Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w

5,994 views

Published on

Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w

  1. 1. Oleh : Sawa Suryana, Drs., M.Si Disampaikan dalam rangka penguatan Karakter mahasiswa PPGT Bandungan, 20 Februari 2014
  2. 2. PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN GOVERNMENT PEMBANGUNAN MASYARAKAT SEKTOR SWASTA SEKTOR LAIN INSTITUSI & TOMA/TOGA POLICY REGULATION FACILITY ALUR PIKIR (PROSES) PEMBANGUNAN MASYARAKAT COORDINATING SUPPORT MASYARAKAT BERDAYA (MAMPU, MAJU & MANDIRI) ALTERNATIF SOLUSI
  3. 3. PEMBANGUNAN MASYARAKAT Mencakup: Community Development (pembangunan masyarakat) Community Based Development (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat) Community-driven Development (pembangunan yang digerakkan masyarakat) ? “Memampukan dan Memandirikan Masyarakat” = PEMBERDAYAAN
  4. 4.  Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) pada awalnya diketengahkan oleh the World Commision on Environmentand Development, pada tahun 1987. Komisi tersebut juga disebut Brundtland Commision sesuai dengan nama ketuanya yaitu Ny. Bo Brundtland waktu itu menjabat sebagai perdana menteri Norwegia. Komisi tersebut memaknai pembangunan berkelanjutan sebagai development that meets the needs of presents without compromising the ability of future generations to meet their needs. Boleh dikatakan dengan pembangunan berkelanjutan adalah merupakan suatu daya upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Sedangkan dalam Ox ford concise Dictionary of Politics mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah merupakan konsep yang menekankan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan pelestarian lingkungan.
  5. 5.  Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan perokononiian yang berkelanjutan dan pembangunan sosial tersebut diperlukan langkah khusus untuk menjadikan manusia dan masyarakat sebagai modal utama pembangunan. Oleh karena itu paradigma ini kemudian menekankan manusia dan masyarakat sebagai modal social. Bertolak dari sini maka berkembanglah apa yang disebut sebagai human capital dan sosial capital  Pembangunan yang berbasis pada manusia mencakup pembangunan masyarakat (community based development) dan pembangunan manusia (people centered development). Sesungguhnya aliran pembangunan ini lahir atas dasar keprihatinan terjadinya degradasi manusia, yang hanya disamakan statusnya dengan alat produksi. Manusia tidak dihargai harkat dan martabatnya, mereka tidak lebih hanyalah sebagai alat produksi sebagaimana mesin industri.
  6. 6. 1. Pengetahuan dan pengertian tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana melaksanakannya 2. Pengetahuan dan pengertian tentang sikap dan kemungkinan tanggapan terhadap upaya pemberdayaan masy. Termasuk kecenderungan atau kemauan untuk melaksanakan rancangan yang dikehendaki 3. Kemampuan sasaran atau khalayak untuk melaksanakan cita-cita yang dikembangkan tersebut setelah dapat diterimanya. STRATEGI DAN TAHAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Perluasan jangkauan (Expansion Program) 2. Pembinaan (Maintenance Program) 3. Pelembagaan dan pembudayaan STRATEGI TAHAPAN
  7. 7.  Tampaknya pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan nasional merupakan pilihan yang harus diambil. Jika tidak menempuh cara ini maka pembangunan akan semakin jauh dari visi dan misi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Dalam pembangunan perekonomian rakyat untuk memberdayakan rakyat hendaklah disertai tranformasi secara seimbang, baik itu tranformasi ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Dengan demikian akan terjadi keseimbangan dalam masyarakat antar kekuatan ekonomi, sosial budaya, dan politik. Pemikiran demikian diperkuat oleh sistem perekonomian kerakyatan.
  8. 8.  Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang kadang mereka tidak menyadang, atau daya tersebut masih belum dapat diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali, dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini yang berkembang, maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu pemberdayaan hendaknya jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (charity), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian
  9. 9. PEMBERDAYAAN SASARAN FUNGSI Masyarakat Keluarga Pria/Perempuan dan Anak Pasangan Suami -Istri Kelembagaan Masyarakat FASILITASI PENGGERAKA N PENDAMPINGANIndividu KERANGKA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
  10. 10. PROVINSI KOTA/ KABUPATEN KECAMATAN KELURAHAN Regulator O P E R A T O R Implementator Program Supervisor Kegiatan Pelaksana Kegiatan (Eksekutor) Unit terkait dan LSM Peduli prog pemb masy HIRARKI FUNGSI PEMB. MASY Unit terkait dan LSM Peduli prog pemb masy Unit terkait dan LSM Peduli prog pemb masy Unit terkait dan LSM Peduli prog pemb masy
