2. Pengertian Pajak & Hukum Pajak :
Pajak adalah peralihan kekayaan dari Sektor
Swasta ke Sektor Publik berdasarkan
Undang2 yg dapat dipaksakan dg tdk
mendapat imbalan secara langsung, yg
digunakan untuk membiayai pengeluaran
umum dan yg digunakan sebagai alat
pendorong, penghambat atau pencegah
untuk mencapai tujuan yg ada diluar bidang
keuangan Negara.
Pajak adalah iuran kepada Negara (yg dapat
dipaksanakan ) yg terutang oleh yg wajib
membayarnya, menurut peraturan2, dg. . . .
3. dengan tdk mendapat prestasi kembali, yg
langsung dpt ditunjuk dan yg gunanya adalah
untuk membiayai pengeluaran2 umum
berhubung dg tugas negara untuk
menyelenggarakan Pemerintahan (Prof.Dr.P.J.A.
Adrian Sutepi).
Pajak adalah bantuan, baik secara langsung
maupun tdk langsung yg dipaksakan oleh
kekuasaan publik dari penduduk/dari barang,
untuk menutup belanja Pemerintah (Definisi
Prancis, termuat dlm buku Leroy Beaulieu).
4. Pajak adalah bantuan uang secara insidental/
secara periodik (dg tdk ada kontraprestasinya),
yg dipungut oleh Badan yg bersifat umum/
Negara, untuk memperoleh pendapatan,
dimana terjadi suatu tatbestand / sasaran
pemajakan, yg karena Undang-undang telah
menimbulkan utang Pajak (Definisi Belanda).
Pajak adalah iuran Wajib, berupa uang atau
barang, yg dipungut oleh penguasa berdasar
kan norma2 Hukum, guna menutup biaya
produksi barang2 dan jasa2 kolektif dlm
mencapai Kesejahteran Umum (Dr. Soeparman
Soemahamidjaja)
5. Pajak adalah prestasi yg dipaksakan sepihak oleh
dan terutang kepada penguasa (menurut
norma2 yg ditetapkannya secara umum),
tanpa adanya kontraprestasi, dan semata2 di
gunakan untuk menutup pengeluaran2 umum
(Mr. Dr. N.J.Feldmann).
Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH :
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara
berdasarkan Undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dg tdk mendapat jasa imbal
(kontraprestasi), yg langsung yg dpt
ditunjukkan dan yg digunakan u/ membayar
pengeluaran umum.
6. Prof.Dr. M.J.H.Smeets :
Pajak a/ prestasi kpd Pemerintah yg terutang melalui
norma2 umum, dan yg dpt dipaksakan tanpa ada
kalanya kontraprestasi yg dpt ditunjukkan dalam
hal yg individual; maksud nya a/ untuk membiayai
pengeluaran Pemerintah.
Definisi Hukum Pajak :
Hukum Pajak a/ suatu kumpulan peraturan2 yg
mengatur hubungan antara Pemerintah sebagai
pemungut Pajak dan rakyat sbg pembayar Pajak.
Dalam Hukum Pajak diatur mengenai :
1. Siapa2 yg menjadi subyek Pajak dan Wajib Pajak.
2. Obyek2 apa saja yg menjadi obyek Pajak
7. 3. Kewajiban Wajib Pajak terhadap Pemerintah.
4. Timbul dan hapus nya utang Pajak.
5. Cara penagihan Pajak
6. Cara mengajukan keberatan dan banding.
Hukum Pajak sering juga disebut Hukum Fiskal, Istilah
Fiskal yg dimaksud sekarang adalah Kas Negara.
Ciri2 yg melekat pada pengertian Pajak :
1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/Badan ke
Pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dg kekuatan UU serta
aturan pelaksanaannya, sehingga dpt dipaksakan.
3. Dalam pembayaran Pajak tdk dpt ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
4. Pajak dipungut o/ Negara, baik o/ Pemerintah Pusat
maupun o/ Pemerintah Daerah.
8. 5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran2
Pemerintah, yg bila dari pemasukkannya masih
terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai
Public Investment.
6. Pajak dpt digunakan sebagai alat u/ mencapai
tujuan tertentu dari Pemerintah.
7. Pajak dpt dipungut secara langsung atau tidak
langsung.
Fungsi Pajak :
1. Fungsi Finansial (Budgeter) :
Yaitu memasukkan uang sebanyak2nya ke Kas
Negara, dg tujuan u/ membiayai pengeluaran2
Negara.
9. da
Penerimaan dari Sektor Pajak adalah tulang
punggung Penerimaan Negara.
Dalam upaya meningkatkan penerimaan
Perpajakan, Pemerintah secara konsisten
melakukan berbagai upaya pembenahan baik
aspek kebijaksanaan maupun aspek sistem &
administrasi Perpaajakan melalui :
a. Amandemen Undang2 Perpajakan.
b. Modernisasi Kantor Pajak.
c. Ekstensifikasi dan Intensifikasi.
d. Extra effort dlm pemeriksaan dan penagihan
Pajak kelancaran
e. Pembangunan Data Base terintegrasi.
10. f. Penyediaan layanan melalui pemanfaatan
teknologi informasi.
g. Penegakan kode etik pegawai u/ meningkatkan
kedisiplinan dan good governance aparatur
Pajak.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend) :
yaitu Pajak digunakan sebagai alat untuk
mengatur masyarakat baik di bidang Ekonomi,
Sosial maupun Politik dg tujuan tertentu.
