Widyaiswara merupakan komponen dalam sistem penyuluhan pertanian. Apakah mereka sudah siap mewujudkan penyuluhan pertanian modern?

1. Optimalisasi Peran WIDYAISWARA dalam
Mewujudkan Penyuluhan Pertanian Modern
Syahyuti
Musyawarah Nasional II Ikatan Widyaiswara Cabang Kementan (IWICKP)
Balai Besar Pelatihan Pertanian LEMBANG, 8 Desember 2016
1

2. Materi:
1. Widyaiswara dalam sistem penelitian dan
pengembangan teknologi pertanian
2. Analisis kelembagaan terhadap
Widyaiswara
3. Widyaiswara sebagai komponen
Penyuluhan Modern
2

3. Satu,
Widyaiswara dalam sistem penelitian dan
pengembangan teknologi pertanian
3

5. Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan Dan Teknologi
(UU No 18 tahun 2002):
• Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah
terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan
aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau
menghasilkan teknologi baru.
• Organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang
atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang
kegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan
profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
5

6. Bagian Kedua: Kelembagaan
 Pasal 6: (1) Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas
unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga
penunjang.
 Pasal 12:
 (1) Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran, serta kompetensi manusia
dan pengorganisasiannya, setiap unsur kelembagaan ilmu pengetahuan
dan teknologi bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata
keahlian, jenjang karier sumber daya manusia, serta menerapkan sistem
penghargaan dan sanksi yang adil di lingkungannya sesuai dengan
kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 (2) Untuk menjamin tanggung jawab dan akuntabilitas profesionalisme,
organisasi profesi wajib menentukan standar, persyaratan, dan sertifikasi
keahlian, serta kode etik profesi
6

7. Elemen Sistem Iptek
(UU. No. 18/2002)
1. Kelembagaan Iptek
mengatasi kesenjangan yang
menghambat sinergi antara perguruan
tinggi, lembaga litbang dan badan usaha
memberikan dukungan dan
membentuk iklim yang
kondusif
Lembaga
penunjang
mengusahakan pendayagunaan manfaat
keluaran perguruan tinggi dan lembaga
litbang
menumbuhkan kemampuan
perekayasaan, inovasi, dan
difusi teknologi
Badan
usaha
mencari berbagai invensi serta menggali
potensi pendayagunaannya
menumbuhkan kemampuan
pemajuan Iptek
Lembaga
litbang
meningkatkan kemampuan pendidikan &
pengajaran, litbang, dan pengabdian
masyarakat
membentuk sumber daya
manusia Iptek
Perguruan
tinggi
Tanggung JawabFungsiUnsur

8. Permentan No 30 tahun 2003 tentang Pedoman Pengembangan
Profesionalisme Widyaiswara Lingkup Kementerian Pertanian

9. -Pendidikan, penelitian,
dan pelatihan untuk
PENYULUHAN
9

10. Training or Teaching?
• Facilitator or Expert
• Real-Life or Theoretical
• Active or Passive
• You do it or Watch Me
• What would or Here’s how to use it. you do?
10

11. 11

12. Dua,
Analisis KELEMBAGAAN (Institutional Analysis)
WIDYAISWARA dan IWIKCP
12

13. Richard Scott (Stanford University, USA.)
2008. Institutions and Organizations.
Third Edition. SAGE Publications, Inc
Institution= “….are composed of
cultured-cognitive, normative,
and regulative elements that,
together with associated
activities and resources, provide
stability and meaning of social
live”.
13

14. In English Biasa
diterjemahkan
menjadi
Terminologi
semestinya
Batasan dan materinya
1. institution Kelembagaan,
institusi
Lembaga norma, regulasi, pengetahuan-
kultural. Menjadi pedoman dalam
berperilaku aktor
2. institutional Kelembagaan,
institusi
Kelembagaan Hal-hal berkenaan dengan lembaga.
3. organization Organisasi,
lembaga
Organisasi social group, yg sengaja dibentuk,
punya anggota, utk mencapai tujuan
tertentu, aturan dinyatakan tegas.
(kelompok tani, koperasi, Gapoktan)
4.
organizational
Keorganisasian,
kelembagaan
Keorganisasian Hal-hal berkenaan dengan
organisasi (struktur org, anggota,
kepemimpinannya, manajemennya,
dll).
Rekonseptualisasi “Lembaga” dan “Organisasi”
14

