KAB. MUNA

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintah dab aparatur pemerintah yang menjaga kredabilitas dan
kewibawaannya yang tinggi akan dihormati oleh masyarakat yang dilayaninya.
Aparatur Pemerintah yang memiliki etika dan moralitas yang tinggi dalam
menjalankan tugasnya, tentu memiliki akuntabilitas dan penghormatan yang
tinggi pula terhadap tuntutan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dilayani
itu.
Berdasarkan latar belakang tersebut, pemahaman mengenai etika dan moralitas
dalam pemerintahan merupakan kompetensi dasar yang penting dan strategis
yang harus dimiliki dan dipraktekkan secara konsisten oleh setiap individu
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsure aparatur Negara, abdi Negara dan
abdi masyarakat dalam praktek penyelenggaraan pemerintah.
Etika dalam kehidupan berbangsa merupakan satu wahana dalam rangka
kelancaran penyelenggaraan Sistem Administrasi Negara dimana dengan
adanya etika yang dipahami menjadi dasar pola perilaku dalam berbangsa dan
bernegara akan mengarah pada satu tatanan kenegaraan yang stabil, karena
persepsi akan perilaku yang diharapkan oleh masing-masing individu sebagai
warga negara dapat teramalkan dengan baik.
1

2. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan
kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian,
sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta
martabat diri sebagai warga negara. Etika kehidupan berbangsa ini meliputi
etika social budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis,
etika penegakan hokum yang berkeadilan, etika keilmuan, dan etika lingkungan.
Pegawai negeri sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang
bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional,
jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan
pembangunan.
Dalam kedudukan dan tugas tersebut, pegawai negeri sipil harus netral
dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas,
pegawai negeri sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan adanya
manajemen pegawai negeri sipil yang didukung oleh pegawai negeri sipil yang
professional, bertanggungjawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang
dilaksanakan berdasarkan system prestasi kerja dan system karier yang
2

3. dititikberatkan pada system prestasi kerja. Untuk mencapai daya-guna dan
hasilguna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk
meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan.
B. Rumusan Masalah
1) Apa yang dimaksud dengan etika profesi PNS
2) Apa yang menjadi larangan dan kewajiban bagi PNS
3) Bagaimana proses pengangkatan PNS dalam jabatan dan karateristik PNS
yang professional
4) Apa yang dimaksud dengan standar kompetensi jabatan, tujuan, serta
manfaatnya bagi PNS.
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui apa
yang dimaksud dengan etika profesi PNS, larangan dan kewajiban bagi PNS,
proses pengangkatan, dan standar kompetensi jabatan.
3

4. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Etika Profesi
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang
baik dan apa yang buruk, ilmu tentang hak dan kewajiban moral (ahlak). Sifat
dasar dari etika adalah bersifat kritis, sedangkan etika untuk mempersoalkan
norma-norma yang dianggap berlaku. Dengan demikian etika dapat mengantar
orang kepada kemampuan untuk bersikap kritis dan rasional untuk membentuk
pendapatnya sendiri. Objek dari etika adalah pernyataan moral tentang
4

5. tindakan manusia dan pernyataan tentang manusia sendiri atau tentang unsur
pribadi manusia. Demikian juga halnya dalam rangka upaya menjamin
kesempurnaan pegawai negeri diatur dalam etika profesi PNS.
Etika profesi PNS adalah norma dan nilai moral yang mengatur hak dan
kewajiban serta larangan yang harus dilakukan PNS dalam menjalankan
tugasnya. Untuk mewujudkan pegawai negeri yang memenuhi kualitas yaitu
pembinaan pegawai negeri harus direalisasaikan melalui mekanisme yang
benar-benar tepat dan dengan pola pembinaan yang sebaik-baiknya.
Pembinaan dan pemgembangan profesionalitas sumber daya manusia
menjadi salah satu upaya yang tepat untuk menghadapi dan merespon segala
tantangan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan strategis. Sebagai
upaya untuk mewujudkan tuntutan profesionalitas pegawai negri sipil, undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 telah menetapkan beberapa perubahan dalam
manajemen Pegawai Negri Sipil.Perubahan tsb membawa konsekuensi bahwa
setiap organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah harus memiliki sumber
daya manusia pegawai negeri sipil (SDM – PNS) yang memenuhi persyaratan
baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga dapat melaksanakan tugas dan
fungsinya secara professional.
5

6. Pentingnya pembinaan bagi pegawai Negeri Sipil secara normatife telah
tertuang dalam undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok
kepegawaian penjelasana undang-undang tersebut disebutkan bahwa sebagian
dari pembinaan pegawai negeri sipil, pembinaan PNS perlu dilakukan dengan
sebaik-baiknya bedasarkan pada perpaduan system prestasi kerja dan system
karir yang di titik beratkan pada sistim prestasi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk
memberi peluang bagi PNS yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan
kemampuannya secara professional dan berkompetisi secara sehat.
B. Kewajiban dan Larangan yang Harus Dilakukan oleh Seorang PNS Menurut
Peraturan Pemeritah
Peraturan pemerintah no.30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin
pegawai negeri sipil. Dalam meningkatkan disiplin PNS, telah diatur kewajiban
dan larangan bagi PNS mengenai kewajiban PNS sebagai berikut:
a. Setia dan taat sepenuhnya pada pancasila, UUD 1945, negara dan
pemerintah
b. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan atau diri
sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak
kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri/pihak lain.
6

7. c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan
pegawai negari sipil.
d. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji pegawai negeri sipil dan
sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
e. Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
f. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang
langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku umum;
g. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh
pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
negara;
i. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan persatuan, dan
kesatuan korps pegawai negeri sipil.
j. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang
dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah, terutama di
bidang keamanan keuangan, dan materiil;
k. Mentaati ketentuan jam kerja;
l. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
7

