Mengelola, menjalankan, dan me menej penyuluhan di BPP dengan pendekatan CBE (community-based extension). Masyarakat dan petani sebagai leading nya, menyesuakan dengan kondisi dan kemampuan LOKAL.

1. BPP RASA LOKAL:
peluang penerapan Community-based Agriculture
Extension (CBE) di Indonesia
1
Oleh: SYAHYUTI
Rapat bulanan Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional
– 9 Desember 2021

2. “Tekanan” konsep dan aksi untuk Community-based Agriculture Extension
(CBE):
2
 Subsidiarity =
 “is a principle of social organization that
holds that social and political issues should
be dealt with at the most immediate (or
local) level that is consistent with their
resolution”.
 Decentralisation =
 “is the process by which the activities of an
organization, particularly those regarding
planning and decision making, are
distributed or delegated away from a
central, authoritative location or group”
 Community-based development (CBD)
=
 “is an approach to implementing local
development projects that advocates for
community participation in decision-
making and management, with a goal of
using local knowledge and resources to
run more effective projects”
 Community-driven development (CDD)
 is a development initiative that provides
control of the development process,
resources and decision making authority
directly to groups in the community.”
 assumption = communities are the best
judges of how their lives and livelihoods can
be improved and, if provided with adequate
resources and information, they can
organize themselves to provide for their
immediate needs.
 the community plans and builds the project
and takes responsibility for monitoring its
progress.

3. Ciri penyuluhan MODERN adalah:
3
1. Penanggung jawab penyuluhan tidak semata-mata
pemerintah nasional, namun dapat dijalankan oleh
beragam pihak dan pada berbagai level.
2. Organisasi penyuluhan berbentuk “learning
organization”, dimana pelaksana penyuluhan tidak
lagi terstruktur secara ketat, namun ada kesempatan
terus menerus untuk melakukan penyesuaian misi,
pelayanan, produk, kultur, dan prosedur organisasi.
3. Fungsi penyuluhan lebih luas dari sekedar
mentranfer teknologi, namun juga mencakup upaya
untuk memobilisasi, mengorganisasikan, dan
sekaligus mendidik petani.
4. Penyuluhan sebagai sistem pengetahuan yang
komprehensif, tidak terpisah antara penemuan
teknologi dengan transfernya.
5. Model transfer teknologi lebih realistik, siklis, dan
dinamis (antara petani, peneliti, penyuluh dan guru)
6. Desain penyuluhan memungkinkan untuk
mengembangkan learning model dengan melibatkan
para stakeholders utama.
7. Pendekatan penyuluhan lebih pada pemecahan
masalah, melibatkan teknologi informasi
eksperimental, mengaitkan penelitian, manajer
penyuluhan, dan organisasi petani.
8. Jenis penyuluh tidak terbatas hanya pegawai
pemerintah, namun juga penyuluh swadaya (dari
petani) dan penyuluh swasta.
9. Posisi petani tidak hanya sebagai objek penyuluhan,
namun sebagai objek sekaligus subjek
penyuluhan.

4. Paradigma penyuluhan lama vs baru:
4
Penyuluhan lama Penyuluhan baru
Penanggung jawab
penyuluhan
Pemerintah pusat Banyak pihak pada berbagai level (PT,
petani, swasta, NGO, dll)
Fungsi penyuluhan Tranfer teknologi untuk peningkatan
produksi
Lebih luas (memobilisasi,
mengorganisasikan dan mendidik
petani).
Posisi penyuluhan Terpisah dengan instansi lain Koheren
Model transfer
teknologi
Linear, sekuensial, dan satu arah Lebih realistik, siklis, dan dinamis (antara
petani, peneliti, penyuluh)
Desain proyek Menurut perspektif pengajar learning model, melibatkan stakeholders
Pendekatan Lip sevice = menyampaikan teknologi Mengambil resiko dengan melibatkan
teknologi eksperimental, serta
mengaitkan penelitian, manajer
penyuluhan, dan organisasi petani
PPL berada
di Dinas
Pertanian

5. Four generations of extension in Asia:
1. Colonial agriculture
2. Diverse top-down extension: after independence, commodity-based extension
services, production targets, foreign donors.
3. Unified top-down extension: 1970s - 1980s, the Training and Visit system, single
national service, “green revolution" technologies.
4. Diverse bottom-up extension: World Bank funding came to an end, the T and V
system collapsed, decline of central planning, participatory methods replacing
top-down approaches
• Penyuluhan di Indonesia saat ini = ciri 2 dan 3
5

