1. PROSEDUR DAN TATA CARA
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
(PERKA BKN 21/2010)
D I R E K TO R AT P E R AT U R A N P E R U N D A N G - U N D A N G A N
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2. Pasal 86 ayat (1) s.d. (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi
disiplin PNS.
Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan
berbagai upaya peningkatan disiplin.
PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin
PNS tingkat berat.
Pasal 139 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8/1974 jo Undang-Undang No. 43/1999 dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.
DASAR HUKUM
6. 6
PNS tidak menaati Pasal 3 dan Pasal 4,
dijatuhi Hukuman Disiplin (HD).
Dengan tidak mengesampingkan ketentuan
dalam PPU pidana, PNS yang melanggar
disiplin dijatuhi HD.
7. 1. Mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah;
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS;
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan;
8. Memegang rahasia jabatan;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
KEWAJIBAN [17 POIN]
8. KEWAJIBAN [17 POIN] - 2
10. Melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yg dapat membahayakan/merugikan
negara, atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
9. 9
“Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja”:
Datang ke kantor, melaksanakan tugas, pulang sesuai ketentuan jam kerja
Keterlambatan masuk kerja dan/atau plg lbh cepat dihitung scr kumulatif.
Apbl dtg terlambt dan/atau plg lbh cepat mencapai 7 ½ jam,
dikonversi = 1 hari tdk masuk kerja
10. LARANGAN [15 POIN]
1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain;
3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau
organisasi internasional;
4. Bekerja pada perusahaan atau LSM asing;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik
bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan/orang lain di dalam maupun
di luar lingkungan kerjanya untuk keuntungan pribadi, golongan/pihak lain yang merugikan negara;
11. LARANGAN [15 POIN] - 2
7. Memberi/menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung/tidak
untuk diangkat dalam jabatan;
8. Menerima hadiah/suatu pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan
jabatan dan/pekerjaannya;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. Melakukan suatu tindakan/tidak yang dapat menghalangi/mempersulit salah satu pihak
yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. Menghalangi jalannya tugas kedinasan;
12. LARANGAN [15 POIN] - 3
12. Memberikan dukungan kepada capres/cawapres dengan cara:
ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai/atribut PNS;
sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
13. Memberikan dukungan kepada capres /cawapres dengan cara:
membuat keputusan dan/ tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon selama
masa kampanye; dan/atau
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi
peserta pemilu sebelum,selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan himbauan,
seruan/pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
13. LARANGAN [15 POIN] - 4
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD/calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara
memberikan surat dukungan disertai fotocopy KTP/Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan
perundang-undangan; dan/atau
15. Memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah dengan cara:
terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kada/calon wakil kada;
menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
membuat keputusan dan/tindakan yang menguntungkan/merugikan salah pasangan calon selama masa
kampanye;
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta
pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau
pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, angota keluarga, dan masyarakat.
14. T IN G K AT D A N JEN IS H U K U MA N D ISIPL IN
Add text in
here
Description of
the sub contents
Teguran Lisan
Teguran Tertulis
Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
Add text in
here
RINGAN
SEDANG
BERAT
Turun Pangkat 3 Tahun
Turun Jabatan
Bebas dari Jabatan
PDH tidak APS
Tunda KGB 1 Tahun
Tunda KP 1 Tahun
Turun Pangkat 1 Tahun
15. 15
KEWAJIBAN
Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran
KET
Ringan Sedang Berat
Masuk kerja
dan menaati
ketentuan jam
kerja
•5 hari kerja
(teguran lisan)
•6-10 hari kerja
(teguran tertulis)
•11-15 hari
kerja
(pernyataan tidak
puas secara
tertulis)
•16-20 hari kerja
(penundaan gaji
berkala selama 1
(satu) tahun)
•21-25 hari kerja
(penundaan
kenaikan pangkat
selama 1 (satu)
tahun)
•26-30 hari kerja
(penurunan
pangkat pada
pangkat setingkat
lebih rendah
selama 1 (satu)
tahun)
• 31-35 hari kerja
(penurunan pangkat pada
pangkat setingkat lebih
rendah selama 3 (tiga)
tahun)
• 36-40 hari kerja
(pemindahan dalam
rangka penurunan
jabatan setingkat lebih
rendah bagi PNS yang
menduduki jab. Struk
atau fungs tertentu)
• 41-45 hari kerja
(pembebasan dari jabatan
bagi PNS yg menduduki
jab. struk atau fungs
tertentu)
• 46 hari kerja atau
lebih (pemberhentian
dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak
dengan hormat sbg PNS)
Keterlambatan
masuk kerja
dan/atau pulang
cepat dihitung
secara kumulatif dan
dikonversi 7½
jam dihitung 1
(satu) hari
kerja. Berlaku pd
Thn yg sdg berjalan.
