UI

1. PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN DAN
PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN LAIN DI LINGKUNGAN
UNIT KERJA DI UNIVERSITAS INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2017

2. Nama : Adi Sulistyo, S.H., M.H.
NIP : 198503112008011003
Pangkat, Gol.Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Kasubbag Disiplin dan Pensiun
Unit Kerja : Biro Sumber Daya Manusia - Setjen
Kemenristekdikti
No.Telp : 081328036711
Surel : adisulistyo.law@gmail.com
BIODATA PENYAJI

3. LANDASAN ATURAN
UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 tentang ASN
PP No 53 Tahun 2010
PP 9 Tahun 2003 jo. PP 63 Tahun 2009
PP 37 Tahun 2004
PP 10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990
PP No.11 Tahun 2017
Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010
Permenristekdikti Nomor 31 Tahun 2016
dll

4. 1. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN;
2. PENGADAAN,
3. PANGKAT DAN JABATAN,
4. PENGEMBANGAN KARIER,
5. POLA KARIER,
6. PROMOSI, MUTASI,
7. PENILAIAN KINERJA,
8. PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN,
9. PENGHARGAAN,
10. DISIPLIN,
11. PEMBERHENTIAN,
12. JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA, DAN
13. PERLINDUNGAN.
MANAJEMEN PNS DALAM UU ASN

5. LANDASAN YURIDIS PEMBINAAN DISIPLIN PNS
Pasal 86 UU No.5 Tahun 2014 jo. Pasal 229 PP No. 11 Tahun 2017
 Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dlm kelancaran pelaksanaan tugas, PNS
wajib mematuhi disiplin PNS;
 Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta
melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;
 PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin;
 Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
 Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

6. PRINSIP PEMBINAAN DISIPLIN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN
2010
“dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan
yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka PNS sebagai unsur
aparatur negara dituntut untuk memiliki sikap Disiplin, Jujur, Adil, transparan,
dan akuntabel dalam melaksanakan tugas”.

7. DISIPLIN PNS adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati
atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin
PELANGGARAN DISIPLIN adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS
yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin
PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
DEFINISI DISIPLIN BERDASARKAN
PP 53 TAHUN 2010

8. TUJUAN
PENINDAKAN
DISIPLIN
• DISIPLIN PREVENTIF
tindakan pencegahan yg dilakukan utk mendorong PNS
mentaati standar & norma sehingga tdk terjadi pelanggaran
di masa yang akan datang.
• DISIPLIN REPRESIF
tindakan langsung setelah terjadinya pelanggaran,
tindakan ini dimaksudkan agar pelanggaran yg terjadi tidak
meluas.
• DISIPLIN KURATIF
tindakan pemulihan paska terjadinya pelanggaran yaitu
berupa penyadaran terhadap pelaku pelanggaran agar tidak
terjadi pengulangan pelanggaran di masa yang akan datang
(pendekatan simpatik secara personal atasan - bawahan)
• DISIPLIN PERSUASIF
penindakan disiplin sebagai sarana untuk
membuktikan/ meyakinkan secara halus bahwa
aturan harus ditegakkan (sarana diseminasi aturan).

9. FAKTOR PENDUKUNG TERJADINYA PELANGGARAN DISIPLIN
NO FAKTOR SEBAB
FAKTOR YG
MEMPENGARUHI
DAMPAK YANG DITIMBULKAN
1. Moral/Mental PNS a. PNS kurang memahami
nilai budaya/agama;
b. Watak bawaan;
c. Lingkungan keluarga;
d. Lingkungan masyarakat;
e. Lingkungan kerja.
a. PNS tidak merasa berdosa
meskipun berbuat salah;
b. PNS melanggar peraturan;
c. PNS tidak takut dijatuhi hukuman
disiplin.
2. Perlakuan tidak adil a. PNS merasa diperlakukan
berbeda ;
b. PNS merasa tidak
diperhatikan;
c. Atasan tidak melakukan
pembinaan dengan baik.
a. PNS malas masuk kantor;
b. Menurunnya produktifitas kinerja;

