PNPM-MP dari perspektif Akademisi

935 views

Published on

Pembangunan partisipatif

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
935
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PNPM-MP dari perspektif Akademisi

  1. 1. MATERI SEMILOKA DPRD KABUPATEN BATANGHARI, RABU 9 JANUARI 2013
  2. 2. PROGRAM ASIONAL EMBERDAYAAN ASYARAKAT Serangkaian kegiatan yang merupakan implementasi suatu sistem perencanaan Ruang lingkup wilayah pelaksanaan “BERDAYA” kata kerja: penguatan kapasitas sasaran Objek atau sasaran dari suatu program atau kegiatan ANDIRI ERDESAAN Fokus kegiatan atau program ditujukan untuk kemandirian masyarakat desa
  3. 3. • tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri serta terpeliharanya tatanan nilai dan budaya setempat. • sebagai konsep sosial budaya yang impelementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuh-kembangkan added value ekonomi, tetapi juga nilai-nilai sosial budaya. Konsep PEMBERDAYAAN dalam wacana pembangunan masyarakat selalu berkaitan dengan pendekatan KEMANDIRIAN, PARTISIPATIF dan JARINGAN KERJA. PEMBERDAYAAN
  4. 4. PNPM-MP; Ruang Bagi Pembangunan Partisipatif Pasang surut perundang-undangan yang mengatur mengenai desa  UU. No. 5/1974 dan UU No. 5/1979 meneguhkan sentralisasi, otoritarianisme, regimentasi (penyeragaman), birokratisasi, depolitisasi dan korporatisasi.  UU No 32/2004 (revisi UU No 22/1999) memberi kontribusi luar biasa dan pengalaman berharga bagi desentralisasi, demokratisasi, keragaman, partisipasi dan pemberdayaan. POSISI PEMERINTAHAN DESA Secara historis desa adalah komunitas lokal yang mempunyai pemerintahan sendiri (self- governing community), berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam kontek ini seharusnya desa diatur dalam ketentuan UU tersendiri sebagai satuan pemerintah otonom yang hidup dan berkembang berdasarkan asal-usulnya jauh sebelum republik ini lahir.
  5. 5. TONGGAK SEJARAH PERUBAHAN POSISI PEMERINTAHAN DESA SEBELUMNYA 1. Pola pengaturan desa diskriminatif membawa konskuensi keberadaan desa yang kurang terhormat dan sekedar Jadi bagian (sub-sistem) pemerintahan daerah. 2. Eksistensi desa tidak ditempatkan sebagai entitas otonom dan dihormati, melainkan berada di wilayah yurisdiksi atau merupakan substansi pemerintah kabupaten. Sejak UU No. 22/1999 diberlakukan 1. Masyarakat desa mulai kritis, transparan dan ada keberanian untuk menyampaikan aspirasinya. 2. Partisipasi dalam program-program pemerintah seperti pelestarian lingkungan, pengairan, pertanian dan forum-forum mulai dari skala RT sampai Nasional mulai meningkat, termasuk desa-desa yang dikenal umum sangat tertutup, militan dan didiskreditkan sebagai komunitas yang sulit menerima perubahan.
  6. 6. POSISI DESA DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU NO. 25 TAHUN 2004) 1. Mendukung koordinasai antar pelaku pembangunan, 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan 5. Menjamin penggunaan sumberdaya alam efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan Amanat : Pemda hendaknya menciptakan bottom-up planning PERMENDAGRI No. 66 Tahun 2007 tentang PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, Prosedur kerja operasional Surat MENDAGRI No. 414.2/1408/PMD tgl 31 Maret 2010 perihal PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA. TUJUAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
  7. 7. ARAH PEMBANGUNAN PERDESAAN (UU No. 26 Tahun 2007) 1. Pemberdayaan masyarakat perdesaan, 2. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya, 3. Konservasi sumber daya alam, 4. Pelestarian warisan budaya lokal, 5. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan, dan 6. Penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 48 (1) tentang Penataan Ruang khususnya kawasan perdesaan diarahkan untuk
  8. 8. HAKEKAT PEMBANGUNAN PARTISIPATIF Model pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yang melibatkan semua pihak (pelaku) dalam proses pengambilan keputusan yang langsung mempengaruhi mereka yang terkena pembangunan. Artinya pembangunan melibatkan semua pemainnya dalam posisi setara untuk rumusan kebutuhan, tujuan dan sasaran, langkah-langkah dan peran serta tanggung jawab masing-masing dalam pembangunan. Pelibatan masyarakat, merupakan wujud dari 1) Penghargaan terhadap keberadaan manusia merdeka yang berhak untuk menetapkan sendiri nasibnya tanpa ditentukan oleh pihak lain 2) Kesempatan untuk menjalankan tanggung jawab sosial sesuai fitrahnya sebagai manusia 3) Kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama.
