Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etika profesi PNS

5,575 views

Published on

Etika profesi Pegawai Negeri Sipil

Published in: Leadership & Management
  • Be the first to comment

Etika profesi PNS

  1. 1. ETIKA PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL Ali Azcham Noveansyah 196511061991031001 Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel 082168709750 / 08158058372 E-mail : alianoveansyah@gmail.com
  2. 2. Maksud dan Tujuan 1. Mempersiapkan mahasiswa STAN yang bukan saja harus terampil dalam teknis operasional pekerjaan, tapi juga harus terampil dalam membangun karakter yang beretika. 2. Mempersiapkan mahasiswa STAN kelak bekerja dengan nurani, tidak menghalalkan segala cara dan menelantarkan kewajibannya sebagai abdi masyarakat. 3. Mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa STAN yang nanti akan bekerja secara jujur, bernurani dan berfokus pada kepuasan stakeholders menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. 4. Mempersapkan mahasiswa STAN menjadi pegawai yang beretika anti korupsi dapat menjadi agent of change (agen perubahan) dalam reformasi birokrasi mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean goverment), meningkatkan kesadaran untuk mempraktekkan kode etik yang berlaku di tempat kerja.
  3. 3. Latar Belakang  Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini;  Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik;  Tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas dari birokrasi pemerintahan belum Optimal;  Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah;  Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah;  Tingkat efektifitas pengawasan fungsional dan pengawasan internal dari birokrasi pemerintahan belum dapat berjalan secara optimal.
  4. 4. Pelayanan Publik Profesional Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah) dengan ciri sebagai berikut: 1. Efektif, Lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran. 2. Sederhana, prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit. 3. Transparan, Adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur, persyaratan, dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan publik tersebut. 4. Efisiensi, Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan. 5. Keterbukaan, Berarti prosedur/tatacara persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib di informasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak. 6. Ketepatan waktu
  5. 5. Tahukan Anda…  Profesional mengandung makna kualitas yang sangat tinggi (baik), sedangkan profesi memiliki pengertian pekerjaan yang ditekuni dan menjadi tumpuan hidup, atau dapat juga berarti bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian tertentu.  Profesional (seorang profesional) adalah orang yang menjalani suatu profesi, mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk berkarya dengan standar kualitas tinggi dilandasi dengan komitmen moral yang tinggi pula.  Etika profesi atau etika profesional merupakan pembeda utama antara para profesional dan orang-orang yang hanya sekadar ahli di bidang yang mereka pilih untuk ditekuni.
  6. 6. Komitmen Pelayanan Publik Penetapan standar pelayanan ◦ komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan Pengembangan Standard Operating Procedures (SOP) ◦ memastikan bahwa proses dapat berjalan uninterupted ◦ memastikan bahwa pelayanan perijinan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku ◦ memberikan informasi yang akurat ketika dilakukan penelusuran terhadap kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan ◦ Memberikan informasi yang akurat dalam rangka pengendalian pelayanan ◦ semua petugas yang terlibat dalam proses ◦ pelayanan memiliki uraian tugas dan tangungjawab yang jelas Pengembangan Survei Kepuasan Pelanggan Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan, perlu didisain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang secara efektif dan efisien mampu mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikankualitas pelayanan
  7. 7. Reformasi Birokrasi Max Weber (1864-1920) seorang ahli sosiolog Jerman yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas. Menurutnya organisasi ideal pastilah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuannya dipikirkan secara rasional dan pembagian tugas dari para karyawannya dinyatakan dengan jelas. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga perlu didukung adanya restrukturisasi birokrasi, yang akan memangkas berbagai kompleksitas pelayanan publik menjadi lebih sederhana. Birokrasi yang kompleks menjadi ladang bagi tumbuhnya KKN dalam penyelenggaraan pelayanan
