlah Kelompok Tani 318.453 322.390 422.770 531.287 561.791 13,51
Jumlah Gapoktan 37.632 37.632 57.272 62.163 63.120 12,56
Jumlah KEP 13.230 13.230 13.230 12.584 12.546 0,11

18. Kelembagaan penyuluhan dan
petani:
18
0.51 0.54 0.82 0.89 0.90
4.33
4.59
6.04
7.58
8.02
0.72
0.74
0.77 0.77
0.79
1.89 1.87
1.88 1.78 1.79
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
2013 2014 2015 2016 2017
Gapoktan/desa
Kel tani/desa
BPP/kec
KEP/kec

19. Beban tugas
penyuluhan:
19
1,462 1,470 1,515 1,504 1,296
648 617
549 557 585
3,050
2,404
1,560 1,598 1,621
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2013 2014 2015 2016 2017
Petani/PPL PNS
Petani/Total PPL
Petani/PPL swadaya

20. 20
2013 2014 2015 2016 2017
Desa/PPL PNS 2,67 2,58 2,72 2,77 2,29
Desa/PPL total 1,19 1,09 0,99 1,03 1,03
Desa/PPL swadaya 5,58 4,23 2,80 2,94 2,86
Keltani/PPL PNS 11,59 11,87 16,44 21,01 18,35
Keltani/PPL total 5,14 4,99 5,96 7,78 8,29
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
2013 2014 2015 2016 2017
Desa/PPL PNS
Desa/PPL total
Desa/PPL swadaya
Keltani/PPL PNS
Keltani/PPL total

21. PPL kurang mengembangkan organisasi petani
(Syahyuti et al., 2014)
Uraian Jabar Jatim Sumbar
Jumlah petani yang sudah masuk kelompok tani (%) 48.4 54.6 55.5
Jumlah kelompok tani yang dibina (unit) 11 – 16 10-14 10 - 16
Jumlah berdasarkan kelas:
Kelas pemula (%) 37.2 43.4 56.2
Kelas lanjut (%) 37.2 38.6 31.2
Kelas madya (%) 18.6 18.0 12.6
Kelas utama (%) 7.0 0.0 0.0
Total 100.0 100.0 100.0
Target semua petani masuk kelompok tani (%) 100.0 100.0 100.0
Target semua kelompok menjadi kelas utama (%) 0.0 0.0 0.0
Jumlah petani yang sudah masuk koperasi (%) Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu
Target semua petani masuk koperasi (%) 0.0 0.0 0.0
Pembinaan organisasi petani (%):
Kelompok tani 100.0 100.0 100.0
Gapoktan 100.0 100.0 100.0
Koperasi 12.5 27.2 18.7
Asosiasi petani 0.0 0.0 0.0
KTNA 0.0 0.0 0.0
21

22. 22
Penyuluh pertanian SWADAYA dan
SWASTA
Penyuluh swadaya =
“pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga
masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan
mampu menjadi
Penyuluh”.
Penyuluh swasta =
“penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang
mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan”

23. Perbedaan kategorial PPL pemerintah, swadaya dan swasta:
23
Penyuluh pemerintah Penyuluh swasta Penyuluh swadaya
Aktor Penyuluh PNS dan honorer (PPL-THL) Pegawai perusahaan swasta, NGO,
perguruan tinggi, penyuluh
profesional pribadi
Petani maju (progressive
farmer).
Basis kerja Melayani Berbisbis, mencari keuntungan. Membantu sesama petani
Bentuk peran Sebagai motivator dan komunikator,
pengawal program pemerintah
Komunikator dan motivator yang
berorientasi keuntungan
Sebagai pembaharu,
motivator, organisator
komunitas, dan pemimpin
langsung di lapangan.
Kekuatan Pengetahuan teoritis kuat, terampil
mengkomunikasikan, dan jaringan
sumber informasi luas.
Pengetahuan teknis kuat, didukung
fasilitas perusahaan yang kuat,
jaringan kerja luas (sampai
internasional), namun ilmunya
cenderung sempit. Sebatas barang
dagangannya saja.
Kekuatanny adalah kesamaan
bahasa dan persepsi terhadap
persoalan dengan petani, dan
memiliki pengalaman karena
telah melakukan sendiri
sebelum disuluhkan.
Kendala Beban administrasi dan birokrasi,
kurang praktek (Jarkoni” = Ngajar
namun ora ngalakoni)
Tidak terdata, tidak terkontrol, tidak
berkoordinasi dengan pemerintah
Jumlahnya masih terbatas,
kemampuan lebih spesifik.
Tipe keahlian Polivalent, sebagian monovalent Monovalent, Monoovalen
Basis kerja Wilayah (desa dan kecamatan) Komoditas Komoditas

