1. PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT DALAM
SISTIM
PEMERINTAHAN INDONESIA
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa MPR terdiri atas
anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur
lebih lanjut dangan undang-undang. Sedangkan jumlah anggota DPD
ditentukan setiap provinsi sebanyak 4 orang dan jumlah seluruh anggota DPD
tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR.Pemilihan umum anggota DPR dan
anggota DPD diatur melalui UU No. 12 Tahun 2003. Sedangkan ketentuan
tentang susunan dan kedudukan MPR diatur dengan UU No. 22 Tahun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Dasar ketentuan Pasal 2 (1) UUD 1945 berarti, bahwa jumlah anggota MPR
didasarkan atas penjualan anggota DPR dan anggota DPD. Keanggotaan MPR
diresmikan dengan keputusan Presiden (Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2003).
Jumlah anggota DPR sebanyak 550 orang (pasal 17 (1) UU No. 22 Tahun 2003).
Jumlah anggota DPR berdasarkan pasal 21 UU No. 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditentukan sebanyak 560
orang.
Tugas dan wewenang MPR diatur dalam UU No. 22 Tahun 2003 antara lain :
- Mengubah dan menetapkan UUD
- Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum
dalam Sidang Paripurna MPR
- Memutuskan usulan DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk
memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk
menyampaikan penjelasan di Sidang Paripurna MPR
- Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam
masa jabatannya.
Hak-hak anggota MPR (menurut pasal 12 UU No.22 Tahun 2003).
- Mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD
- Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan
- Memilih dan dipilih
- Membela diri
- Imunitas
- Protokoler
- Keuangan dan administrasi

2. Anggota MPR mempunyai kewajiban sebagai berikut (Pasal 13 UU No. 22
Tahun 2003) :
a. mengamalkan pancasila
b. melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945
c. menjaga keutuhan kesatuan RI
B. Presiden
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu
kali masa jabatan (pasal 7 UUD 1945 hasil amandemen).Dalam pasal 6 UU No.
23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden
dinyatakan, bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi
syarat :
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. tidak pernah mengkhianati Negara
c. bertempat tinggal dalam wilayah Negara kesatuan RI
d. terdaftar sebagai pemilih
e. WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain
karena kehendaknya sendiri.
f. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan
kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden
g. Dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
h. Diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan
umum sebelum
pelaksanaan pemilihan umum.
i. tidak pernah mengkhianati begara (Pasal 6 (1) UUD 1945)
j. dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A (1) UUD
1945)
k. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
sbagai Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 (1) UUD 1945).
l.tidak pernah melakukan perbuatan tercela
m.memiliki daftar wilayah hidup
n. berusia sekurang – kurangnya 35 tahun
Kekuasaan Presiden yang diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen adalah :
- membuat undang-undang bersama DPR
- menetapkan Peraturan Pemerintah
- memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU
- menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
dengan persetujuan DPR

3. - menyatakan keadaan bahaya
- mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan
pertimbangan DPR
- memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA
- memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
- mengajukan rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 19 (1) UUD 1945).
Sedangkan susunan keanggotaan DPR diatur melalui undang – undang (pasal
19 (2)UUD 1945). Dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditentukan jumlah anggota DPR sebanyak 560
orang yang berasal dari anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pasal 7
dan Pasal 21 UU No. 10 Tahun 2008).
Fungsi DPR ditegaskan dalam pasal 20A ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen
DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
· Fungsi legislasi DPR antara lain diwujudkan dalam pembentukan undangundang bersama Presiden.
· Fungsi anggaran DPR berupa penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang diajukan Presiden.
· Fungsi pengawasan DPR dapat meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan
Undang-Undang, pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sesuai
dengan jiwa UUD 1945.
Hak-hak DPR :
· Hak interpelasi
Yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai
kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat dan bernegara
· Hak angket
Yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah
yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan

4. · Hak menyatakan pendapat
Yaitu hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap
kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air
Hak-hak anggota DPR :
· Hak mengajukan pertanyaan
· Hak menyampaikan usul/pendapat
· Hak imunitas yaitu hak kekebalan hukum
d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK merupakan lembaga negara dengan tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara(Pasal 23 E ayat 1 UUD 1945). Hasil
pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan
kewenangannya (pasal 23E ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen).Kedudukan
BPK yang bebas dan mandiri berarti terlepas dari pengaruh dan kekuasaan
pemerintah, karena jika tunduk kepada pemerintah tidaklah mungkin dapat
melakukan kewajibannya dengan baik.BPK berwewenang meminta keterangan
yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan / instansi pemerintah.
e. Mahkamah Agung (MA)
MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman
disamping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (pasal 24 ayat 2 UUD
1945 hasil amandemen). Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA
membawahi beberapa macam lingkungan peradilan yaitu : Peradilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Militer,Peradilan Tata Usaha Negara(Pasal 24 ayat
2 UUD 1945).
Sebagai lembaga yudikatif MA memiliki kekuasaan dalam memutuskan
permohonan kasasi (tingkat banding akhir), memeriksa dan memutuskan
sengketa tentang kewenangan mengadili dan peninjauan kembali putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
MA berwewenang untuk menguji peraturan perundang – undangan dibawah
undang – undang terhadap undang – undang serta mempunyai wewenang
lainnya yang diberikan oleh undang – undang.Kedudukan peradilan umum
adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi pada umumnya.
Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan Tinggi
sebagai pengadilan tingkat banding.
f. Mahkamah Konstitusi
UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan adanya Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi memiliki tingkat kewenangan untuk :

5. · Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang
terhadap UUD
· Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD
· Memutus pembubaran Partai Politik
· Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pasal 24C ayat 1)
· Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD (pasal 24C
ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen)
Mahkamah konstitusi beranggotakan Sembilan hakim konstitusi, di mana tiga
anggota diajukan oleh MA, tiga anggota diajukan oleh DPR dan tiga anggota
diajukan oleh presiden (Pasal 24 C (3) UUD 1945).
Calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat :
a. warga Negara Indonesia
b. berpendidikan sarjana hokum
c. berusia sekurang – kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan
d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan hukuman 5tahun atau lebih
e. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
g. Komisi Yudisial
Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri yang dibentuk oleh Presiden
dengan persetujuan DPR (pasal 24B ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen).
Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang
hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela (pasal 24B
ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen).
Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku
hakim (pasal 24B ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen).
Melalui lembaga Komisi Yudisial itu diharapkan dapat diwujudkan lembaga
peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan
penegakan hukum dan pencapaian keadilan yang diputus oleh hakim yang
terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya.
h. Komisi Pemilihan Umum
KPU merupakan komisi yang bertanggung jawab akan pelaksanaan pemilihan
umum di Indonesia. KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri (pasal 22E ayat 5
UUD 1945 hasil amandemen).
Tugas dan wewenang KPU adalah :

6. · Merencanakan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu)
· Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu
· Mengkoordinasi, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan
pelaksanaan pemilu
· Menetapkan peserta pemilu
KPU menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD,
DPRD, Presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat (Pasal 1 (5) UU
No. 22 Tahun 2007).
Susunan organisasi penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan Pasal 4 UU
No. 22 Tahun 2007 adalah a. KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi
b. KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia
c. KPU kabupaten / kota berkedudukan di ibu kota kabupaten / kota
Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum adalah :
a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan umum
b. menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu
c. menetapkan peserta pemilu
d. menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan
pemungutan suara
e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu
f. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur dalam undang –
undang
i. Dewan Perwakilan Daerah
DPD merupakan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilihan
umum 4 wakil dari setiap provinsi (pasal 2 ayat 1 dan pasal 22C ayat 1 UUD
1945 hasil amandemen). DPD merupakan wakil-wakil provinsi (UU No. 32
Tahun 2004). Oleh karena itu, anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya
dan selama bertempat tinggal di ibukota negara RI (UU No. 32 Tahun 2004).
Kewenangan DPD dituangkan dalam pasal 22D UUD 1945 hasil amandemen
adalah sebagai berikut :
· Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah
· Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat
dan daerah.
· Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN
dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan
agama

7. . melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang – undang mengenai :
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran
j. Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala
daerah (pasal 24 ayat 1 huruf a UU No. 32 Tahun 2004). Kepala daerah untuk
propinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk kota
disebut Walikota (pasal 24 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004).
Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
dinas daerah, dan lembaga teknis daerah (pasal 120 ayat 1 UU No. 32 Tahun
2004). Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat
daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan
kelurahan (pasal 120 ayat 2 Keberadaan pemerintahan daerah di landasi oleh
ketentuan UUD 1945 Pasal 18 (1) yang menyatakan, bahwa Negara kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota.
Undang – undang yag mengatur tentang pemerintah daerah dan pemerintahan
daerah adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintahan daerah dibedakan antara pemerintahan daerah provinsi dan
pemerintahan daerah kabupaten / kota (Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2004).
k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Menurut pasal 40 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, DPRD
merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi,
anggaran, dan pengawasan (pasal 41 UU No. 32 Tahun 2004).
DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 75
(tujuh puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi, yang beranggotakan
lebih dari 75 (tujuh puluh lima) orang membentuk 5 (lima) komisi (pasal 51 ayat
1 UU No. 32 Tahun 2004). Sedangkan DPRD kbupaten/kota yang
beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang
membentuk 3 (tiga) komisi, yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima)
orang membentuk 4 (empat) komisi (pasal 51 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004).
DPRD dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR
DPD dan DPRD dinyatakan, bahwa DPRD terdiri atas DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten / kota. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan

8. berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 40
UU No. 32 Tahun 2004).
DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai lembaga daerah provinsi (Pasal 60 UU No. 22 Tahun
2003). Sedangkan DPRD kabupaten / kota merupakan lembaga perwakilan
rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah
kabupaten / kota (Pasal 76 UU No. 22 Tahun 2003).