  8. 8. ...Lanjutan Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek- aspek berikut : a. Kelembagaan (organisasi) b. Ketatalaksanaan (business process) c. sumber daya manusia aparatur Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional Birokrasi menyelenggarakan pelayanan umum atau pelayanan publik (public services), dan pelaksananya, yaitu pegawai negeri dikenal sebagai pelayan (abdi) masyarakat (public servants)
  9. 9. Birokrasi dan Kewibawaan Pemerintah Dalam pelaksanaan birokrasi menjalankan kekuasaan atau kewenangannya tersebut apakah sudah benar, atau menyelewengkan kewenangannya tersebut demi kepentingan peribadi selain kepentingan masyarakat, maka diperlukan etika sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan sekaligus sebagai kriteria untuk menilai baik atau buruknya suatu keputusan tersebut. Kewibawaan Pemerintah, pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan dambaan penyelenggara pemerintahan sendiri dan masyarakat secara umum. Kebersihan dan kewibawaan ini pada dasarnya hanya dapat di peroleh jika birokrasi dan pelaksananya bebas dari perilaku negatif atau tercela. Sumber kewibawaan birokrasi dan aparaturnya bukanlah kekuasaan yang mereka miliki, melainkan kualitas pengabdian mereka kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara
  10. 10. Tahukah Anda.. Pejabat birokrasi disebut dengan birokrat. Di negara demokrasi, birokrat adalah pejabat publik (pemerintahan) yang diangkat, dipertahankan, dan dipromosikan melalui sistem merit (berdasarkan prestasi atau kinerja). Pejabat publik diangkat secara politis, mereka mempunyai posisi yang relatif sangat aman. Birokrat berbeda dengan pejabat publik yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Di Indonesia, para menteri adalah pejabat negara (publik) yang berkait erat secara langsung dengan (diangkat oleh) presiden yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum, oleh sebab itu, mereka tidak termasuk sebagai birokrat. Birokrat adalah mereka yang menduduki jabatan eselon I kebawah, di kementerian atau lembaga-lembaga non-kementerian Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU Nomor 17 Tahun 1974 yang diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999), pegawai negeri yang membentuk pelayanan publik (public service) di Indonesia meliputi pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, dan POLRI, dan pegawai BUMN/D. Etika pelayanan publik = etika birokrasi = etika pegawai negeri (khususnya PNS) Pelayanan publik bertujuan untuk mewujudkan integeritas dalam pelayanan publik (public service integrity) Pelayanan publik sering dinyatakan sebagai kepercayaan publik (public service is a public trust)
  11. 11. Camkan Di sektor manapun, termasuk sektor publik (pemerintahan), ada dua aspek penting yang umumnya diyakini sebagai penentu kinerja prima, yaitu profesionalisme dan etika. Seperti halnya di sektor bisnis, sektor publik juga dituntut untuk mencapai kinerja prima, dengan ukuran-ukuran seperti efisiensi, produktivitas, dan efektivitas, dan pada saat yang sama dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi standar etika, seperti integritas, objektivitas atau imparsialitas, keadilan, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, sektor publik, seperti sektor bisnis, dituntut memiliki dua keunggulan, yaitu keunggulan teknis (profesionalisme) dan keunggulan moral (etika), baik normatif maupun objektif. Etika diperlukan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan sekaligus sebagai kriteria untuk menilai baik atau buruknya suatu keputusan tersebut Pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan dambaan penyelenggara pemerintahan sendiri dan masyarakat secara umum. Kebersihan dan kewibawaan ini pada dasarnya hanya dapat diperoleh jika birokrasi dan pelaksananya bebas dari perilaku negatif atau tercela Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pelayanan dari negara Rakyat, warga negara mengharapkan aparatur birokrasi benar-benar menjadi “abdi negara” dan “abdi masyarakat”, menempatakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, mengelola sumber daya publik yang telah dipercayakan secara professional dan menjunjung tinggi standar etika.
  12. 12. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kewajiban, tanggung jawab, tingkah laku, dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai hakiki profesinya yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat serta pandangan hidup Bangsa dan Negara Indonesia.