24. Penyuluh pertanian dalam konfigurasi
KOMUNITAS, NEGARA dan PASAR
24
Komunitas Negara Pasar
Orientasi utama kepada Pemenuhan kebutuhan
hidup komunal
Melayani penguasa dan
masyarakat.
Keuntungan profit (profit
oreinted)
Aspek Sosial Politik Ekonomi
Sifat kerja sistem
sosialnya
Demokratis, berdasarkan
kesetaraan
Monopolis Kompetitif
Sandaran kontrol sosial kultural (cultural
compliance)
cohersif compliance. penuh perhitungan
(renumeration compliance)
Bentuk simbol yang
diterapkan
Mitis Pseudorealis Realis
Bentuk norma utama Komunal dan kepatuhan Modifikasi perilaku Individualis
Jenis penyuluh PPL SWADAYA PPL PEMERINTAH PPL SWASTA

25. Permasalahan yang dihadapi Penyuluh swadaya dan
swasta (dalam Permentan No. 61 tahun 2008):
1. Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan
bagi penyuluh pertanian swadaya dan swasta belum
memiliki arah yang jelas.
2. Belum didayagunakan secara optimal untuk memenuhi
kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.
3. Masih lemahnya fungsi dan peran penyuluh swadaya
dalam penyelenggaraan penyuluhan,
4. Masih rendahnya motivasi kerja (?)
5. Belum terciptanya mekanisme kerja antara ketiga jenis
penyuluh, dan
6. Belum terciptanya kinerja dan profesionalisme (?)
penyuluh swadaya.
25

26. Tiga,
Penyuluh Pertanian SWADAYA:
26

27. Pelibatan petani sebagai “penyuluh” di
Indonesia:
• Era Bimas – Insus = kontak tani
• P4S = farmer to farmer extension
• 2004= pengangkatan penyuluh swakarsa
• 2008 = pengangkatan penyuluh pertanian
swadaya
27

28. Enam keunggulan penyuluh swadaya
(hasil riset Indraningsih dkk., 2013):
1. Pengetahuan dan keterampilan teknologi
lebih kuat, namun spesifik (Jarkoni =
mengajar karena melakoni)
2. Lebih mampu menciptakan penyuluhan
yang partisipatif
3. Lebih mampu mengorganisasikan
masyarakat (Community-Organizing Role)
4. Mampu menjadi penghubung (change
agent) yang lebih powerfull
5. Agen bisnis yang potensial (umumnya
menjadi pelaku usaha)
6. Memiliki nilai lebih pada kepemilikan
modal sosial
28
PPL swadaya
adalah PPL
TERLENGKAP,
memiliki karakter
PPL pem dan
swasta dalam
dirinya

29. Dukungan yang dibutuhkan penyuluh
swadaya:
1. Pelatihan keterampilan berkomunikasi dan menyusun
bahan penyuluhan
2. Kesempatan untuk melakukan “eksperimen” lapangan
(metode dan peralatan)
3. Pengembangan jejaring kerja dengan sesama penyuluh
swadaya ( = asosiasi PPL swadaya)
4. Pengakuan dari pemerintah
5. Posisi bukan semata hanya “membantu” penyuluhan
pertanian
6. Perencanaan nasional yang lengkap tentang berapa PPL
swadaya dibutuhkan, untuk bidang apa, di wilayah mana?
29

