Nilai Dasar dan Kode Etik ASN

1. PENGUATAN KODE ETIK DAN PERILAKU
(PMA No. 12 Tahun 2019)
KEPALA BAGIAN TATA USAHA
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI
Dr. ARJIMAN, M.Pd

2. DASAR HUKUM
• UU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN
• PP NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS
• PMA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU PEGAWAI ASN KEMENTERIAN AGAMA
• PMA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG RENSTRA
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024

3. APAKAH NILAI DASAR, KODE ETIK,
DAN KODE PERILAKU ITU ????
• Nilai Dasar Merupakan Pernyataan Ideal Mengenai Kondisi Moralitas
Tertentu yang Diharapkan, atau Kewajiban Moral yang Bersifat Umum
Seperti : Integritas, Profesionalisme, Inovasi, Transparansi,
Produktivitas, Religiusitas, Kepemimpinan, Keadilan, dan lain-lain.
• Kode Etik adalah Norma yang Wajib Dipatuhi dan Dilaksanakan oleh
ASN dalam Menjalankan Tugas-Tugas Organisasi Maupun dalam
Menjalani Kehidupan Pribadi.
• Kode Perilaku adalah Pengaturan Mengenai Perbuatan Tertentu yang
Wajib Dipatuhi dan Dilaksanakan oleh ASN dalam Menjalankan Tugas-
Tugas Organisasi maupun Menjalani Kehidupan Pribadi, serta Sanksi
yang dapat Dikenakan Apabila Melakukan Pelanggaran Terhadap
Pengaturan Tersebut.

4. URGENSI KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU
• ASN Sebagai Sebuah Profesi, Harus Memiliki Kode
Etik dan Kode Perilaku.
• Kode Etik dan Kode Perilaku adalah Sebuah Kerangka
yang Membangun Profesionalitas dari Suatu
Pekerjaan.
• Profesional atau tidak Profesionalnya Seseorang
Dalam Menjalankan Pekerjaannya, Diukur Melalui
Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku dalam
Profesinya.

5. GAMBARAN UMUM TENTANG NILAI DASAR,
KODE ETIK, KODE PERILAKU DALAM KONTEKS
KEDISIPLINAN
• SECARA UMUM PNS HARUS DAPAT MELAKSANAKAN SEGALA
PERATURAN DAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BELAKU
KHUSUSNYA YANG BERKENAAN DENGAN KEPEGAWAIAN, SEPERTI UU
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN, PP NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG DISIPLIN PNS, DAN PMA NO 12 TAHUN 2019 TTG KODE ETIK
DAN KODE PRILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENAG.
• PASAL 3 UU NOMOR 5 TAHUN 2014 TTG ASN MENYATAKAN BAHWA
SETIAP PEGAWAI ASN DALAM MENJALANKAN PROFESINYA HARUS
BERLANDASKAN PADA PRINSIP-PRINSIP YANG DIANTARANYA ADALAH
NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU.
• DALAM PP NOMOR 94 TAHUN 2021, SETIAP PEGAWAI HARUS
MEMPERHATIKAN SETIAP RAMBU-RAMBU KHUSUSNYA YANG TERKAIT
DENGAN 17 BUTIR KEWAJIBAN SERTA 14 BUTIR LARANGAN.

6. NILAI DASAR ASN MENURUT UU NO 5/2014
a. Memegang Teguh Ideologi Pancasila;
b. Setia dan Mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
Pemerintahan yang Sah;
c. Mengabdi kepada Negara dan Rakyat Indonesia;
d. Menjalankan Tugas Secara Profesional dan Tidak Berpihak;
e. Membuat Keputusan Berdasarkan Prinsip Keahlian;
f. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Nondiskriminatif;
g. Memelihara dan Menjunjung Tinggi Standar Etika yang Luhur;
h. Mempertanggungjawabkan Tindakan dan Kinerjanya Kepada Publik;
i. Memiliki Kemampuan dalam Melaksanakan Kebijakan dan Program Pemerintah;
j. Memberikan Layanan Kepada Publik Secara Jujur, Tanggap, Cepat, Tepat, Akurat, Berdaya Guna,
Berhasil Guna, dan Santun;
k. Mengutamakan Kepemimpinan Berkualitas Tinggi;
l. Menghargai Komunikasi, Konsultasi, dan Kerja Sama;
m. Mengutamakan Pencapaian Hasil dan Mendorong Kinerja Pegawai;
n. Mendorong Kesetaraan dalam Pekerjaan; dan
o. Meningkatkan Efektivitas Sistem Pemerintahan yang Demokratis Sebagai Perangkat Sistem
Karier.