15. Analisis Kelembagaan WI
Objek nya Analisis
UU no 18 tahun 2002 sebagai pedoman Apakah UU ini diterapkan, dijadikan pedoman,
diterima, ditolak? Bagian mana yg diterima,
kenapa?
Permenpan No 22 - 2014 tentang Jabatan
Fungsional Widyaiswara Dan Angka
Kreditnya
Persepsi WI dan pihak lain terhadap aturan ini?
Realisasi dan kendalanya bagaimana? Apakah positif
mendorong profesionalisme WI? Angka kredit
cukup adil?
Permentan No 30 – 2014 tentang Pedoman
Pengembangan Profesi onalisme WI
Kementan
Persepsi WI dan pihak lain terhadap aturan ini?
Realisasi dan kendalanya bagaimana?
Peraturan daerah Pemda ttg penganggaran
dan pengorganisasian
Kajian kebijakan, konsistensi nya dengan UU di
atasnya, bagaimana realisasinya? Dll.
Pedoman untuk manajemen kerja WI Apakah pedoman ini ada? Apakah bisa dijalankan,
apa masalahnya, bagaimana konsistensinya dengan
teori dan kebijakan di atasnya?
15

16. Objeknya Analisis
Norma-norma kerja pada
profesi WI
Bagaimana WI memandang pekerjaannya,
apakah sesuatu yang baik atau tidak?
Apakah bangga menjadi WI?
Apakah puas menjadikan WI sebagai profesi?
Persepsi ttg peran WI
dalam sistem inovasi
teknologi pertanian
Apakah peran WI harus dan tidak tergantikan?
Adakah opsi aktor lain?
Apakah metodenya masih efektif?
Nilai-nilai atau adab dalam
komunikasi yang
diterapkan
Apakah komunikasi menunjukkan dominansi,
pemaksaan, baik komunikasi horizontal dan
vertikal?
Apakah adab komunikasi demikian itu boleh?
Apakah itu baik?
Nilai-nilai dalam materi
pelatihan
Apakah memberikan materi yang sesuai
dengan etika peserta?
16

17. Objeknya Analisis
Pengetahuan pengambil
kebijakan ttg kegiatan pelatihan
Bagaimana tingkat pengetahuan pengambil
kebijakan tentang konsep dan teori
pelatihan? Apakah sama dengan WI?
Apa agenda tersembunyi di belakangnya?
Pengetahuan tenaga WI tentang
kebijakan, organisasi, dan
metode pelatihan
Bagaimana pengetahuan dan persepsi
tenaga WI (tua, muda, laki-laki, perempuan)
ttg kegiatan pelatihan? Bagaimana dan
mengapa persepsi itu terbentuk?
Pengetahuan peserta tentang
kegiatan pelatihan, sistem
inovasi teknologi,
pembangunan pertanian, dll
Apa pengetahuan pesert ttg kegiatan
pelatihan?
Apakah pelatihan perlu atau tidak? Apa latar
sosial ekonomi sehingga itu terbentuk?
Pengetahuan peserta tentang
materi pelatihan
Bagaimana persepsi peserta tentang materi
yang disampaikan? Sesuai dengan
kebutuhan peserta atau tidak? Bagaimana
itu terbentuk? Bagaimana persepsi peserta
dapat menjadi feed back?
17

18. Objeknya Analisis
Struktur keorganisasian
pelaksana pelatihan
Organisasi apa saja yang terlibat dari atas
sampai bawah? Puslit, Badan Pelatihan Pemda,
perguruan tinggi, NGO, dll?
Kinerja organisasi Bagaimana kinerja organisasi pelatihan yg eksis?
Kuat, atau lemah? Dimana dan kenapa?
Kapasitas organisasi
pelatihan
Bagaimana kemampuan Balai Latihan
menjalankan pelatihan? Apakah pihak lain
mampu membantu nya, misal P4S? Mengapa?
Kondisi dan kinerja
organisasi WI
Apa saja organisasi WI yang eksis dan apa
perannya? Mengapa demikian? Bagaimana agar
bisa membantu pelatihan? Perlu kah dibentuk
organisasi baru atau reorganisasi?
Hubungan antar organisasi Bagaimana relasi antar organisasi WI? Adakah
dominansi ataukah demokratis? Relasi horizontal
dan vertikal? Integrasi dan koordinasinya
bagaimana?
18

