Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Akuntabilitas
Similar to Akuntabilitas (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Akuntabilitas
- 1. LATSAR GOLONGAN III ANGKATAN V KEMENRISTEKDIKTI & KPU PROVINSI MALUKU 2019
- 2. SELAMAT DATANG PESERTA LATSAR YANG LUAR BIASA CALON PEMIMPIN MASA DEPAN BANGSA monamaelissa@gmail.com 2
- 3. BIODATA : N ama : RAMONA MAELISSA Pendidikan : Magister Akuntansi Alamat : Jl. Kakialy No.5 - Ambon Jabatan : Widyaiswara Diklat : - Percepatan Akuntabilitas Pemerintah - ToT Perkoperasian - ToF Prajab Pola Baru - ToF Latsar CPNS - ToMT Pendamping Teknis Pemerintah – Desa - ToMT Pendamping Aparatur Desa Kontak : +62 812-4888-8444 Email : monamaelissa@gmail.com monamaelissa@gmail.com 3
- 4. WHERE YOU ARE Sikap Perilaku Bela Negara Nilai-nilai Dasar PNS Keduduka n dan Peran PNS Dalam NKRI monamaelissa@gmail.com 4
- 7. PERMASALAHAN RENDAHNYA KOMPETENSI ASN ANTARA 60-64 % KOMPETENSI PNS KEMAMPUANNYA HANYA JURU KETIK. 62 % PNS HANYA MEMPUNYAI KEMAMPUAN ADMINISTRATIF. KETERBATASAN KOMPETENSI & KESEMPATAN MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI ASN BERPENGARUH KEPADA KINERJA PEMERINTAH -PUSAT MAUPUN DAERAH PENERAPAN REWARD AND PUNISHMENT BAGI KINERJA SDM KOMPETENSI BELUM MENJADI DASAR BAGI POLA KARIR (PROMOSI, PENEMPATAN, ROTASI JABATAN, DLL) KETERBATASAN KOMPETENSI PNS –DAN UMUMNYA ASN TERSEBUT, NEGARA MENGALAMI KERUGIAN UNTUK DUA HAL. PERTAMA, TERKAIT DENGAN BELANJA PEGAWAI 26,1% DARI TOTAL APBN, 131 DAERAH >50 % APBD. KEDUA, TERKAIT DENGAN KINERJA PEMERINTAH.
- 8. Fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) UU No 5 Tahun 2014 Peran ASN TUJUAN NASIONAL Pelaksana Kebijakan Publik Pelayan Publik Perekat dan Pemersatu Bangsa Pasal 11 monamaelissa@gmail.com 8
- 9. PERMASALAHAN RENDAHNYA KOMPETENSI ASN ANTARA 60-64 % KOMPETENSI PNS KEMAMPUANNYA HANYA JURU KETIK. 62 % PNS HANYA MEMPUNYAI KEMAMPUAN ADMINISTRATIF. KETERBATASAN KOMPETENSI & KESEMPATAN MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI ASN BERPENGARUH KEPADA KINERJA PEMERINTAH -PUSAT MAUPUN DAERAH PENERAPAN REWARD AND PUNISHMENT BAGI KINERJA SDM KOMPETENSI BELUM MENJADI DASAR BAGI POLA KARIR (PROMOSI, PENEMPATAN, ROTASI JABATAN, DLL) KETERBATASAN KOMPETENSI PNS –DAN UMUMNYA ASN TERSEBUT, NEGARA MENGALAMI KERUGIAN UNTUK DUA HAL. PERTAMA, TERKAIT DENGAN BELANJA PEGAWAI 26,1% DARI TOTAL APBN, 131 DAERAH >50 % APBD. KEDUA, TERKAIT DENGAN KINERJA PEMERINTAH.
