3. Pentingnya Etika dalam Organisasi Publik
PERUMUSAN
KEBIJAKAN
NORMA
ETIKA:
- Kode Etik
Pola
Tindakan
dalam
organisasi
PENUNTUN PERILAKU
Karakter
Filosofi
Etika
Publik
Memiliki dasar norma etika yang kuat, adalah
langkah awal mencegah pelanggaran norma hukum
4. Pejabat &
Pegawai
Pemerintah
Pentingnya Etika Publik
Kewaspadaan
Profesional:
Kaidah2 teknis &
peraturan
Kewaspadaan
Spiritual: Penera-
pan nilai-nilai
Patokan sikap mental
dalam berperilaku dan
bertindak
Kode
Etik
Rujukan
dalam
bertugas,
Perilaku
mendukung
kode etik,
Pelaksana
nilai2
Kedudukan/jabatan sebagai alat, bukan sebagai tujuan
5. Sistem sanksi
PNS/ASN
/PUBLIC
SERVANTS
adalah suatu
PROFESI.
Memiliki
Kode Etik
dengan
sanksi
pelanggaran
NORMA
ETIKA
• Sanksi tidak
selalu bersifat
paksaan
• Sanksi sosial
• Sanksi moral
• Sanksi disiplin
• Majelis Kode
Etik /Komisi
ASN
NORMA HUKUM
• Sanksi sebagian
besar bersifat
paksaan
(coercive)
• Sanksi Hukum
• Penegakan oleh
aparat penegak
hukum
6. Penggunaan Kekuasaan
Legitimasi Kebijakan
● Legitimasi bahasa Latin “lex” = hukum
● Makna: kewenangan atau keabsahan dalam
memegang kekuasaan.
● Makna yang berkembang:
kesesuaian dengan hukum formal, hukum
kemasyarakatan dan norma etika
8. LEGITIMASI KEKUASAAN
•Setiap level jabatan mempunyai legitimasi
kekuasaan sesuai dengan lingkup tugas masing-
masing
•Semakin tinggi dan luas kekuasaan seorang
pejabat semakin besar implikasi dari penggunaan
kekuasaan bagi warga masyarakat.
•Azas etika publik mensyaratkan agar setiap
bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma
etika maupun norma hukum.
•Etika publik mengharuskan agar setiap
kekuasaan dipergunakan dengan penuh
tanggung jawab sesuai dengan lingkupnya
masing-masing
9. Konflik Kepentingan
● Tercampurnya kepentingan pribadi
dengan kepentingan organisasi yang
mengakibatkan pencapaian tujuan
organisasi yang kurang optimal.
10. Akibat Konflik
Kepentingan
● Persaingan tidak sehat
● Manfaat bagi khalayak kurang
optimal
● Penyalahgunaan kekuasaan
● Pengerahan sumber daya
publik yang kurang optimal
● Terabainya peningkatan
kesejahteraan rakyat
https://youtu.be/PtjM73oNYuM
Kuliah Umum Kebijakan Publik & Etika Publik
11. Pencapaian tujuan organisasi kurang
optimal. Kinerja individu rendah.
Bentuk perilaku buruk konflik kepentingan:
1. Aji mumpung: memanfaatkan Kedudukan politis untuk kepentingan
yang sempit (transaksi bisnis pribadi) dan sistem nepotisme.
2. Menerima/memberi suap:
Jabatan publik digunakan secara tidak bertanggungjawab
3. Menyalahgunakan pengaruh pribadi
4. Pemanfaatan fasilitas organisasi/lembaga
5. Pemanfaatan informasi rahasia
6. Loyalitas ganda: menggunakan kedudukan dalam pemerintahan
untuk investasi pribadi. Kedudukan ganda: memiliki bisnis pribadi &
seringkali mengambil manfaat dari jabatannya dlm pemerintahan
12. 17 Kewajiban PNS (PP 53/2010,
Ps:3)
1. Mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-
undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah &
martabat PNS;
13. 7. Mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan sendiri, seseorang, dan /atau golongan;
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan
bersemangat untuk kepentingan negara;
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yg dapat membahayakan atau
merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang
keamanan, keuangan dan materiil;
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
17 Kewajiban PNS (PP 53/2010,
Ps:3)
14. 13.Menggunakan dan memelihara barang-barang
milik negara dengan sebaik-baiknya;
14.Memberikan pelayanan sebaik-baiknya
kepada masyarakat;
15.Membimbing bawahan dalam melaksanakan
tugas;
16.Memberi kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan karier;
17.Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang.
