Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pajak penghasilan dan subjek pajak. Pertama, dijelaskan definisi pajak penghasilan menurut undang-undang terkait dan jenis-jenis pajak. Kedua, dibahas penggolongan subjek pajak menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri beserta kriterianya. Ketiga, dibedakan perbedaan penting antara wajib pajak dalam negeri dan luar neger

1. PENGERTIAN PAJAK
PENGHASILAN
SUBJEK PAJAK
Ni Luh Nadia Eva Jayati (28)
1-34

2. BAB I PENGERTIAN PAJAK
PENGHASILAN
A. Undang-Undang Pajak Penghasilan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

3. B. Pajak dan Pajak Penghasilan
Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Definisi Pajak menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 6 Tahun
1983 tenteng Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh subjek pajak dalam satu
tahun pajak.
Definisi Pajak Penghasilan menurut Pasal 1 UU
Pajak Penghasilan

4. C. Pajak Subjektif atau Objektif
PAJAK
SUBJEKTIF
BEBAN PAJAK = KEADAAN
SUBJEK PAJAK (TANGGUNGAN)
(lebih berlaku pada WPDL)
PAJAK
OBJEKTIF
PENGENAAN PAJAK BERDASARKAN
TARIF SEPADAN/PROPORSIONAL
(WPLN)

5. D. Wajib Pajak secara Administratif
Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,
dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Untuk keperluan secara administratif, Pasal 1 angka 2 UU
KUP menyatakan Wajib Pajak adalah:
E. Tahun dan Masa Pajak
Menurut Pasal 1 angka 8 UU KUP, tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun
kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
kalender.
(Untuk WP badan, mengikuti tahun bukunya).
Masa pajak (Pasal 1 angka 7 UU
KUP) adalah jangka waktu yang
menjadi dasar bagi WP untuk
menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang.
Masa pajak = 1 (satu) bulan
kalender atau jangka waktu lain
yang diatur PMK paling lama 3
(tiga) bulan kalender

6. F. Pembentukan Perundang-undangan Pajak Penghasilan
KEWENANGAN
PERPAJAKAN
SUATU NEGARA
KEDAULATAN
(SOVERENITAS)
EKSISTENSI
NEGARA
1. REGULASI
2. PENERIMAAN
3. ADMINISTRASI
Yurisdiksi perpajakan Indonesia tersurat
dalam Pasal 23A UUD 1945 yang
berbunyi:
“Pajak dan pungutan lain yang bersifat
memaksa untuk keperluan negara diatur
dengan undang-undang”

7. BAB II SUBJEK PAJAK
A. Penggolongan Subjek Pajak
SUBJEK
PAJAK
ORANG PRIBADI
BENTUK USAHA TETAP
BADANWARISAN YANG BELUM TERBAGI
SUBJEK PAJAK
DALAM NEGERI
SUBJEK PAJAK
LUAR NEGERI

8. SUBJEK PAJAK
DALAM NEGERI
MULAI BERAKHIR
ORANG PRIBADI
Bertempat tinggal di
Indonesia
Berada di Indonesia
>183 hari dalam kurun
12 bulan dan orang
pribadi berniat menetap
di Indonesia
WARISAN YANG BELUM
TERBAGI
BADAN
Saat dilahirkan
Bertempat tinggal di
Indonesia
Saat pewaris
meninggal dunia
Saat didirikan
berkedudukan di
Indonesia
• Saat meninggal
dunia
• Meninggalkan
Indonesia untuk
selama-lamanya
• Berada di luar negeri
>183 hari dalam
kurun 12 bulan
Saat warisan selesai
dibagikan
Saat dibubarkan/tidak
berkedudukan lagi di
Indonesia
B. Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif

9. SUBJEK PAJAK
LUAR NEGERI MULAI BERAKHIR
Subjek Pajak Luar Negeri
tidak mempunyai BUT
Subjek Pajak Luar Negeri
mempunyai BUT
Saat SPLN
menerima/memperole
h penghasilan dari
Indonesia
Saat orang pribadi atau
badan tersebut
menjalankan usaha
atau kegiatan di
Indonesia melalui BUT
Saat tidak lagi menerima
atau memperoleh
penghasilan dari
Indonesia
Saat tidak lagi
menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan di
Indonesia

10. C. Perbedaan Penting antara WPDN dan WPLN
Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari
Indonesia maupun dari luar.
WAJIB PAJAK DALAM NEGERI
Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber
penghasilan di Indonesia.
WAJIB PAJAK LUAR NEGERI