Organisasi petani diatur dalam UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. UU ini mengatur bentuk-bentuk organisasi petani seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional. UU ini juga mengatur bentuk kelembagaan ekonomi petani berupa badan usaha milik petani.

1. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI :
“P4S Sebagai Pelaku Penyuluhan Modern”
Syahyuti
Diskusi penyusunan Juklah CF-SKR Badan SDMP Kementerian Pertanian
Crystal Kuta Hotel – Denpasar
16 Februari 2016
1

2. MATERI PRESENTASI:
1. Pengertian LEMBAGA vs ORGANISASI
2. Kebijakan pengorganisasian petani di Indonesia saat ini
3. Farmer to farmer extension
4. P4S sebagai pelaku penyuluhan modern
2

3. Penyebab organisasi-organisasi petani tidak berkembang baik:
1. Pada sisi keilmuan = konsep dan teori berkenaan tentang “lembaga” dan
“organisasi” lemah, tidak konsisten, tidak ada konsep dan teori baku
tentang lembaga dan organisasi.
2. Dari sisi kebijakan = inkosistensi konsep lembaga dan organisasi,
pendekatan searah, “pemaksaan” organisasi, organisasi adalah “wakil
pusat di desa”, ego sektoral, dll
3. Pada diri aparat = lemah dan keliru tentang konsep, sikap, dan metode
dalam mengorganisasikan petani.
4. Pada diri petani = belum mampu mengorganisasikan diri secara efektif,
petani “terpaksa” berorganisasi.
3

4. Satu,
Pengertian Lembaga (Institution) dan
Organisasi (Organization)
4

5. Kekeliruan yang sering terjadi:
1. Menyebut “lembaga” (institution) sama dengan “organisasi”
(organization). Contoh: Kelembagaan subak. Padahal dalam literatur
berbahasa Inggris subak adalah ”nonformal organization”.
2. Menganggap dengan membuat organisasi telah menyelesaikan
masalah kelembagaan
3. Menganggap dengan mempelajari organisasi (dan jaringan) telah
menganalisis kelembagaan
4. Kajian kelembagaan biasanya hanya meneliti kebijakan-kebijakan,
belum termasuk norma-norma, dan kultural kognitif.
5

6. KETIDAKKONSISTENAN KONSEP DI LEVEL
AKADEMISI tentang INSTITUTION DAN
ORGANIZATION:
• “What contstitutes an ‘institution’ is a subject of continuing debate among social
scientist….. The term institution and organization are commonly used interchangeably and
this contributes to ambiguityand confusion” (Uphhof, 1986).
• “The existing literature is a jungle of conflicting conceptions, divergent underlying
assumptions, and discordant voices” (Scott, 2008).
• “Belum terdapat istilah yang mendapat pengakuan umum dalam kalangan para sarjana
sosiologi untuk menterjemahkan istilah Inggris ‘social institution’……. Ada yang
menterjemahkannya dengan istilah ‘pranata’ ….. ada pula yang ‘bangunan sosial”
(Soemardjan dan Soemardi, 1964).’
• ”The words ‘institution’ and ‘organization’ are usually used interchangeably or inclusively
and often lead to misunderstandings and misguided interventions” (Lobo, 2008).
• Horton dan Hunt (1984): social institution mencakup aspek organisasi, sebaliknya ada yang
memasukkan aspek-aspek lembaga dibawah topik social organization.
6

7. KETIDAKKONSISTENAN ISTILAH DALAM
LEGISLASI PEMERINTAH
(1). Dokumen Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) tahun 2005.
Dibedakan antara ”kebijakan pengembangan kelembagaan” dengan ”kebijakan pengembangan organisasi ekonomi petani”.
kelembagaan = sesuatu yang berada di ”atas petani”
organisasi = berada di level petani.
(=keduanya “organisasi”).
(2). Permentan 273-2007 ttg Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
Dalam batasan: tidak dicakup apa itu “lembaga”, “kelembagaan”, dan “organisasi”
“Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan kelembagaan tani serta pelaku agribisnis lainnya”.
“Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan tani baik non formal maupun formal serta terlaksananya berbagai forum
kegiatan”
“Menginventarisasi kelompoktani, GAPOKTAN dan kelembagaan tani lainnya yang berada di wilayah kabupaten /kota”.
(“kelembagaan tani” = organisasi-organisasi milik petani).
”Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di dalam Gapoktan, antar Gapoktan atau dengan instansi/lembaga
terkait” (“lembaga” = organisasi milik pemerintah).
7