- 10. Mata Diklat ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar akuntabilitas melalui pembelajaran yang terkait dengan nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas, konflik kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik, sikap serta perilaku konsisten. monamaelissa@gmail.com 10
- 11. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas jabatannya. monamaelissa@gmail.com 11
- 12. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 1. Memahami akuntabilitas secara konseptual- teoritis sebagai landasan untuk mempraktikkan perilaku akuntabel; 2. Memahami mekanisme, logika, dan operasionalisasi akuntabilitas dalam menciptakan sistem dan lingkungan organisasi yang akuntabel; 3. Memahami penerapan akuntabilitas secara menyeluruh dalam organisasi; 4. Berperilaku akuntabel untuk penegakan akuntabilitas; 5. Menganalisis dan menilai penerapan akuntabilitas secara tepat. monamaelissa@gmail.com 12
- 13. PETA KOMPETENSI PESERTA MATA DIKLAT AKUNTABILITAS PNS
- 14. Kompetensi Dasar 1 Internalisasi Nilai- nilai Dasar dan Konsep Akuntabilitas Publik monamaelissa@gmail.com 14
- 16. AKUNTABILITAS Vs RESPONSIBILITAS • Responsibilitas adalah kewajiban untuk Bertanggung Jawab • Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggung- jawaban yang harus dicapai monamaelissa@gmail.com 16
- 17. EKSTERNAL: • GLOBALISASI & PERSAINGAN • TUNTUTAN PUBLIK INTERNAL: • MISMATCH • INDISIPLINER • INTEGRITAS • NASIONALIME • WAWASAN GLOBAL • IT & BAHASA ASING • HOSPITALITY (PELAYANAN) • NETWORKING (JARINGAN) • ENTREPRENEURSHIP (KEWIRAUSAHAAN) A N T A N G A N T PROGRAM STRATEGIS • PERENCANAAN • REKRUTMEN & SELEKSI • PENGEMBANGAN KAPASITAS • REFORMASI KESEJAHTERAAN4,47 Juta ASN TANTANGAN PEMBANGUNAN ASN KONDISI SAAT INI SMART ASN 2024 PROFILE: monamaelissa@gmail.com 178/29/2019
- 18. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi 1 Nilai-nilai publik Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis Memperlakukan warga secara adil dan merata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan AMANAH PNS MAMPU MENJAMIN TERLAKSANA monamaelissa@gmail.com 18 2 3 4
- 19. ASPEK Akuntabilitas 1 Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship)Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results- oriented)Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires reporting) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless without consequences)Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance) 2 3 4 5 monamaelissa@gmail.com 19
- 22. SIMAK VIDEO TADI BAGAIMANA BENTUK AKUNTABILITAS DI TEMPAT KERJA SAUDARA monamaelissa@gmail.com 22
- 23. PENTINGYA Akuntabilitas Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi) 1 Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar) 2 3 BOVENS, 2007 monamaelissa@gmail.com 23
- 24. Dua Macam Akuntabilitas Publik Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi; Laporan Pejabat Publik kepada masyarakat 1 2 V E R T I K A L HORISONTAL Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan “ke samping” kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara; Kepada masyarakatmonamaelissa@gmail.com 24
- 26. Tingkatan Akuntabilitas Mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika. Mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting Mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai Tanggungjawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat. monamaelissa@gmail.com 26
- 27. Next Session... MEKANISME AKUNTABITILAS BAB III monamaelissa@gmail.com 27
- 28. MEANS ?? 1. Suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk mempeoleh hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan (Moenir : 2001) 2. Interaksi bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu sistim secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan (Bagus:1996) monamaelissa@gmail.com 28
- 29. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (accountability for probity and legality) Akuntabilitas proses (process accountability) Akuntabilitas program (program accountability) Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) monamaelissa@gmail.com 29
- 31. Mekanisme Akuntabilitas Birokrasi di Indonesia mempergunakan alat antara lain : Perencanaan Strategis Kontrak Kinerja Laporan Kinerja monamaelissa@gmail.com 31