17 Kewajiban PNS (PP 53/2010,
Ps-3)
15. 15 Larangan PNS (PP 53/2010,
Ps:4)
1. Menyalahgunakan wewenangnya;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja
untuk negara lain dan/ atau lembaga atau organisasi
internasional;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau
lembaga swadaya masyarakat asing;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan,
atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun
tidak bergerak, dokumen atau surat-surat berharga milik
Negara secara tidak sah;
16. 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman
sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun
di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan
negara;
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu
kepada siapapun baik secara langsung atau tidak
langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat
dalam jabatan;
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja
dari siapa pun juga yang berhubungan dengan
jabatan atau pekerjaannya;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
15 Larangan PNS (PP 53/2010,
Ps:4)
17. 10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu
tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah
satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian
bagi yang dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil
presiden, DPR, DPD atau DPRD
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden atau Wakil
Presiden;
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau
calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan
cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda
penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai
peraturan Perundang-undangan;
15. Memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau
wakil kepala daerah
15 Larangan PNS (PP 53/2010,
Ps:4)
19. SUMBER ETIKA PUBLIK
Perilaku
pejabat
publik
Agama
Norma dan nilai masyarakat
Ideologi negara
UUD /UU/PP
Peraturan lain
(umum maupun departemental)
Peraturan dan ketentuan unit
kerja/lembaga setempat
Perintah atasan
Nana Ruswana, adaptasi dari Djadja Saefulah 2009)
20. SUMBER-SUMBER KODE
UU ASN
No.5/2014
TAP MPR
VI/2001
Etika
Sosbud
Etika
Ekon-
Bisnis
Prinsip
Profesi
ASN
Ps3
KASN
ps.28-32
K Etik & K
Perilaku
Ps 5
Sumber
Kode Etik
Nilai Dasar
ASN
ps.4
Etika
politik &
Pemerintahan
Etika
Lingku
ngan
Etika
Keilmuan
Etika
Ekon-
Bisnis
Etika
Penega-
kanhukum
Etika kehidupan
berbangsa
21. Sumpah / Janji PNS
(UU no.5 tahun 2014 tentang ASN pasal 66)
“ Demi Allah / Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/
berjanji:
● Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia
dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan pemerintah;
● Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung
jawab;
● Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara,
pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa
mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya
sendiri, seseorang atau golongan;
● Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
● Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan
bersemangat untuk kepentingan Negara”.
22.
23. SUMBER-SUMBER KODE ETIK
Kode
Etik
PNS
Sapta
Prasetia
Korpri
Taat kpd
Negara &
Pemerintah
Etika
Dengan
sesama
Etika
dlm Ber-
organisasi
Etika dlm
Berma-
syarakat
Persa-
tuan &
kesatuan
Setia pd
Pancasila
& UUD
Junjung
kehormatan
bangsa
Bekerja
keras,
Abdi
Negara,
masyara-
kat
Etika
dgn diri
sendiri
Junjung
kehormatan
bangsa
Pelaya-
nan msy
24. Prinsip Dasar Kode
Etik (Ps 3)
Panca Prasetya
KORPRI:
-setia taat NKRI, Pem
-Junjung k’hormatan
-Perihara persatuan &
kesatuan
Tegakkan kejujuran,
keadilan & disiplin
Sanksi moral (ps 11)
tindakan adminitrasi (ps.