Pajak digunakan sebagai alat u/ mencapai
tujuan tertentu a.l :
11. a. Pemberian insentif Pajak (misalnya Tax Holiday,
penyusunan dipercepat) dalam rangka
meningkatkan investasi (dalam negeri/asing).
b. Pengenaan Pajak Ekspor u/. produk2 tertentu
dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam
negeri.
c. Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah u/ produk2 impor tertentu dalam
rangka melindungi produk2 dalam negeri.
Dasar Hukum Pemungutan Pajak :
- Setiap Pajak yg dipungut o/ Pemerintah harus
berdasarkan Undang-undang (bukan Keppres).
- Peraturan Pemerintah Pengganti UU mempunyai
kedudukan yg sama dengan UU.
12. - Pada Pemerintahan Orde Lama masih terdapat
beberapa Pajak yg pungutannya tidak
berdasarkan UU.
- Penambahan atau pengurangan Pajak tidak
mungkin berlaku sebelum hasil penambahan
atau hasil perubahan UU Pajak tsb dimasukkan
ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara tahun ybs (Pasal 16 ICW/Indische
Comptabiliteitswet).
13. Pengertian Pegawai Pajak :
Pegawai Pajak adalah setiap orang dalam
kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang dipekerjakan pada Kantor Direktorat Jenderal
Pajak dalam Lingkungan Kementrian Keuangan.
Pegawai Pajak dalam melaksanakan tugas tidak
boleh melanggar Hukum, khusus nya Hukum Pajak
karena merupakan tanggung jawab yang
dipercayakan oleh Negara. Namun…. Tugas lain yang
berupa pencerminan dari sumpah/janji yang
diucapkan pada saat pelantikan tidak boleh dilanggar
berpengaruh pd kedudukannya sebagai Pegawai
Negeri Sipil (PNS).
14. Pengertian Wajib Pajak :
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan
pemungut Pajak yang mempunyai hak dan
kewajiban Perpajakan sesuai dg ketentuan
peraturan per-UU an Perpajakan (Pasal 1 angka 2
UU KUP/Ketentuan Umum dan tata cara
Perpajakan).
Wajib Pajak berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUKUP
merupakan wajib Pajak dalam arti Normatif
dikaji secara keilmuan dalam Bidang Hukum Pajak
ternyata ketiga nya terdapat perbedaan secara
prinsipil.
15. Pembayar Pajak :
Pembayar Pajak sbg wajib Pajak berada dalam
tataran kebenaran karena telah memenuhi
syarat2 subyektif dan syarat2 obyektif.
Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak :
Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak tidak boleh
dikategorikan sbg wajib Pajak karena syarat2
Obyektif tidak terpenuhi. Pajak yg
dipotong/dipungut tdk boleh dikategorikan
sebagai obyek Pajak yg dimiliki, melainkan adalah
Pajak dari pihak2 yg dikenakan pemotongan Pajak
atau pemungutan Pajak. Pemotong/Pemungut
Pajak a/.petugas Pajak bukan wajib Pajak.
16. Pengertian Pejabat Pajak :
Pejabat Pajak adalah petugas Pajak maupun
mereka yg melakaukan tugas di bidang
Perpajakan. Kaidah Hukum Pajak mempersama
kan antara petugas Pajak dg tenaga ahli yg
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak/yg ditunjuk
oleh Gubernur Kepala Daerah/Bupati/Walikota
untuk membantu pelaksanaan Hukum Pajak.
Tenaga Ahli termaksud adalah :
- Ahli bahasa
- Akuntan
- Pengacara
17. Pihak2 yg tergolong sbg Pejabat Pajak adalah :
- Direktur Jederal Pajak
- Direktur Jenderal Bea dan Cukai
- Gubernur Kepala Daerah
- Bupati/Walikota Kepala Daerah
- Pejabat yg ditunjuk u/ melaksanakan peraturan
per-Uuan Perpajakan, seperti Kepala kantor
Pelayanan Pajak dan Kepala Dinas Pendapatan
Daerah.
- Tenaga Ahli yg ditunjuk oleh Direktur Jenderal
Pajak atau oleh Kepala Daerah.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Diatur dalam Pasal 2 KUP, setiap orang dan
badan yg memenuhi syarat2 untuk dikenakan
Pajak, wajib mendaftarkan diri dan wajin
mendapatkan NPWP walaupun oleh Kantor
Inspeksi Pajak blm diberikan/tdk diberikan Surat
Ketetapan Pajak inisiatif datang dari pihak
wajib Pajak sendiri.
Yang wajib mempunyai NPWP adalah wajib
Pajak (Penghasilan), orang/badan yg bertempat
tinggal/berkedudukan di Indonesia, yg menerima/
memperoleh penghasilan perorangan yg jumlah
nya setahun melampaui batas Pajak, yaitu…..
19. Orang/badan yg mempunyai penghasilan yang
melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), wajib
mempunyai NPWP, walaupun kepada nya
belum/tidak dikenakan Pajak atau belum/tidak
diberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
Ancaman Sanksi Pidana :
Dalam Pasal 39 ayat 1a UU No.6 tahun 1983,
diberikan ancaman sanksi Pidana kpd or/badan yg tdk
mendaftarkan diri u/mendapatkan NPWP,
sedaangkan or/badan itu memenuhi syarat yg di
tentukan oleh UU u/dikenakan Pajak, sanksi Pidana yg
diancamkan adalah Pidana Penjara paling lama tiga
tahun dana atau Denda paling tinggi empat kali
jumlah Pajak yg terutang, yg kurang atau tidak
dibayar.