Keppres 68 Th 95
ttg Hari kerja Lemb
Pemerintah.
16. 16
No KEWAJIBAN
Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran
KET
Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5 6
1
Mengucapkan sumpah/janji
PNS;
Mengucapkan
sumpah/janji PNS
tanpa alasan yang
sah
2
Mengucapkan sumpah/janji
jabatan;
Mengucapkan
sumpah/janji
Jabatan tanpa
alasan yang sah
3
Setia dan taat sepenuhnya
kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia
dan Pemerintah;
Pelanggaran
berdampak negatif
pada unit kerja
Pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
4
Menaati kepada segala
peraturan perundang undangan;
Pelanggaran
berdampak negatif
pada unit kerja
Pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
5
Melaksanakan tugas kedinasan
yang dipercayakan kepada PNS
dengan penuh pengabdian,
kesadaran, dan tanggung jawab;
Pelanggaran
berdampak negatif
pada unit kerja
Pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
PELANGGARAN DAN TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN
I. KEWAJIBAN
17. 17
No KEWAJIBAN
Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran
KET
Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5 6
6
Menjunjung tinggi kehormatan
negara, Pemerintah, dan
martabat PNS;
Pelanggaran
berdampak negatif
pada unit kerja
Pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
7
Mengutamakan kepentingan
negara daripada kepentingan
sendiri, seseorang dan/atau
golongan;
Pelanggaran
berdampak negatif
pada unit kerja
Pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
8
Memegang rahasia jabatan
yang menurut sifatnya atau
menurut perintah harus
dirahasiakan;
Pelanggaran
berdampak negatif
pada unit kerja
Pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
9
Bekerja dengan jujur, tertib,
cermat, dan bersemangat untuk
kepentingan negara;
Pelanggaran
berdampak negatif
pada unit kerja
Pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
10
Melaporkan dengan segera
kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan
Negara atau Pemerintah
terutama di bidang keamanan,
keuangan, dan materiil;
Pelanggaran
berdampak negatif
pada unit kerja
Pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
18. 18
No KEWAJIBAN
Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran
KET
Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5 6
11
Masuk kerja dan
menaati ketentuan jam
kerja;
• 5 hari kerja
(teguran lisan)
• 6-10 hari kerja
(teguran
tertulis)
• 11-15 hari kerja
(pernyataan
tidak puas
secara tertulis)
• 16-20 hari kerja
(penundaan gaji
berkala selama 1
(satu) tahun)
• 21-25 hari kerja
(penundaan
kenaikan pangkat
selama 1 (satu)
tahun)
• 26-30 hari kerja
(penurunan
pangkat pada
pangkat setingkat
lebih rendah
selama 1 (satu)
tahun)
• 31-35 hari kerja
(penurunan pangkat
pada pangkat setingkat
lebih rendah selama 3
(tiga) tahun)
• 36-40 hari kerja
(pemindahan dalam
rangka penurunan
jabatan setingkat lebih
rendah bagi PNS yang
menduduki jab. Struk
atau fungs tertentu)
• 41-45 hari kerja
(pembebasan dari
jabatan bagi PNS yg
menduduki jab. struk
atau fungs tertentu)
• 46 hari kerja atau lebih
(pemberhentian dengan
hormat tidak atas
permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak
dengan hormat sbg
PNS)
Keterlambatan masuk
kerja dan/atau pulang
cepat dihitung secara
kumulatif dan
dikonversi 7½ jam
dihitung 1 (satu) hari
kerja. Berlaku pd Thn
yg sdg berjalan.
Keppres 68 Th 95 ttg
Hari kerja Lemb
Pemerintah.