- 32. PERENCANAAN STRATEGIS • RPJP (20 Tahun) • RPJM ( 5 Tahun) • RKP (1 Tahun) • RENSTRA >> unit Org (Inpres No 7/99) : adalah proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dlm 1-5 tahun dengan memperhitung kan potensi, peluang dan kendala • SKP >> Pegawai monamaelissa@gmail.com 32
- 33. KONTRAK KINERJA • Semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. • Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun • Kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. • Implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. monamaelissa@gmail.com 33
- 34. LAPORAN KINERJA • Perencanaan dan Perjanjian Kinerja pada tahun tertentu • Pengukuran dan analisis capaian kinerja • Akuntabilitas Keuangan. monamaelissa@gmail.com 34
- 35. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel Transparansi (Responsibilitas) monamaelissa@gmail.com 35
- 36. Langkah-langkah dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas monamaelissa@gmail.com 36
- 38. Transparansi dan Akses Informasi Perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi yakni UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik monamaelissa@gmail.com 38
- 39. Pasal 3 UU No 14 Tahun 2008 : • Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik • Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik • Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik • Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan monamaelissa@gmail.com 39
- 40. Lanjutan ... • Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak • Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak • Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi monamaelissa@gmail.com 40
- 41. Badan Publik di sini adalah : • Lembaga legislative • Lembaga yudikatif • Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/D, atau • Organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/D, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri monamaelissa@gmail.com 41
- 43. • Atas dasar prinsip tersebut, maka pada dasarnya semua PNS berhak memberikan informasi, namun dalam praktiknya tidak semua PNS punya kemampuan untuk memberikan informasi berdasarkan berapa prinsip- prinsip diatas (seperti resiko dampak kerugian yang muncul, utuh dan benar). • Pejabat Publik yang paling kapabel dan berwenang untuk memberikan akses informasi publik dan informasi publik ialah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). • Tugas mayoritas ASN dalam konteks informasi ialah hanya berwenang memberikan informasi atas apa yang dibutuhkan oleh pimpinan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. monamaelissa@gmail.com 43
- 44. Praktek kecurangan (fraud) dan perilaku korup Tiga hal yang mendasari terjadinya praktek curang : üAdanya peluang üInsentif atau tekanan untuk melakukan praktik curang ü Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan perilaku curang monamaelissa@gmail.com 44
- 45. Etika perilaku dan kultur organisasi yang Anti Kecurangan dapat mendukung secara efektif penerapan nilai-nilai budaya kerja. Keberhasilannya terkait terkait antara satu dengan yang lain, yaitu : 1. Komitmen dari TOP Manajemen dalam organisasi 2. Membangun lingkungan organisasi yang kondusif 3. Perekrutan dan promosi pegawai 4. Pelatihan nilai-nilai organisasi atau entitas dan standar-standar pelaksanaan 5. Menciptakan saluran komunikasi yang efektif 6. Penegakan disiplin monamaelissa@gmail.com 45
- 46. Penggunaan sumber daya milik negara üSemua penggunaan sesuatu dengan aturan dan prosedur yang berlaku üMenggunakannya secara bertanggung- jawab, dan dalam penggunaannya menggunakan secara efisien üMemelihara fasilitas secara benar dan bertanggungjawab.monamaelissa@gmail.com 46
- 47. PENYIMPANAN & PENGGUNAAN DATA DAN INFORMASI PEMERINTAH Akuntabilitas adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktifitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakanmonamaelissa@gmail.com 47
- 48. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah akuntabilitas adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktifitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakanmonamaelissa@gmail.com 48
- 49. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah ürelevant (relevan), üreliable (dapat dipercaya), üunderstandable (dapat dimengerti) serta üComparable (dapat diperbandingkan) Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan tersebut harus : monamaelissa@gmail.com 49
