Hukum konstitusi

10,068 views

Published on

HUKUM KONSTITUSI

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,068
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
173
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hukum konstitusi

  1. 1. HUKUM KONSTITUSI Dosen Pengajar Dr. Hj.Darmini Roza ,S.H. M.H PENGERTIAN KONSTITUSI Secara Etmologi istilah konstitusi, konstitusional dan konstitusionalisme ,mempunyai pengertian dan makna yang sama .
  2. 2. Lanjutan • Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang Undang Dasar Suatu Negara) • Konstitusional adalah tindakan /prilaku pimpinan negara /penguasa berupa kebijakan harus sesuai dengan Konstitusi yang menyimpang berarti tidak konstitusional • Konstitusinalisme adalah suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui kostitusi.
  3. 3. Lanjutan • Istilah Kontitusi ,constituer (Perancis) yang berarti membentuk,maksudnya pembentukan ,menyusun,dan menyatakan suatu Negara. • Istilah Konstitusi,disebut grondwet (Belanda) yang berarti Wet= undangundang,Grond=tanah/dasar • Istilah Konstitusi,constitution(Inggris) dan dalam bahasa indonesia disebut konstitusi
  4. 4. • Pengertian constitution dalam praktek dapat berarti lebih luas yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat bagaimana pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. • Dalam Bhs Latin kata konstitusi merupakan gabungan kata cume dan stature.Cume adalah sebuah preposisi yang berarti bersama dengan.., sedangkan statuere yang berarti berdiri. Maksudnya membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan.Bentuk tunggal(constitutio),Bentuk jamak(constitusiones)
  5. 5. • Menurut L.J Van Apeldoorn membedakan constitution dengan gronwet.Gronwet(undang-undang dasar) adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi sedangkan constitution memuat baik tertulis maupun tidak tertulis. • Menurut Sri Sormanrti M, konstitusi sama dengan undang-undang dasar sesuai dengan praktek ketatanegaan disebagian besar negara-negara dunia termasuk di Indonesia.
  6. 6. lanjutan Herman Heller dan F. Lassalle membagi pengertian Konstitusi menjadi tiga bagian: 1.Die Politische Verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit.Konstitusi adalah mencerminkan Kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan . 2.Die Verselbstandigte rechtsverfasung.Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat dan mengandung pengertian yuridis. 3.Die geshereiben verfassung.Konstitusi yang ditulias dalalm suatu naskah sebagai undang-undangyang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.
  7. 7. lanjutan • F.Lassalle : Membagi kontitusi dalam dua pengertian • 1.Pengertian sosiologis atau politis (sosiologische atau politische behrib).Konstitusi adalah sintesis foktorfaktor kekuatan yang nyata (derecle machtsfactoren) dalam masyarakat.Jadi Konstitusi mengambarkan hubungan antara kekuasaan -kekuasaan yang terdapat dalam suatu negara,seperti raja,parlemen, kabinet ,partai politik,itulah yang konstitusi. • 2.Pegertian Yuridis (yuridische begrib)Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan
  8. 8. Selanjutnya penganut paham modern dengan tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang- undang dasar yang di pelopori oleh C.F.Srtong dan James Bryce,dalam bukunya,Modern Political Constitutions. James menyatakan ,pengertian konstitusi sebagai kerangka Negara yang diorganisir melalui Hukum .
  9. 9. lanjutan • 1.Pengaturan mengenai Pendirian lembagalembaga yang permanen. • 2.Fungsi dari alat-alat kelengkapan • 3.Hak-hak tertentu yang telah ditetepkan. • Sementara itu C.F.Strong berpendapat: Konstitisi adalah sekumpulan asas-asas yang menyelenggarakan, • 1.Kekuasaan pemerintah(dalam arti luas)
  10. 10. lanjutan • 2.Hak-hak dari pemerintah. • 3.Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut di dalamnya masalah hak asasi manusia). Rumusan d atas menurut Sri Soemntri ,Strong mengartikan konstitusi lebih luas tidak hanya mengatur tentang hakhak yang diperintah atau hak-hak warga negar,sementara Bryce menyatkan dalam masyarakat politik yang diatur oleh hukum.