19. 19
No LARANGAN
Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran
KET
Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5 6
1 Menyalahgunakan wewenang
Menyalahgunakan
wewenang
2
Menjadi perantara untuk
mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau orang lain
dengan menggunakan
kewenangan orang lain;
Menjadi perantara
untuk mendapatkan
keuntungan pribadi
dan/atau orang lain
dengan menggunakan
kewenangan orang lain
3
Tanpa izin Pemerintah menjadi
pegawai atau bekerja untuk
negara lain dan/atau lembaga
atau organisasi internasional
Tanpa izin Pemerintah
menjadi pegawai atau
bekerja untuk negara
asing dan/atau lembaga
internasional
4
Bekerja pada perusahaan asing,
konsultan asing atau lembaga
swadaya asing.
Bekerja pada
perusahaan asing,
konsultan asing atau
lembaga swadaya asing
5
Memiliki, menjual, membeli,
menggadaikan, menyewakan,
atau meminjamkan barang-
barang baik bergerak atau
tidak bergerak, dokumen atau
surat berharga milik negara
secara tidak sah;
Pelanggaran
berdampak negatif
pada unit kerja
Pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
II. LARANGAN
20. 20
No LARANGAN
Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran
KET
Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5 6
6
Melakukan kegiatan bersama
dengan atasan, teman sejawat,
bawahan, atau orang lain di dalam
maupun diluar lingkungan kerjanya
dengan tujuan untuk keuntungan
pribadi, golongan, atau pihak lain,
yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan negara;
Pelanggaran
berdampak negatif
pada unit kerja
Pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan
Pelanggaran
berdampak negatif pada
pemerintah dan/atau
negara
7
Memberi atau menyanggupi akan
memberi sesuatu kepada siapapun
baik secara langsung atau tidak
langsung dan dengan dalih apapun
untuk diangkat dalam jabatan.
Memberi atau
menyanggupi akan
memberi sesuatu
kepada siapapun baik
secara langsung atau
tidak langsung dan
dengan dalih apapun
untuk diangkat dalam
jabatan
8
Menerima hadiah atau suatu
pemberian apa saja dari siapapun
juga yang berhubungan dengan
jabatan dan/atau pekerjaannya
Menerima hadiah atau
suatu pemberian apa
saja dari siapapun juga
yang berhubungan
dengan jabatan
dan/atau pekerjaannya
21. 21
No LARANGAN
Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran
KET
Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5 6
9
Bertindak sewenang-wenang
terhadap bawahannya;
Pelanggaran
dilakukan dengan
tidak sengaja
Pelanggaran dilakukan
dengan sengaja
10
Melakukan suatu tindakan atau tidak
melakukan suatu tindakan yang dapat
menghalangi atau mempersulit salah
satu pihak yang dilayani sehingga
mengakibatkan kerugian bagi yang
dilayani;
Tidak sesuai
dengan ketentuan
perundang-
undangan
Tidak sesuai dengan
ketentuan perundang-
undangan
Tidak sesuai dengan
ketentuan
perundang-
undangan
UU 25 Th
2009 ttg
Pelayanan
Publik
11
Menghalangi berjalannya tugas
kedinasan;
Pelanggaran
berdampak negatif
pada unit kerja
Pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
12
Memberikan dukungan kepada
calon Presiden/ Wakil Presiden,
DPR, DPD, atau DPRD dengan
cara:
a. ikut serta sebagai pelaksana
kampanye;
b. menjadi peserta kampanye
dengan menggunakan
atribut partai atau atribut
PNS;
c. sebagai peserta kampanye
dengan mengerahkan PNS
lain; dan/atau
d. sebagai peserta kampanye
dengan menggunakan
fasilitas negara.
• Ikut serta sebagai
pelaksana kampanye
• Menjadi peserta
kampanye dengan
menggunakan atribut
partai atau atribut
PNS
• Sebagai peserta
kampanye dengan
mengerahkan PNS
lain
Sebagai peserta
kampanye dengan
menggunakan
fasilitas negara
UU 10 Th
2008 ttg
PilLeg & UU
42 Th 2008
ttg Pil Pres
22. 22
No LARANGAN
Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran
KET
Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5 6
13
Memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden dengan
cara:
a. membuat keputusan dan/atau
tindakan yang
menguntungkan atau
merugikan salah satu
pasangan calon selama masa
kampanye; dan/atau
b. mengadakan kegiatan yang
mengarah kepada
keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi
peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi
pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan atau
pemberian barang kepada
PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga,
dan masyarakat.
Mengadakan kegiatan
yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap
pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu
sebelum, selama, dan
sesudah masa
kampanye meliputi
pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan atau
pemberian barang
kepada PNS dalam
lingkungan unit
kerjanya, anggota
keluarga, dan
masyarakat.
