Dokumen tersebut membahas tentang kelembagaan dalam pertanian, termasuk pengertian lembaga, aspek kelembagaan yang diperlukan, wilayah kerja penyuluhan pertanian, peran bank dan lembaga keuangan, penyuluhan pertanian, kelompok tani, dan Koperasi Unit Desa."

1. Kelembagaan dalam
Pertanian

2. Pengertian Lembaga
• Organisasi atau kaidah-kaidah formal maupun
informal yang mengatur perilaku dan tindakan
anggota masyarakat tertentu, baik dalam
kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun
dalam mencapai tujuan tertentu.
• Contoh dalam pertanian: sistem pemilikan
tanah, jual-beli, sewa-menyewa tanah, bagi
hasil, gotong-royong, koperasi, arisan dll.

3. Aspek Kelembagaan
• Menurut A.T Mosher (1974) merupakan
syarat pokok yang diperlukan agar
struktur pembangunan pedesaan dapat
maju.
1. Pasar; untuk memperoleh saprodi,
komsumsi dan menjual produk
2. Pelayanan Penyuluhan; pelayanan
teknologi baru
3. Perkreditan; membiayai UT

4. Wilayah Unit Desa
(WILUD)
• Dalam sistem Bimas padi ; satu wilud terdiri ±
600-1000 ha hamparan lahan. Kelembagaan
yang melayani petani dalam satu wilud ( Catur
Sarana Usaha Pertanian):
1. Bank; untuk memperoleh kredit dan menabung
2. Penyuluhan; dilakukan oleh PPL
3. Penyaluran sarana produksi;KUD, Kios-kios
pertanian
4. Lembaga yang membeli Hasil Pertanian dari
Petani; KUD

5. BANK/LEMBAGA KEUANGAN
• Kebutuhan akan kredit di pedesaan sangat
dirasakan terutama untuk modal kerja, karena
sangat membantu ekonomi pedesaan
(a) misalnya petani; dalam masa paceklik,
pengeluaran untuk tujuan tertentu misalnya biaya
menggarap tanah, pembelian bibit, pupuk,
peralatan petani lainnya.,
(b) nelayan
(c) pengrajin/ industri kecil,
(d) pedagang
(e) golongan ekonomi lemah lainnya.

6. Ada tiga jenis sumber kredit yang
diberikan untuk bantuan modal
masyarakat pedesaan.
Lembaga keuangan formal,
– seperti BRI Unit Desa
– Koperasi Unit Desa.
• Lembaga keuangan semi formal seperti
– Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi
– Simpan Pinjam (KOSIPA), Lembaga
– Perkreditan untuk Golongan Miskin dan
– lain-lain
• lembaga keuangan non formal
– Para pelepas uang dan rentenir.

7. • Dipilihnya rentenir oleh petani karena beberapa
hal, antara lain :
– prosedur yang sangat sederhana
– dapat dilaksanakan setiap saat
– tanpa agunan
– tanpa biaya transaksi dan lain-lain
Masalah yang timbul:
• pelepas uang berpotensi untuk mengeksploitasi
sesama masyarakat di pedesaan
• posisi petani/pengusaha kecil selalu dalam
kondisi yang lemah atau kurang menguntungkan
dalam pinjam-meminjam,
• pada umumnya bunga di sektor informal ini
sampai mencapai 350%.

8. Penyuluhan Pertanian
• Melaksanakan kampanye penyebarluasan
informasi dan kegiatan belajar-mengajar untuk
meningkatkan motivasi dalam pemcapaian
produksi melalui intensifikasi.
• Memanfaatkan media massa, lembaga
komunikasi, PPL.
• Diarahkan untuk:
– meningkatkan produktivitas dan pendapatan UT
dengan memasyarakatkan penerapan teknologi
sesuai anjuran,
– meningkatkan kemampuan dan keterpaduan
kelompok tani dan KUD,
– Mewujudkan pola kemitraan yang berwawasan
agrobisnis

9. Dalam rangka efektivitas penyuluhan maka
daerah pengembangan penyuluhan dibagi
• WKPP (Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian)
• WKBPP (Wilayah Kerja Balai Penyuluhan
Pertanian)
• Penyusunan program dan penyelesaian
masalah lebih cepat dilaksanakan.
• Penyuluh tidak lagi di bawah Dinas Pertanian
Tanaman Pangan
• Pengalihan tugas penyuluh ke non-penyuluh
(struktural)

10. Tata Kegiatan Penyuluhan
1. Program penyuluhan pertanian yang disusun
dalam kelompok penyuluh pertanian untuk
memadukan aspirasi petani nelayan dan
masyarakat pertanian dengan potensi wilayah.
2. Dilaksanakan dengan sistem kerja yang sesuai
dengan kondisi sosial ekonomi petani/nelayan
setempat.
3. Dilaksanakan berdasarkan spesifik lokalita
dengan memerhatikan kondisi dan
perkembangan wilayah serta kebutuhan nyata
para petani.

11. Peran dan Fungsi
Penyuluh Petanian
1. Meningkatkan partisipasi petani;
2. Menumbuhkan dinamika dan kepemimpinan anggota
melalui musyawarah
3. Menyampaikan anjuran teknologi tepat guna kepada
petani dan membina penerapannya
4. Membina dan mendorong berkembangnya organisasi
dan kemampuan petani.
5. Mendorong terwujudnya hubungan yang melembaga
antara kelompok tani dengan KUD
6. Membina pelaksanaan perakitan/rancang bangun UT
sesuai dengan kondisi setempat.
7. Menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan
pertanian dan menyusun rencana kerja penyuluhan
pertanian

12. Kelemahan-Kelemahan
Penyuluhan di Indonesia
• Kurangnya partisipasi masyarakat
• Kesalahan penempatan fokus penyuluhan
• Mekanisme dan metodologi penyuluhan
yang top-down
• Kurangnya koordinasi antara sub sektor.

