Dokumen tersebut membahas tentang manajemen BUMDES dan koperasi. Secara singkat, dibahas mengenai perkembangan BUMDES di Kabupaten Aceh Tengah yang didukung oleh regulasi dan kebijakan pemerintah. Selain itu, dibahas pula mengenai tujuan pendirian BUMDES, badan hukum yang menaungi BUMDES, serta contoh beberapa BUMDES yang berhasil di Indonesia."

1. Manajemen BUMDES
dan Koperasi
DR SYAHYUTI - Pusat Riset Koperasi, Korporasi
dan Ekonomi Kerakyatan - BRIN
PKPM Kabupaten Aceh Tengah
2 November 2023

2. Bio data:
• Tempat tgl lahir: Padang Pariaman, 2 Februari 1967
• Pendidikan: S3 Sosiologi UI
• Instansi: Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi
Kerakyatan OR TKPEKM - BRIN
• Bidang keahlian: sosiologi pertanian, kelembagaan
ekonomi, agraria, penyuluhan pertanian, kelembagaan
dan organisasi petani
• Silahkan search Google:
https://linktr.ee/yutisyahyuti
2

3. Materi:
3
Perkembangan
Bumdes: Kab
Aceh Tengah
BUMDES dan
Koperasi
Diskusi

4. Bumdes di
prop NAD:
• November 2019: Dari 6.498 desa,
baru 5.826 desa yang telah
memiliki badan usaha milik desa
(BUMDes). Sebagian besar
berstatus rintisan dan
berkembang
• Januari 2021: sebanyak 318
BUMG di prop NAD telah
terdaftar di Bumdes.id
• 16 Juli 2023: Kab Aceh Jaya
membentuk Badan Usaha Milik
Desa Bersama (Bumdesma)
anggota 172 desa. (Bumdes
“Aceh Jaya Kerja Bersama”)
• Feb 2023: 2 BUMDes mengikuti
perlombaan BUMDes Tingkat
Nasional di Kab Bintan, Kepri,
yakni Bumdes Camar Laut
(Gampong Bantayan, Kecamatan
Seunuddon) dan BUMDes
Sawang Berjaya (Gampong Riseh
Tunong, Kecamatan Sawang),
Kab Aceh Utara
• Syarat masuk Bumdes.id
adalah:
• sudah berdiri dua
tahun
• memiliki unit usaha
yang sudah
mencatatkan
keuntungan
• tidak memiliki kendala
sinyal internet
• siap mengikuti semua
tahapan program
• siap bermitra dengan
perguruan tinggidan
BUMN
4

5. Perkembangan BUMDES di Kab Aceh Tengah:
DUKUNGAN REGULASI DAN KEBIJAKAN:
• Peraturan Bupati Aceh Tengah Namur 36 Tahun
2016 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan,
Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung
• Peraturan Bupati Aceh Tengah No 3 tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung tahun
2022
• Pasal 5: prioritas penggunaan Dana Kampung
diarahkan untuk program percepatan pencapaian
SDGs Desa melalui:
• Pemulihan ekonomi nasional
• Program prioritas nasional
• Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam
sesuai kewenangan kampung
5

6. 6

7. Tujuan
pendirian
BUM Desa:
7
Meningkatkan
perekonomian
desa
Meningkatkan
pendapatan asli
desa
Meningkatkan
pengolahan
potensi desa
sesuai dengan
kebutuhan
masyarakat
Menjadi tulang
punggung
pertumbuhan
dan pemerataan
ekonomi
pedesaan.