19. Tiga,
Widyaiswara untuk Mewujudkan sistem Penyuluhan
Modern
19

20. Empat tahapan penyuluhan pertanian
di Asia:
1. Colonial Agriculture
– Experimental stations
were established in
many Asian countries
by colonial powers.
– The focus of attention
was usually on export
crops such as rubber,
tea, cotton and sugar.
– Technical advice was
provided to plantation
managers and large
landowners
– Assistance to small
farmers who grew
subsistence crops was
rare, except in times of
crisis.
2.Diverse-Top Down Extension
– After Independence,
commodity-based extension
services emerged from the
remnants of the colonial
system, with production
targets established as part of
five year development plans.
– In addition, various schemes
were initiated to meet the
needs of small farmers, with
support from foreign donors.
20

21. 21
 Penyuluhan pertanian Indonesia baru akan memasuki
tahap ke-4 sesuai dengan amanah UU 16-2006
 UU 23-2014 tentang Pemda memadamkan api
perubahan ini

22. Perubahan paradigma penyuluhan:
– From diffusion to systems of agricultural innovation.
Alasannya:
1. Inovasi teknologi bisa datang dari banyak sumber,
2. Ada perubahan dari sustainable agriculture and progress
menuju ecological knowledge system,
3. Berkembangnya interdependence model dan innovation
system framework, dimana yang terlibat tak hanya
research and extension, tetap juga technology users,
private companies NGO, dan supportive structures (pasar
dan kredit).
4. Pentingnya learning processes ( = a way of evolving new
arrangements specific to local contexts).
22

23. Mengapa perlu modernisasi penyuluhan?
1. Agroekologi: materi penyuluhan harus mampu merespon kebutuhan
teknologi yang sangat bergantung pada zona agroekologi yang berbeda
(agroecological zones), tidak lagi seragam sebagaimana revolusi hijau.
2. Political-economic: pengaruh dari tahap perkembangan negara (stage of
economic development), berapa besar investasi pemerintah dalam
kegiatan penyuluhan pertanian: seberapa besar ketergantungan ekonomi
nasional kepada sektor pertanian? Berapa warga negara yang masih
bergantung pada pertanian?
3. Sociocultural: perbedaaan kultural antar petani, language differences and
illiteracy, proporsi keterlibatan perempuan dan laki-laki, pola agraria,
struktur penguasaan lahan.
4. Kebijakan nasional: berkenaan dengan ketahanan pangan, berapa surplus
pangan mau diproduksi, market Intervention, infrastructure, institutional
factors, Research, Education and Training, Input Supply, Credit, Farmer
Organizations and NGO
(Sumber: Swanson, Burton E.; Robert P. Bentz; and Andrew J. Sofranko (eds). 2004: Improving
Agricultural Extension: A Reference Manual. www.fao.org)
23

24. Apa kunci new professionalism in
extension?
1. Pendekaan partisipatif.
“These participatory methods and approaches represent an opportunity to
build better linkages between the various actors and to increase the
learning from each other”.
2. New systems of participatory learning
3. New learning environments for professionals and local people
4. New institutional settings
5. Menciptakan organisasi penyuluhan yang bercirikan organissasi
pembelajar (learning organizations).
(sumber: Roche, 1992; Pretty & Chambers, 1993; Pretty, 1995)
24

25. • Tantangan untuk penyuluhan pertanian ke
depan adalah to integrate public and
private sector extension.
(Sally Marsh and David Pannell. 2005. Agricultural Extension in
Australia:The Changing Roles of Public and Private Sector Providers.
The Agricultural and Resource Economics Department, University of
WA. http://www.rirdc.gov.au/.......)
25