Membuat
keputusan
dan/atau
tindakan yang
menguntungkan
atau merugikan
salah satu
pasangan calon
selama masa
kampanye
14
Memberikan dukungan kepada calon
anggota Dewan Perwakilan Daerah
atau calon Kepala daerah/Wakil
Kepala Daerah dengan cara
memberikan surat dukungan disertai
photo copy Kartu Tanda Penduduk
atau Surat Keterangan Tanda
Penduduk sesuai peraturan
Memberikan surat
dukungan disertai
fotocopy KTP atau
Surat Keterangan
Tanda Penduduk
23. 23
No LARANGAN
Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran
KET
Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5 6
15
Memberikan dukungan kepada
calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, dengan cara:
a. terlibat dalam kegiatan
kampanye untuk
mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah;
b. menggunakan fasilitas
yang terkait dengan
jabatan dalam kegiatan
kampanye;
c. membuat keputusan dan
/atau tindakan yang
menguntungkan atau
merugikan salah satu
pasangan calon selama
masa kampanye; dan/atau
d. Mengadakan kegiatan
yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap
pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu
sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye
meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan,
atau pemberian barang
kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya,
• Terlibat dalam
kegiatan kampanye
untuk mendukung
calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah
• Mengadakan kegiatan
yang mengarah
kepada keberpihakan
terhadap pasangan
calon yang menjadi
peserta pemilu
sebelum, selama, dan
sesudah masa
kampanye meliputi
pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan,
atau pemberian
barang kepada PNS
dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota
keluarga, dan
masyarakat
• Menggunakan
fasilitas yang
terkait dengan
jabatan dalam
kegiatan
kampanye
• Membuat
keputusan
dan/atau
tindakan yang
menguntungkan
atau merugikan
salah satu calon
pasangan
selama masa
kampanye
24. PROSEDUR PEMANGGILAN,
PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN
1. Pemanggilan
Setiap PNS bawahan yg diketahui/diduga melakukan pelanggaran
disiplin
Atasan langsung memperkaya informasi / mencari bukti yang diperlukan dari
orang yang dianggap mengetahui/ pemberi informasi (Psl. 26)
25. 1. Atasan langsung melakukan pemanggilan secara tertulis (Psl. 23
ayat 1 ).
2. Jarak antara tanggal pembuatan srt panggilan dgn tanggal
disuruh menghadap untuk diperiksa minimal 7 hari kerja.( Psl.
23 ayat 2)
1. Apabila PNS tersebut hadir pada tanggal yang ditentukan pada srt panggilan tersebut ,
maka dilakukan pemeriksaan, tetapi apabila tdk hadir maka dilakukan pemanggilan ke
dua ( Psl. 23 ayat 3).
2. Pemanggilan ke dua dibuat selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal seharusnya ybs
hadir pada panggilan pertama (Psl. 23 ayat 3)
26. 1. Jarak antara tanggal pembuatan srt panggilan ke 2 dengan tanggal disuruh
menghadap untuk diperiksa tetap minimal 7 hari kerja.
2. Apabila PNS tsb hadir pada tanggal yang ditetntukan pada srt panggilan ke 2,
maka dilakukan pemeriksaan.
3. Apabila tidak hadir, maka seluruh pelanggaran disiplin yang diduga dilakukannya
dianggap diakui, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan menentukan jenis
hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ( Psl. 23 ayat 4).
27. II. Pemeriksaan
1. Wujud Pemeriksaan dituangkan dalam BAP.
2. Format BAP dibuat dalam bentuk “Pertanyaan (5W-1H)” dan “Jawaban.”
3. Utarakan bahwa kejujuran ybs merupakan pertimbangan menentukan hukuman
4. Utarakan bahwa pengakuan dlm BAP hanya salah satu bukti
Materi BAP :
1. Kesehatan ybs (hanya jawaban orang sehat yang dapat dipertanggung jawabkan).
2. Kebenaran dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya (jangan beritahukan
tentang bukti-bukti atau informasi tambahan yang telah sdr peroleh atau orang yang
mengetahui perbuatan ybs, kecuali ybs tdk mengaku atau untuk menggali yang
sebenarnya).
3. Pertanyaan berikutnya sebaiknya bersumber dari jawaban ybs atas pertanyaan
sebelumnya.