  11. 11. lanjutan • Sementara itu menurut K.C.Wheare dalam bukunya yang berjudul Modern Constitutions mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan simtem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan –peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
  12. 12. lanjutan • Dari beberapa Pendapat para ahli tentang pengertian konstitusi dapat disimpulkan bahwa pengertian konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Adapun batasannya dapat dirumuskan sebagai berikut: • 1.Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kepada para pengusa. • 2.Suatu Dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. • 3.Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara • 4.Suatu Deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia.
  13. 13. Sejarah Perkembangan Konstitusi • Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah disusun melalui dan oleh hukum sejak zaman yunani dimana mereka telah mengenal beberapa kumpulan hukum. • Pada masa kejayaannya antara th 624-404 M. • Athena pernah mempunyai tidak tidak kurang 11 konstitusi. • Koleksi Aristoteles sendiri berhasil terkumpul sebanyak 158 buah konstitusi dari berbagai negara. • Pada saat itu pemahaman konstitusi hanya merupakan kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata. • Setelah Kekaisaran Roma pengertian konstitusi (Constitusionnes) Adalah suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar.
  14. 14. lanjutan • Termasuk pernyataan –pernyataan pendapat dari para ahli hukum/negarawan serta adat kebiasaan setempat,disamping undangundang,kontitusi Roma mempunyai pengaruh yang cukup besar sampai abad pertengahan,diantaranya: kekuasaan teringgi kaisar menjelma dalam bentuk L,Etat General di Perancis, ordo et unitas yang mempengaruhi tumbuhnya paham Demokrasi Perwakilan dan Nasionalisme yang merupakan cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme moderen.
  15. 15. Lanjutan • Selanjutnya pada abad pertengahan paham konstitusionalisme bergeser ke paham feodalisme.Sistem feodal ini mengandung suatu pengertian bahwa tanah dikuasai oleh tuan tanah,sedangkan seorang Raja yang mempunyai status lebih tinggi tidak mendapat tempat. • DI Eropa Kontinental,raja mendapat tempat yang ditandai semakin kokohnya absolutisme,khususnya di Perancis,Rusia,Austria, • Di Inggris,kaum bangsawan mendapat sebagai puncak kemenangannya ditandai The Glorius Revulution(1688),Kemenangan kaum bangsawan dalam revolusi istana menebabkan berakhirnya absolutisme di Inggris dan munculnya parlemen sebagai pemegang kedaulatan,akhirnya Inggris beserta negara koloninya mengeluarkan Declaration of Independence dan menetapkan konstitusi-konstitusinya sebagai dasar negara yang berdaulat(1776)
  16. 16. lanjutan • Perjalanan sejarah berikutnya(1776) meletus revolusi dlm Monarki Absolutisme di Perancis,yg ditandai ketegangan-ketegangan dlm masyarakat dan terganggunya stabilitas keamanan negara,yg pada gilirannyaEstats Generaux memproklamirkan dirinya,Constuante(20-6-1789)dan satu tahun kemudian tepatnya 14-9-1791 Konstitusi pertama di Eropa diterima oleh Louis XVI. Sejak itu sebagian besar dari Negara-Negara di Dunia baik Monarki maupu Republik,Negara Kesatuan maupun Federal,sama-sama mendasarkan atas suatu konstitusi • J.J Rousseau dalam bukunya:Du Contract Social, menyatakan”manusia itu lahir bebas dan sederajat dlm hakhaknya sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum.pernyataan tsb menjiwai ,De Decleration des droit de I’Homme et du Citoyen dan mengilhami Pembentukan Kontitusi Perancis khususnya menyangkut HAM. •
  17. 17. Lanjutan • Pembentukan Konstitusi Perancis menjadi awal konkretisasi Konstitusi dalam arti tertulis(modern) seperti yg ada di Amerika. • Konstitusi model Amerika(yg tertulis) kemudian diikuti oleh berbagai konstitusi diberbagai negara di Eropa sepeti:Konstitusi Spanyol(1812),Norwegia(1814),Nederland(1815), Belgia(1831),Itali(1848),Austria(1861),Swedia(18 66),sampai abad XIX,Inggris,Hongaria dan Rusia belum mempunyai konstitusi yang tertulis.
  18. 18. Lanjutan • Konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar dan Hukum Dasar (konstitusi modern) muncul bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi perwakilan dan konsep nasionalsme. • Demokrasi Perwakilan muncul sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan kehadiran lembaga legislatif yg berfugsi membuat undang-undang untuk mengurangi dan membatasi dominasi hak-hak raja, alasan inilah yg mendudukan konstitusi (tertulis) sebagai hukum dasar yg lebih tinggi dari pada raja serta mempekokoh Lembaga Perwakilan Rakyat.
