1. UU No. 7 Tahun 2017 mengatur tentang pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. 2. UU tersebut menjelaskan peran MA, MK, dan KY dalam proses pemilu. 3. Antara lain, MA menguji peraturan pemilu, MK memutus sengketa hasil pemilu, dan KY mengusulkan calon hakim.

1. Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum
Disusun oleh
Fenti Anita Sari
NIM : 17.02.51.0039
Fakultas Hukum
Universitas Stikubank Semarang
Mahkamah Agung(MA
)Tugasdan WewenangMA
Berikuttugasdan wewenangdari MahkamahAgung.

2. -undangandibawahundang-undangterhadapundang-undang.
nrehabilitasi.
Dasar Hukum MA
Dasar hukumlembaganegaraMahkamah Agungantara lain:
Mahkamah Konstitusi (MK)
Tugas dan WewenangMKBerikuttugasdanwewenangdari MahkamahKonstitusi.
menguji Undang-UndangterhadapUndang-UndangDasar,memutussengketakewewenangan
lembagaNegarayangkewewenangannyadiberikanolehUUD1945, memutuspembubaranpartai
politik,danmemutusperselisihantentanghasil PemilihanUmum.
oleh -undangterhadapUUD
19451
1945
milu.
Dasar Hukum MK
Dasar hukumlembaganegaraMahkamah AgungadalahPasal 24C ayat (1) dan(2) UUD RI 1945
Komisi Yudisial (KY)
Tugas dan WewenangKY
Berikuttugasdan wewenangdari KomisiYudisial.
kimagung.
Dasar Hukum KY
Dasar hukumlembaganegaraKomisi Yudisial antaralain:

3. AnalisisTugas WewenangMA,MK, KY kaitannya denganUU No.07 Tahun 2017
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.
untuk menjamin tercapainya cita-cita dan hrjuan nasional sebagaimana termaktu-b dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan
pemilihan umum untuk T"m+! anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan
Daerah,PresidendanWakil pr-iiden,danuntukmemilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah,
sebagai saranaperwqludankedaulatan ralgrat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan
negarayang demokratisberdasarkanpancasiladanUndan!-Undani DasarNegaraRepublikIndonesia
Tahun 1945; bahwa. diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem
ketatanegaraanyangdemokratisdanberintegritasdemimenjaminkonsiitensi dankepastian hukum
serta pemilihan umum yang efektif dan efisien; bahwa pemilihan umum wajib menjamin
tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujrir, dan adil;
Tugas WewenangMK: .•Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Tugas Wewenang MK yanhg
ada didalam UU No.07/2017 termaktub di:
BAB II SENGKETA PROSES PEMILU (Ps.466- Ps.475)
Tugas Wewenang MA : Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang
terhadap undang-undang. Salah satu Tugas MA yang ada didalam UU No.07/2017 termaktub di:
BUKU KEDUA : PEMELENGGARA PEMILU
(Ps.76: 1. Dalam hal PeraturanKPU didugabertentangandenganUndang-Undang ini, pengujiannya
dilakukan oleh MahkamahAgung
2. Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya
dilakukan olehMahkamahAgungBawasludan/ataupihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan
KPU berhakmenjadi pemohonuntukmengajukanpengujiankepadaMahkamahAgungsebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
3. Permohonanpengujiansebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.
4. Mahkamah Agungmemuhrspenyelesaianpengujian Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.
5. PengujianPeraturanKPUolehMahkamahfuung,dilaksanakansesuai denganketentuanperaturan
perundang-undangan.
Tugas Wewenang KY: .•Mengusulkan nama calon hakim agung.. Tugas Wewenang MK yanhg ada
didalam UU No.07/2017 termaktub di:

4. Paragraf 3 Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu (Ps.472)
Pasal 472 : 1. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa proses Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47O dan Pasal 471 dibentuk majelis khusus yang terdiri atas hakim khusus
yang merupakan hakim karier di lingkungan pengadilan tata usaha negara.
2. Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Kehra
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah hakim yang telah melaksanakan
tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak
terdapat hakim yang masa kedanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.
4. Hakim khusussslagaimanadimaksudpadaayat(1) selamamenangani sengketa tata usaha negara
Pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.
5. Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguasai pengetahuan tenteng
Pemilu. (r) (21 (3) (4) (s) (6) Ketentuan... #p PRES IDEN REPU BLIK INDONESIA -282 - (6) Ketentuan
lebih lanjut mengenai hakim khusus dengan Peraturan Mahkamah Agung.