10. NO PENYEBAB FAKTOR YG MEMPENGARUHI AKIBAT YG DITIMBULKAN
3. Kurangnya kesejahteraan a. Biaya kebutuhan hidup
meningkat;
b. Kebutuhan Sosial
c. Gaya hidup
a. PNS bekerja sampingan
pada saat jam kerja;
b. PNS korupsi;
4. Pengembangan karir PNS
yang tidak berjalan dengan
baik
a. Tidak pernah dilakukan
rolling /mutasi;
b. tidak ada promosi/ tidak
jelas pola karier;
c. Tidak ada Pengembangan
kualitas dan Kompetensi
PNS
a. Kejenuhan;
b. PNS frustasi.

11. NO PENYEBAB
FAKTOR YG
MEMPENGARUHI
AKIBAT YG DITIMBULKAN
5. Manajemen SDM yg tidak
berjalan dengan baik
a. Tidak ada aturan internal
yang jelas;
b. Tidak ada pembagian
tugas dan beban kerja
yang jelas;
c. Kurangnya fasilitas
kantor;
d. Kurangnya jumlah
personil;
e. Dll.
a. Kinerja organisasi yang lemah
b. SDM yang tidak berjalan
dengan efisien dan efektif
6. Lemahnya Pengawasan a. Atasan langsung tidak
menjalankan pengawasan
melekat;
b. Atasan bersifat pasif;
a. PNS bekerja tidak sungguh-
sungguh.
b. Kinerja tidak terpantau dengan
baik;

12. NO PENYEBAB
FAKTOR YG
MEMPENGARUHI
AKIBAT YG DITIMBULKAN
7. Pelanggaran tidak ditindak
tegas (Pembiaran)
a. Kurang pemahaman
peraturan disiplin dan
etika PNS;
b. Merasa kasihan;
c. Perasaan Sungkan;
a. PNS tidak takut hukuman
disiplin;
b. PNS berani melakukan
perbuatan indisipliner.
c. Preseden tidak baik, dan
memicu pelanggaran lain
dikemudian hari
8. Krisis keteladanan a. Atasan memberikan
contoh buruk/ tidak
disiplin;
b. Atasan memberikan
keadaan tak teratur.
a. Atasan & bawahan sama-
sama tidak disiplin.
b. Preseden buruk bagi
lingkungan internal maupun
eksternal kantor

13. NO PENYEBAB
FAKTOR YG
MEMPENGARUHI
AKIBAT YG DITIMBULKAN
9. Tidak ada dukungan motivasi
(discourage)
a. Kurangnya perhatian
terhadap bawahan;
b. Pola kerja yg monoton
c. Tidak ada rangsangan
untuk terciptanya gairah
kerja.
a. PNS tidak memiliki semangat
untuk meningkatkan prestasi
kerja;
b. PNS tidak menunjukkan sikap
inovatif & responsif.
10. Kurang Pemahaman
terhadap peraturan disiplin
PNS
a. Kurangnya sosialisasi;
b. Sering terjadinya mutasi
pengelola kepegawaian;
c. Terbatasnya buku
peraturan disiplin /literatur
tentang disiplin.
a. Terjadi ketidakteraturan
b. Main hakim sendiri
c. PNS melanggar peraturan
disiplin.

14. KASUS DISIPLIN YANG UMUMNYA TERJADI
 Tindak Pidana Umum, TP Korupsi, dan/atau kejahatan yang terkait dengan jabatan;
 Menjadi Anggota Parpol, menjadi anggota DPR/DPRD tanpa pengunduran diri;
 Memberikan dukungan kepada salah satu calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota
MPR/DPR/DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Partai Politik;
 Bekerja pada Negara/ perusahaan/ LSM asing;
 Pelanggaran Terhadap PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No.45 Tahun 1990;
 Pelanggaran Tugas Belajar/ Ijin Belajar;
 Pemalsuan Ijazah, Plagiat, dan kejahatan akademik lain;
 Meninggalkan Tugas/ Tidak Masuk Kerja dan/atau tidak menaati ketentuan jam kerja;
 Dan perbuatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

15. 17 kewajiban yg harus ditaati (Pasal 3)
15 Larangan jangan dilanggar (PASAL 4)
PP 53 TAHUN 2010
PASAL 5
PNS YANG TIDAK MENAATI KETENTUAN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 3 DAN/ATAU PASAL 4 DIJATUHI
HUKUMAN DISIPLIN.

