Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan parlementer dan presidensial serta kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menurut UUD 1945.

1. Chouji-Eriko

2. Ada dua macam :
1. Sistem Pemerintahan Parlementer : sistem
pemerintahan di mana kepala pemerintahan
dipegang oleh perdana menteri.
2. Sistem Pemerintahan Presidensiil : sistem
pemerintahan di mana kepala pemerintahan
dipegang oleh presiden.

3. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer :
1. Kekuasaan legislatif lebih kuat daripada
eksekutif.
2. Menteri bertanggungjawab pada DPR.
3. Parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan
dengan “mosi tidak percaya”.
4. Kepala pemerintahan dijabat oleh perdana
menteri.

4. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil :
1. Presiden sbg kepala negara dan kepala
pemerintahan.
2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
3. Presiden tdk dpt membubarkan kekuasaan
legislatif.
4. Presiden berhak mengangkat dan
memberhentikan menteri.

5.  Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, kekuasaan tertinggi
dipegang oleh rakyat
 Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, segala sesuatu
harus dilaksanakan berdasar hukum
 Pasal 22E ayat 2 dan Pasal 18 ayat 4 UUD
1945, kekuasaan memilih pemimpin&wakil
rakyat diserahkan kpd rakyat
 Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, pres berkuasa hnya
dlm bidang pemerintahan (eksekutif)

6.  Pasal 7C UUD 1945, kedudukan
presiden&DPR sama kuat
 Pasal 17 ayat 1&2, dlm melaksanakan tugas,
presiden dibantu menteri
 Pasal 20 ayat 1, DPR sbg lembaga legislatif
( menyusun RUU )

7. Contoh pelaksanaan kedaulatan dlm UUD 1945
:
1. Pasal 6A ayat 1, memilih sepasang Pres dan
wapres secara langsung
2. Pasal 19 ayat 1, mjd anggota DPR melalui
pemilu
3. Pasal 22C ayat 1, mjd anggota DPD
4. Pasal 2 ayat 1, mjd anggota MPR yg
beranggotakan DPR dan DPD

8. a. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan
membentukUU, lembaga yg terkait : MPR,
DPR , DPD
b. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan
menjalankan UU , lembaga terkait : Pres dan
Wapres
c. KekuasaanYudikatif, yaitu kekuasaan
mengawasi jalannyaUU, lembaga terkait :
MA ,MK, KY

9. 1. MPR, terdiri dari anggota DPR&DPD(pasal 2
ayat 1). Menurut pasal 3 UUD ‘45, MPR
bertugas :
 Mengubah dan menetapkanUUD
 Melantik Pres&Wapres
 Dpt memberhentikan Pres&Wapres mnurut
UUD

10. 2. Presiden , memangku jabatan 5 th (pasal 7 UUD
’45)
Kekuasaan :
 Bidang legislatif : menyusun UU dan
menetapkan APBN brsama DPR
 Bidang eksekutif : menetapkan PP untuk
menjalankan UU ( pasal 4 ayat 1 & pasal 5 ayat 2
UUD ’45)
 Sbg kepala negara : membentuk DPA,
memegang kekuasaan tertinggiAD,AL,AU ,
menyatakan perang , menyatakan keadaan
bahaya, mengangkat duta konsul dg
pertimbangan DPR, menerima penempatan
duta dr neg lain, memberi amnesti abolisi ,
memberi gelar tanda jasa dll

11. FUNGSI DAN HAK DPR
3. DPR, memiliki 3 fungsi :
a. Fungsi anggaran, menetapkanAPBN
b. Fungsi legislasi, membuat peraturan
perundangan
c. Fungsi pengawasan, mengawasi pres dlm
pemerintahan
Hak DPR :
1. Hak menyatakan pendapat
2. Hak interpelasi
3. Hak angket
4. Hak imunitas

12. 4. BPK, badan pemeriksa keuangan yg
bebas,mandiri,dan tdk terpengaruh pihak lain
(pasal 23 UUD ‘45)
Bertugas memeriksa pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara

13. 5. MA, lembaga peradilan umum di NKRI. Berwenang :
mengadili perkara pada tingkat kasasi dan menguji
perpu di bawah UU thdp UU
6. MK, beranggotakan 9 hakim konstitusi yg diajukan
DPR&Pres ( pasal 24C ayat 3 UUD ‘45)
Wewenang :
1. Memutus pembubaran parpol
2. Memutus perselisihan ttg hasil pemilu
3. Mengadili pd tingkat I dan terakhir
4. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara

14. 7. DPD, menurut pasal 22D UUD ‘45 , DPD
berwenang :
a. Mengajukan RUU
b. Ikut membahas RUU
c. Memberi pertimbangan atas RUU&APBN
d. Mengawasi pelaksanaan UU
8. Pemerintah Daerah, terdiri atas
gubernur,walikota dan bupati . Menurut UU
32 th 2004, kewajiban pemerintah daerah :
a. Memberi laporan penyelenggaraan
pemerintahan