8. Usaha yang dapat dijalankan melaui BUM Desa:
PRODUKSI:
• Home industri
• Kerajinan rakyat
• Pertanian
• Perikanan
• Peternakan
• Agroindustri
• dll
PERDAGANGAN:
• Pasar desa
• Simpan pinjam
• Waserda
JASA:
• Simpan pinjam
• Transportasi
• Obyek wisata desa
• Pembayaran air dan listrik
• Sumber air, listrik desa
• Penyaluran SEMBAKO
8

9. Prinsip umum pengelolaan BUM Desa:
• Kooperatif = mampu melakukan kerjasama
dengan baik
• Partisipatif = bersedia secara sukarela
mendukung dan berkontribusi
• Emansipatif = tanpa memandang golongan,
suku, dan agama
• Transparansi = diketahui oleh segenap lapisan
masyarakat dengan mudah dan terbuka
• Akuntable = dapat dipertanggung
jawabkan secara teknis maupun
administratif
• Sustainable = berkelanjutan
• Mekanisme member-base = koperasi (one
man one vote)
• Self help organization = mandiri
• Profesional = tanggung jawab, integritas,
efisien, menguntungkan, dll
9

10. Mengapa perlu mendirikan BUM Desa?
10

11. Dasar hukum BUM Desa:
• UU No 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah
• UU No 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
• Peraturan Pemerintah No 71
Tahun 2005 Tentang Desa
• UU 6 tahun 2014 tentang Desa
• Pasal 1 UU Desa:
“Badan Usaha Milik Desa, yang
selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesarbesarnya kesejahteraan
masyarakat Desa”
11

12. BAB X. Badan Usaha Milik Desa
Pasal 87 (1):
• Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang
disebut BUM Desa
• BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi
dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Pasal 88 (1):
• Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah
Desa
• Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa
Pasal 89, hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:
• pengembangan usaha
• Pembangunan desa
• pemberdayaan masyarakat desa
• pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui
hibah
• bantuan sosial
• kegiatan dana bergulir
Pasal 90, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa
mendorong perkembangan BUM Desa dengan:
a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan
b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar
c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan
sumber daya alam di Desa
Bagian penjelasan:
• Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh
Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, …..
12

13. Penjelasan Pasal 87 Ayat (1):
• BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah
Desa untuk mendayagunakan segala
potensi ekonomi, kelembagaan
perekonomian, serta potensi sumber daya
alam dan sumber daya manusia dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa
• BUM Desa tidak dapat disamakan dengan
badan hukum seperti perseroan terbatas,
CV, atau koperasi.
• BUM Desa merupakan suatu badan usaha
bercirikan Desa ….
• BUM Desa dapat melaksanakan fungsi
pelayanan jasa, perdagangan, dan
pengembangan ekonomi lainnya
• BUM Desa dapat menghimpun tabungan
dalam skala lokal masyarakat Desa,
melalui pengelolaan dana bergulir dan
simpan pinjam
• BUM Desa berorientasi pada keuntungan
keuangan, dan mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa
• BUM Desa mengembangkan unit usaha
dalam mendayagunakan potensi ekonomi
• Sangat dimungkinkan BUM Desa
mengikuti badan hukum yang telah
ditetapkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
13

14. Tujuh ciri BUM Desa:
14
BUM Desa dimiliki oleh desa
dan dikelola secara bersama
Modal usaha bersumber dari
desa (51%) dan dari
masyarakat (49%) melalui
penyertaan modal (saham
atau andil)
Operasionalisasinya
menggunakan falsafah
bisnis yang berakar dari
budaya lokal (local wisdom)
Bidang usaha yang
dijalankan didasarkan pada
potensi dan hasil informasi
pasar
Keuntungan yang diperoleh
ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan
anggota (penyerta modal)
dan masyarakat melalui
kebijakan desa (village
policy)
Difasilitasi oleh Pemerintah,
Pemprov, Pemkab, dan
Pemdes
Pelaksanaan
operasionalisasi dikontrol
secara bersama (Pemdes,
BPD, anggota)

15. Badan
hukum BUM
Desa:
• BUM Desa merupakan salah
satu entitas Berbadan Hukum
sesuai amanah dari Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja.
• Penjelasan tentang Badan
Hukum = PP No 11 Tahun 2021
Tentang BUM Desa
• Permendes No 3 tahun 2021
Tentang Pendaftaran,
Pendataan dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan
Pengembangan, dan Pengadaan
Barang dan/atau Jasa Badan
Usaha Milik Desa/Badan Usaha
Milik Desa Bersama.
Jumlah BUM Desa tahun 2014 =
1.022 unit
Tahun 2017 = 18.000 unit
Tahun 2022 = sekitar 40.000 unit
Per 21 Juli 2022:
Jumlah BUM Desa berbadan
hukum 7.902 unit, atau 10,55%
dari jumlah desa (74.961
unit) (https://bumdes.kemendesa.go.i
d/)
15