- 50. Konflik Kepentingan üBahwa konflik kepentingan sebenarnya nyata ada üPersepsi bahwa konflik kepentingan nyata ada üPotensi konflik kepentingan yang mungkin timbul. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik anda dan kepentingan pribadi bertentangan. Konflik kepentingan dapat terjadi: monamaelissa@gmail.com 50
- 51. KASUS : Pemerintah Pusat maupun daerah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik yang disebut e-procurement. Tujuannya adalah pertama, agar tidak ada main mata antara pengada proyek dan pihak yang mengadakan proyek (Meminimalisir Kasus KKN). Kedua, agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan cepat dan teratur termasuk dimensi akuntabilitas apakah studi kasus tersebut? Jelaskan. monamaelissa@gmail.com 51
- 52. KASUS • Seorang PNS mendapat fasilitas mobil dinas. Suatu malam, anaknya yang balita tiba-tiba panas tinggi, bolehkan dia menggunakan mobil dinasnya untuk membawa sang anak ke Rumah Sakit? Bagaimana jika kelurga tetangga yang sakit meminjam mobil dinas tersebut untuk pergi berobat? monamaelissa@gmail.com 52
- 53. I N D I K T O R K E B E R H A S I L A N MENJADI PNS YANG AKUNTABEL Asas Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN (UU Nomor 5 Tahun 2014) 1. Kepastian hukum; 2. Profesionalitas; 3. Proporsionalitas; 4. Keterpaduan; 5. Delegasi; 6. Netralitas; 7. Akuntabilitas; 8. Efektif dan efisien; 9. Keterbukaan; 10. Nondiskriminatif; 11. Persatuan dan kesatuan; 12. Keadilan dan kesetaraan; 13. Kesejahteraan. BAB V monamaelissa@gmail.com 53
- 54. 1. Nilai dasar; 2. Kode etik dan kode perilaku; 3. Komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik; 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 5. Kualifikasi akademik; 6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, 7. Profesionalitas jabatan. PRINSIP PROFESI ASN monamaelissa@gmail.com 54
- 55. • Apa yang diharapkan dari seorang PNS? Perilaku Individu (Personal Behaviour) • Perilaku Berkaitan dengan Transparansi dan Akses Informasi (Transparency and Official Information Access) • Menghindari Perilaku yang Curang dan Koruptif (Fraudulent and Corrupt Behaviour) monamaelissa@gmail.com 55
- 56. Film Pendek Aku dan PNS Hebat monamaelissa@gmail.com 56
- 57. Apa yang diharapkan dari seorang PNS üPerilaku Individu (Personal Behaviour) üPNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka üPNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat üKebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif monamaelissa@gmail.com 57
- 58. Perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi (transparency and official information access) üPNS tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain üPNS akan mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan menteri, staf menteri, anggota media dan masyarakat pada umumnya monamaelissa@gmail.com 58
- 59. Menghindari perilaku yang curang dan koruptif (fraudulent and corrupt behaviour) üPNS tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi üPenipuan merupakan kegiatan yang tidak jujur yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau badan tersebut üPNS akan melaporkan setiap perilaku curang atau korup üPNS akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik profesi monamaelissa@gmail.com 59
- 60. Perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara (use of public resources) üPNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi üPNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara rajin dan efisien üPNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan üPNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan setiap instansi komputasi dan komunikasi fasilitas, dan menggunakan sumber daya tersebut secara bertanggung jawab dan secara praktismonamaelissa@gmail.com 60
- 61. Perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah (record keeping and use of government information) üPNS merekam tindakan dan keputusan mereka untuk memastikan transparansi üPNS menjamin penyimpanan aman informasi sensitif atau rahasia üPNS memastikan mereka mematuhi pencatatan rencana masing-masing keagenan üPNS, di mana diperbolehkan, berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas monamaelissa@gmail.com 61
- 62. Dilihat dari konflik kepentingan (conflicts of interest) üPNS akan memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak üKetika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal , PNS akan memastikan mereka mengatur secara hati- hati untuk kepentingan umum monamaelissa@gmail.com 62
- 63. Case Study Mengenai Pelanggaran Akuntabilitas monamaelissa@gmail.com 63