  19. 19. lanjutan • Pada masa oerang dunia I 1914 telah banyak memberikan dorongan bagi kontitusionalisme dengan menciptakan negara-negara baru dengan konstitusi yg berasaskan demokrasi dan nasionalisme selanjutnya dikonretkan dengan mendirikan liga bangsa-bangsa untuk menciptakan perdamaian dunia. • Tahun 1917 muncul reaksi keras melawan konstitusionalisme politik,revolusi Rusia diikuti meletusnya fasisme di Itali dan pemrontakan nazi di Jerman sampai meletusnya perang dunia II. • Perang Dunia II telah memberikan kesempatan kepada bangsabangsa untuk menerapkan metode –metode konstitusionalsme terhadap bangunan internasional melalui piagam perserikatan bangsa-bangsa untuk mencapai perdamaian dunia yg permanen. • Konstitusi modern diharapkan bisa merupakan jaminan bagi pelaksanaan hak-hak asasi manisia serta paham welfare state dan perlindungan secara yuridis konstitusional.
  20. 20. Konstitusi Madinah • Jauh sebelum pemikir-pemikir barat mengemukakan berbagai konstitusi di Yunani sejarah islam telah mencatat bahwa sejak zaman Rasulullah Muhammad Saw, telah lahir konstitusi tertulis yang pertama yg kemudian dikenal dg konstitusi Madinah.(Piagam Madinah) • Konsepsi islam tentang Negara mengandung prinsip-prinsip tentang negara modern seperti keadilan,persamaan dan permusyawaratan,dan mempunyai peranan penting bagi pembentukan negara modern,Piagam Madinah untuk pertamakalinyamenyabutkan dasar-dasar masyarakat partisipatif dan egaliter dg ciri utamanyapengakuan terhadap hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi baik muslim maupun yahudi.
  21. 21. Materi Muatan Konstitusi • Pada dasarnya sebuah konstitusi merupakan dokumen nasional suatu negara dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum yg hendak diwujudkan. • Menurut A.A.H. Struycken, undang-undang dasar (grondwet) sabagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi: • 1.Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu lampau • 2.Tingkat tertinggi perkembngan ketatanegaraan • 3.Pandangan tokoh bangsa yg hendak diwujudkan • 4.suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin
  22. 22. lanjutan • Menurut Wheare ada dua pendapat tentang isi suatu konstitusi.Pertama,konstitusi semata-mata hanya dokumen hukum dan isinya hanya berupa atran-aturan hukum.Kedua,konstitusi bukan hanyaberisi kaidah-kaidah hukum saja akan tetapi juga berisi pernyataan tentang keyakinan prinsip-prinsip dan cita-cita. Selanjutnya menurut wheare. Konstitusi yg terbaik dan ideal adalah konstitusi harus sesingkat mungkin untuk menghidarkan kesulitan para pembentuk UUD dlm mana yg penting harus dicantumkan dan mana yg tdk perlu pd saat mereka merancang suatu UUD sehingga hasilnya dapat diterima baik oleh mereka yg akan melaksanakan maupun yg akan dilindungi oleh Undang-Undand Dasar tsb.
  23. 23. lanjutan • Menurut Mr.J.G. Steebeek yg dikutip Sri Soemantri dlm disertasinya, pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok: • 1.adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. • 2.ditetepkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yg bersifat fundamental • 3.adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraanyg juga bersifat fundamental.Pendapat Steenbeek di atas hampir sama denga pendapat Strong.
  24. 24. Lanjutan • Menurut Miriam Budiardjo,setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan mengenai; • 1.Organisasi negara,misalnya pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian,prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya. • 2.Hk-hak asasi manusia • 3.Prosedur mengubah Undang-Undang dasar. • 4.Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.
  25. 25. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Konstitusi • Kedudukan Konstitusi dalam negara selalu berubah darizaman ke zaman. • Pada masa peralihan dari negara feodal atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi,konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa, dengan kemenangan dan perjuangan rakyat kedudukan konstitusi bergeser menjadi kekuatan dipihak rakyat yg kemudian ditentukan oleh ideologi yg melandasi negara. • Konstitusi menjamin alat rakyat untuk konsolodasi kedudukan hukum dan politik,untuk mengatur kehudupan dan mencapai citacita dlm bentuk negara • Memuat aturan dan prinsip-prinsip hukum serta haluan negara dan patokan kebjakan sebagai pengikat penguasa. • Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang,dg cara membagi kekuasaan
  26. 26. lanjutan • Tujuan Konstitusi untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik serta membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa dan menetapkan bagi para penguasa tsb batas-batas kekuasaan dengan jelas.
