1. JELASKAN BEBERAPA POKOK PIKIRAN YANG BERKAITAN PEMBENTUKAN PERADILAN HAM. 2. ADA BEBERAPA NILAI NILAI YANG TERDAPAT PADA UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 TENTANG PERADILAN HAM, JELASKAN. 3. APAKAH ICC DAPAT MENGADILI LAGI KASUS PELANGGARAN HAM YANG BERAT YANG SUDAH NE BIS IN IDEM , JELASKAN ALASANNYA. 4. APAKAH PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN,, PEMERIKSAAN DIPERSIDANGAN DALAM PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT BISA DITERAPKAN UU NO 8 TAHUN 1981 ? JELASKAN. 5. URAIKAN PERBEDAAN PENYELIDIK DALAM UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000, DIBANDINGKAN DENGAN PENYELIDIK DALAM UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1981. 6. URAIKAN APA SAJA WEWENANG PENYELIDIK DALAM PASAL 19 UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 ? 7. BAGAIMANA PENDAPAT PENYIDIK SETELAH MENERIMA KESIMPULAN HASIL PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMNAS HAM ? 8. APAKAH UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 MENGATUR TENTANG PENYIDIK ? JELASKAN. 9. LEMBAGA MANA YANG BERWENANG MELAKUKAN FUNGSI PENYIDIK DALAM PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT ? JELASKAN DAN PASAL YANG YANG MENGATURNYA. 10. LEMBAGA MANA YANG YANGB BERWENANG MEMBERIKAN PERPANJANGAN PENYIDIKAN SERTA BERAPA LAMA TOTAL WAKTU YANG DIBERIKAN PENYIDIK UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN.

1. Nama : Fenti Anita Sari
NIM : 17.02.51.0039/A2
UAS HUKUM PERADILAN HAM
FAKULTAS HUKUM
SOAL SOAL UJIAN SEMESTER AKHIR :
FAKULTAS : HUKUM.
MATA KULIAH : HUKUM PERADILAN HAM.
KLAS : A-2 (SORE)
DOSEN : DR.SYAFIQ.
HARI / TGL : KAMIS 4 JUNI 2020.
PUKUL : 19.40 – 21.20.
1. JELASKAN BEBERAPA POKOK PIKIRAN YANG BERKAITAN
PEMBENTUKAN PERADILAN HAM.
2. ADA BEBERAPA NILAI NILAI YANG TERDAPAT PADA UNDANG
UNDANG NO 26 TAHUN 2000 TENTANG PERADILAN HAM, JELASKAN.
3. APAKAH ICC DAPAT MENGADILI LAGI KASUS PELANGGARAN HAM
YANG BERAT YANG SUDAH NE BIS IN IDEM , JELASKAN
ALASANNYA.
4. APAKAH PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN,,
PEMERIKSAAN DIPERSIDANGAN DALAM PERKARA PELANGGARAN
HAM YANG BERAT BISA DITERAPKAN UU NO 8 TAHUN 1981 ?
JELASKAN.
5. URAIKAN PERBEDAAN PENYELIDIK DALAM UNDANG UNDANG NO
26 TAHUN 2000, DIBANDINGKAN DENGAN PENYELIDIK DALAM
UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1981.
6. URAIKAN APA SAJA WEWENANG PENYELIDIK DALAM PASAL 19
UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 ?
7. BAGAIMANA PENDAPAT PENYIDIK SETELAH MENERIMA
KESIMPULAN HASIL PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH
KOMNAS HAM ?
8. APAKAH UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 MENGATUR
TENTANG PENYIDIK ? JELASKAN.