  13. 13. Nilai-Nilai Perilaku Kedinasan  Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya wajib berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan profesionalisme di bidang tugasnya.  Pegawai Negeri Sipil karena kedudukan atau jabatannya wajib menyimpan informasi resmi negara yang sifatnya rahasia.  Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya segala Peraturan Perundang- undangan dan Peraturan Kedinasan yang berlaku.  Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepadamasyarakat.  Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya senantiasa mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  14. 14. Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil  Aspek Kuantitas, menggambarkan kesepakatan tentang jumlah barang yang dihasilkan, atau jumlah pelayanan atau jasa yang diberikan dalam pelaksanaan suatu tugas pokok seorang Pegawai Negeri Sipil pada periode tertentu  Aspek Kualitas, menggambarkan kesempatan tentang mutu barang yang dihasilkan, atau mutu pelayanan/jasa yang diberikan, dalam pelaksanaan suatu tugas pokok seorang Pegawai Negeri Sipil pada periode tertentu  Aspek waktu, menggambarkan kesempatan tentang lamanya seorang Pegawai Negeri Sipil menghasilkan jumlah barang dan pelayanan dengan kualitas yang telah disepakati, dalam pelaksanaan tugas pokoknya  Aspek biaya, menggambarkan kesepakatan tentang besarnya anggaran yang digunakan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan jumlah barang dan memberikan pelayanan dengan kualitas yang telah ditentukan, dengan pelaksanaan tugas pokoknya
  15. 15. Yang Harus Dimiliki Oleh Setiap PNS Kementerian Keuangan Profesional, memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, memiliki jiwa berkompetisi/bersaing secara jujur dan sportif, serta menjunjung tinggi etika profesi. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional,efektif, dan efisien. Kompetensi merupakan tolok ukur seseorang untuk menduduki jabatan tertentu Kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah kewajiban,tanggung jawab, tingkah laku, dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai hakiki profesinya yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dimasyarakat serta pandangan hidup Bangsa dan Negara Indonesia.  Penilaian 360 Derajat : selaku pribadi, pegawai , maupun pejabat, dilakukan penilaian secara hierarki, keatas, kebawah,maupun kesamping
  16. 16. Diskusi  Kesalehan Individu dan Kesalehan Sosial  Jelaskan secara ringkas relevansi pentingnya etika dalam pelayanan publik
  17. 17. Pengertian Etika Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno, ethikos, berarti timbul dari kebiasaan. Etika memiliki banyak makna antara lain: ◦ Semangat khas kelompok tertentu, misalnya ethos kerja, kode etik kelompok profesi. ◦ Norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan masyarakat tertentu mengenai perbuatan yang baik dan benar. ◦ Studi tentang prinsip-prinsip perilaku baik dan benar sebagai falsafat moral. Etika sebagai refleksi kritis dan rasional tentang norma-norma yang terwujud dalam perilaku hidup manusia. ◦ Ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia.
  18. 18. Lanjutan Etika juga memiliki pengertian arti yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang masing-masing pengguna : 1. Bagi ahli falsafah, etika adalah ilmu atau kajian formal tentang moralitas. 2. Bagi sosiolog, etika adalah adat, kebiasaan dan perilaku orang-orang dari lingkungan budaya tertentu. 3. Bagi praktisi profesional termasuk dokter dan tenaga kesehatan lainnya etika berarti kewajiban dan tanggung jawab memenuhi harapan (ekspektasi) profesi dan masyarakat, serta bertindak dengan cara-cara yang profesional. Jadi etika adalah salah satu kaidah yang menjaga terjalinnya interaksi antara pemberi dan penerima jasa profesi secara wajar, jujur, adil, profesional, dan terhormat. 4. Bagi eksekutif puncak, etika berarti kewajiban dan tanggung jawab khusus terhadap stakeholder (pemangku kepentingan), terhadap organisasi dan staff, terhadap diri sendiri dan profesi, terhadap pemerintah dan pada tingkat akhir walaupun tidak langsung terhadap masyarakat. Wajar, jujur, adil, profesional dan terhormat 5. Bagi asosiasi profesi, etika adalah kesepakatan bersama dan pedoman untuk diterapkan dan dipatuhi semua anggota asosiasi tentang apa yang dinilai baik dan buruk dalam pelaksanaan dan pelayanan profesi itu
  19. 19. Teori-Teori Etika 1. Teori Teleologi 2. Teori Deontologi 3. Teori Etika Keutamaan
  20. 20. Teori Teleologi Dalam buku karangan Kusmanadji (2004, II-1-II-2) dikemukakan bahwa teori teleologi disebut juga teori konsekuensialis, menyatakan bahwa nilai moral suatu tindakan ditentukan semata-mata oleh konsekuensi tindakan tersebut. Benar atau salahnya tindakan di tentukan oleh hasil atau akibat dari tindakan tersebut. Maka, yang menyebabkan tindakan itu benar atau salah adalah bukan tindakan itu sendiri melainkan akibat dari tindakan tersebut. Akibat dalam hal ini adalah konsekuensi baik. Oleh karena itu, kebaikan merupakan konsep fundamental dalam teori teleleologi.
  21. 21. Lanjutan Teori Teleologi Menurut Aristoteles, Etika teleologis atau Etika Aristoteles, yakni etika yang mengukur benar/salahnya tindakan manusia dari menunjang tidaknya tindakan tersebut ke arah pencapaian tujuan(telos) akhir yang ditetapkan sebagai tujuan hidup manusia. Setiap tindakan menurut Aristoteles diarahkan pada suatu tujuan, yakni pada yang baik(agathos). Yang baik adalah apa yang secara kodrati menjadi arah tujuan akhir(causa finalis) adanya sesuatu yang baik yang menjadi tujuan akhir hidup manusia menurut dia adalah kebahagiaan atau kesejahteraan (eudaimonia). Itulah sebabnya teori etikanya sering disebut sebagai teori etika Eudaimonisme.