16. KEWAJIBAN
1. Mengucapkan sumpah/janji PNS
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD Negara RI
Tahun 1945, NKRI
4. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan tugas kedinasan yg dipercayakan kpd PNS dgn penuh pengabdian,
kesadaran, dan tanggung jawab
6. Menjungjung tinggi kehormatan negara , Pemerintah, dan martabat PNS

17. 7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri
sendiri, dan/atau golongan
8. Memegang rahasia jabatan yg menurut sifatnya atau menurut
perintah harus dirahasiakan
9. Bekerja dgn jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk
kepentingan negara
10. Melaporkan dgn segera kpd atasannya apabila mengetahui ada hal yg
dpt membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama
di bidang keamanan, keuangan, dan materiil

18. 11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yg ditetapkan
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara
dgn sebaik-baiknya
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kpd masyarakat
15 Membimbing bawahan dlm melaksanakan tugas
16 Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17 Menaati peraturan kedinasan yg ditetapkan oleh pejabat yg berwenang.

19. LARANGAN
1. Menyalahgunakan wewenang
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi
dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang
lain
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja utk
negara lain dan/ atau lembaga atau organisasi internasional
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau
lembaga swadaya masyarakat asing
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak
bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara
tdk sah

20. 6. Melakukan kegiatan bersama dgn atasan, teman sejawat, bawahan, atau
orang lain di dlm maupun di luar lingkungan kerjanya dgn tujuan utk
keuntungan pribadi, golongan,atau pihak lain, yg secara langsung atau tdk
langsung merugikan negara
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kpd siapapun baik secara
langsung atau tdk langsung dan dgn dalih apapun utk diangkat dlm jabatan
8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yg
berhubungan dgn jabatan dan/ atau pekerjaannya
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
10. Melakukan suatu tindakan atau tdk melakukan suatu tindakan yg dpt
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yg dilayani sehingga
mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan

21. 12. Memberikan dukungan kpd calon Presiden/Wakil Presiden,
DPR, DPD, atau DPRD dgn cara :
a. ikut serta sbg pelaksana kampanye
b. menjadi peserta kampanye dgn menggunakan atribut partai
atau atribut PNS
c. sbg peserta kampanye dgn mengerahkan PNS lain; dan/atau
d. sbg peserta kampanye dgn menggunakan fasilitas negara
13. Memberikan dukungan kpd calon Presiden/Wakil Presiden dgn
cara :
a. membuat kptsn dan/atau tindakan yg menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa
kampanye
b. Mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan
terhadap pasangan calon yg menjadi peserta pemilu
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kpd
PNS dlm lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan
masyarakat

22. 14. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah dgn cara memberikan surat dukungan disertai
fotokopi KTP atau Surat Ket. Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-
undangan; dan
15 Memberikan dukungan kepada calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dgn cara:
a. terlibat dalam kegiatan kampanye utk mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
b. menggunakan fasilitas yang terkait dgn jabatan dlm kegiatan kampanye
c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yg menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah
masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau
pemberian barang kpd PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota
keluarga, dan masyarakat.

23. KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM
KERJA
Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja adalah
37,5 ( tiga puluh tujuh setengah ) jam / 7,5 (tujuh setengah)
jam per hari kerja, yang terbagi atas :
a. Hari Senin s/d Hari kamis : pukul 07.30 - 16.00
Waktu istirahat : pukul 12.00 – 13.00
b. Hari Jum’at : pukul 07.30 – 16.30
Waktu istirahat : pukul 11.30 – 13.00
PERATURAN PRESIDEN NO. 68 TAHUN 1995

24. Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan
Menaati Ketentuan Jam Kerja
1. Masuk kerja dan mentaati
ketentuan jam kerja
ti
Dihitung secara kumulatif
baik jam kerja maupun hari
kerja :
-1 hari > 7,5 jam
- 1 minggu > 37,5 jam
5 hari
6 s.d. 10 hari
11 s.d. 15 hari
JENIS
HUKUMAN
Teguran lisan
Teguran tertulis
Pernyataan tidak
puas
Penundaan KGB
selama 1 tahun
Penundaan KP selama
1 tahun
Penununan pangkat setingkah
lebih rendah selama 1 tahun
16 s.d. 20 hari
21 s.d. 25 hari
26 s.d. 30 hari

25. 31 s.d. 35 hari
36 s.d. 41 hari
41 s.d. 46 hari
Penurunan pangkat se-tingkat
lebih rendah selama 3 tahun
Pemindahan dalam rang-ka
penurunan jabatan setingkat
lebih rendah
Pembebasan dari
jabatan
1. Pemberhentian dengan
hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri sbg
PNS
2. Pemberhentian tidak
dengan hormat
Lebih dari 46 hari

26. 2. Mencapai sasaran kerja
pegawai yang ditetapkan
Persentase capaian beban
kerja yang disepakati dlm
1 tahun
JENIS HUKUMAN
25 % s.d. 50%
HD Sedang
Dibawah 25% HD Berat

27. KAITAN HUBUNGAN DISIPLIN DENGAN TUNJANGAN KINERJA
(PNS NON DOSEN)
DASAR HUKUM : PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 31 TAHUN 2016
No Jenis Sanksi Disiplin Bobot Pengurangan Nilai (%)
1 Hukuman Disiplin Ringan 10
2 Hukuman Disiplin Sedang 30
3 Hukuman Disiplin Berat 50
Pengurangan dari komponen integritas (I), dimana integritas merupakan salah
satu komponen penghitungan besaran tunjangan kinerja yang akan diterima
oleh setiap PNS di lingkungan KEMENRISTEKDIKTI selain komponen
kehadiran dan kinerja.

28. A. HUKUMAN DISIPLIN RINGAN;
B. HUKUMAN DISIPLIN SEDANG; DAN
C. HUKUMAN DISIPLIN BERAT.
TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN

29. JENIS HUKUMAN DISIPLIN
Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

30. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
(PASAL 16 PP NO.53 /2010)
a. Presiden
b. Pejabat Pembina Kepegawaian
c. Pejabat Struktural Eselon I, II, III, IV atau Pejabat
lain yg setara

31.  WHO SIAPA YG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN.
 WHAT APA PELANGGARAN DISIPLIN YG DILAKUKAN.
 WHEN KAPAN WAKTU DILAKUKANNYA PELANGGARAN DISIPLIN.
 WHERE DIMANA LOKASI TERJADINYA PELANGGARAN DISIPLIN.
 WHY MENGAPA PELANGGARAN DAPAT TERJADI -- LATAR
BELAKANG / FAKTOR YG MENDORONG / YG MENYEBABKAN
TERJADINYA PELANGGARAN DISIPLIN.
 HOW BAGAIMANA CARA YG DITEMPUH DLM MELAKUKAN
PELANGGARAN DISIPLIN.
:
:
:
:
:
:
PENDEKATAN PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN
DISIPLIN
Rumus = 5W + 1H