8. (4). Undang-Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan.
”Kelembagaan petani, pekebun, peternak nelayan, pembudi daya ikan, pengolah
ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga
yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama”. ( “kelembagaan”
dan “lembaga” = organisasi).
”Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat
yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan”
“Kelembagaan penyuluhan terdiri atas: kelembagaan penyuluhan pemerintah;
kelembagaan penyuluhan swasta; dan kelembagaan penyuluhan swadaya”
(“kelembagaan” = organisasi).
8

9. • Pola yang terlihat:
1. Tidak ada kesamaan konsep antar produk legislasi/pedoman
2. Mengorganisasikan petani dalam organisasi formal disebut sebagai upaya
lembaga dan kelembagaan
3. Yang dibentuk hanya organisasi formal dan pemerintah hanya bekerja hanya
dengan organisasi formal
4. Istilah yang sering dipakai = “kelembagaan” dan “organisasi”.
5. Tanpa sadar kita berusaha meminggirkan petani-petani yang tidak
berorganisasi.
9

10. DEFINISI SEMESTINYA:
 Lembaga (institution) =
“merupakan hal-hal yang menjadi
penentu dalam perilaku manusia dalam
masyarakat yakni berupa norma, nilai-
nilai, aturan formal dan nonformal, dan
pengetahuan kultural. Keseluruhan ini
menjadi pedoman dalam berperilaku
aktor (individu dan organisasi), memberi
peluang (empower) namun sekaligus
membatasi (constraint) aktor”
 Kelembagaan (institutional) =
“segala hal yang berkenaan dengan
lembaga”
 Organisasi (organization) =
“adalah kelompok sosial yg sengaja dibentuk oleh
sekelompok orang, memiliki anggota yang jelas,
dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, dan
memiliki aturan yang dinyatakan tegas (biasanya
tertulis). Organisasi adalah aktor sosial dalam
masyarakat sebagaimana individu. Contoh: koperasi,
kelompok tani, Gabungan kelompok tani, dan
kelompok wanita tani”
 Keorganisasian (organizational) =
“hal-hal berkenaan dengan organisasi misalnya
perihal kepemimpinan dalam organisasi,
keanggotaan, manajemen, keuangan organisasi,
kapasitas organisasi, serta relasi dengan organisasi
lain”
10

11. REKONSEPTUALISASI “LEMBAGA” DAN
“ORGANISASI”
In English Biasa diterjemahkan menjadi Terminologi
semestinya
Batasan dan materinya
1. institution Kelembagaan, institusi Lembaga norma, regulasi, pengetahuan-kultural.
Menjadi pedoman dalam berperilaku aktor
2. institutional Kelembagaan, institusi Kelembagaan Hal-hal berkenaan dengan lembaga.
3. organization Organisasi, lembaga, kelembagaan Organisasi social group, yg sengaja dibentuk, punya
anggota, utk mencapai tujuan tertentu,
aturan dinyatakan tegas. (kelompok tani,
koperasi, Gapoktan)
4. organizational Keorganisasian, kelembagaan Keorganisasi
an
Hal-hal berkenaan dengan organisasi
(struktur org, anggota, kepemimpinannya,
manajemennya, dll).
11

12. Institutions (Lembaga)
= norma + aturan +
cultural cognitive
Organization =
organisasi
Network =
jaringan
= individu
12
P4S
Kel
tani

13. Menurut new institutionalism (Scott, 2008),
ada 3 pilar dalam lembaga:
1.Regulative pillar  “rules define relationship among role”
 rule setting, monitoring, sanksi
 kapasitas untuk menegakkan aturan
 reward and punishment
 melalui mekanisme informal (folkways) dan formal (polisi, pengeadilan)
 represi, constraint, dan meng-empower aktor
2.Normative pillar  norma menghasilkan preskripsi (=lebih dari antisipasi dan prediksi), evaluatif, dan tanggung jawab
 mencakup: value (= prefered and desirable) dan norm (how things should be done)
 Gunanya agar tahu apa goal dan objectives kita, dan cara mencapainya
 meng-constraint dan meng-empower aktor
3.Cultural-cognitive pillar  Intinya meaning
 Konsep bersama tentang kehidupan sosial dan kerangka dimana makna-makna diproduksi
 Sedimentasi makna dan kristalisasi makna dalam bentuk objektif
 Berisi proses interpretatif internal yang dibentuk oleh kerangka kultural eksternal
 Situation shared secara kolektif
 Bersifat individual dan variatif
 Culture = what is and what should be
13

