Dokumen tersebut membahas tentang PPh pasal 21, yaitu pajak penghasilan atas gaji, upah, dan penghasilan lainnya. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek, tarif pajak, dan penghitungan PPh pasal 21."

1. PPh pasal 21
• PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan
berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran
lain dengan nama dan dalam bentuk apapun
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan,
jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang
Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri
• Apabila kegiatan dilakukan Orang Pribadi
Subjek Pajak Luar Negeri, Pajak Penghasilan
pasal 26.

2. Pemotong PPh pasal
21/26
• Pemberi kerja badan dan orang pribadi baik kepada
pegawai atau bukan pegawai
• Bendahara atau pemegang kas pemerintah
• Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial
tenaga kerja serta badan yang membayar uang pensiun
• Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas serta badan yang membayar
honorarium atau pembayaran lain atas jasa dan/atau
kegiatan, jasa tenaga ahli dan honorarium atau imbalan
lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang
• Penyelenggara kegiatan yang membayar honoraium,
hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun.

3. Tidak termasuk pemberi kerja
sebagai pemotong pajak
• Kantor perwakilan negara asing
• Organisasi-organisasi internasional yang
ditetapkan MenKeu
• Pemberi kerja orang pribadi yang tidak
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas yang semata-mata mempekerjakan
orang pribadi untuk melakukan pekerjaan
rumah tangga

4. Penerima penghasilan yang
dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh
pasal 26
• Pegawai
• Penerima uang pesangon, pensiun,
tunjangan hari tua termasuk ahli warisnya
• Bukan pegawai yang menerima atau
memperoleh penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan
• Peserta kegiatan yang menerima atau
memperoleh penghasilan sehubungan
dengan keikutsertaan dalam kegiatan

5. Penerima penghasilan ..
• Bukan Pegawai : tenaga ahli*, pemain musik,
pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang
film, bintang iklan, sutradara, foto model,
olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih,
penyuluh, pengarang, peneliti, penerjemah,
pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer,
telekomunikasi, fotografi, agen iklan, pengawas
proyek, pembawa pesanan atau menemukan
pelanggan, petugas penjaja barang dagangan,
petugas dinas luar asuransi, distributor MLM
* pengacara, akuntan, arsitek, dokter, notaris, penilai, aktuaris dan konsultan

6. Penerima penghasilan ..
Peserta kegiatan : peserta perlombaan
dalam segala bidang; peserta rapat,
konfrensi, sidang; peserta atau anggota
dalam suatu kepanitiaan; peserta
pendidikan, pelatihan dan magang;
peserta kegiatan lainnya

7. Tidak termasuk penerima
penghasilan yang dipotong PPh
pasal 21 dan/atau PPh pasal 26
• Pejabat perwakilan diplomatik dan orang-
orang yang diperbantukan kepada mereka
dengan syarat bukan WNI dan tidak
menerima penghasilan di Ind dan ada
azas timbal balik
• Pejabat perwakilan organisasi
internasional yang telah ditetapkan
MenKeu, bukan WNI, tidak mempunyai
kegiatan usaha atau pekerjaan lain di Ind.

8. Benefit in cash dan Benefit in kind
PMK-252/PJ.03./2008
Pemberi Penghasilan Benefit in cash Benefit in kind
Pemerintah Obyek pajak Non obyek pjk
Non Wajib Pajak Obyek pajak Obyek pajak
WP dikenakan PPh final Obyek pajak Obyek pajak
WP dikenakan PPh dg
norma penghitungan
khusus(deemed profit)
Obyek pajak Obyek pajak
Wajib Pajak Lainnya Obyek pajak Non obyek pjk

9. Penghitungan PKP atas pegawai
tetap/bukan pegawai tetap
1 Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai
tetap baik teratur maupun tidak teratur (PMK
No.252/PMK.03/2008 pasal 9(1) huruf a angka 1
– Dasar pengenaan :
PKP = Penghasilan neto* – PTKP
*Penghasilan neto = penghasilan bruto – biaya jabatan
2. Untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang
diperlakukan sebagai pegawai tetap, penghitungan PPh
pasal 21 sama dengan pegawai tetap.
– Dasar pengenaan :
PKP = Penghasilan neto* – PTKP
*Penghasilan neto = penghasilan bruto – biaya jabatan