  9. 9. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF Perencanaan adalah suatu proses yang bersifat sistematis, terkoordinir dan berkesinambungan, sangat terkait dengan kegiatan pengalokasian sumberdaya, usaha pencapaian tujuan dan tindakan-tindakan di masa depan. Pembangunan adalah proses perubahan struktural dalam masyarakat yang terjadi dalam masyarakat dan tidak hanya menyangkut pada pertumbuhan ekonomi tetapi mencakup 3 nilai pokok yaitu: 1. Berkembangnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup pokok (basic needs). 2. Meningkatnya rasa harga diri (self esteem) masyarakat sebagai manusia dan 3. Meningkatnya kemampuan memilih (freedom from servitude) sebagai bagian dari HAM Pembangunan partisipatif diawali dengan apa yang biasa disebut dengan PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF. Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung).
  10. 10. KENAPA PERLU PARTISIPASI MASYARAKAT Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, artinya sehebat apapun hasil pembangunan tetapi mengabaikan aspirasi dan peran serta masyarakat maka tetap dinyatakan sebagai pembangunan yang gagal. Sedikitnya terdapat 3 alasan mengapa dalam pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat (Conyer, 1991); 1. Partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program/proyek pembangunan akan gagal. 2. Masyarakat akan lebih mempercayai program/proyek pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya karena mereka lebih mengetahui keberadaan proyek 3. Adalah suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri
  11. 11. ALASAN PERLUNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, artinya sehebat apapun pembangunan tetapi mengabaikan aspirasi dan peran serta masyarakat maka tetap dinyatakan sebagai suatu kegagalan pembangunan. Sedikitnya terdapat 3 alasan mengapa dalam pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat (Conyer, 1991); 1. Partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program atau proyek pembangunan akan gagal. 2. Masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya karena mereka lebih mengetahui keberadaan proyek 3. Adalah suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri
  12. 12. PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 1. SALING PERCAYA: semua pihak terlibat dalam penyusunan perencanaan harus saling percaya, saling mengenal dan bekerjasama SEHINGGA dituntut kejujuran dan keterbukaan. 2. KESETARAAN: semua pihak terlibat dalam penyusunan perencanaan dapat berbicara dan mengemukakan pendapatnya, tanpa adanya perasaan tertekan (rikuh atau ewuh-pekewuh). 3. DEMOKRATIS: menuntut adanya proses pengambilan keputusan yang merupakan kesepakatan bersama, bukan rekayasa kelompok tertentu. 4. NYATA: didasarkan pada segala sesuatu masalah atau kebutuhan yang nyata, bukan berdasarkan sesuatu yang belum jelas keberadaanya atau kepalsuan (fiktif). 5. TAAT ASAS DALAM BERPIKIR: menghendaki dalam penyusunan perencanaan harus menggunakan cara berpikir obyektif, runtut dan mantap. 6. TERFOKUS PADA KEPENTINGAN WARGA MASYARAKAT: disusun berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang dekat dengan kehidupan masyarakat (masalah dan kebutuhan nyata masyarakat).