  22. 22. Lanjutan Teori Teleologi  Ucok Sarimah (2008, 5-6) membedakan teori teleleologi menjadi 3, yaitu: 1. Egoisme Etis, Suatu ti ndakan benar atau salah tergantung semata-mata pada baik buruknya akibat tindakan tersebut bagi pelakunya. 2. Altruisme Etis, Berlawanan dengan egoisme etis, bahwa baik buruknya suatu tindakan ditentukan oleh baik buruknya akibat tindakan tersebut terhadap orang lain, kecuali pelaku. 3. Utilitarianisme, Gabungan antara egoisme etis dan altruisme etis, bahwa benar salahnya tindakan tergantung pada baik buruknya konsekuensi ti ndakan tersebut bagi siapa saja yang dipengaruhi ol eh tindakan tersebut. Dari ketiga teori tersebut, teori teleleologi yang sangat menonjol adalah utilitarianisme yang biasanya dihubungkan dengan filsuf Inggris, Jeremy Betham dan John Stuart Mill. Sesuai dengan namanya utilitarisme berasal dari kata utility dengan bahasa latinnya utilis yang arti nya “bermanfaat” dalam mengukur baik dan buruk. Kebaikan di defi nisikan sebagai kesenangan sedangkan keburukan didefi nisikan sebagai kesedi han. Bentuk klasik utilitarianisme dinyatakan sebagai berikut: “Suatu tindakan adal ah benar jika dan hanya jika ti ndakan itu menghasilkan selisih terbesar kesenangan di atas kesedihan bagi setiap orang.”
  23. 23. Lanjutan Teori Teleologi Dalam buku karangan Kusmanadji (2004, 2), Utilitarianisme mencakup empat prinsip, yaitu: Konsekuensialisme, prinsip yang berpendirian bahwa kebenaran tindakan ditentukan semata-mata oleh konsekuensinya. Hedonisme, manfaat (utility) dalam teori ini didefinisikan sebagai kesenangan dan tidak adanya kesedihan. Hedonisme adalah prinsip bahwa kesenangan dan hanya kesenanganlah yang merupakan perbuatantertinggi . Maksimalisme, tindakan yang benar adalah tindakan yang tidak hanya memiliki konsekuensi berupa beberapa kebaikan, tetapi juga jumlah terbesar konsekuensi baik setelah memperhitungkan konsekuensi buruk. Universalisme, konsekuensi yang harus dipertimbangkan adalah konsekuensi bagi setiap orang.
  24. 24. 2. Teori Deontologi Menurut Teori Deontologi perbuatan tertentu adalah benar bukan karena manfaat bagi kita sendiri atau orang lain tetapi karena sifat atau hakikat perbuatan itu sendiri atau kaidah yang diikuti untuk berbuat. Dalam buku karangan Ucok Sarimah (2008, 6) dalam kaitannnya dengan teori deontologi dikenal: 1. Deontologi Tindakan Menurut teori ini, bila seseorang dihadapkan pada situasi dimana harus mengambil keputusan, seseorang harus segera memahami apa yang harus dilakukan tanpa mendasarkan pada peraturan atau pedoman. 2. Deontologi Kaidah, Suatu tindakan benar atau salah karena kesesuaian atau tidak sesuainya dengan suatu prinsip moral yang benar. 3. Deontologi Monistik, Teori ini mendukung suatu kaidah umum seperti “the golden rule” sebagi rinsip moral tertinggi yang menjadi dasar untuk menurunkan kaidah atau prinsip-prinsip moral lainnya. 4. Dentologi Pluralistik, Teori ini dikemukakan oleh William David Ross yang mengidentifikasi tujuh kewajiban moral pada pandangan pertama(prime face).