  27. 27. Klasifikasi Konstitusi menurut K.C.Wheare (ahli konstitusi dari Inggris) • 1.Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and unwritten constitution) yg dimaksud dg tertulis adalah suatu konstitusi yg tertuang dlm sebuah dokumen formal,sdgkan konstitusi tdk tertulis yg tdk dituangkan dlm dokumen formal,seperti konstitusi Inggris,Israil,New Zaeland. • 2.Konstitusi fleksibel dan konstitusi rijid (flexible constitution and rigid constitution)maksudnya dilihat pada kriteria cara dan prosedur perubahannya jika mudah digolongkan fleksibel dan sebaliknya jika sulit termasuk konstitusi yg rijid.
  28. 28. lanjutan • 3.Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tdk derajat tinggi(supreme constitution and not supreme constition) maksudnya derajat tinggi mempunyai kedudukan tertinggi dlm negara dan berada di atas peraturan per-uu lainya serta syarat perubahan lebih berat. Sebaliknya konstitusi tdk derajat tinggi kedudukannya sama dg undang-undang. • 4.Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan(federal constitution and unitary constitution) maksudnya konstitusi tsb berkaitan dg bentuk negara jika negara serikat maka sistem akan didapatkan pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dg pemerintah negara bagian dan dlm negara kesatuan pembagian kekuasaan tdk dijumpai karena kekuasaan tersentralisasi di pusat walaupun dikenal juga sistem desentralisasi
  29. 29. lanjutan • 5.Konstitusi sistem pemerintahan presdensial dan konstitusi sistem parlementer(presidential executive andparliamentary)C.F.Strong,mengemukakan bahwa didunia ini ada dua macam yaitu sistem pemerintahan presidensial: • A.disamping mempunyai kekeasaan nominal sebagai kepala negara presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. • B.presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaanlegislatif,akan tetepi dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih sepwrti di Amerika Serikat. • C.Presiden tdk termasuk pemegang kekuasaan legislatif • D.presiden tdk dpt membubarkan pemegang kekuasaan legislatif.
  30. 30. lanjutan • Adapun sistem pemerintahan parlementer dg kriteria: • A.Kabinet yg dipilih oleh perdana menteri dibentuk atau berdasarkan kekuatan –kekuatan yg menguasai parlemen • B.Para anggota kabinet,mungkin seluruhnya,mungkin sebahagian adalah anggota parlemen. • C.Perdana Menteri bersama kabinet bertanggung jawab kpd parlemen • D.Kepala Negara dg suara atau nasehat Perdana Menteri dpt membubarkan Parlemen dan memerintahkan diadakan pemilihan umum.
  31. 31. Nilai Konstitusi • 1.Nilai yg bersifat normatif;yg bersifat ideal(teori) danyg bersifat bagaimana melaksanakan undangundang dasar(praktek) • 2.Nilai yg bersifat nominal yaitu maksudnya menurut hukum berlaku tapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. • 3.Nilai konstitusi bersifat semantik yaitu konstitusi yg dilaksanakan dg penuh sebagai mobilitas kekuasaan yg dinamis untuk mengatur ,tetapi dlm hal ini dibekukan untuk kepentingan kekuasaanyg sebenarnya.
  32. 32. KONSTITUSI DAN NEGARA • A.NILAI KONSTITUSI DALAM SUATU NEGARA.Karl Laewenstein membagi tiga tingkatan nilai pada Konstitusi: • 1.Nilai yg bersifat normatif yaitu sifat ideal dari undangundang dasar( Teori) dan bagaimana melaksanakan undang-undang dasar(Praktek) • 2.Nilai yg bersifat nominal,yaitu Konstitusi menurut hukum berlaku tetapi tidak dilaksanakan menurut semestinya yaitu tdk memiliki kenyataan yg sempurna. • 3.Nilai yg bersifat semantik ,yaitu suatu konstitusi yg dilaksanakan dan diperlakukan dg penuh ,tetapi hanyalah sekedar memberi bentuk (formalization) untuk melaksnakan kekuasaaan politik.