10. Biaya Jabatan
• Pemberian pengurang penghasilan bruto untuk
karyawan tetap yang masih aktif bekerja, biaya jabatan
ini merupakan biaya yang fiktif yang merupakan
kebijaksanaan pemerintah karena setiap orang yang
berpenghasilan , tentu ada biaya yang dikeluarkan.
• Berdasarkan Keputusan Menkeu No. 250/PMK.03/2008
sebesar 5% x penghasilan bruto atau maksimal Rp.
500.000 per bulan atau 6.000.000 pertahun, pilih yang
terkecil berdasrkan masa kerja.
• Biaya jabatan melekat pada perusahaan tempat bekerja

11. PTKP
• Pasal 6 UU no. 7 tahun 1983 jo. UU no. 10 tahun 1994,
jo UU no. 17 tahun 2000 jo UU No. 36 tahun 2008
menyatakan bahwa kepada WPOP diberikan
pengurangan berupa PTKP
• PTKP melekat ke orang pribadi
• PTKP tambahan diberikan kepada yang sudah menikah
dan mempunyai tanggungan maksimal 3 orang, yang
diberikan kepada keluarga sedarah dan semenda dalam
garis keturunan lurus, serta anak angkat
• PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak.

12. PTKP
• PTKP untuk karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan
adalah hanya untuk dirinya sendiri
• Dalam hal karyawati tidak kawin, pengurangan PTKP
selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP
untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya
• Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis
dari pemerintah daerah setempat bahwa suaminya tidak
menerima atau memperoleh penghasilan, maka
diberikan PTKP atas kawin dan maksimal dengan 3
tanggungan

13. PTKP (2016)
PTKP Tahunan Bulanan Harian
TK / - 54.000.000 4.500.000 150.000
TK / 1 58.500.000 4.875.000 162.500
TK / 2 63.000.000 5.250.000 175.000
TK / 3 67.500.000 5.625.000 187.500
K / - 58.500.000 4.875.000 162.500
K / 1 63.000.000 5.250.000 175.000
K / 2 67.500.000 5.625.000 187.500
K / 3 72.000.000 6.000.000 200.000

14. Perusahaan mengikuti program
BPJS Ketenagakerjaan
Uraian Pemberi kerja Karyawan
JKK, JKM, JPK
apabila dibayar
perusahaan
Biaya bagi
perusahaan
Penghasilan
(digabung dg ph bruto
gaji)
JKK, JKM, JPK
apabila bibyar
karyawan
Bukan pengurang bagi
karyawan
Iuran JHT dibayar
perusahaan
Biaya bagi
perusahaan
Tidak menambah
penghasilan bruto
Iuran JHT dibayar
oleh karyawan
Biaya bagi karyawan
(pengurang ph bruto)

15. Tarif pajak
• Lapisan Penghasilan Kena Pajak
• Sampai dengan Rp60.000.000 5%
• Diatas Rp60 jt sd Rp250 jt 15%
• Diatas Rp250 jt sd Rp500 jt 25%
• Diatas Rp500 jt sd Rp5M 30%
• Diatas Rp 5 M 35%
• Apabila tidak berNPWP pemotongan PPh
pasal 21 menggunakan tarif diatas dengan
20% lebih besar

16. Gaji 10,000,000
JKK 0,3% 30,000
JKM 0,54% 54,000
Penghasilan Bruto 10,084,000
Biaya Jabatan (500,000)
Iuran Pensiun (200,000)
Penghasilan Neto 9,384,000
Disetahunkan x12 112,608,000
PTKP (K/2)
WP (54,000,000)
Istri (4,500,000)
2 Tanggungan (9,000,000)
Penghasilan Kena Pajak 45.108.000
PPh 21 Setahun
5% x 45.108.000 = 2,255,400
PPh 21 sebulan
2.255.400 : 12 = 187,950
Hadi (ber NPWP) bekerja pada PT. A mulai tahun 2016 dengan gaji
sebulan mulai januari 2023 sebesar Rp. 10.000.000, JKK sebesar
0,3% dan JKM 0,54% ditanggung oleh perusahaan, sementara iuran
pensiun sebesar 2% dipotong dari gaji Hadi. Hadi menikah dan
memiliki dua anak. Hitung besarnya PPh 21 untuk bulan januari 2023

