Perjanjian penghindaran pajak

1. Perpajakan Internasional
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Jurnal 2023
1
STATUS PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)
WAJIB PAJAK WARGA NEGARA INDONESIA YANG TINGGAL
MENETAP DI MALAYSIA
Oleh :
Dhaniswara Yolandi Binang Sumargo
18061133
Gabriel Putra Hutomo
18061086
Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta
ABSTRAK
Diberbagai Negara memiliki metode penghindaran pajak berganda, dengan
tujuan diadakannya perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau yang
dikenal dengan nama Tax Treaty adalah untuk menghindari pajak ganda. Tax
Treaty sangatlah mempengaruhi keuntungan dalam melakukan transaksi
maupun perolehan penghasilan bagi para pelakunya. Kegiatan usaha suatu
perusahaan yang berkedudukan di luar negeri. Warga Negara Indonesia (WNI)
yang menetap di luar negeri memiliki permasalahan tax resident. Hal ini dapat
terjadi karena sebelum menetap di luar negeri WNI tersebut memiliki NPWP di
Indonesia dan pada saat menetap di luar negeri diberikan lagi status wajib pajak
di Negara yang bersangkutan. Dengan adanya dokumen resmi terkait
keberadaan WNI tersebut telah menetap di luar negeri maka akan tetap
dikenakan sehingga terjadi tax resident.
Kata kunci : WNI, Tax Treaty, Penghindaran Pajak , NPWP
ABSTRACT
In various countries there are methods of avoiding double taxation, with the aim
of holding a double tax avoidance agreement (P3B) or what is known as a Tax
Treaty is to avoid double taxation. The Tax Treaty greatly affects the profits in
conducting transactions and earning income for the perpetrators. Business
activities of a company domiciled abroad. Indonesian citizens (WNI) who live
abroad have tax resident problems. This can happen because before settling
abroad the Indonesian citizen has a NPWP in Indonesia and when residing
abroad is given another tax payer status in the country concerned. With the
existence of official documents related to the existence of Indonesian citizens
who have settled abroad, they will still be subject to tax resident.
Kata Kunci : Indonesian Citizen, Tax Treaty, Tax Avoidance, NPWP

2. Perpajakan Internasional
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Jurnal 2023
2
PENDAHULUAN
Dari berbagai definisi Tax Treaty atau P3B tersebut dapat simpulkan bahwa
Tax Treaty merupakan perjanjian pajak antara dua negara yang mengatur hal-
hal yang berkaitan dengan pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang
diperoleh/diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua pihak negara
dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pengenaan pajak berganda dan
untuk menarik investasi modal asing ke dalam negeri. P3B digunakan untuk
menentukan alokasi dari hak pemajakan suatu transaksi yang terjadi diantara
negara sumber dan negara domisili. Dimana negara sumber adalah negara
dengan tempat sumber penghasilan berasal dan negara domisili adalah negara
dengan tempat wajib pajak tinggal ataupun menetap.
Adapun tujuan-tujuan yang dimiliki P3B seperti mencegah pengelakan pajak,
memberikan kepastian hukum, sebagai alat pertukaran informasi, penyelesaian
sengketa dalam P3B, non diskriminasi, dan sebagai bantuan dalam penagihan
pajak.
Pertanyaan mendasar dari konsensus global tersebut adalah apakah
semua negara mampu menerjemahkan dan mengaplikasikan konsensus
tersebut? Karena setiap negara memiliki sistem hukum dan administrasi pajak
yang tidak seragam antara satu dan lainnya, terutama karena adanya azas
perbedaan yurisdiksi. Menjadi pembahasan menarik karena sejatinya
konsensus ini diperlukan pada hampir seluruh negara, dimana Malaysia
dan Indonesia juga termasuk, namun rancangan konsensus global ini
menjadi tantangan yang sangat besar jika dilakukan dalam waktu dekat
terutama apabila setiap negara belum memiliki kesiapan yang cukup. Salah satu
bentuk tantangan dapat dilihat dari aspek hukum salah satunya perlu adanya
regulasi teknik tata cara dan panduan dalam menerapkan pilar ini, di lain sisi
Direktorat Jenderal Pajak kedua negara juga harus memahami organisasi
digital dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