28. 4. Dalam hal ybs tdk mengaku, utarakanlah satu demi satu bukti / informasi yang
ada pada saudara sesuai dengan substansi pertanyaan saudara.
5. Jika belum mengaku juga, utarakanlah bukti/ informasi berikutnya, demikian
seterusnya sampai ybs mengaku.
6. Jika telah mengaku, tanyakanlah faktor faktor yang mendorong ybs
melakukan perbuatan tersebut.
7. Tanyakan juga tetang akibat/ dampak perbuatannya terhadap ybs,
kantor, pemerintah ( untuk mengetahui tingkat kesadaran dan
kesengajaan ybs dalam melakukan perbuatan tsb)
8. Tanyakan juga tentang kebenaran jawabannya, keterpaksaan ybs
dalam menjawab ( utk menghindari pencabutan keterangan
kemudian).
29. 1. BAP harus ditanda tangani pemeriksa dan yang diperiksa,
jika ybs tdk bersedia menandatangani, buat catatan pada
kolom tanda tangan ybs bahwa dia tdk bersedia menanda
tangani, dengan demikian BAP sah. (Psl. 28 ayat 1, 2)
2. Serahkan satu set BAP kepada ybs, bila tdk bersedia
menerima, buat catatan pada kolom tanda tangan ybs
bahwa ybs tdk bersedia menerima copi BAP tersebut,
dengan demikian dianggap telah diterima. ( Psl. 28 ayat 3)
NB
30. 30
BERITAACARA PEMERIKSAAN
…… Pada hari …. Tanggal .. Bulan …. Tahun …. Bertempat di ruang pemeriksaan ...., Kami :
.........1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
.........2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
.........3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
......... Berdasarkan wewenang yang ada pada kami sesuai dengan Surat Perintah Kepala ..... Nomor .....
Tanggal ...... Telah mengadakan pemeriksaan terhadap :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
31. 31
Karena ia diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010.
Adapun jalan pemeriksaan adalah sebagai berikut :
.............................Pertanyaan........................ Jawaban .......................
1. Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat ?
.. Jawaban ......................
2. Bersediakah saudara diperiksa ?
.. Jawaban .......................
3. Apakah saudara mengetahui mengapa dipanggil?
.. Jawaban .......................
4. Apakah saudara bersedia menjawab pertanyaan dengan jujur dan benar ?
.. Jawaban ........................
5. Apakah dalam pemeriksaan ini saudara dipaksa dalam menjawab pertanyaan ?
.. Jawaban ........................
6. Pertanyaan ....................................................................... dst
.. Jawaban ........................... Dst
7. Apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali untuk diminta keterangan apabila diperlukan ?
.. Jawaban .........................
32. 32
Pertanyaan dibuat sesuai bukti yang ada
Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan telah dibacakan
dihadapan saudara................, serta berita acara pemeriksaan ini dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Jakarta,
Pegawai yang diperiksa Pejabat Pemeriksa :
Nama : 1. Nama :
NIP : NIP :
Tanda tangan : Tanda tangan :
2. Nama :
NIP :
Tanda tangan :
3. Nama :
NIP :
Tanda tangan :
33. 1. Setelah pemeriksaan atau setelah ybs tdk hadir untuk
diperiksa, disusun LHP yang memuat intisari dari
pemeriksaan ybs, yang terkait, bukti-bukti, informasi yang
diperoleh pemeriksa.
2. LHP juga memuat analisa antara perbuatan ybs dengan
peraturan yang terkait.
3. LHP juga memuat Kesimpulan dan Saran.
LHP.
( Bila kewenangan menjatuhkan jenis hukuman disiplin
ada pd atasan yg lebih tinggi atau pejabat lain)
34. 1.Latar belakang perbuatannya :
• Terpaksa dilakukan atau tidak.
• Disengaja atau tidak.
• Direncanakan atau tidak.
• Ada atau tidak keuantungan ybs / orang lain atas perbuatan tsb.
2. Berat / ringannya dan banyaknya pelanggaran :
• Pernah dilakukan PNS atau tidak.
• Bertentangan atau tidak dengan program pemerintah.
• Melanggar prinsip-pronsip kenegaraan atau tidak.
• Resistensi tinggi atau tidak terhadap PNS lain atau masyarakat.