  33. 33. Lanjutan • Konstitusi menempati posisi yg krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara.Negara dan konstitusi merupakan lembaga yg tdk dpt dipisahkan,A,Hamid S.Attamimi menyatakan tentang pentingnya suatu Konstitusi (Undang-Undang Dasar)adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.
  34. 34. Lanjutan • Undang-Undang Dasar /Konstitusi tertulis yg merupakan dokumen formal berisi: • 1.Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu yg lalu. • 2.Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa • 3.Pandangan tokoh-tokoh bangsa yg hendak diwujudkan baik saat ini maupun masa ug akan datang • 4.Suatu keinginan dg mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. • Dari materi muatan konstitusi tsb menunjukan arti penting konstitusi bagi suatu negara • Menurut Djokosutomo pentingnya konstitusi dlm suatu negara,pertama:dari segi isi (naar de inhoud),karena konstitusi memuat dasar( grond slagen),dari struktur (inricthing ) dan memuat fungsi (administratie) Negara.Kedua: Dari segi bentuk (naar de maker) karena yg membuat konstitusi adalah lembaga bisa oleh seorang raja,raja dg rakyat badan konstituante atau lembaga diktator
  35. 35. lanjutan • Menurut K.C.Wheare,mengaitkan pentingnya konstitusi dg pengertian hukumdlm arti sempit dimana konstitusi dibuat oleh badan yg mempunyai wewenang hukum yaitu sebuah badan yg diakui sah untuk memberikan kekutan hukum pada konstitusi.
  36. 36. SUPREMASI KONSTITUSI DALAM NEGARA • Dalam negara modern,penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar(Droit Constitusional),konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dlm suatu negara dan mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum. • Menurut K.C. Wheare dlm bukunya Modern Constitutions pada intinya kedudukan konstitusi mempunyai kedudukan /derajat tertinggi dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek hukum dan aspek moral.
  37. 37. lanjutan • 1.Dari aspek hukum,bahwa konstitusi dibuat oleh Badan Pembuat undang-undang atau lembagalembaga. • 2.Konstitusi dibentuk atas nama rakyat, berasal dari rakyat kekuatan berlakunya dijamin oleh rakyat dan ia harus dilaksanakan langsung kepada masyarakat untuk ke pentingan mereka • 3.Dilihat dari sudut hukum proses pembuatan konstitusi ditetapkan oleh lembaga atau badan yg diakui keabsahannya.
  38. 38. lanjutan • Konstitusi dilihat dari aspek moral sebagai landasan fundamental,konstitusi tdk boleh bertentangan dg nilai-nilai universal dari etika moral.
  39. 39. Lanjutan • Menurut Wheare, konstitusi pada kedudukan yg tinggi(supremi) merupakan jaminan bahwa konstitusi akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi tdk akan dirusak dan diubah sembarangan akan tetapi dilakukan secara hikmat,penuh kesungguhan dan pertimbangan yg mendalam, agar dapat dilaksanakan dg baik maka perubahannya mensyaratkan adanya suatu proses dan prosedur yg khusus atau istimewa.
  40. 40. Sistem Perubahan Konstitusi • Bila diteliti secara teori diberbagai negara sehubungan dengan sistem perubahan konstitusi paling tdk ada dua sistem yg sedang berkembang yaitu renewel(pembaharuan) dianut di negara Eropa Kontinental dan amandement(perubahan)seperti yg dianut di negaranegara Anglo-Saxon. • Pertama,apabila suatu konstitusi (UUD) dengan perubahan dg pembaharuan yg di berlakukan adalah konstitusi yg baru secara keseluruhan seperti yg dianut negara Belanda ,Jerman dan Perancis. • Kedua apabila suatu konstitusi diubah (diamandemen) maka konstitusi yg asli tetap berlaku seperti yg di anut negara Amerika Serikat
  41. 41. lanjutan • Konstitusi Amerka Serikat tercatat sampai 30 juni 1971 sudah diamandemen 26 kali dalam 180 tahun sejak amandemen pertama 15 desember 1791. • Amandemen bukan mengganti UUD dg yg baru akan tetapi amandemen dilakukan dg cara Adendum atau melakukan tambahan –tambahan pasal untuk bab-bab konstitusi yg dianggap perlu mengingat perkembangan aspirasi yg hidup dlm masyarakat.