3. Perpajakan Internasional
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Jurnal 2023
3
METODOLOGI PENELITIAN
Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif
yang dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis masalah penghindaran pajak
Berganda yang ada. Penggunaan metode penelitian normatif ditunjang melalui
pendekatan peraturan per Undang-Undangan dengan menelaah peraturan
perUndang-Undangan terkait, dan pendekatan konseptual melalui pemahaman
dengan memperdalam asas - asas dan doktrin - doktrin para sarjana yang
diimplementasikan dan relevan dengan penulisan ini.
PEMBAHASAN
1. Kebijakan Pajak (Tax Policy)
Kebijakan perpajakan adalah kebijakan fiskal dalam artian sempit. Kebijakan
perpajakan (tax policy) adalah salah satu unsur penting dan menentukan apakah
perpajakan di satu negara cukup kondusif untuk masyarakat terutama iklim
yang sehat bagi dunia usaha dan dapat berjalan baik, maka kebijakan perpajakan
haruslah konsisten dan berkesinambungan dengan masih memperhatikan jenis
jenis prinsip perpajakan yang baik untuk pemerintahan.
Umumnya suatu kebijakan pajak dibuat untuk mencapai tujuan pemerintah
dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan sektor-sektor terkait. Tujuannya
agar jangan sampai ada sektor-sektor yang dirugikan dan dikorbankan
kepentingannya akibat pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini berarti sebelum
kebijakan pajak diberlakukan perlu disesuaikan dahulu dengan kondisi
perekonomian pada umumnya. Shome menyatakan: “In market economics, the
role of tax and fiscal policies follow from the view of the role of government in
organizing economic” (Shome, 1995, h.275).
2. Sistem Pemungutan Pajak
Pada dasarnya sistem pemungutan pajak secara umum ada tiga sistem
(Nurmantu, 2005, h.110-111),yaitu:
a) Self assessment system adalah suatu sistem yang memberikan
kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan
melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam
sejarah perkembangan self assessment system di Indonesia

4. Perpajakan Internasional
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Jurnal 2023
4
dikenal dua macam self assessment yakni semi self assessment
dan full self assessment. Perbedaannya pada full self assessment,
proses dan hak menetapkan sudah berada pada pihak Wajib
Pajak.
b) Official assessment system adalah suatu sistem perpajakan
dalam mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan
berada pada pihak fiskus
c) Witholding assessment system adalah suatu sistem perpajakan
di mana pihak tertentu mendapat tugas dan kepercayaan dari
undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut
suatu persentase tertentu terhadap jumlah pembayaran atau
transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan,
yakni Wajib Pajak
Self assessment system merupakan pola pemberdayaan masyarakat
(empowering people) untuk dapat lebih mandiri dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya. Pilar penyangga dalam sistem ini adalah kepatuhan
sukarela (voluntary compliance) dari masyarakat karena peranan pemerintah
lebih bersifat sebagai fasilitator dan pelayanan terutama dalam bentuk
pengaturan(Gunadi, 2007, h.42). Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak
sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak
sebagaimana definisi self assessment yang ada dalam International Tax
Glossary (Rosdiana, 2010, h.19)
Wajib Pajak Warga Negara Indonesia Dalam Penentuan Status Wajib
Pajak Dalam Negeri
Berdasarkan ketentuan perpajakan, kriteria Wajib Pajak termasuk di
dalamnya adalah orang pribadi atau badan yang meliputi
1. pembayar pajak;
2. pemotong pajak; dan
3. pemungut pajak.
Adapun kriteria dari Badan berdasarkan ketentuan perpajakan diartikan
sebagai sekumpulan orang dan/atau modal dalam bentuk kesatuan, baik itu
yang melakukan usaha maupun tidak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007

5. Perpajakan Internasional
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Jurnal 2023
5
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, LN Tahun 2007 No. 85, TLN
No. 4740, ps. 1 angka 2
Di dalam ketentuan perpajakan tidak dijelaskan secara tegas mengenai
definisi orang pribadi, namun demikian dalam praktek perpajakan yang
berlaku secara umum, orang pribadi diartikan sebagai manusia (bukan badan
usaha maupun badan hukum).
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KUP telah dinyatakan secara tegas
bahwa setiap orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan.
Proses pendaftaran orang pribadi tersebut sebagai Wajib Pajak dibuktikan
dengan diterbitkannya NPWP yang berfungsi sebagai sarana administrasi
dalam menjalankan hak dan kewajiban pajaknya
Persyaratan objektif dalam hal ini adalah orang pribadi tersebut telah
mendapatkan penghasilan sebagai objek pajak atau diwajibkan untuk
melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
Sedangkan syarat subjektif diartikan sebagai ketentuan terkait subjek pajak
dalam hal ini adalah orang pribadi tersebut.
Berdasarkan UU PPh dinyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak salah
satunya adalah orang pribadi. Selanjutnya subjek pajak dalam ketentuan
perpajakan dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak
luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan UU
PPh diartikan sebagai orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia,
orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang
dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk
bertempat tinggal di Indonesia.
Tax Resident Orang Pribadi Dalam Pajak Internasional
Dalam kehidupan nyata, masing-masing negara dimungkinkan mengenakan
pajak atas penghasilan yang sama sehingga menimbulkan pemajakan berganda
atas objek yang sama. Kondisi ini akan memberatkan bagi subjek pajak karena