14. 14
Dua,
Updating kebijakan ORGANISASI
Petani Di Indonesia

15. Secara TEORI, fungsi yg harus
dipenuhi organisasi petani:
1. Fungsi administrasi pembangunan (kepentingan proyek)
2. Fungsi komunikasi (edukasi, ekonomi)
3. Fungsi kolektifitas (belajar, skala ekonomi)
4. Fungsi partisipasi (kepentingan proyek vs peserta)
5. Fungsi perwakilan (politik).
15

16. KEBIJAKAN BARU TENTANG ORGANISASI
PETANI:
1. UU No 19-2013 tentang Pemberdayaan dan
Perlindungan Petani,
2. UU No 16-2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,
3. UU No 1-2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro,
dan
4. Permentan No 82-2013 tentang Pedoman
Pembinaan Kelompok Tani dan Gapoktan.
16

17. Pasal 1:
• Kelembagaan Petani = lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan
untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
• Asosiasi Komoditas Pertanian = kumpulan dari Petani, Kelompok Tani,
dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan
Petani.
• Dewan Komoditas Pertanian Nasional = suatu lembaga yang beranggotakan
Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan Petani
17
UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani:

18. Pasal 69: Pembentukan kelembagaan dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya,
norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.
Pasal 70: (1) Kelembagaan Petani sebagaimana terdiri atas: Kelompok Tani,
Gapoktan, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
(2) Kelembagaan Ekonomi Petani berupa badan usaha milik petani.
Pasal 71: Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan
Petani.
18

19. Pasal 76: (1) Asosiasi Komoditas Pertanian merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari,
dan untuk Petani.
(2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh
masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.
Pasal 77: Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di kabupaten/kota atau provinsi.
Pasal 78: Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:
a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan Usaha Tani;
c. memberikan masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di dalam negeri dan di luar negeri;
e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani
19

20. Pasal 79:
(1) Dewan Komoditas Pertanian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat
(1) huruf d bersifat nirlaba yang merupakan gabungan dari berbagai Asosiasi
Komoditas Pertanian.
(2) Dewan Komoditas Pertanian Nasional berfungsi sebagai wadah untuk
menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.
(3) Petani dalam mengembangkan Dewan Komoditas Pertanian Nasional dapat
mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli
pada kesejahteraan Petani.
(4) Dewan Komoditas Pertanian Nasional merupakan mitra pemerintah dalam
perumusan strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
20

21. Pasal 80:
(1) Badan usaha milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan
Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan
Kelompok Tani.
(2) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk
koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk
meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan
jiwa kewirausahaan Petani.
Pasal 81: Badan usaha milik Petani paling sedikit bertugas:
a. menyusun kelayakan usaha;
b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.
21
KELEMBAGAAN EKONOMI
PETANI:

22. PERUBAHAN ISI UU NO 19 TAHUN
2013 OLEH MK NO. 87/PUU-
XI/2013
Pasal UU No 19 tahun 2013 Revisi oleh MK
Pasal 70 ayat 1 “Kelembagaan petani sebagai
dimaksud dalam pasal 69 ayat
(1) terdiri atas: (a) Kelompok
Tani, (b) Gabungan Kelompok
Tani, (c) Asosiasi Komoditas
Pertanian, dan (d) Dewan
Komoditas Pertanian
Nasional”
(Dibatalkan)
Pasal 71 ayat 1 “Petani berkewajiban
bergabung dan berperan aktif
dalam Kelembagaan Petani
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat (1)”.
“Petani bergabung dan
berperan aktif dalam
kelembagaan petani
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat 1”
22
Implikasi nya:
1. Nama dan bentuk organisasi petani ke
depan bebas dan variatif
2. Regulasi, pedoman, Juklak harus
direvisi
3. Seluruh organsiasi formal dimana
anggotanya adalah petani harus
menjadi perhatian pemerintah
4. Pemerintah harus memperhatikan
pelaku utama dan usaha (petani,
pedagang, penyedia jasa pertanian,
dll)
5. Pedoman kerja penyuluhan harus
berubah (meluas)