  42. 42. lanjutan • Cara lain mengubah UUD/Konstitusi melalui jalan penafsiran menurut K.C.Wheare ada 4 macam cara: • 1.Beberapa kekuatan yg bersifat primer(some primary forces) • 2.Perubahan yg diatur dlm konstitusi(formal amamdement) • 3.Penafsiran secara hukum(yudicial interpretation) • 4.Kebiasaan dan kebisaan yg terdapat dlm bidang ketatanegaraan(usage and convention)
  43. 43. lanjutan • Munurut C.F.Srtong,prosedur perubahan konstitusi ada 4 cara: • 1.Perubahan konstitusi yg dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif,dengan pembatasan tertentu. • 2.Perubahan konstitusi yg dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. • 3.Perubahan konstitusi di negara serikat dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian • 4.Perubahan konstitusi yg dilakukan dlm suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yg dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.
  44. 44. KONSTITUSI RIS 1949DAN SEJARAH PENETAPANNYA • Bentuk Negara RIS ialah negara serikat dan yg berbentuk federasi dan merupakan negara hukum yg demokrasi.Kedaulatan negara dilakukan oleh pemerintah bersama dg DPR dan senat. • RIS menganut paham kedaulatan rakyat dan negara hukum psl 1 Konstitusi RIS. • Wilayah RIS yaitu wilayah bersama,negara indonesia Timur,Negara Pasundan,distrik Federal jakarta negara jawa timur,negara madura ,negata sumatera timur dan negara sumatera selatan • Satuan-Satuan kenegaraan yg berdiri sendiri ;Jawa Tengah ,Bangka ,Belitung,Riau,Kalimantan Barat(daerah istimewa).Dayak Besar, Daerah Banjar,Kalimantan Tenggara dan Timur. Daerah yg tdk termasuk daerah bagian yaitu swapraja Kota Waringin daerah Sabang Padang diperintah oleh alat kelengkapan RIS. • Alat Kelengkapan Federal RIS adalah Presiden,Menteri, Senat, DPR ,Mahkamah Agung,Dewan Pengawas Keuangan.
  45. 45. Lanjutan • Pasal 80 menyebutkan Senat mewakili daerah-daerah bagian,setiap daerah bagian mempunyai dua anggota dalam senat dan setiap anggota senat mengeluarkan satu suara dalam senat • Pasal 81 Anggota senat ditunjuk oleh pemerintah daerah-daerah bagian dari daftar yg disampaikan oleh masing-masing perwakilan rakyat dan yg memuat tiga calon untuk tiap-tiap kursi dan jika dibutuhkan calon untuk daerah-daerah bagian,maka pemerintah ybs bebas untuk menggunakan sebagai satu, daftar-daftar yg disampaikan oleh perwakilan rakyat untuk pilihan lembar itu.Daerah-daerah bagian dapat mengadakan sendiri peraturan – peraturan yg perlu untuk menunjuk anggota-anggota dalam senat. • Konstitusi RIS terdiri dari 197 pasal VI Bab dan bab VI terdiri dari bagian I tentang perubahan dimana Konstitusi dapat dirubah dg undang-undang federal.Bagian II mengatur ketentuan peralihan dan bagian III tentang ketentuan penutup.