26. • Penyuluhan haruslah new ways of working and
learning.
• New People and New Institutions, yakni:
– to develop a vision of multiculturalism
– improve their cross-cultural communication skills
– involve a broader spectrum of community stakeholders
– provide more inclusive information, and expand beyond
the traditional boundaries of university research
(Sandra Kerka. 1998. Extension Today and Tommorrow. Trends and Issues Alert no. n/a.
http://www.cete.org/...)
(Rivera, W. M. 1997. Agricultural Extension into the Next Decade. European Journal of Agricultural
Education and Extension 4, no. 1 (June 1997): 29-38. (EJ 546 904)
26

27. Marsh and Pannell (2005):
-Penyuluhan modern dicirikan oleh adanya integrasi penyuluh swadaya dan
swasta (to integrate public and private sector extension).
-Dibutuhkan efisiensi dan kelembagaan yang berkelanjutan (sustainability of
institutional arrangements), dengan ciri minimise transaction costs, serta
“institutional structures to ensure effective public sector and private sector links
– cooperation and coordination in a commercial environment”.
Qamar, 2005:
-desentraliasi merupakan ciri penting penyuluhan modern, selain partisipatif,
demokratis, dan memiliki semangat pluralism.
27

28. Paradigma penyuluhan LAMA vs BARU (Leeuwis, 2006):
28
Penyuluhan lama Penyuluhan baru
Penanggung jawab
penyuluhan
Pemerintah pusat Banyak pihak pada berbagai level (PT,
petani, swasta, NGO, dll)
Fungsi penyuluhan Tranfer teknologi untuk peningkatan
produksi
Lebih luas (memobilisasi,
mengorganisasikan dan mendidik
petani).
Posisi penyuluhan Terpisah dengan instansi lain Koheren
Model transfer teknologi Linear, sekuensial, dan satu arah Lebih realistik, siklis, dan dinamis (antara
petani, peneliti, penyuluh)
Desain proyek Menurut perspektif pengajar learning model, melibatkan stakeholders
Pendekatan Lip sevice = menyampaikan
teknologi
Mengambil resiko dengan melibatkan
teknologi eksperimental, serta
mengaitkan penelitian, manajer
penyuluhan, dan organisasi petani

29. Memfungsikan Dinas Pertanian Sebagai
Kantor Penyuluhan
• Perebutan PPL antara dinas teknis dengan penyuluhan
sudah berulang kali berlangsung.
• Pendekatan sistem “penyuluhan modern” (modern
extension management) dapat menyatukan kedua ini.
• UU 23 tahun 2014 kembali “membubarkan” kantor
penyuluhan (Bakorluh dan Bapeluh)
29

30. Tiga kelompok fungsi penyuluhan:
1. Fungsi wajib (Must Functions) = membangkitkan
kesadaran, pendidikan, dan transmisi informasi.
2. Fungsi “dapat” (Can Functions) = penyediaan input untuk
petani (obtaining production inputs), bantuan pemasaran,
supervisi uji lapang teknologi, dan menyediakan prasarana
pertanian (providing infrastructure). Intinya adalah pada
pemecahan masalah.
3. Fungsi "interfering functions" = mencakup aspek kebijakan
(policing duties), membantu pemenuhan permodalan, dan
pengumpulan data statistik termasuk melakukan sensus
dan analisis pasar.
30

31. Dinas Pertanian sebagai Rumahnya, Penyuluhan
Pertanian Isinya
• Mengintegrasikan kantor penyuluhan dengan kantor dinas sangat
sesuai dengan teori penyuluhan modern
• Sesuai dengan UU tentang Pemda yang berbasiskan efisiensi.
• Dinas Pertanian dengan “ruh penyuluhan” = reformasi kultural.
• Struktur tidak berubah
• Yang baru adalah: petani sebagai tujuan utama, sebagai subjek,
komunikatif, empati, demokratis, dan partisipatif.
• Kantor Dinas Pertanian sebagai sebuah “learning organization”.
31

