bahan ajar

1. POLA PIKIR APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT
(Bahan Ajar Pola Pikir ASN)
Pendahuluan
Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara
sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas,
profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu
menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan
tersebut diatas merupakan poin a, bab menimbang dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menggantikan keberadaan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian).
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pasal 1 poin 3 menyebutkan bahwa Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Tuntutan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan memiliki aparatur sipil negara yang
memiliki integritas dan profesional tentunya membutuhkan kesungguhan dan kesiapan
sumber daya manusia yang baik melalui penyaringan penerimaan aparatur sipil negara yang
baik dan selektif. Juga tidak bisa diabaikan adalah pentingnya pembinaan, pendidikan dan
pelatihan sumber daya aparatur sipil negara untuk membentuk dan mengkader aparatur yang
berintegritas dan profesional.
Kesiapan sumber daya aparatur yang baik dan berkualitas tentunya akan memudahkan
berlangsungnya proses reformasi birokrasi yang sedang dijalankan. Sehubungan dengan hal
tersebut faktor kesiapan dan kemauan untuk merubah pola pikir, sikap dan perilaku sebagai
pegawa negeri sipil yang berintegritas dan profesional menjadi pondasi dan esensi strategis
yang ikut menentukan keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia.
Pola Pikir yang Menentukan Sikap dan Perilaku
Menurut bahasa, Pola Pikir terdiri dari dua kata yaitu “Pola” dan “Pikir”. Dalam
pengertiannya Pola adalah cara, model atau sistem, sementara Pikir yakni akal budi atau
ingatan. Jadi pola pikir adalah proses mental yang melibatkan otak dalam menilai tentang
baik dan buruk suatu pilihan. DalamAmerican Heritage Dictionary, pola pikir
atau mindset didefinisikan sebagai “ a fixed mental attitude or disposition that predetermines
a person’s responses to and interpretation of situation” (suatu sikap mental atau disposisi
tertentu yang menentukan respons dan pemaknaan seseorang terhadap situasi yang
dihadapinya).
Menurut James Arthur Ray dengan karyanya The Science of Success yang ditulis oleh
Andreas Harefa dalam buku mindset therapy menjelaskan bahwa mindset merupakan

2. gugusan keyakinan, nilai-nilai, identitas, ekspektasi, sikap, kebiasaan, opini, dan pola pikir
tentang diri anda, orang lain dan kehidupan.
Mel sandy dalam bukunya The piece of mind yang diambil dari Modul Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan Golongan III tentang Pola Pikir Pegawai Negeri Sipil oleh Brisma
Renaldi mengatakan bahwa pikiran bawah sadar adalah gudang dimana seluruh informasi
tersimpan. Pengalaman-pengalaman sejak masa kecil di rekam secara permanen. Pengalaman
yang direkam dalam pikiran bawah sadar inilah yang membentuk pola pikir seseorang.
Rekaman bawah sadar ini berasal dari lingkungan dimana dia berada. Beberapa pengaruh
lingkungan yang terekam dalam pikiran bawah sadar seseorang bisa positif dan juga negatif.
Pengaruh lingkungan tersebut di antaranya adalah lingkungan keluarga di mana seseorang
tersebut di besarkan, lingkungan sosial, nilai tradisi budaya setempat, serta lingkungan
pergaulan masyarakat sekitarnya.
Kesemuanya tersebut direkam secara permanen dalam pikiran bawah sadarnya.
Rekaman akan muncul dalam pikiran apabila ada rangsangan yang membangkitkan rekaman
tersebut untuk berputar kembali secara utuh. Pertanyaannya adalah pola pikir yang
bagaimanakah yang terekam dalam diri seseorang ? Hal ini sangat tergantung dari input
(masukan) ke dalam otak seseorang. Pola pikir yang telah tertanam dan mengakar dalam
dirinya tersebut akan terlihat dalam pola perilaku sehari-hari. Dengan demikian faktor
dominan yang membentuk pola pikir seseorang adalah lingkungan dimana dia berada. Pola
pikir ini dapat memicu pelaksanaan pekerjaan sekaligus juga menghambat pelaksanaan
pekerjaan. Pola pikir yang kemudian membentuk seseorang bersikap dan bertindak. Bila
seseorang lebih dominan pola pikir negatifnya maka yang tampak adalah sikap dan perilaku
negatif. Sebaliknya bila seseorang lebih cenderung berpola pikir positif, maka orang tersebut
lebih bersikap dan berperilaku positif.
Pola Pikir, Sikap dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil Yang Dikehendaki
Sebagaimana telah dijelaskan di bahasan sebelumnya bahwa pola pikir seseorang itu
dapat memicu pelaksanaan pekerjaan sekaligus juga menghambat pelaksanaan pekerjaan.
Menurut Andrias Harefa dalam Mindset Therapy, pada dasarnya manusia memiliki 2 (dua)
pola pikir, yaitu pola pikir positif (berkembang) dan pola pikir negatif (tetap). Dalam konteks
selaku pegawai negeri sipil, maka pola pikir pegawai negeri sipil terbagi dua bagian yaitu
pola pikir positif (pola pikir berkembang) dan pola pikir negatif (pola pikir tetap).
Pola pikir pegawai negeri sipil agar senantiasa terdorong berpola pikir, bersikap dan
berperilaku positif sesungguhnya telah dipikirkan dan diakomodir oleh pemerintah. Dengan
adanya Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
dalam pasal 3 dijelaskan tentang kewajiban selaku pegawai negeri sipil sebagai berikut :
1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar NegaraRepublik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, danPemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian,
kesadaran, dan tanggung jawab;