30. Empat,
Penyuluh Pertanian SWASTA
30

31. Siapa penyuluh swasta?
31
Schwartz (1994: “The Role Of
The Private Sector In
Agricultural Extension:
Economic Analysis And Case
Studies”):
1. Perguruan tinggi,
2. Public
3. Contract farming schemes
4. Input supply companies
(private extension as part of
commercial firm activities)
5. NGO
Qamar (2005: Modernizing National
Agricultural Extension Systems A
Practical Guide for Policy-Makers of
Developing Countries.
1. perusahaan swasta (private
companies)
2. NGO
3. Asosiasi petani
4. Organisasi komunitas petani
(rural community organizations)
5. perguruan tinggi (agricultural
academic institutions)
6. kantor penelitian pertanian.

32. Penyuluh swasta adalah:
32
1. Private bisnis
– penyedia input,
– perusahaan pengolahan,
– perusahaan pemasaran
2. Non profit sector
– perguruan tinggi
– NGO
– Asosiasi petani
3. Pay for service ext (=individual)
– fee based
– Production based

33. Perguruan Tinggi pertanian di Indonesia:
33
Propinsi Politeknik
, Sekolah
Tinggi,
atau
Akademi
Universita
s atau
Institut
Jumlah
NAD 6 3 9
Sumut 5 7 12
Sumbar 2 2 4
Bengkulu 1 2 3
Riau 2 3 5
Kepri 0 1 1
Jambi 0 1 1
Sumsel 5 2 7
Lampung 5 1 6
Kep Babel 1 1 2
DKI Jakarta 1 1 2
Jabar 5 9 14
Banten 0 3 3
Jateng 12 8 20
DIY 4 7 11
Jatim 7 13 20
Propinsi Politekni
k,
Sekolah
Tinggi,
atau
Akademi
Universit
as atau
Institut
Jumlah
Kalteng 1 1 2
Kalsel 5 1 6
Kaltim 2 1 3
Kalbar 4 1 5
Bali 0 2 2
NTT 2 3 5
NTB 0 2 2
Sulbar 1 1 2
Sulut 0 6 6
Sulteng 3 2 5
Sulsel 6 4 10
Sultra 2 3 5
Gorontalo 1 2 3
Maluku 0 1 1
Papua 3 2 5
Papua Barat 2 1 3
TOTAL 88 97 185

34. NGO di Indonesia:
• Ada 180 organisasi NGO pertanian di
Indonesia (http://www.smeru.or.id/en/content/ngo-database)
34
Di antaranya:
o Yayasan Bina Ketrampilan Pedesaan Indonesia (BITRA Indonesia).
o Yayasan Insan Tani (YIT),
o Bina Desa
o Yayasan Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Rakyat Selaras Alam
(Petrasa),
o Yayasan Sejahtera Tani (Yaseni),
o Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Kompetensi Anak Nagari (LPPKAN),
o Sumatra Sustainable Support Pundi Sumatra (SSS Pundi Sumatra),
o Yayasan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi (YP-Matra),
o Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Kemasda),
o Aliansi Petani Indonesia (API),
o Aliansi Organis Indonesia (AOI)

35. Perusahaan pertanian
di Indonesia:
Contoh perusahaan benih
jagung:
– PT BISI International Tbk
– PT Dupont Indonesia
– PT Monsanto Indonesia
– PT Syngenta Indonesia
35
Jumlah perusahaan pertanian = 7.229 unit
meliputi seluruh subsistem agribisnis, yakni:
65 perusahaan di subsektor tanaman pangan,
322 perusahaan hortikultura
1.877 perusahaan perkebunan
2.408 perusahaan peternakan
1.791 perusahaan perikanan
799 perusahaan kehutanan
Contoh:
•Bayer (no 1 pestisida terbesar dunia, no 7
perusahaan benih se dunia)
•Syngenta (nomor 2 perusahaan pestisida dunia,
perusahaan benih ke 3 dunia)
•Monsanto (salah satu perusahaan benih terbesar
dunia, nomor 5 sebagai perusahaan pestisida dunia)
•Dupont (no 2 perusahaan benih sedunia, no 6
sebagai perusahaan pestisida dunia)