  46. 46. Dewan Perwakilan Rakyat Konstitusi RIS • DPR terdiri dari 150 anggota yg terbagi atas 50 anggota dari negara bagian RI dan 100 anggota dari daerah-daerah selebihnya • Kewenangan utama DPR membuat undangundang,Keangotaan senat tidak dapat dirangkap dg keanggotaan DPR,PresidenRIS, Menteri ( Federal),Jaksa Agung RIS,Dewan Pengawas Keuangan ,ketua dan wakil ketua MA,Presiden Bank Sirkulasi,Wali Negara ( daerah bagian) Menteri daerah bagian
  47. 47. Sistimatika Konstitusi RIS • 1.Mukadimah terdiri 4 alinea dan pada alinia ke 4 tercantum pancasila sebagai dasar negara RIS. • 2.Bab I Negara RIS,terdiri bentuk negara dan kedaulatan,daerah negara,lambang dan bahsa negara,hak kebebasan dasar manusia • 3.Bab II RIS dan daerah-daerah bagian,pembagian penyelenggaraan pemerintahan antara RIS dg daerah-daerah bagian serta hubungan keuangan,hak -hak dan kewajiban serta daerah-daerah swapraja. • 4.Bab III.perlengkapan RIS,Pemerintah,Senat, DPR Mahkamah Agung,dewan pengawas keuangan. • 5.BabIV Pemerintahan,perundang undangan,pengadilan ,keuangan,,perhubungan luar negeri ,pertahanan kebangsaan dan keamanan umum. • 6.Bab V Konstituante dan Bab VI ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
  48. 48. Undang-Undang Dasar Sementara 1950(Berlaku 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli1959 • UUDS 1950 terdiri dari 6 Bab 146 Pasal • Pasal 1 menyebutkan Republik Indonesia yg merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yg demokrasi dan berbentuk kesatuan • Kedaulatan RI adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dg dewan perwakilan rakyat,dan Pasal 2 menyebutkan RI meliputi seluruh daerah Indonesia. • Pasal 44 Alat Kelengkapan Negara adalah,:Presiden dan wakil Presiden,Menteri-Menteri,Dewan Perwakilan Rakyat,Mahkamah Agung Dewan pengawas keuangan
  49. 49. Sejarah Undang-Undang Dasar 1950 • • • • • Bentuk negara serikat ternyata tidak sesuai dg aspirasi rakyat Indonesia,satu persatu negara bagian yg bernaung dibawah RIS menggabungkan diri dg RI,sehingga negara RIS semakin berkurang, pada bulan mei 1950 negara bagian tinggal tiga yaitu RI(di Yogyakarta),Negara Indonesia Timur,Negara sumatera Timur. Sejarah penyusunan UUDS diawali dg perundingan antara pemerintah RIS dg Pemerintah RI dg tujuan untuk kembali ke negara kesatuan dan sebagai penjelmaan proklamasi 17 agustus 1945 19 Mei 1950 Piagam Persetujuan antara Pemerintah RIS dg Pemerintah RI ditanda tangani( oleh masing-masing Perdana Menteri). Penetapan UUDS 1950 nerdasarkan UU Federal No.7 Tahun 1950 LN 56 tahun 1950 dan pada tgl 15 agustus 1950 UUDS dinyatakan berlaku Pelaksanaan UUDS dimulai pada tgl 17 tahun 1950 era demokrasi liberal dengan sistem parlementer.Penganutan sistem parlementer tercantum dalam beberapa pasal UUDS.Pasal 83ayat(1) menentukan bahwa Presiden dan wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat diganggu gugat dan ayat(2 ) menentukan bahwa yg harus bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah ialah menteri-menteri,baik secara bersama-sama untuk seluruhnya ,maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri
  50. 50. Lanjutan • Pasal 56 DPR mewakili seluruh rakyat Indonesia yg terdiri setiap 300.000 jiwa mewakili satu orang dan dipilih dalam suatu pemilihan umum munurut aturan undang-undang. • Konstituante(Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dg Pemerintah selekaslekasnya menetapkan Undang-Undang RI yg akan mengantikan UUDS.Konstituante terdiri jumlah anggota yg besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk warga negara Indonesia mempunyai seorang wakil
  51. 51. Lanjutan • Berdasarkan Pasal 134 tsb,pada tahun1955 diselenggarakan pemilu pertamasepanjang sejarah negara RI yaitu pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR,namun kemudian konstituante dibubarkan oleh Presiden melalui Dekrit 5juli 1959 sekligus mengakhiri berlakunya UUDS 1950. • Konstituante yg diberi tugas untuk menyusun UUD yg tetep ternyata tidak dapat dilaksanakan oleh konstituante karena ketidak stabilan politik dan pemerintahan serta demokrasi Liberal (parlementer)di Indonesia
  52. 52. Lanjutan • Bila dibanding dg Konstitusi RIS danUUD1945,maka ternyata UUDS tidak mengenal adanya Senat (K.RIS)dan Dewan Pertimbangan Agung(UUD1945) sementara itu UUDS tidak mengenal adanya MPR(UUD1945)sedangkan UUDS mengenal adanya jabatan Wakil Presiden. • Konstitusi RIS dan UUDS sama dalam Sistem Kabinetnya,yaitu sistem kabinet Parlementer yg bertanggung jawab kepada Presiden
  53. 53. lanjutan • 1.DPR RI dapat memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan jabatannya,sebagai imbangannya Presiden berhak membubarkan DPR. • 2.Kabinet UUDS RI tidak mengenal adanya menterimenteri yg berkedudukan khusus,untuk merundingkan bersama-sama kepentingan umum,menteri-menteri bersidang dalam Dewan Menteri yg diketuai oleh Perdana Menteri atau dalam hal perdana menteri berhalangan, oleh salah seorang Menteri yg ditunjuk oleh dewan menteri.