32. Setiap penjatuhan hukuman Disiplin ditetapkan
dengan keputusan pejabat yang berwenang
menghukum berdasarkan hasil pemeriksaan
Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang
berwenang menghukum wajib :
1. Mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan
(Kesesuaian Tuduhan dan Alat Bukti)
2. Memperhatikan latar belakang dan faktor-faktor
yang mendorong terjadinya pelanggaran
3. Tegas menetapkan sanksi yang akan diberikan
karena walaupun bentuk pelanggaran yang terjadi
sama, tetapi latar belakang dan faktor-faktor yang
mendorong kemungkinan berbeda, serta dampak
yang ditimbulkan dari perbuatan juga berbeda,
maka jenis hukuman disiplin dapat berbeda pula.
PNS berdasarkan hasil pemeriksaan
melakukan beberapa pelanggaran,
kepadanya hanya dijatuhi satu jenis
hukuman disiplin yang terberat.
PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin,
kemudian melakukan pelanggaran yang
sifatnya sama, maka dijatuhi hukuman disiplin
yang lebih berat dari hukuman disiplin yang
pernah dijatuhkan
Apabila Pejabat yang berwenang menghukum
tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada
PNS yang melakukan pelanggaran disiplin,
pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin
oleh atasannya.
Pembuktian Materiil Kasus Pelanggaran Disiplin dan
Pembinaan dengan melaksanakan setiap langkah
prosedural formil merupakan prasyarat mutlak
Hukuman Disiplin bukan merupakan semata-mata
sarana menghukum Pegawai, namun demikian
sebagai upaya pembinaan dengan tujuan
memperbaiki sikap, prilaku, etika Pegawai
PNS tdk dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali
atau lebih untuk suatu pelanggaran disiplin yang
sama (nebis in idem)
Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang
menghukum, kewenangan menjatuhkan HD
menjadi kewenangan Pejabat yang lebih tinggi.
PRINSIP
PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN

33. SANKSI DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN
DAN LARANGAN HARUS MEMPERTIMBANGKAN DAMPAK
DARI PERBUATANNYA :
• Dampak
Perbuatan
Hukuman
Disiplin Tingkat
Ringan
• Dampak
Perbuatan
Hukuman
Disiplin Tingkat
Sedang
Instansi/
Kementerian
Pemerintah /
Negara
Hukuman
Disiplin
Tingkat Berat
Unit Kerja
• Dampak
Perbuatan

34. SKEMA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
Pelanggaran
Disiplin
Pemanggilan
Pemeriksaan
(BAP)
Pertimbangan
Hukum/Laporan
Hasil Pemeriksaan
(LHP)
Pejabat yang
Berwenang
Menghukum
Penetapan
Keputusan
Keberatan
Gugatan
PTUN
Banding
Administratif
Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman
Disiplin Secara Hierarki

35. PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN
DISIPLIN DAN PERMASALAHAN
KEPEGAWAIAN LAINNYA DI LINGKUNGAN
UNIT KERJA DI UNIVERSITAS INDONESIA

36. Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 86 Ayat (2) UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa
setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai
upaya peningkatan disiplin, dengan mengingat volume kasus pelanggaran disiplin yang sangat besar dan
kompleksitas kasus per kasus berbanding terbalik dengan tenaga/ sumber daya pemroses pada Biro SDM
Kemenristekdikti, dibutuhkan mekanisme/metode penanganan kasus pelanggaran disiplin yang cukup efektif dan
efisien.
Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin dan permasalahan kepegawaian lain pada unit kerja secara langsung (on
the spot) merupakan salah satu bentuk upaya instansi pembina kepegawaian (Kementerian) memastikan agar
setiap langkah-langkah yang diambil oleh pejabat tata usaha negara dalam melakukan pembinaan disiplin PNS
dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi aspek formil maupun materil.
Pembinaan kasus disiplin PNS merupakan tanggungjawab dari level terendah dalam hal ini atasan langsung pada
unit terkecil sampai dengan Kementerian (sesuai dengan kewenangan masing-masing), setiap tindakan pembiaran
merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, dan dapat berdampak pada penjatuhan hukuman pada setiap pejabat
yang tidak melakukan pembinaan. Oleh karena hal tersebut, momen kegiatan seperti ini dapat dijadikan sebagai
harmonisasi pemikiran dan penyamaan persepsi antara Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan
Pejabat pengelola kepegawaian/ sumber daya manusia pada unit kerja.
LATAR BELAKANG