2. 9. LEMBAGA MANA YANG BERWENANG MELAKUKAN FUNGSI
PENYIDIK DALAM PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT ?
JELASKAN DAN PASAL YANG YANG MENGATURNYA.
10. LEMBAGA MANA YANG YANGB BERWENANG MEMBERIKAN
PERPANJANGAN PENYIDIKAN SERTA BERAPA LAMA TOTAL WAKTU
YANG DIBERIKAN PENYIDIK UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN.
Jawaban :
1. Beberapa pokok pikiran yang berkaitan pembentukan pengadilan ham dalam
penjelasan uu no 26 tahun 2000 :
1) Pemberian perlindungan terhadap HAM dapat dilakukan melalui
pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM
serta Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi
2) Bertitik tolak dari perkembangan Hukum , ditinjau dari kepentingan
Nasional maupun dari kepentingan Internasional , maka untuk
menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan
mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk
pengadilan hakm Asasi manusia yang merupakan pengadilan khusus bagi
pelanggaran hak asasi manusia yang berat . Untuk merealisasikan
terwujudnya pengadilan HAM tersebut perlu dibentuk UU tentang
peradilan HAM.
3) Pembentukan Undang Undang tentang pengadilan HAM didasarkan pada
pertimbangan :
 Pelanggaran HAM berat merupakan extra ordinary crimes dan
berdampak luas baik Nasional ataupun Internasional.
 Pelanggaran HAM berat diperlukan langkah langkah penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus, ke khususan
tersebut yaitu :
a) Diperlukan penyelidik dengan membentuk tim ad hoc ,
penyidik ad hoc, penuntut ad hoc hakim ad hoc.
b) Penegasan penyelidikan hanya dilakukan oleh KOMNAS
HAM, sedangkan penyidik tidak dibenarkan menrima
laporan sebagaimana KUHAP.
c) Tenggang waktu tertentu untu penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan di Pengadilan.

3. d) Diperlukan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan
koeban dan saksi.
e) Ketentuan tidak ada daluwarsa dalam pelanggaran HAM
berat .
2. Nilai nilai dlm UU No 26 Th 2000
 Nilai yang memberi kan pengakuan HAM yang bersifat Kodrati melekat
pada diri manusia, bersifat universal dan abadi.
 Nilai nilai perlindungan,kepastian, dan keadilan.
Nilai nilai tersebut diatas adalah sifat sifat yang melekat pada HAM , berbeda
dengan ideology atau agama, nilai nilai HAM adalah satu saatunya system nilai
yang memperoleh pengakuan secara Universal . Focus dari pada HAM adalah
kehidupan (life) dan kehormatan (dignity) umat manusia . Manifestasi dari
kehormatan umat manusia (human dignity) tersebut terakomodasikan ke dalam
hak hak lainnya yang berupa :
1) Hak kebebasan (berpendapat,beragama, berserikat).
2) Hak persamaan (perlindungan persamaan hukum, perlindungan
diskriminasi atas ras, warna kulit, agama, etnis dll
3) Hak Politik (memilih dan dipilih, mendirikan Partai Politik).
4) Hak kehidupan ekonomi (kepemilikan, memperoleh pekerjaan, mendapat
layanan umum).
5) Hak Kolektif (hak menentukan nasib sendiri,hak atas pembangunan).
6) Hak hak yang bersifat procedural (tertuang dlm system Hukum Pidana).
Nilai nilai yang terdapat dalam HAM , berikut manifestasi hak hak lain yang
dapat menimbulkan klaim Hukum (legal claim).
3. ICC dapat mengadili lagi kasus HAM berat yang sudah Nebis in Idem.ICC dapat
mengadili lagi jika proses perkara dalam pengadilan itu :
a. Dengan tujuan melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung
jawab pidana untuk kejahatan yang berada di dalam yurisdiksin
ICC .
b. Pemeriksaan tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak
sesuai dengan norma norma dariproses yang baik, yang diakui
oleh Hukum Internasional dan dilakukan tidak sesuai dengan

4. maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan
pengadilan.
Kesimpulannya : ICC merupakan pelengkap terhadap yurisdiksi Hukum Pidana
Nasional, tetapi dengan beberapa syarat seperti yang ditentukan dalam pasal 17
ayat (1) dan pasal 20 ayat (3) statute Roma.
4. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan,, pemeriksaan dipersidangan dalam perkara
pelanggaran ham yang berat bisa diterapkan uu no 8 tahun 1981
Mengenai hukum Acara yang berlaku atas perkara pelanggaran HAM berat ,
pasal 10 menentukan bahwa dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-
Undang No 26 tahun 2000, Hukum acara atas pelanggaran HAM berat dilakukan
berdasarkan ketentuan HukumAcara Pidana.
Dengan demikian penyelidikan , penyidikan , penuntutan , pemeriksaan di
persidangan , upaya Hukum , pelaksanaan putusan Pengadilan serta pengawasan
dan pengamatan pelaksanaan atas putusan perkara pelanggaran HAM yang berat ,
jika tidak ditentukan lain dalam Undang Undang No 26 Tahun 2000, maka
Hukum Acara atas pelanggarann HAM yang berat tersebut dilakukan berdasarkan
ketentuan Hukum Acara Pidana yaitu UU no 8 tahun 1981 Tentang KUHAP.
Karena berdasarkan pasal 2 pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus
yang berada dilingkungan peradilan umum.
5. Pengertian menurut pasal 18 ayat (1) UU No 26 Th 2000, penyelidik adalah
KOMNAS HAM sebagai lembaga Negara, bukan anggota KOMNAS
HAM.Berbeda dengan KUHAP dalam pasal 1 angka 4 KUHAP (UU No. 8 thn
1981) menetukan bahwa penyelidik adalah pejabat Polisi Negara republic
Indonesia.Dengan demikian dalam KUHAP penyelidik adalah anggota
Kepolisian Negara bukan Kepolisian Negera sebagai suatu lembaganya.
6. Pasal 19
(1) Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18, penyelidik berwenang:
a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul
dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga
terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

5. b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan
barang buk
c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk
diminta dan didengar keterangannya;
d. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat
lainnya yang dianggap perlu;
f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau
menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
g. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1. pemeriksaan surat;
2. penggeledahan dan penyitaan;
3. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-
tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
4. mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.
(2) Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang
diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyelidik
memberitahukan hal itu kepada penyidik.
7. pendapat dari penyidik sebagai berikut :
a. Hasil penyelidikan masih kurang lengkap.
Jika hasil penyelidikan masih kurang lengkap, dalam pasal 20 ayat (3)
menetukan bahwa penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan
tersebut kepada penyelidik dengan diserta petunjuk untuk dilengkapi,
dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya
pengembalian maka penyelidik wajib melengkapi kekurangan nya
sesuai dengan petunjuk penyidik.
b. Hasil penyelidikan sudah lengkap.
Jika menurut pendapat dari penyidik , hasil penyelidikan yang
diterima dari penyelidik sudah lengkap baik dilihat dari segi formil

6. dan matriilnya maka penyidk segera memberitahukan kepada
penyelidik bahwa hasil penyelidikannya sudah lengkap.
8. Apakah UU No 26 tahun 2000 mengatur tentang penyidik :
UU No. 26 tahun 2000 mengatur tentang penyidik, dibuktikan dengan adanya
Pasal 21 (3) – Pasal 21 (5), sbb :
Bagian Kelima
Penyidikan
Pasal 21
(1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh
Jaksa Agung.
(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk
kewenangan menerima laporan atau pengaduan.
(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung
dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau
masyarakat.
(4) Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan sumpah atau
janji menurut agamanya masing-masing.
(5) Untuk dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi syarat :
a. warga negara Republik Indonesia;
b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65
(enam puluh lima) tahun;
c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di
bidang hukum;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.
9. Lembaga mana yang berwenang melakukan fungsi penyidik dalam perkara
pelanggaran ham yang berat.
Lembaga yang berwenang melakukan fungsi penyidik dalam perkara pelanggaran
HAM yang berat adalah Jaksa Agung / Komnas HAM, hal ini tertulis dalam Pasal
21 (1) UU No. 26 tahun 2000.

7. 10. Lembaga yang berwenang memberikan perpanjangan penyidikan serta berapa
lama total waktu yang diberikan penyidik untuk melakukan penyidikan :
Lembaga yang berwenang memberikan perpanjangan penyidikan adalah Ketua
Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya, serta total waktu yang
diberikan penyidik untuk melakukan penyidikan adalah 240 hari, hal ibi dapat
dilihat dari Pasal 22 UU No. 26 tahun 2000, sbb :
Pasal 22
(1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) wajib
diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil
penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang
untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM
sesuai dengan daerah hukumnya.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan
penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama
60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah
hukumnya.
(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib
dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung.
(5) Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya
dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang
melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan.
(6) Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga
sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan
derajat ketiga, berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM
sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.