  13. 13. LEVEL PARTISIPATIF Partisipasi Teknis (technical participation) adalah keterlibatan masyarakat dalam pengidentifikasian masalah, pengumpulan dan analisis data, dan pelaksanaan kegiatan. Pengembangan partisipasi dalam hal ini adalah sebuah taktik untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan praktis dalam konteks pengembangan. Partisipasi Semu (pseudo participation) yaitu partisipasi politis yang digunakan orang luar atau kelompok dominan (elite masyarakat) untuk kepentingannya sendiri, sedangkan masyarakat hanya sekedar obyek. Partisipasi Sesungguhnya (genuine participation) adalah keterlibatan masyarakat di dalam proses perubahan dengan melakukan refleksi kritis dan aksi yang meliputi dimensi politis, ekonomis, ilmiah, dan ideologis, secara bersamaan. Pengembangan partisipasi dalam ini adalah pengembangan kekuasaan dan kontrol lebih besar terhadap suatu situasi melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan pilihan kegiatan dan berotonomi.
  14. 14. SEMU (pseudo ) VS SESUNGUHNYA (genuine ) Pola hubungan kekuasaan antara pihak luar dengan masyarakat Perlakuan terhadap masyarakat PSEUDO Penindasan (domestikasi) Kontrol sepenuhnya oleh „orang luar‟ dan kelompok dominan (elite masyarakat) untuk kepentingan mereka, bisa saja prosesnya partisipatif atau menggunakan partisipasi teknis • Manipulasi • Pemberian terapi • Pemberian informasi Asistensi (paternalisme) Esensi sama dengan di atas • Konsultasi • Menenangkan GENUINE Kerjasama Masyarakat terlibat dalam keseluruhan proses program yang bersifat bottom-up; kontrol dibagi antara pihak eksternal dengan masyarakat; manfaat program untuk masyarakat. • Kemitraan • Kekuasaan (kontrol) diwakilkan (partisipasi belum menjadi budaya tingkat komunitas) Pemberdayaan Masyarakat sebagai pengelola program sepenuhnya; muncul kesadaran kritis; demokratisasi; solidaritas dan kepemimpinan masyarakat; partisipasi komunitas berkembang • Kontrol diberikan kepada masyarakat
  15. 15. PROSES PEMBANGUNAN PARTISIPATIF YANG UTUH? PASCA IMPLEMENTASI PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PELAKSANAAN (IMPLEMENTASI) PROSES PEMBANGUNAN KEGIATAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PENGANGGARAN Kendala utama dan menjadi faktor penting yang perlu diperjuangkan saat ini oleh desa PERENCANAAN (PRA-IMPLEMENTASI) PENGGALIAAN GAGASAN PENYUSUNAN RENCANA
  16. 16. MMD D RT/DUS UN KELOMP OK MKP PEREMP UAN MUSRENBAN GDES INFORM AL YASINA N POKTAN RPJMD esUSULA N PRIORI TAS Rankin g 1 ADD 52 3 4 SPP MK P CAMPU RAN MUSRENBANG KECAMATAN (MAD) APBDPNPM/P2SPP 2 1 5 usulan P2SPP Kecamatan Usulan Ranking yang Terdanai PNPM 10 Usulan ranking teratas APBD Tim 6 Desa Tim 6 Kecamatan TPU Desa INTEGRASI MUSRENBANG MUSRENBANG P2SPP FORUM SKPD Tahapan Keputusan Pembiayaa n Usulan Partisipatif Verifikasi UsulanTidak lolos verifikasi kecamatan Ranking di bawah P2SPP Macet SPP dan tidak ada RPJMDes Ranking di bawah 10 besar APBD Usulan Kecamatan yang Terdanai P2SPP Usulan yang Tidak Terdanai P2SPP Usulan Masuk Renja SKPD Tahun Berikutnya Usulan Tidak Masuk Renja SKPD MUSRENBANG KABUPATEN (RKPD) Tahun Anggaran Berikutnya Usulan Masuk RKPDUsulan Tidak Masuk RKPD RAPAT ANGGARAN (APBD) REALISASI ANGGARAN (LKPD) Usulan Tidak Masuk APBD Usulan APBD Tidak Terealisasi