12)
Majelis
Kode Etik
Psl 16- 20
Ketentuan
(Pasal 1)
Prosedur penyampaian
dugaan pelanggaran
Kode Etik (ps.15)
Nilai Dasar Kode Etik(Ps 4)
-Ketaqwaan kepd TYME
-Setia & taat pd PS & UUD
-Semangat nasionalisme
-Utamakan kep Neg & Msy di
atas kepent pribadi/gol
--Taat Hukum & PerUU
-Hormat terhadap HAM
-Tak diskriminasi
-Prof, netral, moral tinggi
-Semangat jiwa korps
PP 42/2004
KODE ETIK PNS
Tujuan Kode
Etik(Ps 2)
Kelancaran
tugas, suasana
kerja kondusif,
Disiplin, kualitas
kerja, santun,
prof, jujur,
transparan
25. UU No.25/2009 ttg Pelayanan Publik
Psl 34 Perilaku Pelaksana Pelayanan Publik
a. adil dan tidak diskriminatif;
b. cermat;
c. santun dan ramah;
d. tegas, andal, dan tidak memberi-
kan putusan yang berlarut-larut;
e. profesional;
f. tidak mempersulit;
g. patuh pada perintah atasan yang
sah dan wajar;
h. menjunjung tinggi nilai-nilai
akuntabilitas dan integritas
institusi penyelenggara;
i. tidak membocorkan informasi
atau dokumen yang wajib
dirahasrakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
i.terbuka dan mengambil langkah
yang tepat untuk menghindari
benturan kepentingan;
j.tidak menyalahgunakan sarana
dan prasarana serta fasilitas
pelayanan publik;
k.tidak memberikan informasi yg
salah atau menyesatkan dalam
menanggapi Permintaan infor-
masi serta proaktif dalam meme-
nuhi kepentingan masyarakat;
m. tidak menyalahgunakan
informasi, jabatan, dan/atau
kewenangan yang dimiliki;
n. sesuai dengan kepantasan; dan
o. tidak menyimpang dari
prosedur.
26. UU no.30/2014 ttg Administrasi Pemerintah
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik(Ps 10)
kepastian hukum berlandaskan PerUU, kepatutan, keajegan, keadilan
dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.;
kemanfaatan secara seimbang antara kepentingan antara:
(1) individu - individu (5) pemerintah - Warga Masyarakat;
(2) individu - masyarakat; (6) generasi yang sekarang – mendatang
(3) Warga Masyarakat &WNI; (7) manusia - ekosistemnya;
(4) kelompok masyarakat (8) kepentingan pria dan wanita
Ketidakberpihakan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara
keseluruhan dan tidak diskriminatif.
Kecermatan suatu Keputusan / Tindakan didasarkan pada informasi dan
dokumen yang lengkap
Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
Keterbukaan melayani masyarakat mendapat akses. Pelayanan ybk
Kepentingan Umum AAST
Pelayanan yang Baik TP, P&B, sesuai SP dan Ketentuan PerUU,
27. No SUMBER-SUMBER KODE ETIK Jml Butir KET
1 PP 53/2010 ttg Disiplin PNS
- Kewajiban dan Larangan 17 & 15
2 PP 42 /2004 Etika PNS
-Etika Bernegara (8)
-Etika dlm Berorganisasi (9)
-Etika dlm Bermasyarakat (5)
-Etika terhadap diri sendiri (8)
-Etika terhadap sesama PNS (7)
37
3 UU no. 5/2014 ttg ASN
Nilai Dasar 15 Pasal 4
Kode Etik & Kode Perilaku 12 Pasal 5
Sumpah/Janji PNS Pasal 66
4 UU 25 / 2009 ttg Yan Publik, psl 34 15 Perilaku Pelak Yan
5 UU 30 / 2014 ttg Administrasi Pem 8 AUPB Psl 10
28. 1. Kode etik meluruskan nilai-nilai etis luhur
ke dalam tugas pelayanan publik
2. Kode etik merupakan pedoman bertindak
yang sifatnya eksplisit
3. Pelaksanaan kode etik, tergantung pada
niat baik dan sentuhan moral yang ada
dalam diri para pegawai / pejabat itu
sendiri
Implikasi=keterlibatan
29. Kebaikan berasal dari pengetahuan diri, dan
manusia pada dasarnya Jujur.
Kejahatan adalah upaya akibat salah pengertian yang
membebani kondisi seseorang (Socrates)