6. Periodeisasi penyuluhan pertanian Indonesia:
6
Era revolusi hijau Era UU 16-2006 Era UU 23-2014 Era Kostratani
1. Kelembagaan
penyuluhan
Badan Bimas -Otonomi daerah
-SKPD sendiri
(Bakorluh, Bapeluh)
Di dalam Dinas
Pertanian atau Pangan
Di dalam Dinas
Pertanian atau Pangan
2. Ketenagaan
penyuluhan
Pengangkatan PPL
PNS besar2 an
Pengangkatan THL-
TBPP (27.000 orang)
untuk menjadi
penyuluh swasta dan
swadaya
Hampir tidak ada
pengangkatan baru
Mestinya
mengandalkan pada
PPL SWADAYA dan
SWASTA
3. Penyelenggaraan
penyuluhan
Dalam Program
Bimas, Insus, Supra
Insus, dll
“Program reguler” Upsus Pajale Kostratani di BPP
4. Sarana dan
prasarana
Tersedia memadai Lumayan tersedia Kurang tersedia Mengandalkan
prasarana non fisik (IT,
dll)
5. Anggaran
penyuluhan
Anggaran ada di
pusat
Dana pusat (DAU,
DAK)
Mengandalkan
anggaran daerah
Mengandalkan
anggaran daerah
(mestinya)
Tahun
2006
Tahun
2014
Tahun
2020
Tahun
1965

7. Penelitian GFRAS (2014) di 81 negara:
Selain kementerian pertanian, varian kelembagaan penyuluhan antara lain
juga ada di divisi penyuluhan maupun semi-extension unit yang berada di:
• Kementerian pertanian,
• Lembaga penelitian publik yang memiliki divisi penyuluhan
• Universitas berbasis penyuluhan
• NGO (LSM)
• Perusahaan penyuluhan swasta, dan
• Organisasi petani.
• Secara global, persentase jumlah penyuluh dalam lembaga organisasi publik tidak
jauh berbeda dengan di lembaga swasta = 53% dan 47%.
7

8. Jumlah penyuluh dan kategori kelembagaan atau organisasi penyuluhan di dunia
(81negara)
Kategori lembaga/organisasi Jumlah organisasi (unit) Persentase (%) Jumlah penyuluh
(orang)
Persentase (%)
1.Organisasi pemerintah atau
kementerian pertanian
95 27 127.342 86.76
2. Organisasi penyuluhan
pemerintah semiotonom
70 20 6.848 4.67
3. Lembaga penelitian publik yang
memiliki unit penyuluhan
5 1 298 0.2
4. Penyuluhan berbasis
universitas
13 4 285 0.19
Sub Penyuluhan
pemerintah (public)
183 53 134.773 91,82
1. Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM)
90 26 3.890 2.66
2. Organisasi petani 43 12 7.007 4.77
3. Perusahaan swasta 32 9 1.112 0.76
Sub penyuluhan swasta
(private)
165 47 12.009 8.18
TOTAL 348 100 146.782 100
8
Sumber: Davis and Alex (in: IFPRI, 2020); GFRAS, 2014
(dalam Sirnawati dan Trsnawati, 2021)

9. Fakta-fakta penyuluhan pertanian nasional saat ini:
1. Ketenagakerjaan: jumlah PPL pemerintah
(pasti akan) menurun
2. Kelembagaan penyuluhan: hilangnya
Bakorluh dan Bapeluh karena UU 23 tahun
2014. Principle of subsididarity = peran negara
dari executing, ke regulating, ke facilitating.
3. Metode penyuluhan: menggunakan T and V
system ala Bimas yang tidak kontekstual.
4. Sarana dan prasarana penyuluhan: BPP
kurang mendapat dukungan
5. Anggaran Penyuluhan: mengandalkan
“kemurahhatian” daerah rendah.
Maka:
Masa depan penyuluh
pertanian Indonesia =
PENYULUH
PERTANIAN SWADAYA
+ SWASTA
9