  17. 17. SEKILAS PNPM- P2SPP BATANGHARI Mersam 14.99% Maro Sebo Ulu 12.35% Batin XXIV 14.40% Muara Tembesi 13.22% Muara Bulian 8.99% Bajubang 11.47% Maro Sebo Ilir 9.88% Pemayung 14.70% 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 Mersam Maro Sebo Ulu Batin XXIV Muara Tembesi Muara Bulian Bajubang Maro Sebo Ilir Pemayung 74.93 97.17 14.92 23.46 23.41 30.80 25.39 222.82 N o Bidang kegiatan Kegiatan Operasional Jumlah TPK OPK 1 Prasarana dan Prasarana 35.71 1.13 0.75 37.59 2 Pendidikan 30.35 0.96 0.64 31.95 3 Kesehatan 11.73 0.37 0.25 12.35 4 Ekonomi 17.30 0.54 0.36 18.21 Jumlah 95.10 3.00 2.00 100.10 Alokasi Pembiayaan untuk Setiap Kecamatan Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Fisik
  18. 18. Pengarahan dan Lobby Khusus Menjelang Voting Musrenbang Kecamatan Bentuk Tanggung Jawab dan Kepedulaian Pada Pembangunan Desa “Kepekan” Khusus, Merancang Pilihan agar Tak Khilaf Saat Voting Berharap Usulan Desa Menang Bertanding
  19. 19. KEUNGGULAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF “REALITAS” KASUS SURVEY PSF-SPS BATANGHARI  Kualitas proyek pembangunan lebih baik dengan anggaran yang sama dengan proyek lain dan bahkan dana proyek lain yang lebih besar. Contoh kasus: Pembangunan 3 gedung kelas MADIN di Desa Teluk Kecamatan Pemayung, Batanghari yang dibangun dengan pendekatan berbeda. Gedung kelas yang dibangun dengan dana Block Grand Depag tahun 2006 menghabiskan dana sekitar Rp 350 juta saat observasi kondisinya sudah mulai rusak sehingga jarang digunakan. Pada lokasi yang sama (sebelah) pada tahun yang sama dan bahkan lebih dulu 6 bulan masih berdiri kokoh gedung kelas yang dibangun secara partisipatif melalui dana P2SPP sebesar Rp. 170 juta, serta ada tambahan pagar dan kamar kecil lengap dengan sumur. BLOCK GRAND PARTISIPATIF
  20. 20.  Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengawasan selalu akan terjadi surplus dana yang dapat digunakan untuk tambahan fasilitas. Contoh kasus: • Pembangunan jalan baru di Desa Teluk Ketapang yang direncanakan 2800 meter maka dengan partisipasi masyarakat (gotong royong dan tanah) maka tanpa tambahan dana panjang jalan berhasil dibangun mencapai 3.500 meter atau lebih panjang 700 meter. • Pembangunan gedung kelas Madin di Dusun Sungai Anak Desa Selat dimana awalnya direncanakan atap gedung adalah seng maka dengan kelebihan dana maka disamping atap dapat diganti dengan Genteng Seng juga ada tambahan pembatas kelas yang bisa di buka tutup (untuk kegiatan pertemuan atau perayaan). Kelebihan dana karena ada partisipasi gotong royong dan sumbangan pengadaan pasir oleh kelompok ibu-ibu.  Penggunaan anggaran pembangunan lebih efisien dan transparan karena diumumkan secara terbuka dan masyarakat dapat melakukan komplain jika terjadi penyimpangan.  Membuka ruang partisipasi bagi masyarakat baik dalam perencanaan, proses dan pemeliharaan hasil pembangunan  Pelaksanaan langsung oleh kelompok masyarakat setempat berdasarkan hasil musyawarah mendorong peningkatan peredaran uang di desa dan akan menjadi penggerak ekonomi desa.  Partisipasi masyarakat menyebabkan rasa memiliki hasil pembangunan yang lebih besar dan akan mendorong pemeliharaan secara partisipatif.