37. 1. HARMONISASI/ PENYAMAAN PERSEPSI PEMROSESAN KASUS DISIPLIN
2. MEMUDAHKAN PENYELESAIAN KASUS DISIPLIN DIMASA YANG AKAN DATANG
3. TERHINDAR DARI PERBUATAN MALADMINISTRASI YANG DAPAT MENIMBULKAN POTENSI
GUGATAN TATA USAHA NEGARA
4. PEMAHAMAN TERHADAP PERATURAN
5. PEMAHAMAN TERHADAP DAMPAK DAN RESIKO PERBUATAN
6. TERSELESAIKANNYA KASUS-KASUS DISIPLIN DAN PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN
7. MEMBERIKAN EFEK JERA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN DISIPLIN
8. TERCIPTANYA SUMBER DAYA MANUSIA KEMENRISTEKDIKTI YANG MEMILIKI KINERJA
DENGAN KUALITAS DAN TINGKAT KEDISIPLINAN YG TINGGI
TUJUAN

38. TOTAL KASUS = 824 KASUS
BERKAS AKTIF = 409 KASUS
KASUS DISIPLIN DI UNIT KERJA
KEMENRISTEKDIKTI
UNIVERSITAS INDONESIA = 7 Kasus
JUMLAH TOTAL KASUS DISIPLIN PERALIHAN
KEMENDIKBUD KE KEMENRISTEKDIKTI

39. 1. BERKAS TIDAK SESUAI ASPEK PROSEDURAL DAN MATERIL
2. PEMERIKSAAN YANG TIDAK DILAKUKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG
3. KETIDAKSESUAIAN ANTARA TUDUHAN DENGAN PERBUATAN (DUGAAN KABUR)
4. PEMBUKTIAN YANG LEMAH (ALAT BUKTI TIDAK VALID)
5. TERDAPAT MATA RANTAI PEMBINAAN DISIPLIN PNS YANG PUTUS
6. TERJADI PEMBIARAN/ TIDAK ADA PEMBINAAN DARI LEVEL TERENDAH
7. PERBEDAAN PERSEPSI MENGENAI MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBINAAN DISIPLIN PNS
ANTARA
KEMENTERIAN DAN UNIT KERJA
8. KURANGNYA SOSIALISASI
KENDALA PEMROSESAN KASUS-KASUS DISIPLIN

40. PERSYARATAN USUL PENETAPAN PENJATUHAN HUKUMAN
DISIPLIN
1. USUL DITUJUKAN KEPADA MENTERI SELAKU PPK APABILA HD MENJADI
KEWENANGAN MENTERI
2. SURAT PANGGILAN PEMERIKSAAN
3. BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
4. LAPORAN ATASAN LANGSUNG MENGENAI
KEWENANGAN PENJATUHAN HD (HIERARKI)
5. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)/ PERTIMBANGAN HUKUM
6. DOKUMEN PEMBUKTIAN / ALAT BUKTI
7. KETERANGAN SAKSI (MIN 2 ORANG)
8. SK CPNS, PNS, PANGKAT TERAKHIR, SKP 1 THN TERAKHIR, KONVERSI NIP, dan;
9. DOKUMEN LAIN YG RELEVAN
NB:
KELENGKAPAN USUL DIPENGARUHI JENIS/SUBSTANSI PERMASALAHAN DISIPLIN

41. MEKANISME BEDAH
KASUS
PENYAMAAN PERSEPSI
PEMROSESAN KASUS
PELANGGARAN DISIPLIN
PEMBAGIAN
KELOMPOK
DISKUSI
DISKUSI
BEDAH
KASUS
PENETAPAN
HASIL
KESEPAKATA
N
PENANDATANGANAN
HASIL KESEPAKATAN
PEMANTAUAN
DAN TINDAK
LANJUT

42. TERIMA KASIH DAN SELAMAT
BERDISKUSI