6. Perpajakan Internasional
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Jurnal 2023
6
selain dari sisi administrasi harus dilakukan dua kali, selain itu subjek pajak
tersebut dimungkinkan membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini pemajakan
berganda secara yuridis dapat terjadi apabila dalam suatu periode terjadi
pemajakan oleh 2 (dua) negara yang berbeda atas penghasilan yang sama.
Pengenaan pajak ganda dalam konsep hukum pajak internasional biasanya
terjadi karena adanya perbedaan penerapan asas-asas di atas. Perbedaan prinsip
akan menimbulkan konflik yuridiksi antara satu negara dengan negara lainnya
dimana menurut Rachmanto Surahmat konflik yuridiksi tersebut dapat
dibedakan menjadi beberapa hal sebagai berikut:
a. Konflik antara asas domisili dengan asas sumber
Secara umum penyebab timbulnya pemajakan berganda berasal dari konflik
asas domisili dan asas sumber. Hal ini dapat terjadi karena negara sumber
mengenakan pajak terhadap semua penghasilan yang berasal dari negara
tersebut sementara di saat yang sama negara domisili mengenakan pajak atas
seluruh penghasilan yang telah diterima oleh penduduknya.
b. Konflik karena perbedaan definisi “tax resident”
Hal ini terjadi karena seseorang disaat yang bersamaan dapat ditetapkan sebagai
tax resident dari dua negara. Perbedaan ketentuan terkait definisi tax resident
atau wajib pajak antara satu negara dengan negara yang lain menyebabkan
seseorang memiliki status dual tax resident karena masing- masing negara
menetapkannya sebagai wajib pajak di negara yang bersangkutan.
c. Perbedaan definisi tentang sumber penghasilan
Dapat terjadi bahwa dua negara memiliki perbedaan persepsi atas sebuah
penghasilan sehingga penghasilan tersebut dikenakan pajak di dua negara
tersebut. Sebagai contoh adalah penghasilan terkait jasa dari pihak luar negeri
terutang pajak di negara domisili namun terkadang negara sumber menetapkan
penghasilan tersebut berdasarkan konsep transfer pricing bahwa penghasilan itu
merupakan dividen terselubung sehingga terutang pajak di negara sumber.
Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pengenaan pajak berganda atas
subjek pajak tersebut.

7. Perpajakan Internasional
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Jurnal 2023
7
Dalam pembahasan di atas dijelaskan bahwa salah satu penyebab adanya
pengenaan pajak berganda adalah karena adanya perbedaan definisi dari tax
resident. Perbedaan tersebut menciptakan adanya dual tax resident dari
seseorang sehingga secara administrasi perpajakan diharuskan melakukan
kewajibannya dua kali di dua negara yang berbeda.
Status Tax Resident Warga Negara Indonesia Yang Tinggal Menetap Di Luar
Negeri
Bagi WNI yang berkerja dan akhirnya menetap di luar negeri tentunya
dari konsep perpajakan internasional akan menimbulkan permasalahan
tersendiri khususnya terkait dengan status wajib pajaknya. Terdapat
kemungkinan bahwa WNI tersebut akan memiliki status dual tax resident. Hal
ini dapat terjadi karena pengenaan pajak di Indonesia menerapkan konsep
worldwide income system dan di saat yang bersamaan WNI tersebut berada di
negara lain sehingga mengakibatkan dia ditetapkan sebagai wajib pajak negara
tersebut.
Pada dasarnya dalam perpajakan internasional telah diatur tentang mekanisme
bagaimana cara untuk menghindari resident ganda tersebut, namun demikian
dalam kenyataannya masing-masing negara merasa memiliki hak untuk
melakukan pengenaan pajak mengingat pentingnya penerimaan pajak, sehingga
terdapat ketidakpastian bagi WNI tersebut terkait status wajib pajaknya.
Mekanisme tersebut dalam istilah hukum pajak internasional dikenal dengan
tie-breaker rules yang juga telah diadopsi dalam P3B Indonesia dengan negara
Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Ketentuan tersebut adalah:
a. Permanent Home
Penentuan seseorang menjadi resident suatu negara ditentukan berdasarkan
rumah yang tetap yang ditinggali oleh seseorang tersebut;
b. Center of vital interest