16. https://bumdes.kemendesa.go.id/
16

17. 17

18. Koperasi menurut ICA (International Cooperative
Alliances):
Definition of a Cooperative
• A cooperative is an autonomous association of
persons united voluntarily to meet their common
economic, social and cultural needs and aspirations
through a jointly-owned and democratically-
controlled enterprise.
Cooperative values
• Cooperatives are based on the values of self-
help, self
responsibility, democracy, equality, equity,
• Cooperative Principles
1. Voluntary and Open Membership
2. Democratic Member Control
3. Member Economic Participation
4. Autonomy and Independence
5. Education, Training, and Information
6. Cooperation among Cooperatives
7. Concern for Community
18

19. Koperasi sebagai
entitas dalam
Sistem Ekonomi
Pancasila:
19

20. TEORI:
Rangkuman nilai-nilai
sebagai panduan
penyusunan Ekonomi
Pancasila dari 36 butir
penerapan Pancsasila
SILA KE NILAI-NILAI EKONOMI
Sila I, Ketuhanan yang Maha Esa  Etika yang berketuhanan
 Kolektivisme religius
Sila II, Kemanusiaan yang adil dan
beradab
 tenggang rasa
 kemanusiaan
 kebenaran
 keadilan
 kerjasama
 emansipasi
 demokrasi
Sila III, Persatuan Indonesia  nasionalisme
 “mengutamakan” bangsa
sendiri
Sila IV, Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
 mengutamakan
kepentingan negara dan
masyarakat
 tanggung jawab
 ekonomi yang
menggunakan hati nurani
 tanggung jawaban moral
 kedaulatan negara atas sumber-
sumber penting ekonomi
Sila V, Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia
 kekeluargaan
 gotong royong
 adil
 memberi pertolongan
 anti pemerasan
 tidak boros
 bekerja keras
 kemajuan yang merata dan
berkeadilan

21. • KETUHANAN
YANG MAHA
ESA
Sila I
• KEMANUSIAAN
YANG ADIL DAN
BERADAB
Sila II • PERSATUAN
INDONESIA
Sila III
Sila IV
Sila V
Posisi Ekonomi Pancasila dan SDGs Desa:
KERAKYATAN YANG
DIPIMPIN OLEH
HIKMAT
KEBIJAKSANAAN
DALAM
PERMUSYAWARATAN/
PERWAKILAN
KEADILAN
SOSIAL BAGI
SELURUH
RAKYAT
INDONESIA
“input” “proses / metode” “output”
SDGs
Desa

22. Contoh-contoh BUM Desa sukses:
• BUMDes Amarta di
Pandowoharjo, DIY
• Usaha = pengelolaan sampah
• Sampah organik difermentasi untuk
diolah menjadi kompos dan
• Bekerja sama dengan akademisi
dari Fakultas Pertanian, Universitas
Pembangunan Nasional (UPN)
Veteran Yogyakarta
22

23. BUMDes Tirta Mandiri Desa
Ponggok, Jateng
• Usaha = jasa pariwisata
• Jumlah pengunjung hari biasa
= 600 orang, saat liburan 1.500
orang
• Omset usaha = Rp 10.36
Milyar
• Laba = Rp 6,5Milyar
23

24. BUMDes AMANAH Desa Bukit
Gajah di Kecamatan Ukui,
Kabupaten Pelalawan, Riau:
• Desa transmigrasi
• Mengikuti program Desa Brilian
BRI,
• Masuk sebagai kategori Desa
BRIlian 2021 Batch 1
• Asset usaha = memiliki area
kelapa sawit sekitar 100 hektar
BUMDes Multianggaluku
Mandiri Desa Kalukubula,
Sulteng
• Modal awal = Rp 35 juta, berasal
dari dana desa
• Usaha = penyalur Bansos
pemerintah (beras, gas elpiji,
gula dan bawang merah)
• Warung sembako dan warung
kopi
• Keuntungan usaha = Rp 4 juta
per bulan
• perbulannya. Namun hal itu
tidak menjadi
24