7. KODE ETIK & PERILAKU ASN
MENURUT UU NO 5/2014
a. Melaksanakan Tugasnya dengan Jujur, Bertanggung Jawab, dan Berintegritas Tinggi;
b. Melaksanakan Tugasnya dengan Cermat dan Disiplin;
c. Melayani dengan Sikap Hormat, Sopan, dan Tanpa Tekanan;
d. Melaksanakan Tugasnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
e. Melaksanakan Tugasnya Sesuai dengan Perintah Atasan atau Pejabat yang Berwenang
Sejauh Tidak Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Etika
Pemerintahan;
f. Menjaga Kerahasiaan yang Menyangkut Kebijakan Negara;
g. Menggunakan Kekayaan dan Barang Milik Negara Secara Bertanggung Jawab, Efektif, dan
Efisien;
h. Menjaga Agar tidak Terjadi Konflik Kepentingan dalam Melaksanakan Tugasnya;
i. Memberikan Informasi Secara Benar dan Tidak Menyesatkan Kepada Pihak Lain yang
Memerlukan Informasi Terkait Kepentingan Kedinasan;
j. Tidak Menyalahgunakan Informasi Intern Negara, Tugas, Status, Kekuasaan, dan
Jabatannya untuk Mendapat atau Mencari Keuntungan atau Manfaat Bagi Diri Sendiri atau
Untuk Orang Lain;
k. Memegang Teguh Nilai Dasar ASN dan Selalu Menjaga Reputasi dan Integritas ASN;
l. Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Disiplin Pegawai ASN.

8. NILAI DASAR KEMENTERIAN AGAMA
1
2
3
4
5
KEIMANAN DAN KETAKWAAN KEPADA TUHAN YME
INTEGRITAS
PROFESIONALITAS
TANGGUNG JAWAB
KETELADANAN

9. KEIMANAN DAN KETAKWAAN KEPADA TUHAN YME MERUPAKAN KEYAKINAN,
KESADARAN, DAN TANGGUNG JAWAB PEGAWAI ASN SEBAGAI MAKHLUK CIPTAAN
TUHAN YANG MAHA ESA.
DEFINISI NILAI DASAR KEMENTERIAN AGAMA
INTEGRITAS MERUPAKAN SIKAP DAN TINDAKAN YANG MENCERMINKAN KESELARASAN
ANTARA HATI, PIKIRAN, PERKATAAN, DAN PERBUATAN, SEBAGAI PRIBADI ATAU
PEGAWAI ASN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SECARA BAIK DAN BENAR.
KETELADANAN MERUPAKAN PERWUJUDAN KUALITAS PRIBADI YANG LUHUR DAN
TERPUJI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
SEHINGGA DAPAT MENJADI TELADAN BAGI SESAMA PEGAWAI ASN DAN ANGGOTA
MASYARAKAT.
TANGGUNG JAWAB MERUPAKAN SIKAP DAN PERILAKU PEGAWAI ASN YANG SELALU
BERKOMITMEN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DIATAS KEPENTINGAN
PRIBADI, PIHAK LAIN, DAN/ATAU GOLONGAN.
PROFESIONALITAS MERUPAKAN SIKAP DAN PERILAKU PEGAWAI ASN DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS SECARA DISIPLIN, KOMPETEN, DAN TEPAT WAKTU DENGAN
HASIL TERBAIK.

10. • Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN
Kementerian Agama adalah Pedoman Sikap,
Tingkah Laku, dan Perbuatan Pegawai ASN
Kementerian Agama dalam Melaksanakan Tugas
dan Kehidupan Sehari-hari.
• Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN
Dibangun Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN KEMENAG

11. • Tidak Melakukan Tindakan yang Melanggar atau Bertentangan dengan sumpah
atau Janji Pegawai atau Jabatan.
• Menjalankan Ibadah Sesuai dengan Agama dan Kepercayaan
• Menjadi Teladan dalam Kehidupan Bermasyarakat
• Melaksanakan Tugas Kemanusiaan
• Menumbuhkan Sikap Saling Menghormati dan Bekerjasama antarpemeluk
Agama
• Membina Kerukunan Hidup Beragama
• Tidak Bertindak Diskriminatif
• Tidak Memaksakan Suatu Agama Kepada Orang Lain
• Bersifat Moderat dalam Konteks Moderasi Beragama Sebagai Bentuk
Pemahaman dan Pengamalan untuk Kebersamaan Umat.
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU :
KEIMAN DAN KETAKWAAN KEPADA TUHAN YME

12. • Bertekad dan Berkemauan untuk Berbuat Baik dan Benar, serta Berfikir Positif,
Arif, dan Bijaksana.
• Tidak Melakukan Tindakan yang Merekayasa atau Memanipulasi Suatu
Keterangan, Perintah, Surat, Dokumen, atau Keadaan Sehingga Tidak Sesuai
dengan Kebenaran.
• Tidak Menggunakan Kewenangan yang Dimiliki untuk Mendapatkan Keuntungan
atau Keistimewaan, baik bagi Diri Sendiri, Keluarga, maupun Orang Lain.
• Tidak Memerintahkan atau Mengizinkan Sesama Pegawai ASN atau Pihak lain,
baik ssecara Horisontal maupun Vertikal untuk Menerima Gratifikasi.
• Tidak Menerima Segala Bentuk Pembayaran Melebihi dari yang Seharusnya
Diperoleh Sesuai Kapasitasnya.
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU : INTEGRITAS