36. Beberapa contoh perusahaan dan
NGO dan aktivitasnya:
PISAgro : Partnership for Indonesia
Sustainable Agriculture
• Created at World Economic
Forum
• Collaborations government,
private sectors and international
organisations
• Aim 20% increase in commodity
yields, 20% reduction in CO2
emissions, 20% poverty
reductions.
• 7 priority commodities : soybean,
rice, palm oil, potato, cocoa, corn
36
Danone and Cargill
• Animal Nutrition and HKSP
(Dairy Farmers Cooperative
at West Jawa with 700
cattles)
• Farmers training
• Affordable feed supplement
• Production of milk increase:
10 -13 l/cow, protein
content increased 7 %,
cow’s conception rate from
27.5 to 37 %.
• Access to more and better
milk
• Farmers get more income
(36%)
• Cargill get more consumers.

37. Nestle: Creating Shared Value
• Since 1994: coffee and cocoa.
• Research Institute helps 10000 coffee farmers at Tanggamus, Lampung.
• Since June 2010 cooperating with HIVOS, Dutch NGO (cattle farmers and biogas
installation).
• Nestlé’s Cocoa Plan in Indonesia will invest + USD 4 million to train farmers,
provide plant expertise, support supply chain transparency and to create an
experimental and demonstration farm
• Building Cocoa ED Farm (Demonstration plot for Cocoa) and facilitating
• Nestle Cocoa Cluster: improved technology 20.000 - 50.000 ha
• Mini processing, foods processing, marketing.
37
Syngenta Indonesia
• Syngenta Learning Center and Syngenta Model Farm help
farmers to enhance their productivity
• Syngenta’s Crop Advice by Mobile Phone facilitate farmers
with technology assistance.
• In return, Syngenta getting feed back from the farmers and
getting satisfied and faithful customers

38. LSM Bina Swadaya
• Community empowerment, microfinance
development, agribusiness development, development
communication, alternative tourism development,
printing services and training facilities.
• Cooperation with various donors from private sectors,
international NGO and other fundings.
• Agricultural extension in partnership with Cargill
• Empowered corn farmers in Klaten, Central Jawa
• With Danone to empower horticulture farmers in
Central Jawa (technology, micro finance and
marketing).
38

39. LSM Yayasan Dian Desa
● Assist low-income communities through the
utilization of appropriate technology and
participatory and self-help processes.
• Working in various aspects of community
empowerment in the fields of water &
sanitation, renewable energy, agriculture and
aquaculture, small industry, waste treatment,
water treatment and micro finance.
• Central Jawa: income from garden/pekarangan
• Eastern Indonesia: planting Jatropha (jarak)
39

40. Apa yang dibutuhkan PPL swasta?
Khusus untuk commercial firms, kebijakan yang
dibutuhkan berupa:
1. Kebijakan pajak (tax breaks),
2. Kredit (special financing terms),
3. Kemudahan investasi (easier licensing procedures
etc.),
4. Sikap umum terhadap keberadaan private sector
dalam pembangunan.
Kondisi yang dibutuhkan:
1. Liberalisation of input-supply markets
2. Positive environment for investment in processing and
marketing of agricultural products 40

41. Keberhasilan tipe mixed system ext
(public + private ext.)
1. Terpengaruh oleh perbedaan tujuan dan
target antara pemerintah, swasta dan donor
(misal: organic farming)
2. Karakteristik komoditas yang dikembangkan
dan keterkaitan dengan industri pengolahan
3. Kebijakan, infrastruktur, dan relasi politik
4. Level seberapa banyak informasi-informasi
yang dibutuhkan petani merupakan public
good
41

42. Lima,
Konfigurasi dan kemitraan PPL pemerintah,
swadaya dan swasta
42

43. 43
Kelebihan Kekurangan
Penyuluhan
pemerintah
 Jaringan dan cakupan
luas
 Menangani pertanian
secara luas
 Sistem transfer teknologi
beragam
 Fokus perhatian sempit
(PAJALE)
 Kurang feed back dari petani
 Kemampuan teknis rendah
 Lemah kaitan Rresearch-
extesion-market
 Kekurangan SDM dan
anggaran
Penyuluhan
swasta
 Layanan bagus untuk
high value crops
 Mampu menangani
value chain
 Cakupan terbatas
 Jaringan terbatas
 Petani miskin tidak dicakup