  11. 11. Community Empowerment Goverment PENGGERAKAN DAN POLA JEJARING DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Institution & Leader People Participation & Responsibility Pemberdayaan masyarakat
  12. 12. PELAYANAN MASYARAKAT Goverment PELAYANAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN Private Community Participation & Responsibility Movement Partnership Empowerment Community Development
  13. 13. Sebagaimana disampaikan di muka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:  Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.  Tahaptransformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.  Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan- keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.
  14. 14. Tahapan Afektif Tahapan Kognitif Tahapan Psikomotorik Tahapan Konatif Belum merasa sadar & peduli Belum memiliki wawasan pengetahuan Belum memiliki ketrampilan dasar Tidak berperilaku membangun Tumbuh rasa kesadaran & kepedulian Menguasai pengetahuan dasar Menguasai ketrampflan dasar Bersedia terlibat dalam pembangunan Memupuk semangat kesadaran & kepedulian Mengembangkan pengetahuan dasar Mengembangkan ketrampilan dasar Berinisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan Merasa membutuhkan kemandirian Mendalami pengetahuan pada tingkat yang lebih tinggi Memperkaya variasi ketrampilan Berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan lingkungan
  15. 15. Tahapan Afektlf Tahapan Kognitif Tahapan Psikomotorik Tahapan Konatif Sangat rendah Penyuluhan untuk penyadaran Tidak berpengeta huan Unskilled Pelalihan untuk ketrampilan dasar Perilaku acuh tak acuh Keteladanan perilaku pemerintah dan agen pembaharu Rendah Mobilisasi pada program Pengetahu an rendah Pembelajaran untuk peningkatan Semikilled (setengah terampil) Pelatihan lanjutan Bersedia ikut serta Motivasi menjadi obyek Cukup Motivasi untuk berperan Cukup Pilot project Skilled (terampil) Percobaan/ uji coba-uji coba Inisiatif untuk berperan Pilihan-pilihan peran utama Relatif tinggi Supporting program Relatif tinggi Peluang bagi pemikiran inovatif Sangat terampil Peluang berkarya inovatif Berperan mandiri Perilaku fasilitasi
  16. 16. Montagu & Matson dalam Suprijatna dalam The Dehu manization of Man, yang mengusulkan konsep The Good Communilyand Com petency yang meliputi: sembilan konsep komunitas dan empat komponen kompetensi masyarakat. The Good Community and Competency adalah :  Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain berdasarkan hubungan pribadi, adanya kelompok juga kelompok primer.  Komunitas memiliki otonomi yaitu kewenangan dan kemampuan untuk mengurus kepentingannya sendiri secara bertanggung jawab.  Memiliki vialibilitas yaitu kemampuan memecahkan masalah sendiri.  Distribusi kekuasaan merata sehingga setiap orang berkesempatan riil, bebas memiliki dan menyatakan kehendaknya.  Kesempatan setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk kepentingan bersama.  Komunitas memberi makna kepada anggota.  Adanya heterogenitas dan beda pendapat.  Pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat kepada yang berkepentingan.  Adanya konflik dan managing conflict.
  17. 17.  Sedangkan untuk melengkapi sebuah komunitas yang baik perlu ditambahkan kompetensi sebagai berikut:  Mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas.  Mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan skala prioritas.  Mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang telah disetujui.  Mampu bekerjasama rasional dalam bertindak mencapai tujuan.
  18. 18.  Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, dapat mengacu pada pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam penerapan Teknologi Tepat Guna di masyarakat  1. Pendekatan berbasis masyarakat  2. Pendekatan berbasis sumberdaya lokal  3. Pendekatan sosial, budaya, ekonomi dan teknologi lokal  4. Pendekatan lingkungan  5. Pendekatan kemitraan antara kelompok masyarakat dan pemerintah  6. Pendekatan Community Based Development (CBD)  Prinsip pembangunan CBD adalah pembangunan yang menempatkan masyarakat baik secara perseorangan atau kelompok sebagai penentu dan pelaku utama sehingga seluruhpengambilan keputusan dan rencana tindak didasarkan atas kehendak dan kesepakatan kelompok.
  19. 19.  1. Prinsip  Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat;  Mengembangkan kewirausahaan;  Kegiatan harus memberikan manfaat secara berkelanjutan;  Ekonomis.
  20. 20.  2. Pendekatan:  Partisipatif;  Sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan pengembangannya melibatkan masyarakat secara aktif;  Potensi Kawasan;  Teknologi Tepat Guna spesifik lokasi yang ditetapkan dan dikembangkan disesuaikan dengan potensi daerah sebagai pendorong peningkatan dan pengembangan produk unggulan daerah;  Keterpaduan Program;  Melibatkan instansi sektor lainnya, seperti lembaga swadaya masyarakat dan swasta;  Perencanaan dari bawah;  Menggunakan lembaga dan mekanisme yang sudah ada dan berhasil di  daerah.

×