3. Akibat pelanggaran :
• Ada dampak negatif terhadap unit kerja / Instansi / Pemerintah.
• Menurunkan citra negatif PNS pada unit kerja / Instansi/ Pemerintah.
• Menghalangi pelaksanaan tugas unit kerja / Instansi / Pemerintah.
III. PERTIMBANGAN DLM MENENTUKAN JENIS HUKUMAN YANG AKAN DIJATUHKAN
35. 4. Dampak jenis hukuman terhadap ybs.
• Apakah jenis tersebut akan memberikan efek jera atau tidak terhadap ybs.
• Cepat atau tidak dampaknya kepada ybs.
• Hukuman tersebut mempengaruhi psikologis ybs atau tidak.
5. Kesesuaian dengan peraturan
• Apakah telah ditetapkan limitatip dalam peraturan atau tidak.( mis : Kawen/
Cerai , TMK)
6. Kejujuran / Penyesalan ybs.
• Apakah mempersulit atau tidak.
• Apakah ada kemungkinan akan mengulangi perbuatannya atau tidak.
• Apakah perbuatan tersebut telah pernah dilakukan sebelumnya atau tidak.
• Kondite ybs sebelum pelanggaran tersebut.
36. No PJBW yg Menghukum Jenis Kepegawaian PJB yg Dihukum Jenis Hukuman
1 Presiden Semua • Eselon I Pasal 7 ayat (4) huruf b, c, d, e.
2 PPK Pusat
(MENTRI /
KA. LEMB)
PNS Instansi 1. Eselon I Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a
2. Jenjang Utama Pasal 7 ayat (2), (3), (4)
3. IV/d – IV/e Pasal 7 ayat (2), (3), (4)
huruf a, d, e.
4. Eselon II, Madya/ Penyelia Pasal 7 ayat (3), (4)
5. Eselon II yg bertanggung
jawab langsung kpd PPK
Pasal 7 ayat (2), (3), (4)
6. IV/a – IV/c Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a,d,e
7. Eselon III, Muda/ Penyelia
ke bawah
Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4)
8. III/d ke bawah Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4) huruf a, d, e.
IV. Pejabat yg Berwenang Menghukum di
Pusat (Psl. 16)
37. PNS DPK ke dalam 1. Eselon I Pasal 7 ayat (2)
2. Fungsional Jenjang Utama Pasal 7 ayat (2), (4) huruf b, c
3. IV/d – IV/e Pasal 7 ayat (2)
4. Eselon II ke bawah, Madya,
Penyelia ke bawah
Pasal 7 ayat (4) huruf b, c.
PNS DPB ke dalam 1. Eselon I Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a
2. Jenjang Utama Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a, b, c.
3. IV/d – IV/e Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a
4. Eselon II, Madya Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a,b,c
5. IV/a – IV/c Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a
6. Eselon III ke bawah, Muda/
Penyelia ke bawah
Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4) huruf a, b, c
7. III/d ke bawah Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4) huruf a
38. PNS DPK Keluar 1. Eselon I Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a
2. Eselon II ke bawah, Jenjang
Utama ke bawah
Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, d, e
3. IV/e ke bawah Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, d, e
PNS DPB keluar • Eselon II ke bawah,
Jenjang Utama ke bawah,
IV/e ke bawah
Pasal 7 ayat (4) huruf d, e
PNS DPK/DPB ke Perwakilan RI • Semua Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, d, e
PNS DPK/DPB ke Negara Lain • Semua Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a, d, e
3 Eselon I PNS Instansi 1. Eselon II, Jenjang Madya,
IV/a – IV/c
Pasal 7 ayat (2)
2. Eselon III, Muda/Penyelia,
III/b – III/d
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
PNS DPB/DPK Kedalam • Eselon II, Jenjang Madya,
IV/a – IV/c
Pasal 7 ayat (2)
PNS DPB kedalam • Eselon III, Muda/Penyelia
III/b – III/d
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
39. 4 Eselon II PNS Instansi 1. Eselon III, Muda, Penyelia,
III/c – III/d
Pasal 7 ayat (2)
2. Eselon IV, Pratama/
Pelaksana Lanjutan,
II/c – III/b
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
PNS DPB/DPK ke dalam • Eselon III, Muda/Penyelia,
III/c – III/d
Pasal 7 ayat (2)
PNS DPB ke dalam • Eselon IV, Pertama,
Pelaksana Lajutan,
II/c – III/b
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
5 Eselon II yg atasan
langsungnya PPK/ Eselon I
non PPK.