  21. 21.  Perencanaan secara partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, maka dampak pembangunan lebih dirasakan manfaatnya dan mampu memecahkan masalah utama masyarakat desa Contoh kasus: • Pembangunan pagar humo di Desa Sungai Baung guna menghindari masuknya Ternak Kerbau ke lahan sawah masyarakat. Pasca pembangunan pagar produksi padi masyarakat desa dapat meningkat. • Program Pompanisasi Kelompok Tani Desa Senaning guna menjaga kontinuitas supplai air sawah. Pasca pengadaan pompanisasi lahan sawah payo sudah dapat ditanami 5 kali dalam 2 tahun yang jauh meningkat dari sebelumnya yang hanya sekali dalam 1 tahun. Desa Senaning yang dulunya kekurangan pangan (beras) dan termasuk desa IDT sekarang menjadi wilayah surplus produksi Padi dan bahkan sentra penangkaran benih. Jenis padi Impari mampu mencapai produktivitas 8 ton/Ha/Tahun
  22. 22.  Perencanaan secara partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat juga mampu meningkatkan kepedulian masyarakat desa terhadap kelompok masyarakat miskin. Contoh kasus: • Pencetakan 21 Ha lahan sawah milik masyarakat di Desa Pasar Terusan. Spesifik program pada wilayah desa ini adalah dari 21 Ha lahan sawah sebesar 60% menjadi hak pemilik lahan awal dan sisanya 40% diserahkan kepada masyarakat miskin di desa tersebut melalui PTK. • Pencetakan lahan milik desa untuk diserahkan atau dibagikan kepada kelompok rumah tangga miskin desa tersebut. Sawah yang dicetak dan dibagikan ini diintegrasikan dengan pengembangan usaha ikan budidaya oleh masyarakat miskin dengan modal awal berasal dari dana SPP (melalui pinjaman isteri).
  23. 23. KENDALA IMPLEMENTASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF  Pada sisi lain, desa belum mampu melakukan lobby-lobby anggaran meskipun secara legal formal dan politis memiliki potensi.  Sebagian besar desa masih belum memiliki dokumen perencanaa (RPJMDes dan RKT) yang terstruktur dengan baik (PERDES)  Aparat dan masyarakat desa masih belum memiliki persepsi yang sama sehingga perjuangan memperoleh alokasi anggaran desa (APBDes) lebih besar belum dapat diwujudkan  Keterbatasan anggaran selalu menjadi alasan klasik bagi pemerintah daerah (sebagian besar Kabupaten/Kota masih terbebani biaya tidak langsung guna membiayai gaji, perjalanan dinas dan lain- lain sehingga biaya langsung untuk pembangunan terbatas).  Pelimpahan wewenang kepada desa masih rendah dan bahkan bisa disebut setengah hati (kurang rela) akibat dipeliharanya paradigma lama dengan persepsi bahwa orang desa “belum mampu”.  Belum adanya pemisahan antara pembangunan yang dapat diserahkan pengelolaanya kepada desa atau level pemerintahan lebih tinggi.  Pembangunan partisipatif secara penuh oleh masyarakat desa bagi sebagian kelompok masyarakat dianggap sebagai gangguan kelangsungan usaha.
  24. 24. APA YANG DAPAT KITA LAKUKAN LANGKAH STRATEGIS  Samakan persepsi dan perkuat koordinasi antar desa dengan lebih mengoptimalkan fungsi BKAD  Belajar dari Kabupaten Sumedang Jawa Barat dibawah koordinasi BKAD dapat dibentuk FORUM PEMANTAU ANGGARAN  Tingkatkan kesadaran sosio politis dalam berdemokrasi pada masyarakat desa untuk memilih pemimpin yang punya komitmen pada sistem pembangunan partisipatif.  Lengkapi dokumen perencanaan pembangunan desa (RPJMDes dan RKT) sebagai materi untuk alokasi dana desa (ADD) yang mengarah pada terbentuknya APBDes.  Optimalkan fungsi aspirasi angota dewan wilayah pemilihan untuk perjuangkan alokasi anggaran pembangunan partispatif sesungguhnya dan terbentuknya PERDA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PARTISIPATIF BERJUANG BERSAMA UNTUK IMPLEMENTASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF YANG SESUNGGUHNYA DALAM KERANGKA OTONOMI DESA

×