32. Paradigma penyuluhan modern pada UU NO 16 -
2006:
1. Demokrasi dan partisipasi.
Pasal 2: “Penyuluhan diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan,
keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan,
berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat”.
2. Penyuluhan tidak pada sekedar peningkatan produksi pertanian, namun pada
manusianya. Pasal 3: tujuan penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya
manusia dan peningkatan modal sosial.
Modal sosial = penyuluh pertanian lebih luas dari sekedar individu petani
(pengetahuan-sikap-ketrampilan), namun juga organisasi petani dan berbagai
jaringan sosial yang terbentuk di masyarakat.
3. Menerapkan manajemen yang terintegratif, tidak lagi terpasung ego sektoral.
Pasal 6: penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan subsistem
pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Pasal 7: “Dalam menyusun
strategi penyuluhan, pemerintah dan pemerintah daerah memperhatikan kebijakan
penyuluhan dengan melibatkan pemangku kepentingan di bidang pertanian,
perikanan, dan kehutanan”.
32

33. UU 16-2006:
3. Pelibatan masyarakat petani, dan menjadikan petani sebagai subjek
penyuluhan.
Pasal 6 (b) : “penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama
dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah dan pemerintah
daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara
terintegrasi dengan programa pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan”.
Pasal 29: pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong peran
serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan penyuluhan.
4. Penyuluhan tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah, diakui keberadaan penyuluh
swadaya dan swasta, serta Komisi Penyuluhan sebagai organisasi independen di
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
33

34. 34
Penyuluh pertanian SWADAYA dan
SWASTA
Penyuluh swadaya =
“pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga
masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan
mampu menjadi
Penyuluh”.
Penyuluh swasta =
“penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga
yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan”

35. Permasalahan yang dihadapi Penyuluh swadaya dan
swasta (dalam Permentan No. 61 tahun 2008):
1. Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan bagi
penyuluh pertanian swadaya dan swasta belum memiliki arah
yang jelas.
2. Belum didayagunakan secara optimal untuk memenuhi
kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.
3. Masih lemahnya fungsi dan peran penyuluh swadaya dalam
penyelenggaraan penyuluhan,
4. Masih rendahnya motivasi kerja,
5. Belum terciptanya mekanisme kerja antara ketiga jenis
penyuluh, dan
6. Belum terciptanya kinerja dan profesionalisme penyuluh
swadaya.
35

36. Farmer to farmer extension di
Indonesia:
• Era Bimas – Insus = kontak tani
• P4S = farmer to farmer extension
• 2004= pengangkatan penyuluh swakarsa
• 2008 = pengangkatan penyuluh pertanian
swadaya (jumlah tahun 2014 = + 8.000 orang)
36

37. Enam keunggulan penyuluh swadaya
(hasil riset Indraningsih dkk., 2013):
1. Pengetahuan dan keterampilan teknologi lebih kuat, namun
spesifik (Jarkoni = mengajar karena melakoni)
2. Lebih mampu menciptakan penyuluhan yang partisipatif
3. Lebih mampu mengorganisasikan masyarakat (Community-
Organizing Role)
4. Mampu menjadi penghubung (change agent) yang lebih
powerfull
5. Agen bisnis yang potensial (umumnya menjadi pelaku usaha)
6. Memiliki nilai lebih pada kepemilikan modal sosial
37

38. Siapa penyuluh swasta?
Kategori pelaku:
1. Private bisnis (penyedia input, perusahaan
pengolahan, dan pemasaran). Saat ini
penyuluh swadaya sudah ada yang
menajalankannya.
2. Non profit sector (perguruan tinggi, NGO,
dll)
3. Pay for service (dibayar oleh organisasi
petani, bisa Gapoktan, atau asosiasi
komoditas)
38

39. Menurut Schwartz
(1994: “The Role Of The Private Sector In Agricultural
Extension: Economic Analysis And Case Studies”),
Private extension adalah:
1. Perguruan tinggi
2. Public
3. Contract farming schemes
4. Input supply companies
(private extension as part
of commercial firm
activities)
5. NGO
39
Menurut Qamar
(2005: Modernizing National Agricultural
Extension Systems A Practical Guide for
Policy-Makers of Developing Countries.
Private extension adalah:
1. perusahaan swasta (private
companies)
2. NGO
3. asosiasi petani
4. organisasi komunitas petani
(rural community
organizations)
5. perguruan tinggi (agricultural
academic institutions), dan
6. kantor penelitian pertanian.