3. 6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau
golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus
dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan,
keuangan, dan materiil;
11.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12.mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13.menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik- baiknya;
14.memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15.membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17.menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Pola pikir positif yang demikianlah yang membentuk konsep diri selaku pegawai negeri sipil.
Adapun konsep diri Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :
(1) bekerja sebagai Ibadah;
(2) menghindari sikap tidak terpuji;
(3) bekerja secara profesional;
(4) berusaha meningkatkan kompetensi dirinya secara terus menerus;
(5) pelayan dan pengayom masyarakat;
(6) bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku;
(7) tidak rentan terhadap perubahan dan terbuka serta bersikap realistis.
Disamping itu sebagai parameter kinerja di akhir tahun, pegawai negeri sipil juga
mendapatkan laporan kinerja pegawai dan/atau berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1979, terdiri atas
delapan norma-norma sikap perilaku: 1. Kesetiaan 2. Prestasi Kerja 3. Tanggung Jawab 4.
Ketaatan 5. Kejujuran 6. Kerjasama 7. Prakarsa, dan 8. Kepemimpinan.
Dengan adanya peraturan dan ketentuan tersebut diatas, maka norma dan aturan
tersebut dimaksudkan dan diarahkan agar pegawai negeri sipil dalam kesehariannya di tempat
kerja dapat menjaga pola pikir, sikap, perilaku, dan performa kerja (kinerjanya) dalam

4. organisasi pemerintah dengan sebaik-baiknya dalam rangka pencapaian target kerja dirinya
dan tercapainya output dan tujuan organisasi.
Pola Pikir, Sikap dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil yang tidak dikehendaki
Pola pikir negatif (pola pikir tetap) selaku pegawai negeri sipil dapat saja muncul setiap
saat dan menimpa siapa saja di tempat kerja. Untuk itu agar pola pikir, sikap, dan perilaku
yang negatif ini tidak mengganggu dan merusak lingkungan organisasi pemerintah maka
perlu diatur sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010
menjelaskan pola pikir, sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki atau yang dilarang bagi
pegawai negeri sipil sebagai berikut :
1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan
menggunakan kewenangan orang lain;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga
atau organisasi internasional;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-
barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara
secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di
dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,
golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung
atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan
dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10.melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi
atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi
yang dilayani;
11.menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau

5. d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :
a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah
satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon
yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai
foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai
peraturan perundangundangan; dan
15.memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah;
b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon
yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Merubah Pola Pikir, Sikap, dan Perilaku Negatif ke Pola Pikir, Sikap, dan Perilaku
Positif
Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan diterbitkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menciptakan aparatur yang berintegritas dan
profesional sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
keadaan.
Dalam upaya mewujudkan aparatur yang berintegritas dan profesional, perlu
ditumbuhkan kesadaran para pegawai negeri sipil untuk merubah pola pikirnya sejalan dan
searah dengan reformasi birokrasi pemerintah. Mengapa pola pikir perlu dirubah? Dengan
perubahan pola pikir diharapkan pegawai negeri sipil mampu mengembangkan pola pikir
yang positif dan meminimalisasi pola pikir dirinya yang negatif. Hal ini berarti akan
mensukseskan tugas dan peranan pegawai negeri sipil sebagai abdi negara, abdi masyarakat,
dan pelayan masyarakat.
Menyangkut tentang pergeseran dan bentuk perubahan pola pikir seorang pegawai
negeri sipil perlu penyadaran dan kesungguhan merubah pola pikir dari negatif kearah positif
sebagaimana konsep diri sebagai pegawai negeri sipil. Misalnya menekankan bahwa bekerja

6. itu tidak semata-mata untuk uang/materi saja melainkan bekerja untuk ibadah. Meski uang itu
penting dalam hidup namun sebagai pegawai negeri sipil yang berintegritas tidak boleh
menghalalkan segala cara dalam mencari uang sampai melakukan tindakan korupsi, kolusi
dan nepotisme.
Semestinya selaku pegawai negeri sipil selalu sadar untuk tidak mengendorkan
semangat kerja dan profesionalitas kerja serta berusaha sekuat tenaga untuk merubah cara
pandang dari bekerja untuk uang menjadi bekerja untuk ibadah serta dari berpikir linier
menuju berpikir sistem. Menyadari bahwa bekerja untuk melayani masyarakat bukan
sebaliknya. Bersikap terbuka dan optimis terhadap perubahan bukannya tertutup (menolak)
atau pesimis adanya perubahan.
Kesadaran dan kemauan untuk merubah hal tersebut diatas akan mudah dilakukan
bilamana seorang pegawai negeri sipil mampu menggeser dan merobohkan dinding mental
pembatas (mental block) yang ada pada dirinya. Mental block yang ada dalam pikiran
seseorang inilah yang menghambat dirinya untuk mau bergerak dan mau berubah untuk
mencapai impian, tujuan, harapan, keinginan ataupun perubahan yang lebih baik dalam
kehidupannya.
Kesimpulan
Sejalan dengan tujuan perubahan reformasi birokrasi diperlukan adanya sumber daya
aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) yang berintegritas dan profesional. Untuk
mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kesadaran dan kesungguhan pegawai negeri sipil untuk
merubah pola pikir, sikap dan perilakunya yang negatif menjadi positif. Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memberikan wadah, rambu dan
saluran bagi pegawai negeri sipil terhadap pola pikir, sikap dan yang positif (yang
dikehendaki) berupa kewajiban pegawai negeri sipil dan pola pikir, sikap dan perilaku negatif
(yang tidak dikehendaki) berupa hal-hal yang dilarang dilakukan selaku pegawai negeri sipil.
Sulitnya seorang pegawai negeri sipil merubah pola pikirnya lebih dikarenakan
hambatan pada diri sendiri berupa hambatan pola pikir mental block. Sikap pesimis seseorang
disebabkan keyakinan negatif terhadap dirinya berdasarkan cara berpikir yang salah. Dengan
cara mengubah pola berpikir negatif menjadi positif, maka seorang pegawai negeri sipil yang
semula memiliki sikap pesimis akan berubah menjadi sikap optimis. Sikap optimis dan
perilaku positif inilah yang diharapkan untuk membawa perubahan dalam reformasi birokrasi
sebagaimana yang dicita-citakan dan diharapkan pemerintah dan masyarakat Indonesia.

7. DAFTAR REFERENSI
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Harefa, Andrias. 2010. Mindset Therapy. Terapi Pola Pikir tentang makna Learn, Unlearn,
dan Relearn. Gramedia Pustaka Utama
Ide, Pangkalan. 2010. Imunisasi Mental untuk Bangkitkan Optimisme. Elex Media
Komputindo
Prihadhi, Endra K. 2009. Breaking Your Mental Block. Elex Media Komputindo
Renaldi ,Brisma. 2009. Pola Pikir Pegawai Negeri Sipil Modul Diklat Prajabatan Golongan
III. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Diambil digoegle/tgl 28 oktober 2016