23. • Pemberdayaan Petani = “segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk
melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan
dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian,
konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan,
teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani”.
• Pasal 7 ayat 3 point b: strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui penyuluhan dan
pendampingan.
• Pasal 98: masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam
menyelenggarakan: pendidikan nonformal, pelatihan dan pemagangan, serta penyuluhan (=
Penyuluh SWADAYA dan SWASTA).
• Bagian penjelasan : ....beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi petani agar
lebih berdaya, antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan,
serta pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
23
UU No 19 tahun 2013 ttg Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani:

24. 24
Fungsi organisasi Bentuk relasi Peran selama ini Ke dapan
KT Gap Kop Asosiasi KTNA
1.Administrasi Atas ke bawah Ya Ya Ya Tidak Tidak Semakin berkurang,
Bansos akan berakhir
2.Komunikasi Atas ke bawah,
horizontal
Ya Ya Ya Ya
(internal)
Ya
(internal)
Berkurang, sarana
komunikasi berubah
3.Ekonomi Horizontal Lemah Lemah Lemah Ya Tidak Perlu (BUMP=koperasi,
PT, dll)
4.Partisipasi
pembangunan
Bawah ke atas Lemah Lemah Lemah Tidak Ya Koperasi, KTNA, asosiasi,
NGO, dll
5.Representasi politik Bawah ke atas Tidak Tidak Tidak terbatas Ya KTNA, HKTI, asosiasi,
petani di legislatif, “partai
petani”, dll
PERAN ORGANISASI PETANI: KINI VS NANTI

25. Rancangan organisasi petani ke depan berdasarkan level wilayah:
25
Level wilayah Jenis organisasi Organisasi saat ini Pilihan organisasi ke
depan
Dusun Organisasi individual Kelompok tani Kelompok tani, KWT,
koperasi primer
Desa Organisasi koordinator
(inter-group organization)
Gapoktan dan koperasi Koperasi dan Posluhdes
sebagai simpul relasi
Kabupaten Organization interrelation,
dan supporting
organization
Dinas Pertanian, Badan
Penyuluhan, KTNA
(namun tidak menjadi
koordinator seluruh
organisasi petani
sekabupaten)
KTNA, Dinas Pertanian,
Bapeluh, asosiasi
Gapoktan, asosiasi PPL
swadaya, asosiasi
komoditas, NGO, dll

26. FARMERS MAY BE ORGANIZED AT
FOUR LEVELS
1. Farmers Interest Groups ( FIGs )
2. Sectoral Farmers Association ( SFA )
3. District Farmers Forum ( DFF )
4. State Farmers Federation ( SFF )
26

27. PPL kurang
mengembangka
n organisasi
petani
(Syahyuti et al.,
2014)
Uraian Jabar Jatim Sumbar
Jumlah petani yang sudah masuk kelompok tani
(%)
48.4 54.6 55.5
Jumlah kelompok tani yang dibina (unit) 11 – 16 10-14 10 - 16
Jumlah berdasarkan kelas:
Kelas pemula (%) 37.2 43.4 56.2
Kelas lanjut (%) 37.2 38.6 31.2
Kelas madya (%) 18.6 18.0 12.6
Kelas utama (%) 7.0 0.0 0.0
Total 100.0 100.0 100.0
Target semua petani masuk kelompok tani (%) 100.0 100.0 100.0
Target semua kelompok menjadi kelas utama
(%)
0.0 0.0 0.0
Jumlah petani yang sudah masuk koperasi (%) Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu
Target semua petani masuk koperasi (%) 0.0 0.0 0.0
Pembinaan organisasi petani (%):
Kelompok tani 100.0 100.0 100.0
Gapoktan 100.0 100.0 100.0
Koperasi 12.5 27.2 18.7
Asosiasi petani 0.0 0.0 0.0
KTNA 0.0 0.0 0.0
27

28. 28
Demikian,
Terima kasih
email: syahyuti@gmail.com