13. • Memiliki Komitmen Kuat Terhadap Tugasnya serta Berupaya Menyelesaikan Pekerjaan dengan Baik dan
Tepat Waktu.
• Bersikap Berani Mengakui Kesalahan dan Bersedia Menerima Konsekuensi serta Melakukan Langkah-
Langkah Perbaikan Secara Segera.
• Bersikap Netral dan Tidak Memandang Suku, Agama, dan Ras atau Golongan.
• Tidak Menyampaikan Informasi atau Pendapat kepada Pihak diluar Kementerian Agama atas Sesuatu Hal
yang Menjadi Kewenangannya tanpa adanya Perintah dari Pejabat yang Berwenang.
• Tidak Menggunakan Kewenangan Jabatan dan Fasilitas Kantor, baik secara langsung maupun Tidak
Langsung untuk Membantu Anggota Keluarga Dekatnya Mendapatkan Kontrak Kerjasama Dengan
Kementerian Agama.
• Tidak Menerima Imbalan dalam Bentuk Apapun dari Pihak yang Melakukan Transaksi atau Pihak Lain yang
Berhubungan dengan Kementerian Agama.
• Tidak Mempekerjakan atau Merekomendasikan Keluarga Dekatnya untuk Bekerja di Kementerian Agama.
• Tidak Memberi atau Menerima (Gratifikasi) yang Patut Diduga dapat Mempengaruhi ASN dalam Menjalankan
Tugasnya.
• Mengembangkan Sikap Patuh pada Norma Hukum dan Norma Sosial serta Memacu Etos Kerja, Disiplin,
Produktivitas, Inovasi, dan Rasa Kesetiakawanan Sosial.
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU : PROFESIONALITAS

14. • Mengutamakan Tugas dan Fungsi.
• Meningkatkan Pengetahuan, Keahlian, serta Kemampuan Pribadi Lainnya Melalui
Berbagai Sarana dan Media yang Tersedia yang Diperlukan untuk Pelaksanaan
Tugas.
• Melaksanakan Tugas Secara Patut, Tekun, dan Perhatian Tertuju kepada
Pekerjaan Sepenuhnya.
• Memelihara Setiap Aset/Barang Milik Negara di Kementerian Agama.
• Melaksanakan Pekerjaan Sesuai Jam Kerja.
• Tidak Memberikan Informasi yang Dikategorikan Sebagai Rahasia Negara atau
Rahasia Jabatan.
• Pelaksanaan Tugas Tidak Dilakukan Bersama Orang atau Lembaga yang Dapat
Menimbulkan Konflik Kepentingan atau Mempengaruhi Keputusan yang Diambil.
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU : TANGGUNG JAWAB

15. • Memiliki Akhlak Terpuji, Memberikan Pelayanan dengan Sikap
yang Baik, Ramah, dan Adil.
• Tidak Melakukan Perbuatan Tercela, Baik Menurut Ajaran Agama
Maupun Norma Sosial di mAsyarakat.
• Tidak Berprasangka Buruk atau Bias, Baik Dalam Perkataan
Maupun Perbuatan, Terhadap Orang Lain Tanpa Alasan yang Dapat
Dibenarkan.
• Bersikap Ramah dan Berperilaku Sederhana serta Menghindarkan
Diri dari Kesan yang Berlebihan.
• Bersahaja dan Menjauhkan Diri dari Sifat Terlalu Membanggakan
Diri atau Menyombongkan Diri.
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU : KETELADANAN

16. • Perilaku Tidak Etis Bersifat Minor 🡪 Teguran (rahasia, individu,
dan terbatas).
• Pelanggaran Ringan Terhadap Prinsip dan Aturan yang Diatur dalam Kode
Etik 🡪 Pengecaman ( teguran yang diumumkan secara publik ).
• Pelanggaran Sedang Terhadap Prinsip dan Aturan yang Diatur dalam
Kode Etik 🡪 Pemotongan Tunjangan atau Penangguhan Kenaikan
Pangkat, Pencabutan Tunjangan.
• Pelanggaran Berat Terhadap Prinsip dan Aturan yang Diatur dalam Kode
Etik 🡪 Pemberhentian.
JENIS PELANGGARAN KODE ETIK

17. • Terdapat Pengaduan dari Anggota Organisasi atau Pihak Eksternal atau
Adanya Kasus yang Tersebar Luas di Masyarakat yang melibatkan ASN pada
Sebuah Unit Organisasi.
• Komite Etika Melakukan Penelaahan, Pengumpulan Informasi, dan Verifikasi
Terhadap Pengaduan atau Kasus yang Tersebar Luas di Masyarakat.
• Apabila Memang Dianggap Terjadi Pelanggaran Terhadap Kode Etik dan
Kode Perilaku, Komite Etika akan Melakukan Klarifikasi Terhadap Pengadu,
Teradu, Maupun Pihak-pihak lain yang Relevan.
• Komite Etika memberikan Keputusan Terhadap Pelanggaran Kode Etik dan
Kode Perilaku serta Rekomendasi Sanksi untuk Disampaikan Kepada Atasan
ASN.
• Atasan ASN Menindaklanjuti Rekomendasi yang Diberikan oleh Komite Etika
PROSEDUR PENANGANAN
PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

18. TERIMA KASIH