44. Strategi antara pendanaan
vs pelaksana:
44
(William M. Rivera. 2001. “Agricultural and Rural Extension Worldwide:
Options for Institutional Reform in the Developing Countries”)

45. Kerjasama ketiga penyuluh sekaligus. Di level kecamatan ada ext officer, di desa bekerja
PPL swasta, dan untuk menyampaikannya menggunakan PPL swadaya
45
Keterkaitan
fungsional:

46. Keterkaitan dan pembagian
secara vertikal:
46
Jenis
penyuluh
Pusat/Prop Kab/Kota Kecamatan Desa Kelompok Individual
PPL pem -Extension
officer
-PPL
progrramer
-Extension
officer
-PPL
progrramer
-Extension
officer
-PPL
progrramer
Petugas
lapang
Petani dan
keluarganya
PPL swasta -Perguruan
Tinggi
Perusahaan
pertanian
-Staf
perusahaan
-NGO
-payment
ext service
PPL swadaya Asosiasi PPL
swadaya
(koordinator
)
Asosiasi PPL
swadaya
(spesialis)
PPL swadaya
(spesialis
komoditas)
Kontak tani,
petani maju

47. Kebutuhan untuk memobilisasi penyuluh
pertanian swasta:
47
Jenis penyuluh Kebutuhan
1. Perguruan tinggi  Perjanjian kerja dengan pihak perguruan tinggi
 Data jumlah dan kapabilitas staf yang ditugaskan
 Program penyuluhan yang akan dijalankan sejalan dengan
Renstra kabupaten/kota
 Dukungan untuk pelatihan PPL pem dan swadaya
2. Perusahaan input
pertanian
 Perjanjian kerja dengan perusahaan, bukan dengan
individu
 Koordinasi dan share untuk hasil pelaksanaan demplot
3. Perusahaan
makanan dan
eksportir
 Perjanjian kerja dengan perusahaan
 Kualitas mutu yang dibutuhkan
4. Penyuluh komersial
individu
 Perjanjian antara kelompok petani dengan individu
profesional
 Model pembayaran
5. NGO  Perjanjian kerja dengan lembaga
 Data staf dan rencana aktivitas pendampingan ke petani

48. Apakah Perlu SATU PENYULUH = SATU DESA ?
1. Jumlah petani/desa dan luas lahan/desa tidak sama.
2. Luas desa dan sarana transportasi dan komunikasi tidak sama.
3. Sampai kapan? Pengetahuan, sikap dan keterampilan petani akan
meningkat dari hari ke hari.
4. Akan lahir petani-petani pintar yang bisa menjadi penyuluh swadaya
5. Satu penyuluh tiap desa, untuk PPL yang mana? Apakah untuk PPL
pemerintah, PPL swadaya, PPL swasta?
Chapter 10 :Human resources development in agriculture: Developing country issues.
http://www.fao.org/.....
- Di AS, Canada dan Eropa, satu penyuluh = 400 petani
- Di negara berkembang = 2500 petani.
48

49. Opsi pembagian peran ke depan:
Penyuluh
pemerintah
Penyuluh swasta Penyuluh swadaya
Pelaku PPL PNS dan PPL-
THL
Dosen, penelitia, staf perusahaan inti,
staf asosiasi komoditas, pegawai
perusahaan swasta, NGO
Petani (Kontak Tani, petani
maju, pengurus organisasi
petani).
Basis kerjanya Pelayanan dan
administrasi
Pelayanan dan mencari keuntungan. Pelayanan,
pendampingan, dan bisnis
Sosoknya Polivalent atau
monovalent,
administrasi
Monovalent, cenderung spesifik
komoditas/bidang
Monovalent, spesifik
komoditas/bidang
Peran Motivator dan
komunikator
Komunikator, motivator, suplai input,
buyer.
Pembaharu, motivator,
organisator komunitas,
pemimpin lapang.
Tanggung
jawab
wilayah
Wilayah tertentu
(1 penyuluh = 1-3
desa)
Area tertentu (kawasan) Wilayah tidak dibatasi
utamakan di desa/kec
bersangkutan
49