  54. 54. KONSVENSI DAN KONSTITUSI DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN DI INDONESIA Istlah Konvensi berasal dari bahasa Inggeris,Convention.Secara akademisi istilah Convention digabung dengan constitution atau constitusional. Dicey (sarjana ingeris) awalnya menggunakan istilah konvensi sebagai ketentuan ketatanegaraan,yg menyatakan bahwa Hkum Tata Negara( Constitusional Law), terdiri dari: 1.Hukum Konstitusi(The Law of the Constitusi) yaitu undang-undang ttg hukum tata negara dan Common Law yg berasal dari keputusan keputusan hakim dan ketentuan dari kebiasaan serta adat turun temurun. 2.Konvensi Konvensi Ketatanegaraan(Conventions of the Constutution)yg berlaku dan dihormati dlm kehidupan ketatanegaraan. Dan bila terjadi pelanggaran pengadilan tdk dapat memaksa. Ciri-Ciri Konvensi menurut A.V.Dicey: 1.Konvensi berkenaan Ketatanegaraan 2.Konvensi tumbuh berlaku,diikuti dan dihormati dlm praktek penyelenggara negara 3Konvensi sebagai bagian dari konstitusi Contoh Konvensi, 1Raja harus mensahkan setiap RUU yg disetujui oleh majlis dan parlemen 2.Majlis tinggi tdk akan mengajukan sesuatu RUU Keuangan 3.Menteri –menteri meletakkan jabatan bila mereka tdk mendapat kepercayaan dari majlis.
  55. 55. KONVEVENSI DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA • 1.Era orde baru melaksanakan UUD1945 Secara murni dan konsekuen,dgn tdk mempekenankan UUD1945 diubah dg upaya hukum melalui TAP No. I/MPR/1983.pasal 104dan diperkenankan referendum menurut TAPNo.IV/MPR/1983 Ketententuian tsb mengatur tdk memungkinkan mengubah UUD 1945. • 2.Praktek Ketatanegaraan: • 1.Pada Lembaga Tertinggi Negara(MPR) Pengambilan Keputuasan berdasarka Musyawarah untuk Mufakat • 2.Pidato Presiden setiap tgl 16 Agustus didepan sidang Paripurna DPR. • 3.Menyiapkan Rancangan bahan sidang umum MPR yg akan datang • 4.Pada setiap minggu pertama bulan januari PRESIDEN menyampaikan penjelasan RUU APBN dihadapan DPR • 5. Adanya Menteri Negara Nondepartemen. • 6.Presiden mempunyai hak menolak mengesahkan RUU yg telah disetujui DPR.
  56. 56. Lanjutan • Praktek Ketatanegaraan diatas tdk bertentangan dg UUD1945 bahkan sebaliknya komvensi-konvensi konstitusional tsb merupakan pelengkap UUD 1945 untuk perkembangan hukum tata negara yg sesuai dg kebutuhan masyarakat serta negara Republik Indonesia.
  57. 57. Seputar Masalah Konvensi dimasa yg akan Datang • 1.Pertanggung jawaban Wakil Presiden terhadap MPR tdk diatur.Secara konstitusional apabila Presiden diberhentikan wakil presiden mengantikan posisi presiden yg kekuasaannya menjalankan sistem pemerintah negara.Oleh kerena itu wakil Presiden dimungkinkan bertanggung jawab kepada MPR. • 2.Komposisi Menteri-Menteri Kabinet berdasarkan pertimbangan kekuatan sospol.Sementara Presiden berwenang mengangkat Menteri sebagai pembantu Presiden
  58. 58. Lanjutan • Dalam pembentukan UUD 1945 sebaiknya disusun secara singkat dan supel dengan memuat garis-gari besar atau aturan pokok saja sedangkan pelaksanaannya diatur dg undang-undang. • Masyarakat indonesia tumbuh secara dinamis dan perlu diikuti perkembangan hukumnya • Harus diantisipasi agar sistem UUD1945 tidak ketinggalan zaman. • Semangat penyelenggara Negara menerima perubahan serta mengakomodir konvensi dalam praktek ketatanegaraan.

×