25. KORPORASI PETANI:
pengembangan Kawasan
pedesaan melalui
konsolidasi usaha dan
petani di desa
25

26. 26

27. CONTOH:
jenis dan bentuk pendampingan
kegiatan di major project ICARE

28. Master Plan
Korporasi Petani Minahasa Utara:
28
1. Technology/Technical plan
2. Bussines plan
3. Institutional plan
4. Site plan
5. Action plan

29. Bisnis on farm 1: usahatani kelapa
29
KONDISI EKSISTING RENCANA INTRODUKSI
(potensi pengembangan)
1. Teknologi Produksi = 1,03 ton / ha / tahun Produksi = 1,8 ton / ha / tahun
2. Bisnis / finansial Pendapatan = 4,5 juta / ha / tahun 8 juta / ha / tahun
3. Kelembagaan (pelaku, individu, grup,
swasta, dll)
Usahatani individual, rata-rata = 1-2 ha per
petani
Usahatani individual, rata-rata = 1-2 ha per petani
4. Lokasi kegiatan (desa) Kegiatan di = 14 desa, 5 kecamatan
5. Rencana aksi 2023 = ……
2024 = …….
6. Pendampingan (peningkatan SDM,
pelatihan, Bimtek, pendampingan)
• Pelatihan pengenalan budidaya kelapa (kelapa dalma,
dan hibrida)
• Pelatihan teknologi on farm kelapa unggul
6. Kebutuhan prasarana dan sarana • Mesin pembuat lubang tanam
• Mesin penyemprot rumput
• Mesin pengupas kelapa
7. Penanggung jawab BPSIP, Pemda, petani, dll)

30. Bisnis off farm 1: produksi benih kelapa
30
KONDISI EKSISTING RENCANA INTRODUKSI
(potensi pengembangan)
1. Teknis / teknologi Benih sendiri, kualitas tidak terjamin, kurang
unggul
Benih unggul hibrida produksi Eks Balit Palma
2. Bisnis / finansial Potensi pendapatan = 10.000 benih x Rp 50.000 /
batang = 500 juta
3. Kelembagaan (pelaku, individu, grup,
swasta, dll)
Belum dijalankan Oleh KT dan koperasi
4. Lokasi kegiatan (desa) Pada 2 desa, Kec ………………….
5. Rencana aksi 2023 = pengadaan benih induk, kebun bibit
2024 = …….
6. Pendampingan (peningkatan SDM,
pelatihan, Bimtek, pendampingan)
Bimtek produksi benih kelapa
6. Kebutuhan prasarana dan sarana Kebun bibit, gudang, kendaraan roda 3
7. Penanggung jawab (BPSIP, Pemda,
petani, dll)
BSIP, BB Palma, Dinas Perkebunan

31. DISKUSI:
Menyusun rencana
pengembangan unit
usaha BUMDES
31

32. Kenali 5W +
1H
32
What  Usaha apa
yang akan
dikembangkan ?
Why  Mengapa
memilih usaha tersebut
?
Where Dimana akan
dikembangkan ?
Who  Siapa saja
pemangku
kepentingan yang
•akan diajak berkolaborasi ?
When  Kapan
rencana akan
dilaksanakan ?
+ How  Bagaimana
rencana tersebut akan
terwujud ?

33. Pembagian
tugas:
1. Setiap desa (1 kelompok)
membuat satu rencana
bisnis (baru atau sudah
berjalan)
2. Setiap bisnis memuat
rencana teknis, analisis
finansial, kelembagaan,
lokasi / tata letak, dan
action plan
3. Presentasi dikelompokkan
atas kesamaan jenis usaha
4. Pembahasan oleh seluruh
peserta
Presentation title 33

34. 34
https://linktr.ee/yutisyahyuti