17. Jurnal
Biaya Gaji 10,000,000
Biaya JKK 30,000
Biaya JKM 54,000
Hutang JKK & JKM 84,000
Hutang Iuran Pensiun 200,000
Hutang PPh Pasal 21 187,950
Kas 9,612,050
Hutang PPh Pasal 21 187,950
Kas 187,950
Hutang JKK & JKM 84,000
Kas 84,000
Hutang Iuran Pensiun 200,000
Kas 200,000

18. Penghasilan tidak teratur
PPh pasal 21 atas bonus, THR, jasa
produksi, tantiem, dan penghasilan tidak
teratur lainnya dihitung dengan cara
mengurangkan PPh Pasal 21 atas seluruh
penghasilan (termasuk penghasilan tidak
teratur lainnya misal bonus) dengan PPh
pasal 21 atas penghasilan teratur (tidak
termasuk bonus).

19. Gaji 10,000,000
JKK 0,3% 30,000
JKM 0,54% 54,000
Penghasilan Teratur 10,084,000
Disetahunkan x 12 121,008,000
THR 20,000,000
Penghasilan Bruto setahun 141,008,000
Biaya Jabatan setahun (6,000,000)
Iuran Pensiun setahun (2,400,000)
Penghasilan Neto 132,608,000
PTKP (K/2)
WP (54,000,000)
Istri (4,500,000)
2 Tanggungan (9,000,000)
Penghasilan Kena Pajak 65,108,000
PPh 21 Setahun dengan THR
5% x 60.000.000 = 3,000,000
15% x 5.108.000 = 766,200
3,766,200
PPh 21 Setahun tanpa THR 2,255,400
PPh 21 atas THR 1,510,800
Hadi bekerja pada PT. A mulai tahun 2009 dengan gaji sebulan mulai januari 2022
sebesar Rp. 10.000.000, JKK sebesar 0,3% dan JKM 0,54% ditanggung oleh
perusahaan, sementara iuran pensiun sebesar 2% dipotong dari gaji Hadi. Hadi
menikah dan memiliki dua anak. Pada bulan Agustus, Hadi menerima THR sebesar
dua bulan gaji. Hitung besarnya PPh 21 atas THR pada bulan Agustus 2022.

20. • Hadi bekerja pada PT. A mulai Maret 2023
dengan gaji sebulan sebesar Rp. 20.000.000,
tunjangan 1.000.000,JKK sebesar 0,3% dan
JKM 0,24% ditanggung oleh perusahaan,
sementara iuran pensiun sebesar 2% dipotong
dari gaji Hadi. Hadi menikah dan memiliki satu
anak. Pada bulan April, Hadi menerima THR
sebesar dua bulan gaji. Hitung besarnya PPh
21sebulan dan PPh 21 THR pada bulan April
2023.

21. • Hideo Yamamoto WNA dari Jepang mulai
bekerja pada PT. A mulai April 2018 dengan gaji
sebulan sebesar Rp. 20.000.000, tunjangan
5.000.000. Yamamoto menikah dan memiliki
dua org anak. Pada bulan Desember 2018,
Yamamoto menerima Bonus sebesar dua bulan
gaji. Hitung besarnya PPh 21sebulan dan PPh
21 atas bonus pada bulan Desember 2018.

22. Jurnal
Biaya Gaji 10,000,000
Biaya THR 20,000,000
Biaya JKK 30,000
Biaya JKM 54,000
Hutang JKK & JKM 84,000
Hutang Iuran Pensiun 200,000
Hutang PPh Pasal 21 2,698,750
Kas 27,101,250

23. Penghitungan Penghasilan neto
Tidak disetahunkan Disetahunkan
Karyawan yang baru bekerja di
periode berjalan
Pendatang dari luar negeri dalam
periode berjalan
Karyawan yang berhenti bekerja di
periode berjalan
Karyawan yang berhenti karena
meninggal dunia
Karyawan yang berhenti karena
meninggalkan Indonesia selama-
lamanya
Mutasi dari pemberi kerja yang
sama

24. Contoh penghitungan
• Pegawai yang baru bekerja pada tahun
berjalan
• Pegawai yang berhenti bekerja pada
tahun berjalan
• Pegawai yang berhenti bekerja karena
meninggal dunia
• Pegawai yang dimutasi pada pemberi
kerja yang sama