50. Kemajuan wilayah penyuluhan vs jenis penyuluh
(Mosher, 1978 dll) :
50
Ketersediaan
prasarana fisik
Tingkat penerapan
teknologi
(produktivitas)
Kemajuan petani
(tingkat
pengetahuan dan
kemandirian
mencari informasi)
Pilihan komposisi
penyuluh
Rendah Rendah Rendah PPL Pem + swadaya
Tinggi Sedang Tinggi PPL swadaya +
swasta
Tinggi Tinggi Tinggi PPL swasta +
swadaya

51. 51
Tingkat kemajuan dan komposisi penyuluh:
Wilayah dengan
tingkat kemajuan
RENDAH
Tingkat
kemajuanSEDANG
Tingkat kemajuan
TINGGI
PPL
SWASTA
PPL
Pemerin
tah
PPL
SWADAYA

52. Contoh penyuluhan by demand
(karakterisasi kecamatan sebagai basis untuk menentukan
jumlah PPL pemerintah)
52
Indikator Kategori Skor Pilihan
Penerapan teknologi
- Produktivitas padi Rendah (<4
ton/ha)
3
Sedang (4-6
ton/ha)
2
Tinggi (>6
ton/ha)
1
Beban kerja
- Luas sawah Rendah (<1000
ha)
1
Sedang (1000-
3000 ha)
2
Tinggi (>3000
ha)
3
Geografis
- Sebaran sawah Rendah
(terpusat)
1
Tinggi
(menyebar)
2
Jumlah (rentang 3 – 8)
A. Nilai akhir 3-5 =
kebutuhan PPL
pemerintah 3 orang
B. Nilai akhir 6-8 =
kebutuhan PPL
pemerintah 5 orang

53. Komposisi PPL pemerintah, swasta dan swadaya berbasiskan karakter wilayah
kabupaten/kota (sebuah usulan):
53
Kedekatan
dengan kampus
Komoditas
dominan
Kemajuan
penerapan
teknologi
Penanggung jawab penyuluhan
PPL
pem
PPL
swasta
PPL
swadaya
A. Dekat
kampus
pertanian
***
B. Jauh dari
kampus
pertanian
Tanaman
komersial
Rendah ** ** *
Sedang ** *** **
Tinggi *** **
Tanaman
pangan
rakyat
Rendah *** *
Sedang *** **
Tinggi * * ***

54. Point penting:
1. Penyuluhan pertanian dunia menuju market led-
extension
2. Cooperative Extension: A Vision for the 21st
Century (Bull et al. Is Extension Relevant for the
21st Century? https://www.joe.org...)
3. Ketiga jenis penyuluh tetap dapat bekerjasama,
tidak saling menyingkirkan
4. Trend diskusi dunia pada PPL swasta (private
sector extension)
54

55. Agenda yang dibutuhkan ke depan:
1. Penelitian. Policy research untuk merumsukan pola yang lebih sesuai di
Indonesia, pada level kebijakan dan level lapang
2. Organisasi. Rumusan pembagian peran antara penyuluh yang lebih sesuai
dengan semangat modernisasi dengan dimensi tingkat kemajuan
pembangunan pertanian, wilayah, dan waktu. Membangun struktur
keorganisasian penyuluhan yang efektif dengan ciri learning organization
3. Kebijakan. Menyusun basis kebijakan yang kuat
4. Komitmen. Menyamakan persepsi dan langkah antar stakeholders (internal
Kementan, eksternal Kementan, dan daerah)
5. Anggaran. Mendapatkan sumber anggaran baru, penyuluhan pertanian
sebagai pendidikan nonformal (bagian dari 20% APBN ?)
55

56. 56
http://webblogsyahyuti.blogspot.co.id/