Dokumen tersebut membahas tentang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru hasil perubahan UUD 1945 yang mengatur tentang sejarah, kedudukan, susunan organisasi, wewenang, dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi.

1. PERADILAN
DI
INDONESIA
MAHKAMAH KONSTITUSI

2. DISUSUN OLEH :
NURULFITRIYANI(190202004)
NURAIDAMEKAHANI(190202025)
PROGRAM STUDIHUKUMKELUARGAISLAM
FAKULTASSYARIAH
UNIVERSITASISLAMNEGERIMATARAM
2021

3. MK
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

4. SEJARAH
MAHKAMAH
KONSITUSI
KEDUDUKAN
DAN SUSUNAN
MAHKAMAH
KONSTITUSI
04
01 02 03
WEWENANG DAN
KEWAJIBAN
MAHKAMAH
KONSTITUSI
PEMBERHENTIAN
MAHKAMAH
KONSTITUSI

5. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara
baru hasil perubahan ketiga UUD 1945.
Lembaga negara ini merupakan salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman sesuai dengan UUD 1945
pasal 24C.
Mahkamah Konstitusi diatur dengan UU No. 24 Tahun
2003 ( telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 )
tentang Mahkamah Konstitusi
- SEJARAH MAHKAMAH KONSTITUSI

6. MAHKAMAH KONSTITUSI BERKEDUDUKAN DI
IBUKOTA NEGARA.
-KEDUDUKANMAHKAMAH
KONSTITUSI

7. SUSUNAN MAHKAMAH
KONSTITUSI
Organisasi Mahkamah Konstitusi
Republiki Indonesia terdiri atas tiga
komponen, yaitu :
1. Para hakim
2. Sekretariat Jenderal
3. Kepaniteraan

8. KETUA
HAKIM
KONSTITUSI
WAKIL KETUA
SEKRETARIS
JENDERAL
BIRO
PERENCANAAN
DAN
PENGAWASAN
BIRO
KEUANGAN
DAN
KEPEGAWAIAN
BIRO
HUBUNGAN
MASYARAKAT
DAN
PROTOKOL
BIRO
UMUM
PUSAT
PENELITIAN
DAN
PENGKAJIAN
PERKARA,
PENGELOLAAN
TEKNOLOGI
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI
PANITERA
PANITERA
MUDA I
PANITERA
MUDA II
SUSUNAN ORGANISASI MAHKAMAH
KONSTITUSI

9. HAKIMKONSTITUSI
- Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang
anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh
presiden.
- Anggota MK masing- masing diajukan :
a. 3 orang oleh MA,
b. 3 Orang oleh DPR,
c. 3 orang oleh Presiden
- Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi
dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk
masa jabatan selama 3 tahun.

10. Sekretariat Jendral
“Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan
sekretariat jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan
wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan yang dimaksud
merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis
administratif peradilan Mahkamah Konstitusi”.

11. KEPANITERAAN
Organisasi Ketiga yaitu kepaniteraan
menjalankan tugas teknis administrasi justisial”.
Pembedaan dan pemisahan ini tidak lain
dimaksudkan untuk menjamin agar administrasi
peradilan atau administrasi justisial di bawah
kepaniteraan tidak tercampur-aduk dengan
administrasi non-justisial yang menjadi
tanggungjawab sekretariat jenderal. Baik
sekretariat jenderal maupun kepaniteraan
masing-masing dipimpin oleh seorang pejabat
tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.

12. WEWENANG MAHKAMAH
KONSTITUSI
1. Menguji undang-undang (UU) terhadap UUD;
2. Memutuskan sengketa kewenangan antar
lembaga yang kewenangannya diberikan oleh
UUD;
3. Memutuskan sengketa hasil pemilihan umum;
dan
4. Memutuskan pembubaran partai politik.

13. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945
- Kewajiban MK

14. PEMBERHENTIAN HAKIM
KONSTITUSI
1. Secara Hormat
a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
yang diajukan kepada ketua MK.
c. Telah berusia 70 ( tujuh puluh ) tahun.
d. Telah berakhir masa jabatannya.
e. Sakit jasmani atau rohani secara terus-
menerus selama 3 ( tiga ) bulan sehingga
tidak dapat menjalankan tugasnya yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

15. 2. Secara Tidak Hormat
a. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pegadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara.
b. Melakukan perbuatan tercela
c. Tidak menghadiri persidangan yang
menjadi tugas dan kewajibannya
selama ( lima ) kali berturut- turut
tanpa alasan yang sah.
d. Melanggar sumpah atau janji.
e. Melanggar kode etik dan pedoman
perilaku Hakim Konstitusi

16. TERIMAKASIH