10. Penyuluh pertanian dalam konfigurasi
KOMUNITAS, NEGARA dan PASAR
10
Komunitas Negara Pasar
Orientasi utama kepada Pemenuhan kebutuhan
hidup komunal
Melayani penguasa dan
masyarakat.
Keuntungan profit (profit
oreinted)
Aspek Sosial Politik Ekonomi
Sifat kerja sistem
sosialnya
Demokratis, berdasarkan
kesetaraan
Monopolis Kompetitif
Sandaran kontrol sosial kultural (cultural
compliance)
cohersif compliance. penuh perhitungan
(renumeration compliance)
Bentuk simbol yang
diterapkan
Mitis Pseudorealis Realis
Bentuk norma utama Komunal dan kepatuhan Modifikasi perilaku Individualis
Jenis penyuluh PPL SWADAYA PPL PEMERINTAH PPL SWASTA

11. Perbedaan kategorial PPL pemerintah, swadaya dan swasta:
11
Penyuluh pemerintah Penyuluh swasta Penyuluh swadaya
Aktor Penyuluh PNS dan honorer (PPL-THL) Pegawai perusahaan swasta, NGO, perguruan
tinggi, penyuluh profesional pribadi
Petani maju (progressive farmer).
Basis kerja Melayani Berbisbis, mencari keuntungan. Membantu sesama petani
Bentuk peran Sebagai motivator dan komunikator, pengawal
program pemerintah
Komunikator dan motivator yang berorientasi
keuntungan
Sebagai pembaharu, motivator,
organisator komunitas, dan pemimpin
langsung di lapangan.
Kekuatan Pengetahuan teoritis kuat, terampil
mengkomunikasikan, dan jaringan sumber
informasi luas.
Pengetahuan teknis kuat, didukung fasilitas
perusahaan yang kuat, jaringan kerja luas
(sampai internasional), namun ilmunya
cenderung sempit. Sebatas barang
dagangannya saja.
Kekuatanny adalah kesamaan bahasa
dan persepsi terhadap persoalan
dengan petani, dan memiliki
pengalaman karena telah melakukan
sendiri sebelum disuluhkan.
Kendala Beban administrasi dan birokrasi, kurang praktek
(Jarkoni” = Ngajar namun ora ngalakoni)
Tidak terdata, tidak terkontrol, tidak
berkoordinasi dengan pemerintah
Jumlahnya masih terbatas, kemampuan
lebih spesifik.
Tipe keahlian Polivalent, sebagian monovalent Monovalent, Monoovalen
Basis kerja Wilayah (desa dan kecamatan) Komoditas Komoditas

12. 12
Penyuluh
SWASTA
Penyuluh
Pemerintah
Penyuluh
SWADAYA
Tingkat KEMAJUAN WILAYAH dan komposisi peran penyuluh:
RENDAH SEDANG TINGGI

13. Peran dan aktor di KOSTRA TANI:
13
I. Pusat DATA DAN
INFORMASI
II. Pusat GERAKAN
PEMBANGUNAN
PERTANIAN
III. Pusat
PEMBELAJARAN
IV. Pusat KONSULTASI
AGRIBISNIS
V. Pusat PENGEMBANGAN
JEJARING KEMITRAAN
PERAN • Data SDM, teknis
pertanian, lingkungan
pert, lainnya
• Statistik pertanian
wilayah kecamatan
• Data administrasi
pembangunan
• Data baseline kecamatan
• Pendampingan,
pengawalan,
penyuluhan, gerakan
pemb, dll
• Monev
• Percontohan,
• Bimtek
• Kursus/pelatihan,
• Fasilitasi,
• Konsultasi, pelaku
utama dan pelaku
usaha
• Cyber extension
• Identifikasi jenis usaha,
perusahana mitra, temu bisnis,
• Menyusun bisnis plan
• Pemasaran hasil pertanian
• Jaringan kemitraan dan
kelembagaan bisnis
• Pengembangan KEP (korporasi)
AKTOR
(dan
koordina
tor)
1. Mantri statistik kec
(BPS)
2. Kepala UPT Pertanian
kec
3. Petugas pertanian kec
1. Kepala kecamatan
(camat dan staf)
2. Kepala UPT
Pertanian
3. Petugas pertanian
kec (mantri tani)
4. Kepala desa/
kelurahan
1. Koordinator PPL
2. PPL pemerintah
3. PPL swadaya
4. PPL swasta
(Perusahaan,
perguruan tinggi,
dll)
1. Koordinator PPL
2. PPL pemerintah
3. PPL swadaya
4. PPL swasta
(Perusahaan,
perguruan tinggi,
dll)
5. Poskeswan
6. POPT (hama
penyakit tanaman)
7. Pengawas benih,
bibit ternak, mutu
pakan
8. Medik veteriner,
inseminator,
9. BPTP
1. Koordinator PPL
2. PPL swadaya
3. PPL swasta
4. KEP (korporasi petani)
5. Kelembagaan petani (KT,
Gapoktan, dll)
6. Pelaku usaha (input dan output
pertanian)
7. Gabungan Bumdes
sekecamatan
8. BRI unit