13. Penyuluhan Partisipatif
• Adalah ciri dari desentralisasi dan dapat memainkan
peran penting dalam pemberdayaan masyarakat
pedesaan dan dalam sistem perencanaan bottom-up
• Pemikiran utama:
1. Reorientasi penyuluhan pertanian :
dari orientasi top-down ke bottom up (dari orientasi
target komoditas ke orientasi menyeluruh dan spesifik
lokasi, serta dari petani sebagai objek ke petani
sebagai subyek pembangunan
2. Reposisi Penyuluh :Dari perannya sebagai saluran
teknologi baru sebagai fungsi fasilitator proses
partisipatif dan sebagai konsultan pada tingkat
masyarakat.
3. Revitalisasi Kepemimpinan Petani:
Meningkatkan peran petani sebagai ahli dan
professional, serta meningkatkan kapasitas petani
untuk mengembangkan kerjasama strategis.

14. Dampak bagi Petani
1. Kebutuhan akan penyuluhan yang
spesifik terpenuhi
2. Kesejahteraan yang meningkat
3. Kerjasama dengan pemerintah dan
lembaga lain makin meningkat
4. Kerjasama dengan petani makin erat
5. Masyarakat setempat makin inovatif

15. Dampak Bagi PPL
1. Lebih puas terhadap pekerjaan
2. Hubungan dengan anggota msyarakat makin
erat
3. Hasil penyuluhan dinilai berdasarkan output
4. Lebih memiliki rasa tanggung jawab
5. Keterlibatan lebih pada semua tahapan proses
6. Kinerja semakin membaik

16. Manfaat bagi Pemerintah
(Kabupaten)
1. Kinerja pelayanan dan program pemerintah
makin tinggi, spesifik lokasi dan sesuai
kebutuhan
2. Pemanfaatan sumberdaya yang lebih efektif
dan efisien
3. Pengadaan dan pelaksanaan mekanisme
perencanaan secara bottom-up
4. Dalam jangka panjang peran pemerintah bisa
dikurangi

17. Dampak Penyuluhan Partisipatif
secara Umum
1. Penyuluhan lebih cocok dengan kondisi lokal dan
kebutuhan
2. Lebih terfokus pada isu-isu kemanusiaan dibandingkan
teknologi
3. Lebih berkesinambungan
4. Inovasi baru berdasarkan situasi, masalah dan kebutuhan
lokal
5. Meningkatkan kapasitas petani untuk mengidentifikasi dan
menganalisa masalah dan peluang mereka sendiri
6. Meningkatkan kapasitas petani untuk merencanakan
kegiatan yang realistis untuk mencapai tujuan mereka
sendiri.
7. Meningkatkan kapasitas petani untuk mengambil keputusan
8. Meningkatkan kapasitas petani untuk membicarakan
kebutuhan mereka akan penyuluhan dan menentukan
alternatif yang cocok.

18. Kelompok Tani
• Merupakan wadah bagi penyuluh pertanian
untuk melakukan proses belajar mengajar.
• Mempercepat adopsi teknologi di tingkat
petani dibentuk kelompok-kelompok tani.
• Memudahkan penyampaian teknologi baru
• Berdasarkan tingkat perkembangan kelompok:
1. Kelas Pemula
2. Kelas lanjut
3. Kelas madya
4. Kelas utama

19. SK Mentan No.93/Pkts/OT.210/1997
tentang pembinaan kelompok tani yaitu:
1. Penumbuhan kelompoktani berdasarkan
domisili petani; setiap dusun terdapat 1
kelompok tani
2. Dipilih satu ketua kelompoktani sebagai
KTNA desa
3. Dibentuk KTNA kecamatan
4. Dibentuk KTNA kabupaten.

20. Keuntungan Pembentukan
Kelompoktani
1. Interaksi antar petani semakin erat, terdapat jadwal
rutin berkumpul dan membicarakan masalah bersama-
sama.
2. Terarahnya kerjasama antar petani. Kerjasama antar
petani dengan pihak luar (dinas, swasta) bisa
difasilitasi.
3. Semakin cepatnya difusi inovasi/teknologi baru
4. Meningkatnya kemampuan petani dalam
mengembalikan pinjaman atau meningkatnya akses
petani terhadap modal.
5. Meningkatnya orientasi pasar baik berkaitan dengan
input usahatani maupun produksi yang dihasilkan.
6. Membantu efiseinsi pembagian air irigasi.

21. Koperasi Unit Desa (KUD)
• Pengembangan KUD secara “massal” sebagai bagian
pelaksanaan BIMAS
– Tahun 1950-an timbul koperasi-koperasi pertanian
baru seperti koperta, koperasi desa, koperasi kopra,
koperasi karet dsb yang dilebur menjadi BUUD(
merupakan wadah persiapan bagi KUD)
– Berdasarkan INPRES No. 4/1973 KUD adalah
Koperasi Pertanian
– Berdasarkan INPRES No. 2/1978 Berubah Menjadi
Koperasi Pedesaan sampai sekarang Diketatkan
dengan INPRES No. 4/1984
– Berdasarkan INPRES No. 18/1998 mencabut
INPRES No. 4/1984 yang menghapus legitimasi KUD
sebagai organisasi koperasi tunggal di tingkat
pedesaan (merupakan palu godam yang
meruntuhkan banyak KUD)