40. • Shahbaz, Babar and Salaman Ata
(2014: Enabling Agricultural Policies for benefiting Smallholders in Dairy, Citrus and
Mango Industries of Pakistan. Agricultural Extension Service in p[akistan: Chalenges,
Caontraints and Ways-forward).
• Desentraliasai penyuluhan di Pakistan dimulai sejak
2001, saat pemerintah memberikan desetralisasi kepada
pemerintah lokal
• Penyuluh swasta bergerak dalam bidang:
– proteksi tanaman oleh perusahaan pestisida,
– introduksi benih oleh perusahaan benih,
– pabrik gula,
– perusahaan rokok untuk tebakau, perusahaan pengolah
untuk jagung,
– peternakan oleh perusahan peternakan nasional.
40

41. Pengalaman negera-negara lain
(laporan FAO, 2005):
• Costa Rica. Pemerintah memberi extension voucher ke
petani, utk mendapatkan layanan penyuluhan
• Inggris. Penyuluhan swasta sudah lama, mampu
mengefisienkan staf
• Holland. 60 % biaya penyuluhan dari petani, 40% dari
pemerintah
• Nicaragua. Desentralisasi dan semi private-extension
• Estonia: public extension advisory service utk petani
lemah, dan penyuluh swasta utk yang kuat
41

42. PPL kurang mengembangkan organisasi petani
(Syahyuti et al., 2014)
Uraian Jabar Jatim Sumbar
Jumlah petani yang sudah masuk kelompok tani (%) 48.4 54.6 55.5
Jumlah kelompok tani yang dibina (unit) 11 – 16 10-14 10 - 16
Jumlah berdasarkan kelas:
Kelas pemula (%) 37.2 43.4 56.2
Kelas lanjut (%) 37.2 38.6 31.2
Kelas madya (%) 18.6 18.0 12.6
Kelas utama (%) 7.0 0.0 0.0
Total 100.0 100.0 100.0
Target semua petani masuk kelompok tani (%) 100.0 100.0 100.0
Target semua kelompok menjadi kelas utama (%) 0.0 0.0 0.0
Jumlah petani yang sudah masuk koperasi (%) Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu
Target semua petani masuk koperasi (%) 0.0 0.0 0.0
Pembinaan organisasi petani (%):
Kelompok tani 100.0 100.0 100.0
Gapoktan 100.0 100.0 100.0
Koperasi 12.5 27.2 18.7
Asosiasi petani 0.0 0.0 0.0
KTNA 0.0 0.0 0.0
42

43. Apakah Perlu SATU PENYULUH = SATU DESA ?
1. Jumlah petani/desa dan luas lahan/desa tidak sama.
2. Luas desa dan sarana transportasi dan komunikasi tidak
sama.
3. Sampai kapan 1 desa 1 penyuluh? Pengetahuan, sikap dan
keterampilan petani akan meningkat dari hari ke hari.
4. Akan lahir petani-petani pintar yang bisa menjadi
penyuluh swadaya
5. Satu penyuluh tiap desa, untuk PPL yang mana? Apakah
untuk PPL pemerintah, PPL swadaya, PPL swasta?
43

44. Jumlah dan Rasio PPL
44
PPL
PNS
(org)
PPL
THL-TBPP
(org)
PPL
Swadaya
(org)
PPL
Swasta
(org)
TOTAL
(org)
PPL dgn
jabatan
fungsional
(org)
Rasio PPL
per desa Rasio PPL
per
kecamatan
Tahun 2010 27.992 24.551 9.628 - 62.171 321 0,83 8,90
Tahun 2012 28.494 21.249 8.380 - 58.123 328 0,77 8,32
Tahun 2014 27.476 20.479 13.169 - 61.124 341 0,81 8,75
Tahun 2015 27.153 20.259 16.596 - 64.008 - 0,85 9,17