8. m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-
baiknya;
n. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut
bidang tugasnya masing-masing.
o. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksan terhadap bawahannya;
p. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
q. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap
bawahannya.
r. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
s. Memberikan kesempatan bawahannya untuk mengembangkan kariernya;
t. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
u. Berpakaian rapi dan sopan seta bersikap dan bertingkah laku sopan santun
terhadap masyarakat, sesama pegawai negeri sipil, dan terhadap atasannya.
v. Hormat-menghormati antara sesama warga negara yang memeluk
agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan;
w. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
x. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan
yang berlaku;
y. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang ber-wenang;
8

9. z. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan
yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.
Di samping itu, pegawai negeri sipil dilarang melakukan hal-hal sebagai
berikut:
a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat
negara, pemerintah atau pegawai negeri sipil
b. Menyalahgunakan wewenangnya
c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing;
d. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik
negara;
e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga miliki
negara secara tidak sah;
f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman, sejawat, atau orang lain
di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau
tidak langsung merugikan negara.
g. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas
dendam terhadap bawahannya atau orang lain didalam maupun di luar
lingkungan kerjanya;
9

10. h. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun
juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu
bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan
pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
i. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau
martabat pegawai negeri sipil kecuali untuk kepentingan jabatan.
j. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
k. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang
dapat berkibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan karugian bagi pihak yang dilayani;
l. Menghalangi jalannya tugas kedinasan;
m. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui
karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak
lain.
n. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha golongan untuk
mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah;
o. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada
dalam ruang lingkup kekuasaannya;
p. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada
dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu
10

11. sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung
atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya
perusahaan;
q. Melakukan kegiatan usaha dagang baik sacara resmi maupun sambilan,
menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang
berpangkat pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku
jabatan eselon I;
r. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam
melaksanakan tugasnya untk kepentingan pribadi,golongan, atau pihak lain.
Dalam peraturan yang dimaksud dengan peraturan disiplin PNS adalah
peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban
tidak di taati atau larangan di langgar oleh PNS. Pelanggaran disiplin dimaksud
adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang melanggar ketentuan
peraturan disiplin PNS, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja.
Dalam peraturan disiplin PNS tahun 1980 ini, pada pokoknya mengatur :
1. Hal–hal yang harus dilakukan oleh seorang PNS (kewajiban)
2. Hal–hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang PNS (larangan)
3. Hukuman–hukuman yang dijatuhkan kepada PNS yang tidak mematuhi atau
melanggar hukum tersebut.
11

12. 4. Tata cara pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman
disiplin.
C. Pengangkatan PNS dalam Jabatan
Pengangkatan PNS dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip
profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, jenjang pangkat yang
ditetapkan untuk jabatan itu, serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan
jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. Kemampuan dan karakteristik
yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan keterampilan dan sikap
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga PNS
tersebut dapat melaksanakan tugasnya secra profesional efektif dan efisien.
D. Karakteristik PNS Yang Profesional
1. Memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan
2. memiliki kompetensi di bidangnya
3. Memiliki jiwa kompetisi secara jujur dan sportif
4. Menjujung tinggi etika profesi
E. Kebijakan Pokok Pembinaan PNS :
1. Pembinaan dan pengembangan PNS berdasarkan sistem karir dan sistem
prestasi kerja dengan titik berat lingkup pembinaan adalah nasional
2. Pada sistem prestasi kerja
3. Standar kompetensi jabatan PNS berlaku nasional dan berorientasi global
12

13. 4. Pembentukan perilaku – perilaku dan etos kerja yang peka terhadap pelayanan
dan pemberdayaan masyarakat
F. Standar Kompetensi Jabatan struktural (SKJ)
Standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang
harus dimilki seorang PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatan struktural.
G. Tujuan Utama Standar Kompetensi Jabatan
1. Sebagai persyaratan dalam penyusunan pola karir PNS
2. Menjamin obyektifitas, keadilan dan transparansi dalam pengangkatan PNS
dalam jabatan
3. Menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas jabatan secara profesional, efektif
dan efisien
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan beribawa
H. Manfaat Kompetensi dalam Sistem Manajemen PNS sebagai Dasar dalam
Proses:
1. Rekrutmen dan seleksi
2. persyaratan mutasi dan promosi
3. perencanaan pengembangan karir
4. penilaian kinerja
5. pendidikan dan pelatihan
13

14. 6. penentuan kompensasi
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat
disimpulkan bahwa:
1. Etika profesi PNS adalah norma dan nilai moral yang mengatur hak dan
kewajiban serta larangan yang harus dilakukan PNS dalam menjalankan
tugasnya.
2. Kewajiban dan larangan PNS diatur dalam Peraturan pemerintah no.30 tahun
1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil.
14

15. 3. Pengangkatan PNS dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip
profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, jenjang pangkat
yang ditetapkan untuk jabatan itu, serta syarat obyektif lainnya tanpa
membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.
4. Standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang
harus dimilki seorang PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatan struktural
yang memiliki manfaat dan tujuan tersendiri bagi PNS.
B. Saran
Adapun saran yang ingin disampaikan melalui penulisan makalah ini yaitu
hendaknya para PNS merealisasikan semua apa yang menjadi aturan dan norma
dalam etika etika profesi agar tercapai lingkungan kerja yang harmonis.
15

16. DAFTAR PUSTAKA
Supriyadi, Gering. Dkk. 2006. Budaya Kerja Organisasi Pemerintah. Lembaga
Administrasi Negara: Jakarta.
http://www.bkan.go.id.penelitian pengaruh pembinaan.htm.
http://one .indoskripsi.com/category/jurusan/hukum-perdata
16