(Kanwil)
PNS Instansi 1. Eselon III, Muda, Penyelia,
III/c – III/d
Pasal 7 ayat (2)
2. Eselon IV Kebawah,
Pertama/ Pelaksana lanjutan
III/d ke bawah
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c.
PNS DPB/DPK ke dalam • Eselon III, Muda/Penyelia,
III/c – III/d
Pasal 7 ayat (2)
PNS DPB ke dalam • Eselon IV, Pertama/
Pelaksana lanjutan,
II/c – III/b
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
40. 6 Eselon III PNS Instansi 1. Eselon IV, Pertama,
Pelaksana Lanjutan,
II/c – III/b
Pasal 7 ayat (2)
2. Eselon V, Pelaksana/
Pelaksana Pemula
II/a – II/b
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
PNS DPB/DPK ke dalam • Eselon IV, Pertama,
Pelaksana Lanjutan,
II/c – III/b
Pasal 7 ayat (2)
PNS DPB ke dalam • Eselon V, Pelaksana,
Pelaksana Pemula
II/a – III/b
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
7 Eselon IV PNS Instansi 1. Eselon V, Pelaksana/
Pelaksana Pemula
II/a – II/b
Pasal 7 ayat (2)
2. I/a – I/d Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
PNS DPB/DPK ke dalam • Eselon V, Pelaksana/
Pelaksana Pemula,
II/a – II/b
Pasal 7 ayat (2)
PNS DPB ke dalam • I/a – I/d Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
41. 8 Eselon V PNS Instansi • I/a – I/d Pasal 7 ayat (2)
PNS DPK/DPB ke dalam • I/a – I/d Pasal 7 ayat (2)
42. VII. Pejabat yang
berwenang menghukum.
1. Apabila menurut pertimbangan atasan langsung bahwa hukuman yang setimpal
untuk bawahannya tersebut masih kewenangannya untuk menjatuhkan, maka
atasan langsung tersebut membuat, menandatangani dan menyerahkan SK
hukuman disiplin tsb kepada bawahannya (Psl. 24 ayat 3 hurup a).
2. Apabila menurut pertimbangan atasan langsung hukuman yang setimpal
dengan pelanggaran bawahannya telah menjadi kewenangan atasan yang lebih
tinggi untuk menjatuhkan, maka atasan langsung tersebut membuat laporan dan
dilampiri BAP, LHP serta disampaikan secara hirarhis (Psl. 24 ayat 3 hurup b).
3. Laporan atasan langsung tersebut memuat dasar-dasar pertimbangan dan saran.
43. 4. Apabila menurut pertimbangan pejabat yang menerima laporan bahwa
saran atasan langsung dapat disetujui, maka pejabat tersebut
menjatuhkan hukuman disiplin, tetapi apabila menurut pertimbanganya
BAP,LHP yang ada belum memadai, dapat dibentuk Tim pemeriksa (Psl.
25).
5. Apabila menurut pejabat yang menerima laporan bahwa hukuman yang
setimpal untuk pelanggaran tersebut adalah hukuman yang lebih berat
lagi, dan kewenangan menjatuhkannya berada pada pejabat yang lebih
tinggi lagi, maka pejabat tersebut membuat laporan lagi.
44. VIII. Penyerahan SK Hukuman Disiplin
1. Pada prinsipnya, SK hukuman disiplin diserahkan langsung kepada yang dihukum
(Psl. 31 ayat 2).
2. SK hukuman disiplin diserahkan kepada ybs dalam tempo 14 hari setelah ditetapkan
(Psl. 31 ayat 3).
3. Dalam hal PNS yang dihukum tidak berada di kantor atau tidak bersedia hadir untuk
menerima SK hukuman disiplin, maka dibuat surat panggilan secara tertulis (Psl.
31 ayat 4).
4. Apabila ybs tidak hadir pada tanggal yang ditentukan dalam surat panggilan, maka
SK dikirim ke alamat domisili ybs terakhir dilaporkan di kantor, dgn demikian
dianggap telah diterima
(Psl. 31 ayat 4).
45. 5. PNS yg dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian, sejak
menerima SK atau dianggap telah diterima, tidak dapat bekerja
dan tidak dapat dibayarkan gajinya lagi, kecuali bagi yang
mengajukan banding dan mengajukan permohonan izin untuk
dapat tetap bekerja selama banding serta mendapat izin dari
PPK.