45. Opsi pembagian peran ke depan:
Penyuluh PNS Penyuluh swasta Penyuluh swadaya
Pelaku PPL PNS dan PPL-
THL
Dosen, penelitia, staf perusahaan inti,
staf asosiasi komoditas, pegawai
perusahaan swasta, NGO
Petani (Kontak Tani, petani
maju, pengurus organisasi
petani).
Basis kerjanya Pelayanan dan
administrasi
Pelayanan dan mencari keuntungan. Pelayanan, pendampingan,
dan bisnis
Sosoknya Polivalent atau
monovalent,
administrasi
Monovalent, cenderung spesifik
komoditas/bidang
Monovalent, spesifik
komoditas/bidang
Peran Motivator dan
komunikator
Komunikator, motivator, suplai input,
buyer.
Pembaharu, motivator,
organisator komunitas,
pemimpin lapang.
Tanggung
jawab
wilayah
Wilayah tertentu
(1 penyuluh = 1-3
desa)
Area tertentu (kawasan) Wilayah tidak dibatasi
utamakan di desa/kec
bersangkutan
45

46. Kemajuan wilayah penyuluhan vs jenis
penyuluh
(Mosher, 1978 dll) :
46
Ketersediaan
prasarana fisik
Tingkat penerapan
teknologi
(produktivitas)
Kemajuan petani
(tingkat
pengetahuan dan
kemandirian
mencari informasi)
Pilihan komposisi
penyuluh
Rendah Rendah Rendah PPL Pem + swadaya
Tinggi Sedang Tinggi PPL swadaya +
swasta
Tinggi Tinggi Tinggi PPL swasta +
swadaya

47. 47
Pencapaian target penyuluhan
RENDAH SEDANG TINGGI PPL
SWASTA
PPL
Pemeri
ntah
PPL
SWADAYA
Road map perubahan komposisi peran antar 3 jenis penyuluh
berdasarkan tingkat kemajuan wilayah dalam inovasi pertanian

48. Farmer Field School vs Farmer Business School
48
Farm Field School (FFS) Farm Business school (FBS)
Mulai 1989, ditemukan di Indonesia Mulai tahun 2000-an
Tujuan: mempromosikan teknik dan manajemen
pengendalian hama secara terpadu
Untuk memperkuat kemampuan petani dan organisasi petani dalam
menjalankan usaha pertanian dan memasarkan hasil
Fokus: subsistem produksi subsistem pengolahan dan pemasaran hasil
Menggunakan konsep dan metode agroekologi,
experiential education dan community
development.
Berupaya memahami keuntungan usaha, pemasaran dan pasar, survey pasar,
laporan pasar, membangun visi dan tujuan bisnis, memilih badan usaha,
mengenali komponen rencana bisnis, menyusun rencana bisnis, menyiapkan
tindakan, dan pencatatan.
Dasarnya: agar komunikasi lebih efektif, petani
belajar dengan mengalami langsung
Agar petani pandai, cerdik mensiasati pasar, dan kuat sebagai pelaku pasar
Alasan: tingginya serangan HPT Petani tidak bisa lepas dari tekanan globalisasi dan komersialisasi, maka petani
harus berbisnis.
Berlangsung peningkatan pengetahuan, belajar
bersama, dan mencari solusi bersama.
Meningkatkan efisiensi, pendapatan dan keuntungan. Agar petani mampu
memilih secara tepat apa komoditas yang mau ditanam, mengelola modal dan
tenaga kerja, dan menangani resiko.
Materi: biologi hama, aspek kesisteman, musuh
alami, membuat pestisida nabati, dst
Visi dan perencanaan, pertanian berkelanjutan, market engagement, nutrisi,
gender, dan monitoring.
Pelatih: penyuluh dan ahli hama tanaman Fasilitator pengembangan komunitas, konsultan pemasaran, dan lain-lain.

49. Point-point diskusi:
1. Apakah WI sudah siap melatih PPL swadaya dan swasta? (materi, pendekatan,
metode, dll)
2. Apakah WI siap bekerjasama dengan “trainer” lain sebagai mitra kerja pelatihan,
misal dengan P4S, pelatih swasta, NGO, dll?
3. Dimana posisi WI daerah setelah pemberlakuan UU 23-2014 ? Bagaimana posisi
keorganisasian yang lebih kondusif?
4. Bagaimana IWI sebagai organisasi profesi mampu berperan? (Peran administratif,
komunikasi, kerjasama, ekonomi, “politik”)
5. Pakah IWI bisa membantu untuk menciptakan “good trainer”? (sebagai fasilitator,
coach, mitra belajar)
6. Dan lain-lain?
49

51. 51
Demikian,
Terima
kasih