8. Perpajakan Internasional
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Jurnal 2023
8
Apabila ternyata orang tersebut memiliki dua rumah tetap di dua negara yang
berbeda, maka didasarkan pada pusat kepentingan ekonomi atau pribadi;
c. Habitual Abode
Tes yang ketiga ini dilakukan dalam hal terdapat kondisi dimana pusat
kepentingan ekonomi dan pribadi ternyata terdapat di dua negara sehingga
penentuannya didasarkan pada dimanakah orang tersebut biasa berada;
d. Citizenship
Mekanisme yang keempat didasarkan pada kewarganegaraan apabila ternyata
ketiga tes di atas tidak dapat ditentukan hasilnya;
e. Mutual Agreement
Dalam P3B juga ditentukan bahwa apabila ternyata keempat tes tersebut tidak
dapat digunakan untuk menentukan status resident dari seseorang, maka
penyelesaian dilakukan melalui kesepakatan bersama oleh pejabat yang
berwenang di kedua negara.
Otoritas pajak di masing-masing negara tentunya memiliki kepentingan untuk
mendapatkan penerimaan pajak dari WNI tersebut, sehingga akan
menggantungkan status wajib pajak WNI di masing-masing negara.
Contoh Studi Kasusnya Adalah Jika Andre adalah WNI yang bekerja
dan menetap di Malaysia. Sesuai dengan ketentuan perpajakan Negara
Malaysia, maka andre ditetapkan sebagai wajib pajak Negara Malaysia
sehingga penghasilan bersumber dari Malaysia akan dikenakan pajak di Negara
tersebut. Disaat yang bersamaan Andre juga masih WNI yang memiliki NPWP
di Indonesia dimana sistem perpajakan di Indonesia menganut worldwide
Income yang mengharuskan Andre wajib melaporkan penghasilan yang
diterima di Negara bersumber dari luar negeri. Dengan demikian Andre harus
melaporkan pajak di Negara Malaysia dan Indonesia dimana pelaporan tersebut
dapat menyebabkan pembayaran pajak dua kali (double tax).
Andre adalah seorang karyawan asing pada perusahaan PT Satu dua tige.
Andre tinggal di Malaysia kurang lebih 183 hari. Andre sudah Beristri dan

9. Perpajakan Internasional
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Jurnal 2023
9
mempunyai seorang anak. Pada bulan desember 2021 andre memperoleh gaji
Rp. 10.000.000. maka perhitungan PPh Pasal 26 nya adalah sebagai berikut :
Penghasilan Bruto gaji sebulan : Rp. 10.000.000
PPh Pasal 26 = 20% x Rp.10.000.000 = Rp. 2.000.000
Maka PPh Pasal 26 atas Gaji Andre bulan desember 2021 adalah sebesar Rp.
2.000.000

10. Perpajakan Internasional
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Jurnal 2023
10
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan penulis pada
bab- bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:
Status wajib pajak WNI yang menetap di Malaysia karena berdasarkan
konsep keberadaannya, kewajiban pajak subjektif WNI tersebut di Indonesia
telah berakhir.
1. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) PP 94 Tahun 2010 bahwa dalam
rangka penerapan P3B, tata cara pelaksanaan bantuan penagihan
pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
2. Per-42/PJ/2011 sebagai peraturan pelaksana bantuan penagihan
pajak di Indonesia tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam
P3Bsehingga berlaku untuk penduduk dari negara pihak yang
terikat P3B dan jenis pajak yang dapat ditagih mengacu pada
pasal bantuan penagihan pajak di P3B.

11. Perpajakan Internasional
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Jurnal 2023
11
DAFTAR PUSTAKA
Defoe, Daniel, The Political History of the Devil, Oxford, London, 1726
Gunadi, Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan, Edisi
Revisi 2016, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2016
Pohan, Chairil Anwar, Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan
Bisnis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2013 Kurniawan, Anang
Mury, Tax Treaty Memahami Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda melalui Studi Kasus, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2012
Primadini Istiarti, Analisis Formulasi Kebijakan Bantuan Penagihan Pajak
Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Di
Indonesia. Skripsi Fakultas Ilmu Hukum Dan Bisnis Universitas
Indonesia. 2012.
Rokilah, Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia,
dalam Ajudikasi, Vol. 1 No. 2 halaman 53 – 62 Desember 2017, diunduh
dari
http://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/download/497
/55
9 pada 19 Oktober 2018
Setiawan David, Status Hukum Wajib Pajak Warga Negara Indonesia Yang
Tinggal Menetap Di Indonesia. Hukum Bisnis 2019. Diunduh dari
https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/view/744
Surahmat, Rachmanto, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Sebuah
Pengantar, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
LN Tahun 2007 No. 85, TLN No. 4740
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, LN Tahun 2008
No. 133, TLN No. 4893