46. IX. Keberatan/ Banding.
Keberatan.
=> Diajukan dan disampaikan kepada atasan pejabat yang menghukum dlm
tempo 14 hari, dan tembusan kpd pejabat yang menghukum.
=> Pejabat yang menerima keberatan hrs mengambil keputusan dlm tempo 21
hari kerja sejak menerima keberatan. (Psl. 35,36,37)
Banding.
=> Diajukan dan disampaikan kpd BAPEK dlm tempo 14 hari, dan
tembusan kpd PPK.
=> Banding memuat alasan sanggahan dan dilampiri bukti. (Psl. 38), (PP.
24/2011).
47. K R I T E R I A YA N G D A P A T D I I Z I N K A N / T I D A K D A P A T D I I Z I N K A N
T E T A P B E K E R J A S A M P A I D E N G A N A D A K E P U T U S A N B A P E K
DAPAT DIIZINKAN APABILA:
1. Keahliannya sangat dibutuhkan; atau
2. Sedang mengerjakan pekerjaan yang tidak mungkin dilanjutkan PNS lain.
TIDAK DAPAT DIIZINKAN APABILA:
1. Tidak memenuhi syarat yang dapat diizinkan; atau
2. Memenuhi syarat yang dapat diizinkan, tetapi:
48. K R I T E R I A YA N G D A P A T D I I Z I N K A N / T I D A K D A P A T D I I Z I N K A N
T E T A P B E K E R J A S A M P A I D E N G A N A D A K E P U T U S A N B A P E K - 2
a. Apabila ybs tetap bekerja, ada kemungkinan ybs akan melanjutkan/mengulang
perbuatannya.
b. Apabila ybs tetap bekerja, ada kemungkinan ybs menghilangkan bukti
pelanggarannya.
c. Apabila ybs tetap bekerja, ada kemungkinan ybs meresahkan PNS lain.
d. Apabila ybs tetap bekerja, ada kemungkinan ybs merusak citra PNS atau unit
kerja, instansi, pemerintah.
50. 1. Kewajiban dan Larangan (Ps. 3 dan Ps. 5)
a. 26 Kewajiban (Psl 3) dan 14 Larangan
(Psl 5)
b. Beberapa Larangan Masih Dirinci
2. PNS tidak menaati Ps. 3 dan/atau
melanggar Ps. 5
3. Dengan tidak mengesampingkan
ketentuan dalam PPU pidana, PNS
melanggar Disiplin dijatuhi HD
Dijatuhi HD
KEWAJIBAN DAN LARANGAN (RPP DISIPLIN PNS)
51. PP No. 53 Thn 2010 RPP Disiplin PNS
1. TINGKAT RINGAN :
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Prnyataan tdk puas scr
trtulis
1. TINGKAT RINGAN :
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Prnyataan tdk puas scr
trtulis
2. TINGKAT SEDANG 2. TINGKAT SEDANG
a. Tunda KGB slma 1 thn
b. Tunda KP slma 1 thn
c. Turun pangkat stingkat lbh
rendah selama 1 thn
a. Pemotongan tunjangan kinerja
sebesar 25% selama 1 (satu) tahun;
b. Pemotongan tunjangan kinerja
sebesar 25% selama 2 (dua) tahun;
atau
c. Pemotongan tunjangan kinerja
sebesar 25% selama 3 (tiga) tahun.
TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN PNS
(RPP Disiplin PNS)
52. TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN
PP No. 53 Thn 2010 RPP Disiplin PNS
3. TINGKAT BERAT 3. TINGKAT BERAT
a. Turun pangkat setingkat lbh
rendah selama 3 thn
b. Pmindahan dlm rangka
penurunan jabt setingkat lbh
rendah
c. Pembebasan dari jabt
a. penurunan jabatan setingkat
lebih rendahselama 1 (satu)
tahun;
b. Penurunan jabatan menjadi
jabatan pelaksana.
c. pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS.
53. Implementasi Peraturan Disiplin
di Masa Transisi
Memberlakukan ketentuan PP 53/2010
Jenis-jenis hukuman disiplin mengacu pada
pasal 87 UU ASN yaitu hukuman disiplin
terberat adalah pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri
Prosedur banding administratif mengacu
pada PP 24/2011