  25. 25. 7 Kewajiban Moral 1. Kewajiban menepati janji atau kesetiaan (fidelity) 2. Kewajiban ganti rugi (reparation) 3. Kewajiban terima kasih (gratitude) 4. Kewajiban keadilan (justice) 5. Kewajban berbuat baik (beneficence) 6. Kewajiban mengembangkan diri (self improvement) 7. Kewajiban untuk tidak merugikan (non-malificence)
  26. 26. Teori Deontologi sebenarnya sudah ada sejak periode filsafat Yunani Kuno, tetapi baru mulai diberi perhatian setelah diberi penjelasan dan pendasaran logis oleh filsuf Jerman yaitu Immanuel Kant. Kata deon berasal dari Yunani yang artinya kewajiban. Sudah jelas kelihatan bahwa teori deontologi menekankan pada pelaksanaan kewajiban. Suatu perbuatan akan baik jika didasari atas pelaksanaan kewajiban, jadi selama melakukan kewajiban berarti sudah melakukan kebaikan. Deontologi tidak terpasak pada konsekuensi perbuatan, dengan kata lain deontologi melaksanakan terlebih dahulu tanpa memikirkan akibatnya. Berbeda dengan utilitarisme yang mempertimbangkan hasilnya lalu dilakukan perbuatannya
  27. 27. Kewajiban menurut deontologi, contoh utuk mempermudah dalam memahaminya. Misalnya, tidak boleh menghina, membantu orang tua, membayar hutang, dan tidak berbohong adalah perbuatan yang bisa diterima secara universal. Jika ditanya secara langsung apakah boleh menghina orang? Tidak boleh, apakah boleh membantu orang tua? Tentu itu harus. Semua orang bisa terima bahwa berbohong adalah buruk dan membantu orang tua adalah baik. Nah, kira-kira seperti itulah kewajiban yang dimaksud.
  28. 28. 3. Teori Keutamaan(Virtue). Teori keutamaan (virtue) adal ah teori yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil, atau jujur, atau murah hati, melainkan: apakah orang itu bersikap adil, jujur, murah hati, dan sebagainya. (Vel asquez;2005) . Isu utama teori keutamaan adalah membicarakan tentang karakter apa saja yang membuat seseorang sebagai orang baik secara moral. Teori keutamaan sering juga dikatakan sebagai teori yang membicarakan tentang karakter yang merupakan keutamaan moral. Karakter yang pada umumnya dianggap sebagai keutamaan moral adalah watak baik yang ada pada seti ap individu
  29. 29. Tiga Bagian Utama Etika 1. Meta-Etika (Studi Konsep Etika) Meta-Etika sebagai suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa. Dalam meta-etika, tindakan atau peristiwa yang dibahas dipelajari berdasarkan hal itu sendiri dan dampak yang dibuatnya. Sebagai contoh,"Seorang anak menendang bola hingga kaca jendela pecah.“ Secara meta-etis, baik-buruknya tindakan tersebut harus dilihat menurut sudut pandang yang netral. Pertama, dari sudut pandang si anak, bukanlah suatu kesalahan apabila ia menendang bola ketika sedang bermain, karena memang dunianya (dunia anak-anak) adalah bermain, ia tidak sengaja melakukannya. Akan tetapi kalau dilihat dari pihak pemilik jendela, tentu ia akan mendefinisikan hal ini sebagai kesalahan yang telah dibuat oleh si anak. Si pemilik jendela berasumsi demikian karena ia merasa dirinya telah dirugikan
  30. 30. Lanjutan, Tiga Bagian Utama Etika 2. Etika Normatif (Studi Penentuan Nilai Etika). Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi Etika Normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat
  31. 31. Lanjutan, Tiga Bagian Utama Etika 3. Etika Terapan (Studi Penggunaan Nilai-Nilai Etika). Etika terapan memberi pemahaman tentang spektrum bidang terapan etika sekaligus menunjukkan bahwa etika merupakan pengetahuan praktis. Berbagai bidang terapan di antaranya adalah bidang kesehatan, tanggung-jawab sosial perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR), pengolahan tanah, dan masih banyak lainnya.
  32. 32. Prinsip Dalam Etika Salah satu karakteristik pokok sudut pandang etika adalah objektivitas atau ketidak berpihakan (impartiality), artinya setiap hubungan khusus yang kita miliki dengan orang-orang (keluarga, teman, pegawai) harus dikesampingkan pada saat kita mengambil keputusan atau melakukan tindakan
  33. 33. Manfaat Etika 1. Mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom; mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang tertib, teratur, damai dan sejahtera. 2. Mencegah 'power tends to corrupt", Absolute power corrupts absolutely”. Artinya Kekuasaan cenderung disalahgunakan, jika kekuasaan itu absolut, penyalahgunaannyapun absolute. Jadi kekuasaan harus disertai dengan pengawasan dan penegakan hukum. "the end justifies the means, even at all out” tujuan menghalalkan segala cara, apapun resikonya, pokoknya menang atau untung, sehingga siapapun yang merintangi harus disingkirkan atau dilibas. 3. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak 4. Mencegah agar orang tidak mengalami krisis moral yang berkepanjangan. Etika dapat membangkitkan kembali semangat hidup agar manusia dapat menjadi manusia yang baik dan bijaksana melalui eksistensi profesinya

×