14. Community-based Agriculture Extension:
• … based on the idea of providing specialised and
intensive technical training to 1 or 2 people in a
community who then promote a variety of
appropriate technologies and provide technical
services with occasional support and review from a
supporting organisation (FAO, 1997).
• ... providers of service are contracted directly by
farmers’ groups or communities to deliver
information and related services that are specified by
farmers (Feder et al, 2010; Rivera, 2001).
• …. relatively low cost (Scarborough, 1995).
• Five stages (De la Torre, 2008):
1. Creating a space for public debate and
institutional coordination
2. Establishment of training centre
3. Training Rural Extension Agents
4. Ongoing Technical Support and Evaluation
5. Knowledge Refresher Courses
14

15. • it can benefit from the social capital
of rural communities and farmers‘
organizations
• providers of extension advice are, in
principle, directly accountable to
the farmers who are members of
the community or the organization
• can overcome the critical issue
afflicting traditional top-down
extension systems
• Akan lebih tepat sesuai komoditas,
agri zone, wilayah, sosial, ekonomi,
dan kultur setempat
• Monev lebih cepat dan langsung
• Dukungan politik lokal akan besar
• Mengatasi “free rider problem”
• Lebih berpotensi untuk MANDIRI
15
Community-based Agriculture Extension (cont ….):

16. • Mengatasi problem klasik
collective action, karena
pelayanan penyuluhan bersifat
nonexcludable
• farmers have limited incentives
to participation
• CBE requires organization and
collective action across
communities
• Donor = problem by financing
the organization of cross-
community
16
Tantangan implementasi CBE:

17. Manajemen penyuluhan berbentuk “Community-basedAgricultureExtension”:
Aspek penyuluhan Deskripsi
1. Kelembagaan • BPP adalah UPT Dinas Pertanian / Pemda
• BPP sebagai kantor mandiri yang dimiliki dan dioperasional kan oleh seluruh unsur (pemerintah,
masayarakat, dan swast)
2. Ketenagaan • Ketenagaan terdiri atas = penyuluh pem + swadaya + swasta
• Pendidikan dan pelatihan penyuluh pem = oleh pemerintah
• Pendidikan dan pelatihan penyuluh swadaya = oleh P4S dan swasta
3. Penyelenggaraan • BPP menjalankan pembangunan pertanian dengan “5 pusat “ aktivitas
4. Sarana dan prasarana • Asset BPP dan kebun = milik Pemda
• Penyediaan sarana dan prasarana = pem pusat dan daerah
• Pemeliharaan sarana dan prasarana = masyarakat
5. Anggaran • Biaya pembangunan = pemerintah
• Biaya operasional kantor = pemerintah + masyarakat
• Biaya kebun percobaan = berbasis bisnis
17

18. Aktor dan posisi pada pengelolaan BPP“Community-based Agriculture Extension”:
18
Balai Penyuluhan Pertanian
(BPP) - kecamatan
Asosiasi
penyuluh
swadaya
kecamatan
Gabungan
Gapoktan
Koperasi
benih
Asosiasi
peternak
bebek Kec
Asosiasi
petani padi
Kec
NGO
Gapok
tan
Kel Tani
Koperasi
Saprodi
Koperasi
pemasaran
Kementerian Pertanian (Pusat) - Dinas Pertanian Prop/Kab/Kota - - Badan Ketahanan Pangan
Prop/Kab/kota– Asosasi Penyuluh Swadaya Prop/Kab/Kota – Perguruan tinggi – Swasta - NGO
Swasta

19. 19
http://webblogsyahyuti.blogspot.co.id/