25. Penghitungan PPh pasal 21 atas
Asuransi
• Untuk asuransi jiwa, bukan merupakan objek pajak sesuai dengan
pasal 4 ayat 3 huruf e UU PPh .
• Sedangkan Asuransi hari tua merupakan objek pajak, sesuai
dengan PP No. 149 tahun 2000 dan Kep-DJP No.545/PJ./2000
pasal 14 dan bersifat final. Asuransi Hari Tua yang diterima secara
sekaligus akan dikenakan PPh pasal 21 final dan dipotong oleh
Jamsostek dengan penghitungan sebagai berikut.
• Jumlah Asuransi yang diterima Rp60.000.000
• Batas tidak kena pajak Rp25.000.000
• Asuransi yang kena pajak Rp35.000.000
• PPh terutang
5% x Rp25.000.000 =Rp1.250.000
10% x Rp10.000.000 =Rp1.000.000
Jumlah Rp2.250.000

26. Penghitungan PKP bagi pegawai
tidak tetap
• Pegawai tidak tetap yang dibayar secara
bulanan atau jumlah akumulatif dalam 1
bulan telah melebihi PTKP 1 bulan untuk
diri wajib pajak sendiri
• PKP : Penghasilan bruto – PTKP*
*PTKP dihitung berdasarkan harian dan
bulanan berdasarkan penghitungan
penghasilannya

27. Lanjutan …
• Apabila jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender
telah melebihi Rp4.500.000, PPh pasal 21 dihitung dengan tarif
pasal 17(1) UU PPh atas jumlah Penghasilan kena pajak
disetahunkan
• Termasuk dalam pengertian bukan pegawai adalah
1. distributor MLM/direct selling
2. petugas dinas luar asuransi yang bukan pegawai
3. penjaja barang dagangan yang bukan pegawai
4. Penerima bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan
secara berkesinambungan dalam 1 tahun
• Penerima penghasilan bukan pegawai memperoleh pengurangan
PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai NPWP dan
hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan
pemotong pajak serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.

28. Penghitungan PPh Pasal 21 atas upah harian yang dibayar harian
Upah Sehari
Tidak lebih dari Rp. 450.000 Lebih dari Rp. 450.000
Dikurangi Rp. 450.000
Tidak dipotong PPh PPh Terutang 5%
Pada saat telah melebihi Rp. 4.500.000 dalam 1 bulan
dikurang ptkp harian
sebenarnya
PKP Tarif 5% PPh ps 21

29. Perhitungan pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan
Disetahunkan
Dikurangi PTKP
PKP x Tarif Ps. 17
PPh setahun
PPh sebulan

30. Contoh penghitungan PPh pasal
21
Kasus 1
PT. Jujur memberikan Tn. X (WP status TK/0) upah sebesar Rp500.000/hari selama 13
hari atas pekerjaan mengecat ruangan.
Upah sehari Rp500.000
Batasan TKP Rp450.000
Penghasilan Kena Pajak Rp 50.000
PPh terutang 5%x50.000 Rp 2.500
Pemotongan PPh tersebut dilakukan sampai dengan hari ke-9
Pada hari ke-10 dihitung PPh Pasal 21 sbb:
Penghasilan selama 10 hari Rp5.000.000
PTKP 10 hari (150.000x 10) Rp1.500.000
PKP Rp3.500.000
PPh terutang Rp3.500.000 x 5% Rp 175.000
Yang telah dipotong 9 x Rp2.500 Rp 22.500
PPh yang kurang bayar Rp 152.500
PPh yang dibayar hari ke 11,12,13 adalah :
Rp 500.000 – Rp150.000 = Rp350.000 x 5% Rp 17.500

31. Contoh penghitungan PPh Pasal
21
Apabila pemberian upahnya diberikan pada akhir
bulan, maka penghitungan PPh pasal 21 adalah
sebagai berikut :
• Jumlah penghasilan 1 bulan Rp 5.000.000
• Penghasilan 1 tahun Rp60.000.000
• PTKP (TK/0) Rp54.000.000
• PKP Rp 6.000.000
• PPh terutang 1 tahun x 5% Rp 300.000
• PPh terutang 1 bulan : 12 Rp 25.000
Jurnal :
Biaya Upah Rp 5.000.000
Hutang PPh 21 Rp 25.000
Kas Rp 4.975.000

32. Lanjutan …
Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas , yang terdiri dari pengacara,
akuntan, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak , bintang film, bintang
sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,
peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan
seniman lainnya.
3. Olahragawan;
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem
aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi ekonomi dan sosial serta
pemberi jasa pada suatu kepanitiaan;
7. Agen iklan;
8. Pengawas atau pengelola proyek;
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi
perantara;
10. Petugas penjaja barang dagangan;
11. Petugas dinas luar asuransi;
12. Distributor perusahaan MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya

33. Penghitungan PPh pasal 21
bukan pegawai
• Tarif Pasal 17 x {(50% x Ph bruto) – PTKP}
(Kumulatif)
1. Berkesinambungan,
2. Mempunyai NPWP, dan
3. Penghasilan semata-mata dari pemotong
• Tarif Pasal 17 x (50% x Ph. Bruto) Kumulatif
1. Berkesinambungan,
2. Tidak mempunyai NPWP, atau
3. Penghasilan tidak semata-mata dari pemotong
• Tarif Pasal 17 x 50% x Ph. Bruto
Tidak berkesinambungan

34. Contoh penghitungan PPh
pasal 21
Kasus 2
Tn. K (TK/0) bukan Wajib Pajak memberikan
jasa membersihkan AC dengan honor
sebesar Rp240.000
Penghitungan PPh pasal 21
Objek Pajak 50% x 240.000 = Rp120.000
PPh pasal 21
(5% + (5% x 20%)) x Rp120.000
6% x Rp120.000 = Rp 7.200

35. Contoh penghitungan PPh pasal
21 untuk tenaga ahli
Kasus 3
Chrisman Hadi sebagai seorang notaris menerima Honor dari PT.
Keputran sebesar Rp 50.000.000 dan Rp80.000.000 masing-masing
pada bulan Februari dan Agustus 2022.
Honorarium Bulan Februari Rp50.000.000
50% x 50.000.000 = 25.000.000
Penghitungan PPh pasal 21 bulan Februari adalah
Rp25.000.000 x 5% Rp1.250.000
Honorarium Bulan Agustus Rp80.000.000
50% x Rp80.000.000 = Rp40.000.000
Penghitungan PPh pasal 21 bulan Agustus adalah
Rp. 35.000.000 x 5% Rp1.750.000
Rp. 5.000.000 x 15% Rp 750.000
Rp.2.500.000

36. Contoh penghitungan PPh pasal
21 untuk distributor MLM
• Ahmad (TK/-) mempunyai penghasilan berupa honor dari PT. Thoriq
sehubungan dengan kegiatan multilevel marketing dari produk peralatan
rumah tangga sebesar Rp40.000.000 pada bulan Februari 2022.
• Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Februari 2022 adalah sbb:
Penghasilan bruto bulan Februari 2022 (50%x40jt) Rp20.000.000
PTKP (TK/0)/bulan Rp 4.500.000
Penghasilan Kena Pajak Rp15.500.000
PPh pasal 21 5% x Rp15.500.000 Rp 775.000
• Apabila bulan September 2017 diterima honor sebesar Rp84.000.000
Penghasilan bruto bulan September 2022 Rp42.000.000
PTKP (TK/0)/bulan Rp 4.500.000
Penghasilan kena pajak Rp37.500.000
PPh pasal 21 5% x 37.500.000 Rp 1.875.000

37. Penghitungan PPh pasal 21 atas
bukan pegawai yang
mempekerjakan orang lain
• Ph Bruto tidak termasuk bagian gaji atau
upah gaji dari pegawai yang di pekerjakan
• Ph bruto bagi yang melakukan
penyerahan jasa dan material atau barang
hanya dihitung atas pemberian jasanya
saja, kecuali apabila dalam
kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan

38. Penghitungan PPh pasal 21 atas
dokter yang praktek di RS atau klinik
• Penghitungan penghasilan bruto dari uang jasa
yang diberikan pasien kepada rumah sakit atau
klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi
hasil antara dokter dan pihak rumah sakit atau
klinik
• Dokter Nyoman praktek di RS Tahes dengan
perjanjian bagi hasil 70:30 dengan pihak rumah
sakit. RS Tahes menerima uang sebesar
Rp4.000.000 dari pasien. Penghasilan bruto
yang dimaksud adalah sebesar Rp4.000.000

39. 1. Tarif Pasal 17 x Ph. Bruto Kumulatif
– Honorarium yang bersifat tidak teratur yang diterima
atau diperoleh Komisaris/dewan pengawas yang bukan
pegawai tetap pada perusahaan yang sama
– Jasa produksi,tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan
lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau
diperoleh oleh mantan pegawai
– Penarikan Dana pensiun oleh peserta program pensiun
yang berstatus sebagai pegawai dari Dapen yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu
2. Tarif Pasal 17 x Ph. Bruto
– Setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak di
pecah, yang diterima oleh peserta kegiatan
Penghitungan PPh pasal 21
untuk
bukan pegawai tertentu

40. Atas Penghasilan Pegawai atau
karyawan yang dikenakan Pajak
bersifat Final
• Penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima oleh
pejabat negara, PNS, dan anggota ABRI yang sumber
dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan
daerah, kecuali dibayarkan kepada PNS golongan II d
kebawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Peltu ke
bawah. (PP no 45 tahun 1994)
• Penghasilan atas uang pensiun, pesangon, PHK dan
sejenisnya yang dibayar sekaligus akan dikenakan PPh,
namun ada batas tidak kena pajak apabila
penghasilannya Rp50.000.000 atau kurang. (PP No. 68
tahun 2009)

41. Tidak termasuk dalam pengertian
Penghasilan yang dipotong PPh
pasal 21
Berdasarkan Pasal 8 PMK no
252/PMK.03/2008 termasuk bukan
penghasilan karyawan baik tetap maupun
tidak tetap, antara lain :
1.Pembayaran klaim dari perusahaan asuransi
kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,
asuransi dwi guna dan asuransi bea siswa
2.Penerimaan dalam bentuk natura dan
kenikmatan kecuali yang diatur tersendiri dalam
peraturan perpajakan yang berlaku

42. Tidak termasuk dalam pengertian
Penghasilan yang dipotong PPh
pasal 21
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun
yang pendiriaan telah disahkan oleh menkeu serta
iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua
atau Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara
Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan
lainnya yang diberikan oleh pemerintah
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh
pemberi kerja
6. Zakat yang diterima oleh Orang pribadi yang berhak
dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan
disahkan pemerintah

43. Tunjangan Pajak
Penghitungan tunjangan pajak
• Lapisan I
1/12 x (5% x PKP)
95%
• Lapisan II
1/12 x (15% x PKP) – 5.000.000
85%
• Lapisan III
1/12 x (25% x PKP) – 30.000.000
75%
• Lapisan IV
1/12 x (30% x PKP) – 55.000.000
70%

44. PESANGON
Uang Pesangon adalah penghasilan yang
dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk
Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja
kepada pegawai, dengan nama dan dalam
bentuk apapun, sehubungan dengan
berakhirnya masa kerja atau terjadi
pemutusan hubungan kerja, termasuk uang
penghargaan masa kerja dan uang
penggantian hak.

45. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan
berupa Uang Pesangon ditentukan sebagai berikut :
– sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai
dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
– sebesar 5% atas penghasilan bruto diatas
Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
– sebesar 15% atas penghasilan bruto diatas
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai
dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
– sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas
penghasilan bruto diatas Rp500.000.000 (lima
ratus juta rupiah).

46. Contoh Soal
Pak Robert pensiun terhitung 1 agustus 2022, menerima uang
pesangon dari perusahaan sebesar Rp. 600 juta. Hitung besarnya PPh
21
0% x 50,000,000 = -
5% x 50,000,000 = 2,500,000
15% x 400,000,000 = 60,000,000
25% x 100,000,000 = 25,000,000
87,500,000
Jurnal
Biaya Pesangon Rp 600,000,000
Hutang PPh 21 Rp 87,500,000
Kas Rp 512,500,000

47. 1. Notaris Herman sanjaya, menerima Honor dari PT. Alam Jaya
sebesar 70 juta dan 50 juta pada bulan Mei dan Juli 2022,
hitung besarnya PPh 21 utk Bulan Mei dan Juli 2022
2. Ela (distributor MLM) TK/2 menerima honor sebagai distributor
MLM PT CNI sebesar 60 juta dan 80 juta utk bulan Januari
dan Februari 2022, hitung besarnya PPh 21 utk bulan Januari
dan Februari
3. Bapak Cahyo, pensiun dari PT. X menerima pesangon
sebesar Rp. 700.000.000,- hitunga PPh 21 nya
Semua soal agar dibuat Jurnal nya